Oleh: Saqiraz Azzahrah
Saat ini media tengah digemparkan oleh sejumlah kasus keracunan siswa sekolah yang disebabkan oleh makan siang gratis yang dibagikan oleh sekolah. Dilansir dari kompas.com puluhan santri di Lampung dan 456 siswa di Bengkulu mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
MBG merupakan program unggulan terbaru yang bertujuan untuk mengatasi masalah mal nutrisi dan stunting pada anak dan ibu hamil serta meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sekilas, program ini tentulah bagus. Sebab di tengah kemiskinan dan kelaparan yang menjerat kuat masyarakat, diadakannya makan siang gratis tentulah sedikitnya akan membantu mereka. Namun, program yang bagus bukan berarti program yang tepat.
Apakah pelaksanaan MBG telah sesuai standar kesehatan? Apakah program ini benar-benar telah menjawab kebutuhan masyarakat?
Sayangnya, fakta lapangan yang terjadi hari demi hari semakin banyak memunculkan kasus keracunan yang terjadi oleh program MBG. Di media sosial banyak masyarakat yang memprotes menu makan bergizi gratis yang dinilai kurang layak dan justru kandungannya tidak mencerminkan namanya.
Kejadian keracunan berulang yang bahkan mengancam nyawa siswa adalah bukti dari kelalaian dan ketidakseriusan negara. Terutama dalam menyiapkan SOP dan mengawasi SPPG. Negara seolah menutup mata atas hal yang telah terjadi. Akan tetapi hal ini sebenarnya tidaklah mengherankan, kebijakan yang lahir dari kandungan kapitalisme tidak berasas untuk kesejahteraan rakyat.
Orang kaya semakin kaya dan orang miskin akan terus melarat adalah slogan tak terucap dari kapitalisme, yang menjadikan materi sebagai tuhannya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jelas hanya akan seperti pungguk merindukan bulan yang artinya tidak akan mungkin terjadi.
Itulah mengapa kita semua butuh aturan yang mengayomi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kita. Aturan yang pernah dibawa oleh manusia mulia 1400 tahun lalu dan telah terbukti berhasil mewujudkannya. Tiada lain, tiada bukan ialah Islam. Islam menetapkan negara wajib sebagai raain, bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat, di antaranya dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai tanggung jawab negara. Negara menjamin setiap individu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Tidak hanya itu, dalam Islam negara bahkan harus menjamin tercukupinya lapangan pekerjaan agar setiap kepala keluarga tidak melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini diwujudkan dengan negara mengelola kepemilikan umum seperti tambang, minyak, gas dan sumber daya alam lainnya juga membuka pengelolaan akses lahan produktif serta menghapus segala pungutan pajak yang menjerat rakyat. Dengan ini dapat membangun pertumbuhan ekonomi yang adil dan rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhannya.
Dengan ini negara bahkan mampu untuk memberikan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan yang gratis untuk rakyatnya hingga edukasi tentang stunting yang menyeluruh.
Dengan hal ini dapat menyelesaikan permasalahan gizi yang terjadi saat ini. Sebab tanggung jawab negaralah mampu meriayah seluruh kebutuhan ummat bukan hanya menjadikannya sebagai wujud proyek politik untuk mendapatkan kekuasaan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalisme hari ini.
Namun, hal ini hanyalah dapat terwujud jika negara menjalankan syariat Islam secara kaffah. Seluruh lini kehidupan dari politik, ekonomi, sosial, budaya hingga pribadi individu diatur oleh Islam. Karena dalam kepemimpinan Islamlah, kemakmuran bukanlah mimpi dan dongeng belaka.
Sebab jika aturan dari manusia akan dibuat untuk berdasarkan kepentingan golongan tertentu. Berbeda dengan aturan Islam yang meletakkan kedaulatan berada di tangan sang Khaliq. Dengan demikianlah, kesejahteraan dan keberkahan dari Allah subhana wa ta’ala dapat kita raih dan wujudkan.
Sumber : tempo.co
