Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia guna memberantas praktik korupsi yang semakin mengakar. Tuntutan itu disampaikan ICW melalui siaran pers resmi yang diunggah di laman antikorupsi.org pada Senin (9/9/2025) sore.

Dalam pernyataannya, ICW menilai politik Indonesia selama ini didominasi segelintir elite superkaya yang dapat membeli partai politik, kursi eksekutif maupun legislatif, bahkan mempengaruhi kebijakan negara. Kondisi ini disebut sebagai state capture corruption, yaitu ketika kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan publik, melainkan untuk mengamankan keuntungan kelompok tertentu.

“Jika sistem politik oligarkis ini tidak dibongkar, maka korupsi akan terus tumbuh subur, sementara demokrasi hanya menjadi alat oligarki untuk mempertahankan kekuasaan,” tulis ICW.

Selain itu, ICW menyoroti lemahnya lembaga penegak hukum yang kerap terjebak dalam intervensi politik dan permainan mafia hukum. Menurut ICW, polisi, jaksa, maupun hakim bisa disuap untuk melindungi pelaku korupsi sehingga kepercayaan publik terhadap hukum semakin terkikis. ICW menegaskan, pembersihan internal di KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi langkah mendesak.

ICW juga meminta revisi Undang-Undang KPK untuk mengembalikan independensi lembaga antirasuah itu. Sejak revisi UU KPK pada 2019, ICW menilai KPK kehilangan taring karena berada di bawah kendali eksekutif dan dipenuhi unsur kepolisian serta kejaksaan yang rawan konflik kepentingan.

Di sisi lain, ICW mendesak penguatan instrumen hukum pemberantasan korupsi, antara lain melalui revisi UU Tindak Pidana Korupsi, pembahasan RUU Perampasan Aset, aturan mengenai konflik kepentingan, perlindungan korban korupsi, serta pembatasan transaksi uang kartal. ICW menekankan seluruh proses legislasi tersebut harus dilakukan secara transparan dan partisipatif.

“Korupsi tidak akan pernah bisa diberantas jika regulasi yang lemah terus dipertahankan, sementara aturan penting untuk memutus rantai korupsi tak kunjung disahkan,” tegas ICW.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Dari hasil penyelidikan, terungkap adanya praktik penjualan kuota dengan iming-iming bisa langsung berangkat pada tahun yang sama, asalkan calon jemaah bersedia membayar lebih mahal.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan pola yang digunakan agen travel dalam menarik calon jemaah. Menurutnya, kuota haji khusus seharusnya tetap memiliki masa tunggu sekitar dua tahun, namun dijadikan celah bisnis oleh pihak-pihak tertentu.

“Biasanya ditawarkan kepada calon jemaah dengan harga lebih tinggi. Mereka dijanjikan bisa berangkat pada tahun itu juga. Bahkan, ada yang dipatok antara Rp300 juta sampai Rp400 juta untuk satu kuota,” ungkap Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).

Ia menuturkan, praktik ini tidak berjalan secara langsung antara agen travel dengan pejabat Kementerian Agama. KPK menemukan adanya perantara yang berperan menghubungkan, termasuk staf khusus hingga pihak lain yang disebut ikut terlibat.

“Secara berjenjang, jadi tidak langsung dari travel agent ke pucuk pimpinan. Ada beberapa orang sebagai penghubung yang sudah kami mintai keterangan,” kata Asep.

Lebih lanjut, KPK juga menelusuri aliran dana dalam kasus ini. Setiap pihak yang terlibat disebut memperoleh bagian masing-masing dari biaya tinggi yang dibebankan kepada calon jemaah.

“Nah, kami ketahui bahwa masing-masing tingkatan, masing-masing orang, mendapat bagiannya sendiri-sendiri,” tambahnya.

KPK menegaskan akan terus mengusut keterlibatan pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli kuota haji tambahan tersebut.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. H. Sukamta, Ph.D., mengecam keras serangan udara Israel terhadap ibu kota Qatar, Doha. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip hukum internasional.

“Serangan Israel terhadap Doha adalah bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan ini berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Teluk dan mengganggu upaya perdamaian di Timur Tengah,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).

Menurutnya, Israel berulang kali melakukan serangan terhadap delegasi negosiasi perdamaian Palestina, sehingga menunjukkan tidak adanya niat untuk menciptakan perdamaian. Ia menegaskan, Indonesia berdiri bersama Qatar sebagai negara berdaulat dan mendesak pemerintah mengambil sikap tegas serta berperan aktif mendorong penyelesaian damai.

Sukamta juga meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan pernyataan resmi mengecam serangan Israel dan meningkatkan koordinasi diplomatik.

“Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret dengan memimpin upaya diplomasi internasional. Selain itu, negara kita harus memastikan keselamatan seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Qatar,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, penting bagi Indonesia membangun dukungan internasional melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan PBB. Hal itu, kata dia, guna menginisiasi resolusi penghentian eskalasi konflik serta memastikan perlindungan hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina.

“Fraksi PKS DPR RI konsisten membela hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina dan mendukung semua upaya diplomasi Indonesia di level internasional. Kami mendorong pemerintah untuk lebih proaktif melalui jalur diplomasi multilateral, termasuk di PBB, agar serangan semacam ini tidak terulang di masa depan,” pungkasnya.