Penulis: Arie Ristyan

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Pemukim Israel menyerang desa Kristen Palestina, Taybeh, di wilayah Tepi Barat yang diduduki, membakar kendaraan warga dan mencoretkan grafiti berisi ancaman di dinding rumah-rumah, menurut pernyataan Otoritas Palestina pada Senin (28/7/2025).

“Pemukim kolonial Israel melancarkan serangan teror malam ini di desa Kristen Palestina, Taybeh (wilayah Ramallah), dengan membakar kendaraan milik warga Palestina dan menyemprotkan ancaman rasis dalam bahasa Ibrani pada rumah dan properti,” tulis Otoritas Palestina melalui akun resminya di platform X.

Seorang warga Taybeh yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa serangan terjadi sekitar pukul 02.00 dini hari. Setidaknya dua kendaraan dilaporkan hangus terbakar.

Menurut warga tersebut, salah satu kendaraan yang dibakar merupakan milik seorang jurnalis. Ia juga mencatat bahwa serangan tampaknya menargetkan properti milik warga Palestina secara umum.

Sebuah foto yang dibagikan oleh badan pemerintah Palestina menunjukkan grafiti berbahasa Ibrani di salah satu dinding rumah di Taybeh bertuliskan: “Al-Mughayyir, kalian akan menyesal,” mengacu pada desa terdekat yang juga menjadi sasaran serangan pemukim awal tahun ini.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengecam insiden tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk “terorisme pemukim.”

Duta Besar Jerman untuk Israel, Steffen Seibert, juga mengutuk serangan itu. Melalui unggahannya di X, ia menulis, “Para pemukim ekstremis ini mungkin mengklaim bahwa Tuhan memberi mereka tanah itu, tetapi mereka hanyalah penjahat yang menjijikkan bagi keyakinan apa pun.”

𝗗𝗲𝘀𝗮 𝗞𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗦𝗮𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴

Taybeh, sebuah desa yang dihuni sekitar 1.300 warga Palestina — mayoritas beragama Kristen, termasuk banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat — dikenal sebagai lokasi pabrik bir tertua di wilayah Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, Taybeh dan wilayah sekitarnya mengalami sejumlah serangan kekerasan oleh pemukim, termasuk upaya pembakaran terhadap sebuah gereja Bizantium kuno.

Serangan terhadap komunitas tetangga juga meningkat, menyebabkan sedikitnya tiga orang tewas, perusakan sumur air milik warga Palestina, serta pengusiran paksa terhadap komunitas penggembala pedesaan.

Israel telah menduduki wilayah Tepi Barat sejak 1967. Wilayah ini kini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina dan sekitar 700.000 pemukim Israel, termasuk sekitar 200.000 di Yerusalem Timur.

Pekan lalu, 71 dari 120 anggota parlemen Israel (Knesset) meloloskan mosi yang menyerukan pemerintah untuk mencaplok wilayah Tepi Barat sepenuhnya. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

YERUSALEM (jurnalislam.com)– Parlemen Israel (Knesset) pada Rabu (23/7/2025) menyetujui sebuah mosi tidak mengikat yang mendukung aneksasi wilayah Tepi Barat. Langkah simbolis ini menjadi upaya pemersatu koalisi pemerintahan sayap kanan yang sebelumnya dilanda perpecahan.

Resolusi tersebut disahkan dengan perolehan suara 71-13. Dalam isi mosi, disebutkan bahwa Tepi Barat adalah “bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Israel, tanah air historis, budaya, dan spiritual bangsa Yahudi,” serta bahwa “Israel memiliki hak alami, historis, dan hukum atas seluruh wilayah Tanah Israel.”

“Ini tanah kami. Ini rumah kami. Tanah Israel adalah milik rakyat Israel,” ujar Ketua Knesset, Amir Ohana, seusai pemungutan suara.

“Pada tahun 1967, pendudukan tidak dimulai, tetapi justru berakhir. Tanah air kami dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Kami adalah penduduk asli pertama di tanah ini. Orang Yahudi tidak bisa disebut sebagai penjajah di wilayah yang telah disebut Yudea selama 3.000 tahun,” tambahnya.

Aneksasi Tepi Barat dan perluasan permukiman Israel di wilayah tersebut telah lama menjadi agenda kelompok sayap kanan Israel. Pada 2019, menjelang pemilu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berjanji akan mencaplok Lembah Yordan yang terletak di sisi timur Tepi Barat. Namun, janji itu tertunda akibat krisis politik yang berlarut-larut dan serangkaian pemilu tanpa hasil jelas.

Sejak itu, pemerintah belum mengajukan undang-undang aneksasi yang bersifat mengikat. Tahun lalu, Knesset juga melakukan pemungutan suara dengan jumlah serupa untuk menolak pembentukan negara Palestina.

Pemungutan suara Rabu ini digelar beberapa hari sebelum masa reses parlemen selama hampir tiga bulan. Pada hari yang sama, fraksi Likud mencopot Yuli Edelstein dari jabatannya sebagai Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan, menggantikannya dengan Boaz Bismuth, loyalis Netanyahu yang diperkirakan akan mempercepat pengesahan undang-undang terkait wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks.

Partai-partai ultra-Ortodoks yang sebelumnya keluar dari koalisi akibat perselisihan soal wajib militer, bergabung kembali dengan Likud dan partai sayap kanan lainnya dalam mendukung resolusi aneksasi. Partai oposisi Yisrael Beiteinu juga memberikan suara mendukung.

Sementara itu, partai-partai Arab dan faksi sayap kiri dari Partai Demokrat menentang resolusi tersebut. Partai oposisi terbesar seperti Yesh Atid dan Biru Putih memilih tidak memberikan suara.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗱𝗮𝗻 𝗟𝘂𝗮𝗿 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗿𝗶

Anggota Knesset dari Partai Demokrat, Gilad Kariv, mengecam mosi tersebut. Ia menyebutnya sebagai “tipuan politik untuk mengalihkan perhatian dari krisis para sandera yang masih ditahan di Gaza, sekaligus mempercepat pengesahan undang-undang penghindaran kewajiban militer.”

“Aneksasi Yudea dan Samaria adalah ancaman nyata bagi masa depan Israel dan cita-cita Zionis,” tulis Kariv di platform X.

Wakil Presiden Otoritas Palestina, Hussein al-Sheikh, juga mengecam pemungutan suara tersebut dan menyebutnya sebagai “eskalasi berbahaya yang merusak prospek perdamaian, stabilitas, dan solusi dua negara.”

Ia menilai langkah Israel sebagai “serangan langsung terhadap hak-hak rakyat Palestina,” dan memperingatkan bahwa skenario aneksasi akan semakin menegaskan ketidaksetaraan antara warga Palestina dan pemukim Israel di wilayah yang sama.

Sheikh mendesak komunitas internasional untuk turun tangan dan membatalkan langkah yang ia sebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia juga menyerukan pengakuan internasional terhadap negara Palestina sebagai bentuk respons konkret atas kebijakan Israel. (Bahry)

Sumber: TOI

GAZA (jurnalislam.com)– Israel mengumumkan penghentian sementara operasi militer selama 10 jam per hari di sejumlah wilayah Jalur Gaza, mulai Ahad (27/7/2025), serta membuka koridor bantuan baru. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional atas krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah tersebut.

Sementara itu, Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA) mengirimkan 25 ton bantuan kemanusiaan melalui udara ke Gaza pada hari yang sama. Bantuan dijatuhkan menggunakan parasut dalam pengiriman pertama setelah beberapa bulan. Seorang pejabat resmi Yordania menyatakan bahwa pengiriman udara ini bukan pengganti bantuan melalui jalur darat.

Aksi tersebut dilakukan saat gambar-gambar warga Palestina yang kelaparan menyebar ke seluruh dunia, menggambarkan kondisi mengerikan akibat blokade dan terbatasnya akses bantuan.

𝗝𝗲𝗱𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀

Militer Israel menyatakan bahwa aktivitas militer akan dihentikan mulai pukul 10.00 hingga 20.00 waktu setempat (07.00–17.00 GMT) setiap hari hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jeda ini berlaku di al-Mawasi, wilayah kemanusiaan khusus di sepanjang pesisir Gaza, pusat Deir al-Balah, dan Kota Gaza di bagian utara.

Selain itu, rute aman untuk konvoi bantuan makanan dan obat-obatan akan dibuka mulai pukul 06.00 hingga 23.00.

Namun, laporan dari pejabat kesehatan Palestina menyebutkan bahwa sedikitnya 10 warga sipil terluka akibat kotak bantuan yang jatuh saat pengiriman melalui udara.

𝗞𝗼𝗿𝗯𝗮𝗻 𝗧𝗲𝗿𝘂𝘀 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵

Pejabat medis di Rumah Sakit Al-Awda dan Al-Aqsa di Gaza tengah melaporkan bahwa serangan Israel menewaskan sedikitnya 17 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya yang tengah menunggu truk bantuan pada Ahad. Militer Israel belum memberikan tanggapan terkait insiden tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza mencatat bahwa puluhan warga telah meninggal akibat kekurangan gizi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam 24 jam terakhir, dilaporkan enam kematian baru, menjadikan total korban akibat kelaparan dan kekurangan gizi menjadi 133 jiwa, termasuk 87 anak-anak.

Salah satu korban adalah bayi berusia lima bulan, Zainab Abu Haleeb, yang meninggal akibat kekurangan gizi di Rumah Sakit Al-Nasser, Khan Younis. “Tiga bulan saya merawatnya di rumah sakit, dan kini saya harus menerima bahwa dia telah meninggal,” ujar sang ibu, Israa Abu Haleeb, sambil menggendong jenazah putrinya yang dibalut kain kafan putih.

𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗕𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝗵𝗮𝗻

Bulan Sabit Merah Mesir mengumumkan telah mengirimkan lebih dari 100 truk yang membawa 1.200 metrik ton makanan ke Gaza selatan pada Ahad. Namun, sumber resmi Palestina menyatakan truk-truk tersebut masih diperiksa di Kerem Shalom dan belum memasuki Gaza.

Kepala Bantuan PBB, Tom Fletcher, mengatakan staf PBB akan meningkatkan upaya penyaluran bantuan selama jeda militer.

“Tim kami di lapangan akan melakukan semua yang kami bisa untuk menjangkau sebanyak mungkin orang yang kelaparan dalam rentang waktu ini,” tulisnya di platform X.

Kelompok-kelompok bantuan sebelumnya memperingatkan bahwa 2,2 juta penduduk Gaza terancam kelaparan massal. Meningkatnya keprihatinan global turut mendorong Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungan untuk pengakuan negara Palestina pada September mendatang.

Pekan lalu, 25 negara termasuk Inggris, Prancis, dan Kanada, mengecam keterlambatan distribusi bantuan dan menyebut penolakan Israel atas bantuan kemanusiaan esensial sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

𝗡𝗲𝗴𝗼𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗚𝗮𝗴𝗮𝗹

Israel dan Amerika Serikat pada Jumat lalu menyatakan tidak lagi melanjutkan negosiasi gencatan senjata dengan Hamas, menuduh kelompok tersebut tidak menginginkan kesepakatan.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa negaranya akan tetap mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dari berbagai jalur. Ia juga menegaskan bahwa perang masih akan berlanjut hingga semua tujuan tercapai.

“Kami akan terus berjuang hingga mencapai kemenangan penuh,” ujarnya.

Namun, Hamas menyebut langkah Israel bukanlah bentuk gencatan senjata kemanusiaan.

“Apa yang terjadi saat ini bukanlah jeda kemanusiaan sejati,” kata pejabat Hamas, Ali Baraka, dalam pernyataan tertulis.

Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional Israel dari sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, mengkritik keputusan pemerintah untuk membuka jalur bantuan. Ia menyebutnya sebagai bentuk “penyerahan diri terhadap tipu daya Hamas,” dan kembali menyerukan penghentian total bantuan ke Gaza serta mendorong pengusiran warga Palestina.

Juru bicara Netanyahu belum memberikan tanggapan atas pernyataan Ben-Gvir.

𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮𝗸𝗽𝗮𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻

Di tengah situasi yang terus memburuk, warga Gaza menyambut dengan senang masuknya bantuan ini,

“Masyarakat senang bahwa bantuan pangan dalam jumlah besar datang ke Gaza,” kata Tamer al-Burai, seorang pemilik bisnis.

“Kami berharap hari ini menandai langkah pertama dalam mengakhiri perang yang telah menghanguskan segalanya ini.” pungkasnya. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengecam keras tindakan militer Israel yang menyerbu dan membajak kapal Handala di perairan internasional pada Sabtu (26/7/2025). Kapal tersebut merupakan bagian dari misi kemanusiaan Freedom Flotilla yang membawa bantuan untuk warga Gaza.

Dalam siaran pers resmi yang dirilis pada Ahad (27/7), Hamas menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan terorisme dan pembajakan” yang merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak kemanusiaan global.

“Tentara pendudukan Zionis yang kriminal melakukan kejahatan pembajakan baru di perairan internasional dengan mencegat kapal kemanusiaan Handala dan mencegahnya mencapai Jalur Gaza yang terkepung, yang sedang menjadi sasaran perang genosida dan kelaparan sistematis,” bunyi pernyataan tersebut.

Hamas menyampaikan apresiasi atas keberanian para aktivis internasional yang tergabung dalam Freedom Flotilla dan menyatakan bahwa pesan solidaritas mereka telah sampai kepada rakyat Gaza dan dunia internasional.

“Kami sangat menghargai keberanian para aktivis solidaritas internasional dan tekad mereka untuk berlayar ke Jalur Gaza, terlepas dari teror dan ancaman dari entitas pendudukan,” tulis Hamas.

Lebih lanjut, Hamas menilai bahwa tindakan represif Israel terhadap upaya rakyat sipil internasional menunjukkan kegagalan moral dan semakin membuka kedok dukungan sebagian pihak internasional terhadap pengepungan yang tidak adil di Gaza.

Gerakan tersebut juga menuntut agar pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertanggung jawab penuh atas keselamatan seluruh aktivis kemanusiaan yang berada di atas kapal Handala.

“Kami menyerukan kepada semua orang yang bebas untuk terus berlayar dengan kapal dan konvoi hingga blokade yang tidak adil ini dipatahkan dan kebijakan kelaparan serta perampasan air terhadap anak-anak dan warga sipil yang tak berdaya dihentikan,” tegas Hamas.

Hamas juga menyerukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya untuk menjalankan tanggung jawab hukum dan moral mereka dalam mengutuk insiden ini serta menekan Israel agar menghentikan perang genosida dan blokade terhadap Gaza.

Insiden pembajakan kapal Handala terjadi ketika kapal tersebut berada sekitar 100 kilometer di sebelah barat Gaza. Kapal membawa 19 aktivis internasional, termasuk dua anggota parlemen Prancis dan dua jurnalis dari Al Jazeera. Hingga saat ini, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan kapal telah diarahkan ke pelabuhan di wilayah Israel. (Bahry)