Penulis: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pertemuan tertutup pada Senin (7/7/2025) waktu setempat guna mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Pertemuan ini berlangsung di tengah negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas di Doha, Qatar, yang sejauh ini belum membuahkan hasil.

Trump menyatakan keyakinannya bahwa peluang tercapainya kesepakatan gencatan senjata pekan ini cukup besar. Hal ini disampaikannya menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran. Dalam pertemuan ketiga mereka sejak Trump kembali menjabat, Presiden AS itu menggelar makan malam dengan Netanyahu, yang saat ini tengah menghadapi proses hukum oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa Trump menjadikan pengakhiran perang di Gaza dan pemulangan seluruh sandera sebagai prioritas utama pemerintahannya. Leavitt juga mendesak Hamas untuk segera menyetujui proposal gencatan senjata yang ditengahi oleh AS, menyusul persetujuan Israel terhadap kesepakatan pertukaran sandera dan tahanan.

Sementara itu, negosiasi tidak langsung antara Hamas dan Israel kembali digelar pada Senin di Doha. Sesi perundingan tersebut kembali berakhir tanpa terobosan, kata seorang pejabat Palestina kepada AFP. Delegasi kedua pihak tetap berada di ruangan terpisah dalam satu gedung.

Trump dijadwalkan mengirim utusan khususnya, Steve Witkoff, untuk bergabung dalam putaran lanjutan negosiasi di Doha pada akhir pekan ini. Netanyahu juga dijadwalkan mengadakan pertemuan terpisah dengan Witkoff dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelum bertemu Trump pada pukul 18.30 waktu setempat.

Dalam pernyataannya sebelum berangkat ke Washington, Netanyahu menyebut bahwa pertemuannya dengan Trump “dapat membantu memajukan” kesepakatan gencatan senjata. Trump pun menyampaikan optimisme bahwa kesepakatan dengan Hamas bisa dicapai dalam pekan ini.

Trump juga menyinggung rencananya untuk membahas kesepakatan damai jangka panjang dengan Iran, menyusul gencatan senjata antara kedua negara setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Namun, pembicaraan di Washington maupun Doha diperkirakan akan berlangsung alot, mengingat tanggapan awal Hamas terhadap proposal gencatan senjata dinilai “tidak dapat diterima” oleh Netanyahu.

Proposal yang dibahas mencakup gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan 10 sandera yang masih hidup serta menyerahkan beberapa jenazah, sebagai imbalan atas pembebasan tahanan Palestina oleh Israel. Namun, Hamas juga mengajukan sejumlah syarat tambahan, termasuk jaminan penghentian serangan, penarikan pasukan Israel, dan pengembalian sistem distribusi bantuan yang dipimpin oleh PBB.

Di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan politik yang meningkat agar segera menyetujui kesepakatan demi pemulangan para sandera yang tersisa. Di Tel Aviv, sejumlah kerabat sandera menggelar demonstrasi di dekat kantor diplomatik AS, mendesak pemerintah Israel dan AS untuk segera mengakhiri konflik.

“Presiden Trump buat sejarah. Bawa mereka semua pulang. Akhiri perang,” bunyi salah satu spanduk yang dibawa demonstran.

Dari total 251 orang yang disandera oleh Hamas dalam serangan yang memicu perang Oktober lalu, sebanyak 49 orang masih diyakini ditahan di Gaza, termasuk 27 orang yang menurut militer Israel telah meninggal dunia. Di sisi lain, Israel saat ini menahan sekitar 10.000 warga Palestina, sepertiganya tanpa dakwaan atau proses peradilan.

Dua upaya gencatan senjata sebelumnya telah gagal, sementara berbagai upaya mediasi berikutnya juga terus menemui jalan buntu. Penolakan Israel terhadap tuntutan Hamas untuk menghentikan perang secara permanen menjadi salah satu kendala utama tercapainya kesepakatan damai. (Bahry)

Sumber: TNA

JAKARTA (jurnalislam.com)- Tragedi kemanusiaan yang menimpa Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya di Gaza kembali membuka mata dunia akan rentannya sistem kesehatan di wilayah konflik. Melalui wawancara tidak langsung dari Jakarta, tim kami menghubungi dua tokoh DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) untuk mendapatkan pandangan mereka atas peristiwa ini.

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyampaikan kecaman keras atas serangan udara Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan al-Sultan, beserta keluarganya pada 2 Juli 2025. Ketua Umum DPP PUI, H. Raizal Arifin, M.Sos, menegaskan bahwa peristiwa tersebut merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ia menyatakan bahwa serangan ini bukan hanya menyerang satu keluarga, melainkan juga merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

Menurut H. Raizal Arifin, Dr. Marwan telah mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan ribuan pasien di Gaza, sehingga menjadi korban dari tindakan kebiadaban yang terang-terangan. Ia juga menyoroti bahwa Rumah Sakit Indonesia di Gaza merupakan simbol persaudaraan antara rakyat Indonesia dan Palestina yang didirikan dengan penuh pengorbanan. Ketika fasilitas kesehatan dan tenaga medis dijadikan sasaran, hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak menghormati hukum internasional.

Lebih lanjut, H. Raizal mengutuk agresi militer Israel yang terus berlangsung dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menghancurkan infrastruktur sipil seperti rumah sakit dan sekolah. Ia menyerukan penghentian segera segala bentuk kontak senjata oleh pasukan pendudukan Israel dan menuntut pertanggungjawaban internasional atas tindakan tersebut.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, turut memberikan pandangan analitis, menyebut bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar konflik, melainkan genosida yang dilakukan secara terbuka. Israel dengan sengaja menyasar warga sipil dan menghancurkan fasilitas publik, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, menurutnya, Israel harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

DPP PUI juga mengajak seluruh elemen bangsa, ormas Islam, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia untuk memperkuat solidaritas terhadap rakyat Palestina dan mendukung perjuangan mereka agar terbebas dari penjajahan.

Dr. Adhe Nuansa Wibisono, M.Si, Kepala Bidang HLN DPP PUI, menegaskan bahwa gugurnya Dr. Marwan adalah kehilangan besar bagi perjuangan kemanusiaan.

“Serangan yang menargetkan tenaga medis dan keluarganya adalah upaya sistematis untuk melumpuhkan sistem kesehatan Gaza. Ini pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan harus menjadi perhatian dunia,” kata Dr. Adhe.

Ia menambahkan, “PUI mendorong investigasi internasional yang independen dan transparan atas tragedi ini. Komunitas internasional harus memastikan bahwa kejahatan seperti ini tidak dibiarkan berulang dan pelakunya harus bertanggung jawab di hadapan hukum internasional,” imbuhnya.

Sofyardi Rahmat, S.IP, Analis Utama HLN DPP PUI, menyoroti bahwa tindakan Israel ini merupakan kejahatan perang yang nyata.

“Penargetan fasilitas medis dan pekerja kesehatan adalah pelanggaran Konvensi Jenewa. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan yang harus kita bela bersama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, “Situasi geopolitik yang rumit, terutama pasca perang singkat antara Israel dan Iran, membuat perlindungan terhadap warga sipil dan pekerja medis di Gaza semakin mendesak. Diplomasi, tekanan internasional, dan investigasi harus menjadi prioritas agar keadilan dan kemanusiaan tetap tegak,” terangnya.

Keduanya sepakat, syahidnya Dr. Marwan harus menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas umat, mendesak investigasi internasional, serta memperjuangkan perlindungan sistem kesehatan dan hak-hak rakyat Palestina di tengah konflik yang terus berlangsung.

SAFAD (jurnalislam.com)- Seorang tentara cadangan Israel berusia 24 tahun dilaporkan bunuh diri setelah mengalami tekanan mental berat akibat menyaksikan langsung kengerian perang di Jalur Gaza. Media berbahasa Ibrani melaporkan insiden tersebut terjadi pada Ahad (6/7), dan korban telah diidentifikasi sebagai Daniel Edri.

Edri disebut mengalami gangguan psikologis serius setelah bertugas mengangkut jenazah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran. Trauma yang ditimbulkan oleh pemandangan dan bau jenazah yang terus-menerus menghantui pikirannya membuat kondisinya semakin memburuk.

Jenazah Edri ditemukan di Hutan Biriya, dekat kota Safad. Menurut laporan, dua teman dekat Edri juga menjadi korban dalam serangan terhadap konser Nova pada tahun 2023, yang turut memperburuk kondisi mentalnya.

Ibunda Edri mengatakan bahwa putranya telah berjuang dengan tekanan emosional yang mendalam dan sempat meminta untuk dirawat di bangsal psikiatri sekitar seminggu sebelum kematiannya. Namun, ia hanya dimasukkan dalam daftar tunggu dan tidak segera mendapatkan perawatan.

“Ia berkata kepada saya bahwa ia selalu mencium bau jenazah dan terus melihatnya sepanjang waktu,” ujar sang ibu kepada media lokal, seraya meminta agar negara memberikan penghormatan layak berupa pemakaman militer untuk putranya yang hingga kini belum disetujui.

Kematian Edri menyoroti meningkatnya beban psikologis di kalangan masyarakat Israel akibat perang yang terus berlangsung di Gaza. Awal tahun ini, Oren Helman, kepala asosiasi Kesher yang membantu keluarga dengan anak berkebutuhan khusus, mengungkapkan bahwa lebih dari 100.000 warga Israel mengalami gangguan psikologis akibat dampak perang, dengan sekitar 67.000 kasus tercatat sejak 7 Oktober 2023.

Helman menyebut lonjakan masalah kesehatan mental ini sebagai akibat dari “kegagalan pemerintah” dalam menangani dampak konflik bersenjata terhadap warganya.

Perang Israel di Gaza sendiri telah menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan yang masif dan menyasar wilayah sipil, termasuk pemukiman, rumah sakit, serta sekolah, telah menuai kecaman internasional dan semakin banyak pihak yang menuding Israel melakukan genosida. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Pemimpin sebuah kelompok bersenjata Palestina yang menentang Hamas dan dituduh terlibat dalam penjarahan bantuan di Jalur Gaza secara terbuka mengakui bahwa pihaknya menjalin koordinasi dengan militer Israel. Pernyataan itu disampaikan Yasser Abu Shabab dalam wawancara dengan penyiar radio publik berbahasa Arab Israel, Makan, pada Ahad (6/7/2025).

Abu Shabab menyebut kelompoknya, yang dikenal sebagai pasukan rakyat, beroperasi secara leluasa di wilayah Gaza yang berada di bawah kendali militer Israel dan melakukan komunikasi sebelumnya terkait operasi mereka.

“Kami terus memberi tahu mereka, tetapi kami melaksanakan tindakan militer sendiri,” ujar Abu Shabab.

Dalam wawancara tersebut, Abu Shabab juga menyatakan bahwa kelompoknya menerima “dukungan logistik dan keuangan dari beberapa pihak”, meski tidak secara langsung menyebutkan Israel. Ia menambahkan, “Ada hal-hal yang tidak dapat kami bicarakan secara terbuka.”

Bulan lalu, otoritas Israel mengakui telah memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok bersenjata di Gaza yang menentang Hamas. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, media lokal mengidentifikasi kelompok yang dimaksud sebagai pasukan rakyat yang dipimpin Abu Shabab.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menanggapi dengan menyatakan bahwa dukungan terhadap kelompok tersebut “menyelamatkan nyawa tentara Israel”. Namun, pernyataan ini menuai kecaman di dalam negeri. Mantan Menteri Pertahanan Israel yang juga anggota Knesset, Avigdor Lieberman, menuduh pemerintah telah “memberikan senjata kepada sekelompok penjahat”.

Lembaga think tank Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri menggambarkan Abu Shabab sebagai kepala geng kriminal di wilayah Rafah, Gaza selatan, yang dituduh menjarah truk bantuan. Abu Shabab tidak menanggapi tuduhan tersebut dalam wawancara, dan menegaskan bahwa satu-satunya tujuan kelompoknya adalah menjatuhkan Hamas dan menjadi alternatif pemerintahan di Jalur Gaza.

“Kami tidak menganut ideologi atau organisasi politik apa pun. Kami berjuang untuk memberantas ketidakadilan dan korupsi Hamas,” tegasnya.

Ia juga menyatakan tekad untuk terus melawan Hamas, meskipun harus menghadapi pertumpahan darah.

“Saat ini, Hamas sedang sekarat. Mereka tahu akhir mereka sudah dekat.” kata Abi Shabab.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Hamas. Pada Rabu lalu, pengadilan militer Hamas memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Abu Shabab untuk menyerahkan diri dan menghadapi dakwaan pengkhianatan serta tuduhan lainnya.

Sementara itu, pada Ahad, koalisi kelompok pejuang Palestina mengecam keras kelompok Abi Shabab, menuduh mereka secara terang-terangan bekerja sama dengan pendudukan Israel.

“Mereka ditolak oleh seluruh rakyat kami. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka atau siapa pun yang mengikuti jejak mereka,” tegas koalisi tersebut dalam pernyataan resminya.

“Mereka akan diperlakukan sebagaimana mestinya: pengkhianat dan kolaborator.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA

MOSKOW (jurnalislam.com)– Rusia secara resmi mengakui pemerintahan Taliban Afghanistan, menjadikannya negara pertama yang mengambil langkah tersebut. Pengakuan ini ditandai dengan penyerahan surat kepercayaan oleh Duta Besar Republik Islam Afghanistan untuk Rusia, Molavi Gul Hassan, kepada Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Yuryevich Rudenko, dalam sebuah upacara di Moskow, Sabtu (5/7/2025).

Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Afghanistan, Zamir Kabulov, menjelaskan kepada media Rusia, RT, bahwa keputusan Presiden Vladimir Putin ini didasarkan pada pertimbangan keamanan, khususnya dalam memerangi terorisme dan perdagangan narkoba.

“Pertama, Afghanistan penting karena adanya kekhawatiran yang sudah dikenal luas terkait ancaman terorisme yang sebelumnya berasal dari wilayah tersebut.” kata Kabulov.

“Kedua, terkait perdagangan narkoba. Dan karena pemerintahan saat ini telah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi kedua masalah itu, maka sangat penting bagi kami untuk menjalin kemitraan erat dengan mereka,” imbuhnya.

Rusia sebelumnya menyebut bahwa kelompok Negara Islam Provinsi Khorasan (ISIS-K) telah melakukan serangan teror paling mematikan dalam beberapa dekade terakhir. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 130 orang di sebuah gedung konser di luar Moskow pada tahun lalu.

Menteri Luar Negeri Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, menyambut baik langkah Rusia.

“Kami menghargai langkah berani yang diambil Rusia ini. Insya Allah, ini akan menjadi contoh bagi negara-negara lain,” ujarnya.

Pengakuan resmi ini dinilai penting dalam mendorong kerja sama lebih lanjut antara Moskow dan Kabul, termasuk di bidang perdagangan dan energi. Rusia sebelumnya telah menjalin hubungan ekonomi dengan Taliban, dan pada tahun 2022 menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian perdagangan internasional dengan kelompok tersebut. Dalam kesepakatan itu, Afghanistan setuju untuk memasok minyak, gas, dan gandum dari Rusia.

Pada April lalu, Rusia juga secara resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi terorisnya.

Taliban menguasai kembali Afghanistan pada 2021, setelah penarikan pasukan Amerika Serikat dan runtuhnya pemerintahan yang didukung Washington. Setelah kembali berkuasa, Taliban langsung menindak keras perdagangan opium dan heroin yang berkembang pesat selama pendudukan asing.

Dan Taliban juga menerapkan kembali interpretasi tegas mereka terhadap hukum Islam di seluruh negeri.

Selama lebih dari empat dekade, Afghanistan telah dilanda konflik berkepanjangan. Uni Soviet yang kala itu mencakup Rusia menginvasi negara tersebut pada 1979 untuk mendukung pemerintahan komunis. Amerika Serikat bersama Arab Saudi dan Pakistan kemudian mendanai serta mempersenjatai kelompok mujahidin untuk melawan pasukan Soviet. Beberapa pejuang tersebut kemudian membentuk kelompok Al-Qaeda.

Taliban pertama kali berkuasa pada 1996. Namun, kekuasaan mereka digulingkan pada 2001 oleh Amerika Serikat, setelah peristiwa serangan 11 September yang dituduhkan kepada pemimpin Al-Qaeda, Usama bin Laden, yang saat itu berlindung di Afghanistan.

Kini, dengan pengakuan resmi dari Moskow, Taliban mendapatkan legitimasi internasional yang selama ini sulit mereka raih sejak kembali berkuasa. (Bahry)

Sumber: The Cradle

DAMASKUS (jurnalislam.com)— Pemerintah Inggris resmi mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Suriah setelah lebih dari satu dekade hubungan membeku akibat perang yang melanda negara tersebut. Pengumuman ini disampaikan bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, ke Damaskus, Sabtu (5/7/2025).

Dalam kunjungan bersejarah tersebut yang menjadi kunjungan pertama oleh seorang menteri luar negeri Inggris dalam 14 tahun terakhir Lammy mengumumkan komitmen bantuan senilai 94,5 juta pound sterling atau setara Rp2,1 triliun untuk mendukung pemulihan Suriah.

“Ada harapan baru bagi rakyat Suriah,” ujar Lammy dalam pernyataan resminya.

“Adalah kepentingan kami untuk mendukung pemerintah baru dalam memenuhi komitmen mereka membangun masa depan yang stabil, lebih aman, dan sejahtera bagi seluruh warga Suriah.” Imbuhnya.

Paket bantuan tersebut akan difokuskan untuk bantuan kemanusiaan mendesak serta pengembangan jangka panjang di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Inggris menilai bahwa stabilitas Suriah akan berdampak langsung pada pengurangan migrasi tidak teratur, penghancuran senjata kimia, dan penanganan ancaman terorisme global.

Dalam kunjungannya, Lammy juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Suriah Asaad Hassan al-Shaibani serta Presiden Ahmed al-Sharaa. Dalam pertemuan tersebut, Lammy menegaskan pentingnya proses transisi politik yang inklusif dan representatif di Suriah serta menyampaikan dukungan berkelanjutan dari Inggris.

Langkah ini menyusul keputusan Amerika Serikat beberapa hari sebelumnya, di mana Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri program sanksi terhadap Suriah, sekaligus membuka kembali akses negara itu ke sistem keuangan internasional.

Sebagai bagian dari normalisasi, Inggris juga telah melonggarkan sanksinya terhadap Suriah sejak April lalu, termasuk mencairkan aset Bank Sentral Suriah dan 23 entitas lainnya seperti bank dan perusahaan minyak, guna mendorong arus investasi asing. Namun, Inggris tetap mempertahankan sanksi yang ditujukan kepada anggota rezim sebelumnya. (Bahry).

Sumber: Alarabiya