Penulis: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com) – Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Muballigh Se-Indonesia (DPP Bakomubin) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera mencopot Kapolri dan menggantinya dengan sosok yang memiliki prestasi, integritas, serta tidak terafiliasi dengan kelompok politik manapun.

Tuntutan tersebut disampaikan Bakomubin melalui surat resmi yang ditujukan kepada Presiden Prabowo pada Senin (1/9/2025) di Jakarta.

Dalam suratnya, Bakomubin menilai situasi politik dan keamanan pasca unjuk rasa masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan, bahkan berpotensi menuju kehancuran tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, serta nilai kemanusiaan.

“DPP Bakomubin mengapresiasi langkah konkret Bapak Presiden dalam mengatasi situasi agar tidak semakin memburuk. Namun, kami meminta langkah strategis yang lebih komprehensif untuk menenangkan dan meredam kemarahan rakyat,” tulis pernyataan tersebut.

Selain pencopotan Kapolri, Bakomubin juga menyampaikan sejumlah tuntutan lain, di antaranya:

1. Pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi koruptor.

2. Membentuk Badan Ekonomi Nasional untuk mengangkat daya beli masyarakat kecil dan menengah serta meringankan beban pajak rakyat.

3. Pemerintah pusat maupun daerah tidak mengeluarkan pernyataan yang melukai perasaan rakyat.

4. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten, adil, dan transparan tanpa pandang bulu.

Bakomubin menegaskan bahwa tuntutan tersebut bersifat konstitusional dan rasional, serta merupakan wujud kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara.

“Respons Presiden terhadap tuntutan rakyat akan menunjukkan derajat kepemimpinan, kenegarawanan, serta komitmen pada Pancasila dan UUD 1945,” tegas Bakomubin.

Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Bakomubin, Dr. KH. MS Suhary AM, MA.

Kontributor: Bram

JAKARTA (jurnalislam.com)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait dugaan penyimpangan pembagian 20.000 kuota haji tambahan tahun 2024. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini berfokus pada mekanisme penentuan alokasi kuota tambahan yang dibagi ke jalur reguler maupun khusus. Penyidik, kata dia, juga mendalami dugaan adanya aliran dana dari pembagian kuota tersebut.

“Penyidik mendalami terkait kuota tambahan yang kemudian melalui keputusan menteri dilakukan plotting atau pembagian kuota haji khusus dan reguler. Asal-usul pembagian 50 persen–50 persen itu menjadi fokus penyidik. Selain itu, dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut juga didalami dalam pemeriksaan hari ini,” kata Budi.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap Gus Yaqut kali ini merupakan yang pertama di tahap penyidikan. Sebelumnya, pemeriksaan masih berada di tahap penyelidikan.

𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗔𝗱𝗮 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗮𝗻𝗴𝗸𝗮

Menjawab pertanyaan soal mengapa KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini, Budi menegaskan bahwa proses masih berjalan.

“KPK masih terus mendalami, menganalisis keterangan dari para saksi, termasuk saksi-saksi lain yang hari ini juga diperiksa. Penyidik mendalami terkait aliran uang yang mengalir dari para travel atau pengelola biro perjalanan haji kepada pihak-pihak terkait di Kementerian Agama,” jelasnya.

Menurut Budi, hingga kini status Gus Yaqut masih sebagai saksi. KPK menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum dalam perkara kuota haji tambahan ini sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Nanti akan kami sampaikan updatenya jika sudah ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

𝗞𝗼𝗻𝘁𝗲𝗸𝘀 𝗞𝗮𝘀𝘂𝘀 𝗞𝘂𝗼𝘁𝗮 𝗛𝗮𝗷𝗶

Tambahan 20.000 kuota haji untuk Indonesia diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagiannya seharusnya 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Dengan aturan tersebut, dari tambahan kuota itu semestinya 18.400 dialokasikan untuk haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun, menurut KPK, pembagian yang dilakukan justru 50 persen untuk reguler dan 50 persen untuk khusus.

Skema ini dianggap menyalahi aturan karena menguntungkan biro travel haji khusus yang mematok biaya jauh lebih tinggi dibandingkan kuota reguler.

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pengamat terorisme Harits Abu Ulya mengkritik pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menyebut aksi demonstrasi beberapa hari terakhir sebagai indikasi ‘makar dan terorisme’. Menurutnya, diksi tersebut menunjukkan lemahnya sensitivitas pemerintah terhadap tuntutan masyarakat sipil.

“Bapak Presiden terkesan gagal paham terhadap aspirasi para demonstran. Respon beliau tidak menyasar persoalan fundamental dengan memadamkan ‘bara dan api’ dari segunung ‘sekam’ persoalan; terkait keadilan bagi rakyat, perlunya evaluasi institusi aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, integritas moralitas oknum pembantu Presiden yang kerap membuat blunder statemen dan kebijakan, UU perampasan aset koruptor, dan sebagainya,” ujar Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis, Senin (1/9/2025).

Harits menilai pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu-isu mendasar, seperti keadilan hukum, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, kebijakan yang memberatkan rakyat, serta penegakan undang-undang perampasan aset koruptor. Ia menilai framing demonstrasi sebagai aksi makar dan terorisme justru mengaburkan masalah utama yang dihadapi rakyat.

“Dan secara rasional tentu idealnya Presiden prioritaskan solusi pada akar masalah. Bukan stag hanya merespon soal ‘kemewahan hidup’ privilage anggota DPR, oknum anggota DPR yang ‘busuk’ sikap dan lisannya, janji mendengar aspirasi. Justru memberikan legitimasi ‘tongkat’ bagi aparat keamanan Polri dan TNI untuk lebih keras memukul masyarakat sipil dengan alibi anarkisme, penjarahan dan yang lebih ngeri adalah asumsi adanya indikasi aksi ‘makar dan terorisme’,” kata Harits.

Ia mengingatkan bahwa tindak kriminal seperti penjarahan dan aksi anarkisme memang harus ditindak, namun tidak tepat jika langsung dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Menurutnya, tindak korupsi pejabat dan kebijakan yang merugikan rakyat justru lebih layak mendapatkan label tersebut.

“Maka diksi ‘makar dan terorisme’ adalah logika over simplikasi yang sifatnya sangat asumtif, cenderung mengaburkan pokok persoalan dan menunjukkan bebalnya telinga penguasa atas jeritan rakyat yang menuntut keadilan dalam berbagai aspek kehidupan mereka,” tegasnya.

Harits berharap Presiden Prabowo dapat membuktikan komitmennya memimpin demi rakyat, bukan sekadar retorika.

saatnya membuktikan itu semua, atau kalau tidak maka hanya akan menoreh sejarah yang berjudul ‘Paradoks Prabowo’ Presiden RI-8,” pungkasnya.

JAKARTA (Jurnalislam.com)– Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, mengingatkan massa aksi agar menghentikan praktik penjarahan yang terjadi di tengah gelombang demonstrasi.

Seruan tersebut disampaikan menyusul adanya penjarahan di sejumlah rumah pejabat negara dan anggota DPR RI, termasuk milik Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Guru Besar Ilmu Fikih UIN Jakarta itu menegaskan bahwa penyampaian aspirasi, meski dalam kondisi marah sekalipun, tidak boleh dibarengi dengan tindak anarkisme, penjarahan, atau pencurian harta orang lain.

“Tindakan anarkisme dan penjarahan jelas bertentangan dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan,” kata Prof Ni’am kepada MUIDigital, Ahad (31/8/2025).

Ia menekankan, siapa pun yang mengambil atau menguasai barang secara tidak sah agar segera mengembalikannya kepada pemilik atau aparat, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah, Depok, itu juga mengajak seluruh elemen untuk menahan diri, bermuhasabah, serta berkomitmen mewujudkan kedamaian dan perbaikan, bukan justru menambah kerusakan.

Menurutnya, di tengah situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak stabil serta kesenjangan yang masih tinggi, pejabat maupun masyarakat perlu mengedepankan kesederhanaan.

“Masyarakat dan pejabat harus membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski hanya untuk konten,” tegasnya.

Prof Ni’am juga menekankan bahwa aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang mengkritisi kebijakan tidak adil harus direspon dengan bijak dan cepat.

“Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak,” pungkasnya.

sumber: mui.or.id

JAKARTA (jurnalislam.com) – Baitul Maqdis Institute (BMI) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin terpuruk dalam ketimpangan sosial, ketidakadilan hukum, dan lemahnya perlindungan negara terhadap rakyat kecil. Dalam pernyataan sikapnya, BMI menyoroti gaya hidup hedonis para pejabat dan perilaku elite politik yang dinilai jauh dari rasa empati terhadap penderitaan masyarakat.

“Berbagai problem bangsa ini bukan sekadar krisis ekonomi atau hukum semata, melainkan krisis etika dan keberpihakan,” tegas Direktur Utama BMI, Fahmi Salim Lc., M.A., bersama Direktur Eksekutif Pizaro Gozali Idrus, dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (31/8/2025).

BMI merinci delapan tuntutan utama sebagai desakan moral dan tanggung jawab kebangsaan:

1. Batalkan Tunjangan dan Fasilitas Mewah DPR
Dalam kondisi rakyat yang makin tercekik oleh kesulitan ekonomi, sangat tidak patut wakil rakyat terus menikmati fasilitas supermewah yang dibiayai APBN. DPR seharusnya menunjukkan empati sosial, bukan justru mempertontonkan kemewahan. Kami menuntut peninjauan total atas anggaran belanja non-prioritas untuk anggota dewan.

2. Evaluasi dan Pecat Anggota DPR yang Tidak Kredibel
Anggota legislatif yang terbukti menghina rakyat, tidak beretika, atau menunjukkan perilaku arogan tidak layak menduduki jabatan publik. Baitul Maqdis Institute mendesak dilakukan pemecatan dan audit kekayaan menyeluruh oleh KPK dan kelompok masyarakat sipil sebagai bentuk pengawasan atas penyelenggara negara.

3. Hentikan Flexing dan Hedonisme Pejabat Publik
Pamer kekayaan oleh pejabat negara dan keluarganya di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi merupakan bentuk pengkhianatan moral terhadap penderitaan rakyat. Kami menyerukan diterapkannya standar etik yang ketat bagi penyelenggara negara dan sanksi bagi mereka yang hidup dalam gaya hedonis dan tidak empatik.

4. Laksanakan Reformasi Total terhadap Institusi Polri
Rentetan kasus kekerasan oleh aparat yang mengakibatkan korban jiwa warga sipil menunjukkan kegagalan sistemik dalam lembaga kepolisian. Reformasi Polri tidak bisa lagi ditunda. Harus dilakukan perombakan menyeluruh, termasuk pada sistem pengawasan, rekrutmen, dan penegakan disiplin.

5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Pemberantasan Korupsi
RUU Perampasan Aset adalah instrumen penting untuk menyelamatkan kekayaan negara dari para koruptor. Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan undang-undang ini tanpa alasan politis atau penundaan yang disengaja. Jangan sampai rakyat berinisiatif membuat simulasi perampasan aset sendiri seperti aksi penjarahan yang menyasar rumah beberapa wakil rakyat dan pejabat negara pada hari 30 dan dinihari 31 Agustus 2025. Tidak ada keadilan tanpa pengembalian harta haram yang dirampas dari rakyat.

6. Adili Pembunuh Affan Kurniawan dan Copot Kapolri jika Gagal Bertanggung Jawab
Kami menuntut penegakan hukum secara tegas dan terbuka terhadap pelaku pelindasan alm. Affan Kurniawan. Negara juga wajib menjamin keberlangsungan hidup keluarganya. Bila Kapolri tidak mampu menjamin perlindungan rakyat, maka sudah sepatutnya diberhentikan dari jabatannya demi tegaknya kepercayaan publik.

7. Batalkan Kenaikan Pajak yang Memberatkan Masyarakat
Kenaikan tarif pajak di tengah inflasi dan menurunnya daya beli rakyat adalah kebijakan yang tidak berpihak. Pemerintah harus mengevaluasi ulang kebijakan fiskal yang menambah penderitaan rakyat kecil. Pajak harus adil dan proporsional, bukan instrumen pemerasan terhadap masyarakat.

8. Aksi Unjuk Rasa Damai, Tolak Anarkisme

Baitul Maqdis Institute mendukung hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Namun kami juga menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik. Unjuk rasa harus dijalankan secara damai, terorganisir, dan bermartabat, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kebangsaan.

Baitul Maqdis Institute juga menegaskan bahwa keberpihakan pada keadilan sosial, perlindungan warga negara, dan etika dalam penyelenggaraan negara oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah landasan utama dalam membangun bangsa yang beradab dan bermartabat.

“Kami menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat sipil termasuk ulama, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan aktivis untuk terus mengawal perubahan struktural menuju Indonesia yang lebih adil, bersih, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.