Penulis: Arie Ristyan

RABAT (jurnalislam.com)– Puluhan ribu warga Maroko turun ke jalan pada Ahad (20/7/2025) di ibu kota Rabat untuk mengecam kondisi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza. Mereka juga mendesak pemerintah Maroko membatalkan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel.

Massa berkumpul di pusat kota Rabat, mengibarkan bendera Palestina dan membawa berbagai plakat bernada solidaritas. Mereka menyerukan pembukaan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah yang terkepung tersebut.

“Sungguh memalukan, Gaza sedang diserang”, “Cabut blokade”, “Maroko, Palestina, satu bangsa”, dan “Tolak normalisasi”, demikian seruan yang diteriakkan para demonstran.

Aksi ini diselenggarakan atas inisiatif sejumlah organisasi, termasuk koalisi yang melibatkan gerakan Islam Al-Adl Wal-Ihssane serta partai-partai berhaluan kiri.

Perang yang berlangsung di Gaza telah menyebabkan krisis kemanusiaan parah bagi lebih dari dua juta warga. Sebagian besar penduduk terpaksa mengungsi lebih dari satu kali, sementara lembaga kemanusiaan dan para dokter terus melaporkan dampak fisik dan mental yang mengkhawatirkan akibat konflik yang telah berlangsung selama 21 bulan, termasuk meningkatnya kasus malnutrisi.

“Warga Palestina kelaparan dan dibunuh di depan mata seluruh dunia,” ujar Jamal Behar, salah satu peserta aksi di Rabat. “Adalah tugas kita untuk mengecam situasi dramatis dan tak tertahankan ini.”

Maroko dan Israel menandatangani perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 2020 melalui mediasi Amerika Serikat. Namun, kesepakatan tersebut semakin menuai kecaman di tengah meningkatnya kekerasan di Gaza yang kini telah memasuki bulan ke-22. (Bahry)

Sumber: TNA

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah pada Sabtu (19/7/2025) mengumumkan penghentian bentrokan mematikan di Provinsi Suwayda, menyusul perintah langsung dari Presiden Ahmed al-Sharaa untuk melakukan pembersihan terhadap kelompok bersenjata Badui dan memberlakukan gencatan senjata.

Langkah ini dilakukan hanya beberapa jam setelah pasukan keamanan dikerahkan ke wilayah selatan yang tengah dilanda kekacauan. Pengumuman tersebut juga mengikuti kesepakatan terpisah yang ditengahi oleh Amerika Serikat guna mencegah eskalasi lebih lanjut, termasuk serangan udara Israel terhadap Suriah.

Sebelum pengumuman resmi, sejumlah laporan menyebutkan masih terdengar suara tembakan senapan mesin dan penembakan mortir di kota Suwayda serta desa-desa sekitarnya. Namun, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden terakhir tersebut.

Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Suriah, Nour al-Din Baba, mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi SANA bahwa pertempuran berhasil dihentikan setelah “upaya intensif” untuk melaksanakan kesepakatan gencatan senjata dan pengerahan pasukan pemerintah ke wilayah utara dan barat Suwayda.

“Kota Suwayda kini telah dibersihkan dari seluruh pejuang suku, dan bentrokan di lingkungan kota telah berhenti,” ujar Baba.

𝗘𝗳𝗲𝗸 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗰𝘂𝗹𝗶𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗽𝗶𝗿

Ketegangan memuncak sejak Ahad lalu (13/7), setelah penculikan seorang sopir truk asal Druze memicu serangkaian aksi balas dendam. Insiden itu mendorong pejuang bersenjata dari berbagai suku di seluruh negeri menuju Suwayda untuk mendukung komunitas Badui.

Bentrokan kemudian meluas, dan pasukan pemerintah Suriah terlibat langsung. Pada Rabu, Israel turut melancarkan serangan udara ke Suwayda dan Damaskus, dengan alasan untuk melindungi komunitas Druze yang menuduh pasukan pemerintah melakukan pelanggaran terhadap mereka.

Pasukan pemerintah Suriah sempat mundur dari Suwayda pada Kamis (18/7) sebagai respons atas ancaman Israel.

𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗺𝗽𝗮𝗸 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻

Kementerian Kesehatan Suriah mencatat setidaknya 260 orang tewas dan lebih dari 1.700 orang terluka dalam bentrokan tersebut. Namun, laporan dari kelompok pemantau independen menyebutkan jumlah korban jiwa melebihi 900 orang. Selain itu, lebih dari 87.000 warga dilaporkan telah mengungsi dari wilayah konflik.

Pertempuran ini menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa, yang baru mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan Bashar al-Assad pada Desember lalu.

Dalam pidatonya yang disiarkan televisi pada Sabtu, Presiden al-Sharaa menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan pertempuran dan bekerja sama dengan pemerintah dalam memulihkan perdamaian.

“Meskipun kami menghargai keberanian klan Badui, kami menyerukan kepada mereka untuk menghormati gencatan senjata dan mematuhi perintah negara,” tegasnya. “Saat ini, kita memerlukan persatuan dan kerja sama untuk melindungi negara dari intervensi asing dan provokasi internal.”

Al-Sharaa juga mengecam serangan Israel, menyebutnya sebagai tindakan yang “mendorong Suriah ke fase berbahaya yang mengancam stabilitas nasional.”

𝗞𝗲𝗹𝗼𝗺𝗽𝗼𝗸 𝗕𝗮𝗱𝘂𝗶 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝗿𝘂𝘇𝗲 𝗦𝗲𝗽𝗮𝗸𝗮𝘁 𝗠𝘂𝗻𝗱𝘂𝗿

Setelah pernyataan Presiden, pemerintah mulai mengerahkan pasukan ke Suwayda. Kelompok Badui kemudian mengumumkan kesediaan mereka untuk mundur dari kota dan menghormati gencatan senjata.

“Setelah berkonsultasi dengan para pemimpin klan dan suku, kami sepakat untuk mengutamakan akal sehat, menahan diri, dan memberi ruang bagi negara untuk menjalankan tugasnya memulihkan keamanan dan stabilitas,” demikian pernyataan faksi-faksi Badui. “Dengan ini, kami menyatakan bahwa semua pejuang telah ditarik dari kota Suwayda.”

Jurnalis Al Jazeera, Mohamed Vall, melaporkan dari Damaskus bahwa komunitas Druze juga tampaknya menerima kesepakatan gencatan senjata. Ia menyebutkan bahwa Sheikh Hikmat al-Hijri, salah satu pemimpin spiritual Druze, telah menyerukan pengawalan aman bagi pejuang Badui untuk meninggalkan kota.

“Pasukan keamanan dari Kementerian Dalam Negeri telah dikerahkan untuk memisahkan kelompok-kelompok yang bertikai dan mengawasi implementasi gencatan senjata,” ujar Vall.

Namun, ia juga mencatat masih adanya laporan pertempuran sporadis dan penolakan dari sejumlah pemimpin Druze terhadap penghentian permusuhan.

“Meski harapan untuk damai mulai tumbuh, ada kekhawatiran bahwa konflik ini belum sepenuhnya berakhir,” tambah Vall. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

SURIAH (jurnalislam.com)– Jumlah korban tewas akibat bentrokan yang terjadi sejak Ahad (13/7/2025) di kota Suwayda, Suriah selatan, telah mencapai sedikitnya 400 orang hingga Jumat (18/7), menurut laporan terbaru dari berbagai sumber lokal dan organisasi hak asasi manusia.

Pertempuran terjadi antara pendukung tokoh agama Druze, Sheikh Hikmat al-Hijri, dengan pasukan pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata dari suku Badui. Bentrokan ini diperparah oleh serangan udara Israel yang mengklaim memberikan dukungan kepada komunitas Druze.

Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Suwayda, Omar Obeid, menyatakan kepada AFP bahwa fasilitas medis tersebut telah menerima lebih dari 400 jenazah sejak Senin pagi.

“Termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kamar jenazah rumah sakit telah penuh, sehingga banyak jenazah tergeletak di jalan di depan rumah sakit.

Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR) juga merilis laporan yang menyebutkan sedikitnya 321 warga Suriah tewas, termasuk enam anak-anak dan sembilan perempuan. Lebih dari 436 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Korban tewas mencakup warga sipil — termasuk anak-anak, perempuan, dan tenaga medis — serta pejuang bersenjata dari suku Badui, warga lokal yang tidak berada di bawah kendali pemerintah, serta anggota militer dan pasukan keamanan Suriah. SNHR menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi awal, dan proses identifikasi korban serta pelaku kekerasan masih berlangsung.

Sementara itu, beberapa sumber lokal memperkirakan jumlah korban jiwa bisa mencapai lebih dari 600 orang.

Kerusuhan ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Suriah dalam menjaga stabilitas di tengah ketegangan antar-komunitas dan eskalasi militer dari luar negeri, termasuk serangan udara Israel.

Menteri Darurat dan Penanggulangan Bencana Suriah, Raed Al-Saleh, pada Jumat mengumumkan pembentukan ruang operasi gabungan untuk merespons situasi kemanusiaan di wilayah terdampak.

Dalam pernyataan video pada Kamis pagi, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak komunitas Druze merupakan prioritas pemerintahnya. Ia menyalahkan “kelompok-kelompok terlarang” atas upaya provokasi dan kekerasan terhadap warga sipil, serta berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

GAZA (jurnalislam.com)– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mendesak Israel untuk menghentikan serangan mematikan yang masih berlangsung di Jalur Gaza. PBB memperingatkan bahwa skala kehancuran saat ini “tidak dapat diterima” dan menimbulkan penderitaan besar bagi warga sipil.

“Kami telah memperingatkan bahwa tidak dapat diterima bahwa begitu banyak bangunan telah hancur, begitu banyak orang kehilangan rumah mereka, dan terpaksa mengungsi—bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali selama dua tahun terakhir,” ujar juru bicara PBB, Farhan Haq, dalam konferensi pers pada Jumat (18/7/2025).

Menurut Haq, PBB terus memantau kerusakan luas di seluruh Gaza sejak agresi dimulai pada Oktober 2023, menggunakan data citra satelit dari UNOSAT.

“Kami terus meminta otoritas Israel untuk menghindari kerusakan besar seperti yang telah terjadi sejak Oktober 2023. Kami sekali lagi menyerukan gencatan senjata segera,” tegasnya.

𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗺𝗯𝗮𝘁

Haq juga menyoroti pembatasan Israel terhadap operasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Ia menyebut bahwa pada hari sebelumnya, dari 13 upaya koordinasi pergerakan pekerja bantuan dan distribusi pasokan yang diajukan ke otoritas Israel, hanya tujuh misi yang difasilitasi.

Misi yang diizinkan memungkinkan pengiriman bahan bakar, air bersih, generator, perlengkapan kebersihan, dan bantuan medis ke wilayah-wilayah terdampak.

Namun, kata Haq, enam misi lainnya ditolak mentah-mentah, atau semula disetujui namun kemudian mengalami hambatan di lapangan, sehingga tidak bisa dilaksanakan.

Agresi militer Israel yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan hampir 58.600 warga Palestina, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak. Serangan tanpa henti itu juga menyebabkan kehancuran masif infrastruktur sipil dan krisis kemanusiaan yang mendalam.

𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂 𝗗𝗶𝗵𝗮𝗱𝗮𝗽𝗸𝗮𝗻 𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘀𝗲𝘀 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga sedang menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di wilayah kantong yang diblokade tersebut. (Bahry)

Sumber: TRT

GAZA (jurnalislam.com)– Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Hamas, mengklaim telah melancarkan serangkaian serangan mematikan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di utara Jalur Gaza, khususnya di wilayah Jabalia. Aksi-aksi tersebut disebut sebagai bagian dari operasi yang mereka namai “Batu Daud.”

Dalam laporan resmi yang dirilis melalui kanal Telegram Hamas, Al-Qassam menyebut bahwa pada 23 Juni 2025, pejuang mereka berhasil menyergap pasukan Israel dari jarak dekat di timur Jabalia, menewaskan tiga tentara Zionis.

Kemudian pada 12 Juli 2025, dua kendaraan tempur Israel menjadi sasaran dalam sebuah operasi pengorbanan diri di daerah Al-Omari, Jabalia tengah. Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa kendaraan tempur jenis Merkava dihantam dengan rudal tandem 85 mm, sementara kendaraan kedua dihancurkan menggunakan alat peledak berdaya ledak tinggi.

Dalam pengumuman lanjutan, Al-Qassam menyampaikan bahwa pada 14 Juli 2025, sebuah buldoser militer D9 milik Israel dihantam ranjau darat berkekuatan tinggi di dekat Sekolah Erbakan, kota Jabalia.

Masih pada hari yang sama, mereka mengklaim telah menargetkan dua tank Merkava Israel dengan bom darat berdaya ledak tinggi di Jalan Al-Dabour dan Jalan Gaza Lama. Brigade Al-Qassam juga menyebut adanya pendaratan helikopter militer Israel untuk evakuasi korban dari lokasi tersebut.

Pada 15 Juli 2025, sebuah tank Merkava dilaporkan menjadi sasaran bom darat di sekitar Klub Namaa, Jabalia. Sementara pada 16 Juli 2025, Al-Qassam meluncurkan rudal anti-tank Yasin 105 ke arah tank Merkava yang berada di sekitar Masjid Omari.

Rangkaian serangan itu berlanjut pada 17 Juli 2025, saat sebuah tank Merkava kembali dihantam ranjau darat di dekat Masjid Omari, menandai intensitas serangan yang terus berulang di kawasan tersebut.

Hingga kini, militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengonfirmasi atau membantah klaim-klaim tersebut. Namun, Brigade Al-Qassam menegaskan bahwa operasi “Batu Daud” akan terus berlanjut hingga “seluruh agresi dan pendudukan dihentikan sepenuhnya.”

Dalam pidatonya pada Jumat (18/7), Juru Bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, menegaskan bahwa perlawanan telah memberikan tekanan besar terhadap pasukan Israel, baik secara fisik maupun mental.

“Selama beberapa bulan ini, kita telah membunuh dan melukai ratusan tentara musuh, dan ribuan lainnya menderita penyakit psikologis dan trauma. Jumlah tentara musuh yang bunuh diri meningkat karena tindakan mengerikan dan berdarah yang mereka lakukan, dan besarnya perlawanan yang mereka hadapi, ditemani oleh Allah dan para prajurit-Nya,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa para mujahidin terus berinovasi dalam medan tempur.

“Mujahidin kita mengejutkan musuh dengan taktik dan metode yang baru dan beragam, setelah belajar dari perang dan konfrontasi terpanjang dalam sejarah bangsa kita. Mujahidin kita telah melaksanakan operasi-operasi heroik yang unik dan terus menargetkan kendaraan dengan peluru dan alat peledak, berhadapan langsung dengan musuh, menembaki tentara dan perwiranya, meledakkan bangunan, terowongan, dan penyergapan yang kompleks, serta menyerang pasukan musuh,” tegas Abu Ubaidah. (Bahry)

WASHINGTON (jurnalislam.com)- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Jumat (18/7/2025) menyatakan bahwa sepuluh sandera tambahan akan segera dibebaskan dari Gaza. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait waktu maupun identitas para sandera tersebut.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri jamuan makan malam bersama para anggota parlemen di Gedung Putih. Dalam kesempatan itu, Trump memuji kerja keras utusan khususnya, Steve Witkoff, dalam upaya mediasi pembebasan sandera.

“Kami telah berhasil memulangkan sebagian besar sandera. Kami akan segera membebaskan 10 sandera lagi, dan kami berharap dapat menyelesaikannya dengan cepat,” ujar Trump.

Saat ini, negosiator dari Israel dan Hamas tengah melangsungkan putaran terbaru perundingan gencatan senjata di Doha, Qatar, yang telah berlangsung sejak 6 Juli. Perundingan tersebut membahas proposal gencatan senjata selama 60 hari yang didukung oleh Amerika Serikat.

Proposal itu mencakup pembebasan 10 tawanan yang masih berada di Gaza, beserta pengembalian jenazah 18 orang lainnya, secara bertahap selama masa gencatan senjata. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan sejumlah warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka.

Seorang juru bicara sayap bersenjata Hamas pada Jumat mengatakan bahwa kelompoknya mendukung tercapainya gencatan senjata sementara dalam perang Gaza. Namun, ia menegaskan bahwa Hamas dapat kembali menuntut kesepakatan paket penuh apabila negosiasi saat ini tidak menghasilkan kesepakatan final.

Perang yang telah berlangsung selama lebih dari 21 bulan itu telah menewaskan lebih dari 58.600 warga Palestina, mayoritas adalah warga sipil, menurut otoritas kesehatan di Jalur Gaza.

Upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera terus dilakukan di tengah tekanan internasional dan memburuknya kondisi kemanusiaan di wilayah Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA