Arie Ristyan, Pengarang Jurnal Islam

Empat Tentara Israel Tewas dalam Serangan Bom Pinggir Jalan di Rafah

19 Sep 2025 16:15:03 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Empat tentara pendudukan Israel (IDF) tewas dan tiga lainnya terluka akibat serangan bom pinggir jalan di Rafah, Gaza selatan, Kamis pagi (18/9/2025). Militer Israel baru mengumumkan kejadian itu beberapa jam kemudian.

Korban tewas diidentifikasi sebagai Mayor Omri Chai Ben Moshe (26), Letnan Eran Shelem (23), Letnan Eitan Avner Ben Itzhak (22), dan Letnan Ron Arieli (20). Insiden ini menambah jumlah korban militer Israel sejak invasi darat ke Jalur Gaza dan operasi di perbatasan menjadi 469 orang, termasuk beberapa anggota kepolisian dan kontraktor sipil.

Keempat tentara tersebut bertugas di Batalyon Dekel, sekolah perwira Bahad 1. Menurut keterangan IDF, Ben Moshe adalah komandan kompi, sementara tiga lainnya masih kadet dan diumumkan secara anumerta naik pangkat menjadi letnan.

Sebelum masuk kursus perwira, Ben Moshe pernah memimpin kompi di Brigade Paratroopers. Shelem sebelumnya tercatat di unit Sayeret Matkal, Ben Itzhak di Brigade Komando, dan Arieli di Brigade Golani.

𝗞𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻

Menurut penyelidikan awal, ledakan terjadi saat operasi di lingkungan Jenina, Rafah, sekitar pukul 09.30. Saat itu, sebuah buldoser lapis baja D9 sedang membuka jalur, diikuti dua kendaraan Humvee di belakangnya.

Salah satu Humvee bergerak ke sisi jalan dan langsung terkena bom rakitan. Ledakan menghancurkan kendaraan, menewaskan empat tentara, dan melukai tiga lainnya – satu dalam kondisi serius, dua luka sedang.

Militer Israel masih meneliti jenis bahan peledak, metode aktivasi, serta kapan bom ditanam. Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan kerusakan parah pada kendaraan militer tersebut.

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗥𝗮𝗳𝗮𝗵

Meski Israel sebelumnya mengklaim telah “menguasai” Rafah, perlawanan masih berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk Jenina. Beberapa jam sebelum serangan, pasukan Bahad 1 dilaporkan sempat terlibat kontak dengan pejuang Palestina.

Juru bicara militer Israel, Brigjen Effie Defrin, mengakui pihaknya masih menghadapi jaringan bawah tanah dan infrastruktur pertahanan Palestina di kawasan tersebut.

Empat korban yang diumumkan pada Kamis ini merupakan kematian pertama tentara Israel dalam 10 hari terakhir, sejak serangan sebelumnya yang menewaskan empat tentara di pinggiran Kota Gaza.

Agresi darat Israel di Jalur Gaza sendiri kembali ditingkatkan pekan ini, dengan sasaran utama Kota Gaza di bagian utara. Kepala Staf IDF, Letjen Eyal Zamir, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memperluas operasi militer hingga mencapai apa yang ia sebut sebagai “kemenangan” atas Hamas.

Namun, klaim Israel tersebut dipandang banyak pihak tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana perlawanan bersenjata Palestina masih mampu melancarkan serangan mematikan terhadap pasukan pendudukan. (Bahry)

Sumber: TOI

AS Veto Resolusi DK PBB Soal Gencatan Senjata di Gaza, Israel Perluas Serangan

19 Sep 2025 16:12:59 Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Amerika Serikat memveto resolusi penting Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza, sementara Israel terus memperluas serangan bumi hangusnya di Kota Gaza.

Resolusi tersebut, yang disetujui oleh 14 dari 15 anggota dewan pada Kamis (18/9/2025), menyerukan “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza yang dihormati oleh semua pihak”, pembebasan seluruh tawanan yang ditahan Hamas dan kelompok lain, serta pencabutan pembatasan bantuan kemanusiaan.

Draf ini disusun oleh 10 anggota terpilih DK PBB dan dinilai lebih tegas dibanding resolusi sebelumnya. Para diplomat menyoroti kondisi kemanusiaan “bencana” di Gaza setelah hampir dua tahun agresi Israel yang telah menewaskan sedikitnya 65.141 orang, menurut pejabat kesehatan Palestina.

Seperti diperkirakan, AS memveto resolusi tersebut. Morgan Ortagus, wakil utusan khusus AS untuk Timur Tengah, mengatakan resolusi gagal mengutuk Hamas dan mengabaikan “hak Israel untuk membela diri”.

“Resolusi ini secara keliru melegitimasi narasi palsu yang menguntungkan Hamas,” ujar Ortagus.

Ia juga menuding laporan resmi PBB soal kelaparan di Gaza menggunakan “metodologi cacat”, meski di sisi lain memuji operasi pusat distribusi GHF yang justru menjadi sasaran serangan Israel.

𝗞𝗲𝗰𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗣𝗮𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝘂𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮-𝗡𝗲𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗔𝗻𝗴𝗴𝗼𝘁𝗮

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengecam keras veto AS.

“Veto ini sangat disesalkan. Dewan Keamanan kembali gagal memainkan peran semestinya dalam menghadapi kekejaman dan melindungi warga sipil dari genosida,” tegas Mansour.

Ia menambahkan, penggunaan hak veto tidak seharusnya diizinkan dalam kasus kejahatan kemanusiaan berat.

Duta Besar Aljazair, Amar Bendjama, juga menyampaikan pernyataan emosional.

“Saudara-saudara Palestina, maafkan kami. Dunia berbicara tentang hak, namun mengingkarinya bagi Palestina. Upaya tulus kami hancur melawan tembok penolakan ini,” katanya.

Bendjama menegaskan perang Israel telah menewaskan lebih dari 18.000 anak-anak, 12.000 perempuan, 1.400 tenaga medis, dan lebih dari 250 jurnalis. Menurutnya, Israel “kebal” bukan karena hukum internasional, melainkan karena bias sistem global.

𝗦𝗶𝗸𝗮𝗽 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻 𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀 𝗗𝘂𝗻𝗶𝗮

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menolak resolusi tersebut.

“Israel tidak membutuhkan pembenaran atas perangnya di Gaza,” ujarnya, seraya berterima kasih kepada AS atas penggunaan hak veto.

Sementara itu, James Bays, editor diplomatik Al Jazeera, menilai pemungutan suara ini menjadi momen “suram” di peringatan 80 tahun PBB. Ia menyoroti bagaimana sikap AS merusak semangat diplomasi multilateral dan membuat PBB berada pada titik terendah sepanjang sejarahnya. (Bahry)

Sumber: Al-Jazeera

Israel Serang Area Rumah Sakit di Gaza, 83 Warga Palestina Gugur

19 Sep 2025 16:11:23 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Pasukan Israel kembali melancarkan gelombang serangan baru di Jalur Gaza, menghantam kawasan padat penduduk termasuk di sekitar beberapa rumah sakit yang masih beroperasi. Serangan darat mereka di Kota Gaza menambah panjang daftar korban sipil.

Sedikitnya 83 warga Palestina gugur pada Kamis (18/9/2025), menurut pejabat medis yang dikutip Al Jazeera.

Rudal Israel menghantam area sekitar Rumah Sakit al-Shifa dan al-Ahli, yang menjadi salah satu jalur kehidupan terakhir bagi warga yang sakit, kelaparan, dan terluka. Setidaknya 15 orang syahid di luar al-Shifa, sementara empat lainnya tewas dalam serangan terpisah di dekat al-Ahli.

𝗗𝗶𝗸𝗲𝗰𝗮𝗺 𝘀𝗲𝗯𝗮𝗴𝗮𝗶 𝗞𝗲𝗷𝗮𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻𝗴

Hamas mengutuk serangan itu sebagai “kejahatan perang sepenuhnya”, yang dilakukan hanya sehari setelah PBB merilis laporan baru tentang dugaan genosida Israel di Gaza. Menurut Hamas, serangan tersebut adalah “pesan terang-terangan penghinaan terhadap komunitas internasional.”

Menteri Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, menyatakan dirinya “ngeri” atas pemboman terhadap Rumah Sakit al-Rantisi, yang merawat anak-anak. “Bayi dalam inkubator dan anak-anak yang menjalani dialisis seharusnya tidak menjadi sasaran pemboman,” tulisnya di media sosial.

Kementerian Kesehatan Gaza menyebut rumah sakit anak itu diserang tiga kali, memaksa 40 pasien mengungsi, sementara 40 lainnya masih terjebak di dalam bersama staf.

“𝗠𝗲𝗱𝗶𝗰𝗶𝗰𝗶𝗱𝗲”: 𝗣𝗕𝗕 𝗦𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗣𝗼𝗹𝗮 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝘀 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗵𝗮𝗻𝗰𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗵𝗮𝘁𝗮𝗻

Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) berduka atas gugurnya salah satu stafnya, Hussein Alnajjar, perawat dan ayah tiga anak, akibat pecahan peluru serangan Israel.

Pekan ini, PBB merilis laporan yang menyatakan bahwa tindakan Israel di Gaza masuk kategori genosida. Laporan itu juga menyoroti penghancuran pusat IVF Al Basma, yang memusnahkan 4.000 embrio serta 1.000 sampel sperma dan sel telur, disebut sebagai “upaya mencegah kelahiran di kalangan warga Palestina di Gaza.”

PBB menggambarkan pola serangan itu sebagai “medicicide” – pembunuhan tenaga medis dan penghancuran fasilitas kesehatan untuk menghapus layanan medis di Gaza.

𝗦𝗸𝗮𝗹𝗮 𝗣𝗲𝗺𝗯𝗼𝗺𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗣𝗲𝗿𝗻𝗮𝗵 𝗧𝗲𝗿𝗷𝗮𝗱𝗶

Warga menggambarkan pemboman berlangsung dalam skala belum pernah terjadi sebelumnya. Tank, jet, dan kapal perang Israel meratakan rumah-rumah di berbagai wilayah.

Awal pekan ini, Kantor HAM PBB mengecam penghancuran sewenang-wenang Israel, menyebutnya “setara dengan pembersihan etnis.”

Di antara korban tewas adalah seorang anak dan ibunya yang terbunuh ketika apartemen mereka di kamp pengungsi Shati dihantam bom.

“𝗭𝗼𝗻𝗮 𝗔𝗺𝗮𝗻” 𝗽𝘂𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁

Meskipun Israel telah menetapkan al-Mawasi di Gaza selatan sebagai “zona aman”, wilayah tersebut tetap menjadi sasaran serangan. Pejabat kesehatan memperingatkan kondisi di sana sangat kritis dengan kekurangan air, makanan, dan layanan kesehatan.

Kementerian Kesehatan Gaza menegaskan, keluarga-keluarga menghadapi penargetan langsung, baik di dalam kamp maupun ketika berusaha menyelamatkan diri.

Ratusan ribu warga yang nekat kembali ke utara hanya mendapati rumah mereka telah menjadi puing-puing. Euro-Med Human Rights Monitor melaporkan pasukan Israel bahkan menjebak dan meledakkan 10 kendaraan lapis baja di Tal al-Hawa.

𝗞𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀 𝗞𝗲𝗺𝗮𝗻𝘂𝘀𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗸𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗵

Kantor Kemanusiaan PBB (OCHA) memperingatkan bahwa kelaparan akut di Gaza utara kian memburuk, terutama setelah perlintasan bantuan di Zikim ditutup sejak 12 September.

Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, agresi Israel telah menewaskan sedikitnya 65.062 warga Palestina dan melukai 165.697 orang. Ribuan lainnya diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan. (Bahry)

Sumber: Al-Jazeera

Akhiri Polemik, IHW Minta Pemerintah Stop Impor Nampan MBG Tercemar Minyak Babi

18 Sep 2025 15:30:51 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Founder Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah menghentikan impor nampan program Makan Bergizi Gratis (MBG) asal China yang dinilai bermasalah. Selain diduga tercemar minyak babi, nampan tersebut juga disebut menggunakan logo Standar Nasional Indonesia (SNI) dan label “Made in Indonesia” palsu.

Temuan ini bermula dari laporan Indonesia Business Post (IBP) yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, timur Provinsi Guangdong, China. Dalam laporannya, IBP mengungkap keberadaan 30–40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya yang diduga digunakan dalam program MBG di Indonesia.

Laporan itu juga menyingkap dugaan pemalsuan label dan penggunaan bahan baku tipe 201 yang dikhawatirkan memiliki kandungan mangan tinggi serta tidak aman untuk makanan bersifat asam. Selain itu, investigasi mengindikasikan adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam proses produksi, baik pada tipe 201 maupun 304.

Ikhsan, yang juga Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Katib Syuriyah PBNU, menegaskan menurut fatwa MUI, nampan tersebut sudah berstatus haram sejak proses akhir pembuatannya.

“Dalam kaidah fikih menurut fatwa MUI, bila tercampurnya zat haram pada barang atau zat yang halal, maka barang itu menjadi haram,” ujar Ikhsan dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Ia menilai persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek halal-haram, tetapi juga keamanan konsumen serta kepatuhan terhadap standar nasional.

“Impor nampan makanan dari China jelas menimbulkan mudarat. Pemerintah harus segera menghentikannya agar masalah ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta Gelar Pertemuan di MTA, Persiapkan Silaturahmi Akbar di Balaikota

18 Sep 2025 12:55:09 Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)- Ulama dan tokoh umat Islam yang tergabung dalam Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta menggelar pertemuan penting di Gedung Pusat Majelis Tafsir Al-Qur’an (MTA), Surakarta, Selasa, (16/9/2025).

Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju acara Silaturahmi Akbar yang akan dilaksanakan pada Kamis, 25 September 2025, mulai pukul 17.30 WIB hingga selesai di Pendopo Balaikota Surakarta.

Silaturahmi Akbar tersebut direncanakan akan menghadirkan Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, sebagai tamu kehormatan sekaligus pembicara utama.

Dalam pertemuan tersebut, para ulama dan tokoh masyarakat menegaskan pentingnya acara Silaturahmi Akbar sebagai momentum mempererat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sekaligus membangun kerjasama umat untuk kemajuan bangsa.

Forum Ulama dan Tokoh Umat Islam Surakarta mengajak kepada seluruh kaum Muslimin se-Soloraya untuk hadir dan berpartisipasi aktif. Kehadiran umat Islam secara berbondong-bondong diharapkan dapat menjadi simbol persatuan, kebersamaan, dan semangat mewujudkan Indonesia yang maju, bermartabat, dan penuh berkah.

Kasus Kuota Haji Makin Terbuka, MAKI: KPK Harus Segera Umumkan Tersangka!

17 Sep 2025 13:19:00 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melayangkan ultimatum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, memberi waktu satu minggu kepada KPK untuk menetapkan tersangka. Jika tidak, lembaga antirasuah itu akan digugat melalui praperadilan.

“Ya pokoknya minggu depan kalau enggak diumumkan tersangka, dua minggu lagi saya buat praperadilan,” tegas Boyamin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/9/2025).

Boyamin menilai, KPK seharusnya tidak kesulitan menjerat pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Menurutnya, bukti yang ada sudah cukup kuat dan kasus ini tergolong sederhana.

“Ini keterlaluan, sebenarnya hanya pungli dasarnya, gampang pembuktiannya. Jadi jangan diulur-ulur lagi,” ujarnya.

MAKI juga mengingatkan KPK agar tidak sekadar menyebut sudah ada calon tersangka tanpa langkah konkret. Ia menegaskan, batas waktu maksimal pengumuman tersangka adalah Jumat (19/9/2025).

“Pokoknya saya beri batas waktu, minggu depan tidak ada umumkan tersangka, saya gugat praperadilan,” tandasnya.

Menanggapi ultimatum tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan apresiasi kepada MAKI. Menurutnya, dukungan publik menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi.

“KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi. Dukungan publik menjadi sesuatu yang positif dalam pemberantasan korupsi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Budi menambahkan, banyak perkara besar yang ditangani KPK berawal dari laporan masyarakat. Karena itu, ia menilai langkah MAKI memberi tenggat waktu merupakan bentuk pengawasan publik agar KPK tetap bekerja sesuai aturan.

“Publik tidak hanya menjadi objek, tapi juga subjek, yang turut serta mendorong penegakan hukum agar tidak melenceng,” ujarnya.

KPK memastikan akan terbuka soal perkembangan kasus dugaan korupsi haji ini. Begitu tersangka ditetapkan, identitasnya akan langsung diumumkan.

“KPK akan segera menyampaikan update penyidikan, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka,” ucap Budi.

Kasus dugaan rasuah kuota haji ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia. Sesuai regulasi dalam UU No. 8/2019, pembagian kuota haji adalah 92 persen untuk jamaah reguler dan 8 persen untuk khusus. Namun kenyataannya, kuota tambahan justru dibagi rata 50:50, yang diduga menjadi celah praktik korupsi.

Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta pihak swasta penyelenggara perjalanan haji. Ustaz Khalid Basalamah turut dimintai keterangan sebagai saksi. Selain itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga sudah dua kali dipanggil penyidik, yakni pada 7 Agustus 2025 dan 1 September 2025.

Mahfud MD: Tak Tepat Hanya Sebut PBNU, Ada Ormas Lain dalam Skandal Kuota Haji

17 Sep 2025 13:17:47 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menelisik dugaan aliran dana korupsi kuota haji ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu ia sampaikan melalui kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD Official, pada Selasa (16/9/2025).

Mahfud menilai kecil kemungkinan dana hasil korupsi masuk ke PBNU secara institusional. Menurutnya, jika memang ada keterlibatan, hal itu lebih mungkin dilakukan oleh oknum di lingkungan PBNU, bukan secara resmi melalui bendahara atau struktur organisasi.

“Agak susah sepertinya korupsi seperti itu mengalir kepada sebuah organisasi dalam nama organisasi. Yang mungkin terjadi menurut saya bukan PBNU, tapi oknum PBNU, dan itu tidak masuk ke keuangan resmi,” kata Mahfud.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa KPK tidak mungkin sembarangan menyebut nama jika tidak memiliki indikasi awal. “Saya percaya kalau KPK sudah berbicara itu pasti indikasinya sudah ada. Tapi ini bisa ormas, bisa personal,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa modus korupsi kuota haji biasanya terkait penjualan kuota tambahan. Kuota reguler yang seharusnya diberikan kepada jamaah biasa dialihkan menjadi kuota khusus dan kemudian dijual melalui biro travel dengan harga tinggi.

“Biaya resmi haji khusus sekitar Rp90 juta, tapi ketika dijual bisa menjadi Rp700 juta hingga Rp1 miliar. Kalau 8.600 orang dialihkan, hitung saja keuntungannya ratusan juta bahkan miliaran. Dari situlah biasanya muncul kick back, dan PPATK bisa menelusurinya,” papar Mahfud.

Ia juga menyinggung pola lain berupa pemberian jatah haji kepada individu tertentu yang dekat dengan organisasi. “Misalnya ada orang NU dikasih jatah haji, tapi itu tidak berarti masuk ke PBNU sebagai institusi. Jadi sangat mungkin ada oknum yang bermain,” jelasnya.

Lebih jauh, Mahfud mengutip data yang sempat diungkap Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, terkait dugaan fasilitas haji gratis bagi istri pejabat, hingga adanya rangkap jabatan dalam penyelenggaraan haji.

“Misalnya ada amirul hajj yang juga menjabat menteri agama, sudah dapat honor sebagai amirul hajj, tapi juga menempatkan diri sebagai pengawas dengan honor terpisah. Sehari Rp8 juta, tinggal dikalikan berapa lama tinggal di Mekkah,” kata Mahfud.

Ia menekankan bahwa dugaan keterlibatan tidak hanya bisa diarahkan ke NU, melainkan juga ormas atau pihak lain. “Menyebut ormas hanya NU itu kurang tepat. Sejauh data yang saya punya, bukan hanya NU. Tapi kalau memang KPK sudah menyebut NU, biarkan proses hukum berjalan,” tandasnya.

Kontributor: Bahry

Pemimpin Arab-Muslim Desak Tinjau Hubungan dengan Israel usai Serangan di Qatar

16 Sep 2025 18:20:17 Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)— Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan peninjauan kembali hubungan dengan Israel setelah perundingan darurat di Doha, Senin (15/9/2025). Pertemuan itu digelar menyusul serangan mematikan Israel terhadap pejabat Hamas di ibu kota Qatar pekan lalu.

Sidang gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri hampir 60 negara menghasilkan pernyataan bersama yang menuntut “semua negara mengambil langkah hukum dan efektif untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.” Termasuk di dalamnya adalah seruan untuk meninjau hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel serta mengajukan proses hukum internasional terhadapnya.

Pernyataan itu juga mendesak negara anggota agar mengoordinasikan upaya untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejumlah negara yang memiliki hubungan resmi dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, dan Maroko turut hadir. Namun, para pemimpin UEA, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham lima tahun lalu tidak menghadiri sidang, melainkan hanya mengirimkan perwakilan senior.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿-𝗔𝗦

Serangan Israel terhadap pejabat Hamas di Doha telah memicu ketegangan antara Washington dan sekutu-sekutu utamanya di Teluk. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dijadwalkan tiba di Qatar pada Selasa (16/9) dengan membawa pesan “dukungan penuh” bagi Israel. Namun, Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa Rubio akan menyampaikan komitmen terhadap keamanan dan kedaulatan Qatar.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗚𝗮𝘇𝗮

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuding Israel sengaja menggagalkan proses gencatan senjata dengan menargetkan negosiator Hamas. “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, jelas bermaksud menggagalkan negosiasi,” ujarnya dalam KTT.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memperingatkan bahwa serangan Israel di Qatar bisa menjadi preseden berbahaya. “Besok, giliran ibu kota Arab atau Islam mana pun,” katanya. Ia menyerukan persatuan dunia Islam menghadapi agresi Israel.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menilai serangan Israel di Qatar berpotensi “menghambat peluang perjanjian damai baru dan bahkan membatalkan perjanjian damai yang ada.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel telah mengadopsi “mentalitas teroris,” sedangkan para pemimpin lain bergantian mengecam kebrutalan Zionis, terutama atas perang di Gaza yang telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina.

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝘂

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, serta sejumlah pemimpin kawasan lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Di sela-sela KTT, negara-negara Teluk juga mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya agar dapat menekan Israel. “AS harus menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Israel,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed Al-Budaiwi.

KTT Doha ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya bersama dunia Islam untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan menekan rezim Zionis agar menghentikan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Lancarkan Serangan Darat Besar-Besaran ke Kota Gaza, PBB Tuduh Genosida

16 Sep 2025 18:18:15 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Israel akhirnya melancarkan serangan darat besar-besaran yang selama ini mereka ancamkan ke jantung Kota Gaza. Para pejabat militer Zionis menyebut langkah itu sebagai “fase utama” operasi, dengan pasukan bergerak dari pinggiran menuju pusat kota sejak Senin malam (15/9/2025).

“Tadi malam kami mulai memperdalam operasi kami lebih jauh ke Kota Gaza,” kata seorang pejabat Pasukan Pertahanan Israel (IDF). “Ini bertahap. Bukan hitam putih. Namun kemarin merupakan langkah maju yang besar dalam operasi di lapangan.”

Pejabat itu menambahkan, fase baru operasi darat ditandai dengan manuver gabungan antara pasukan darat, udara, dan intelijen yang menargetkan basis perlawanan Hamas. Menurut klaim IDF, sekitar 3.000 pejuang Hamas dan faksi sekutu masih bertahan di Kota Gaza, siap menghadapi pasukan pendudukan baik di permukaan maupun di jaringan terowongan bawah tanah.

Serangan ini berlangsung di saat Dewan HAM PBB merilis laporan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Ketua Komisi Penyelidikan Palestina, Navi Pillay, menyatakan, “Jelas ada niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza melalui tindakan yang memenuhi kriteria Konvensi Genosida.”

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan melalui akun X (Twitter), “Gaza sedang terbakar. IDF menyerang infrastruktur Hamas dengan tangan besi. Kami tidak akan menyerah sampai misi selesai.”

Sebelumnya, warga Gaza melaporkan pengeboman intensif di malam hari sebelum invasi darat dimulai. IDF mengklaim bahwa sekitar 40% dari satu juta penduduk Kota Gaza sudah mengungsi ke selatan setelah perintah evakuasi dikeluarkan.

“Kota Gaza adalah zona pertempuran berbahaya. Bertahan di kota ini membahayakan Anda,” ujar juru bicara IDF berbahasa Arab, Kolonel Avichay Adraee.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa operasi besar ini telah dimulai. Ia menyebut Israel kini memasuki “tahap krusial” perang Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan ketika menghadiri sidang kasus korupsi di pengadilan Tel Aviv. Kritikus menuding Netanyahu sengaja memperpanjang perang Gaza untuk menunda pemilu, mempertahankan jabatan, sekaligus menghindari jerat hukum.

Invasi darat ini juga dilakukan setelah kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menjanjikan dukungan “tanpa syarat” Washington terhadap Israel. Dukungan penuh AS juga diperlihatkan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang melalui platform Truth Social menyebarkan klaim belum terkonfirmasi bahwa Hamas menggunakan sandera Israel sebagai perisai manusia.

Trump bahkan mengancam Hamas dengan menulis: “Jangan biarkan ini terjadi atau, SEMUA TARUHAN DIBATALKAN.” (Bahry)

Sumber: Guardian

Menyambut Kewajiban Halal 2026, JIC Gelar Talk Show Edukatif untuk UMKM dan Masyarakat

16 Sep 2025 05:58:58 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Jakarta Islamic Centre (JIC) kembali menggelar JIC Halal Fair 2025, ajang tahunan bertema Halal Lifestyle yang menjadi ruang edukasi, hiburan, sekaligus promosi produk halal. Festival berlangsung selama dua hari, 13–14 September 2025, di Convention Hall JIC, Jakarta Utara, dengan berbagai rangkaian acara untuk masyarakat luas.

Acara ini turut dibuka oleh Prof. Agus Suradika, Kepala Divisi Umum PPIJ, yang hadir mewakili Kepala Pusat PPIJ, Kiai Muhyiddin Ishaq serta Kepala Divisi Sosial Budaya dan Ekonomi Syariah Sukri Kardjono, Dalam sambutannya, Prof. Agus mengapresiasi penyelenggaraan Festival Halal JIC 2025. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap makanan yang halal dan thayyib, terutama setelah mencuatnya kasus daging tidak halal yang sempat meresahkan publik.

“Melalui kegiatan halal ini, kami berharap masyarakat semakin peduli dan selektif terhadap produk halal. Halal bukan hanya label, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, dan keberkahan,” ujar Prof. Agus.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada UMKM binaan JIC yang hari ini menerima sertifikat halal sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung kebijakan halal nasional.

Festival menghadirkan pameran produk halal dari puluhan pelaku usaha, seminar dan talkshow halal lifestyle bersama narasumber kompeten, hingga JIC fun run kidz yang merupakan ajang lari untuk anak anak usia 5-9 tahun yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta, selain itu Pengunjung juga dimanjakan dengan lomba seni Islami seperti hadroh dan marawis, area edukasi literasi halal bagi keluarga dan generasi muda, serta hiburan musik islami mulai dari gambus, hingga Tari Saman.

Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah Talk Show “Menyambut Kewajiban Halal 2026: Kesiapan Pelaku Usaha dan Pandangan Masyarakat” yang digelar di Aula JIC pada Sabtu (13/9). Talk show ini menghadirkan Bang Anca, tokoh masyarakat dan public figure yang menyuarakan aspirasi konsumen terkait produk halal, serta Drg. Deden Edis Soetrisna, MM, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, yang membahas sisi regulasi dan teknis sertifikasi halal.

Seperti diketahui, mulai tahun 2026 mendatang Indonesia akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi konsumen muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.

Namun, masih banyak UMKM yang belum siap, baik dari sisi pemahaman regulasi, teknis pendaftaran, hingga kelengkapan dokumen. Karena itu, talk show ini digelar untuk memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha.

Melalui talk show ini, peserta diharapkan memahami kewajiban halal 2026 dan langkah persiapan yang harus dilakukan. Acara juga menjadi ruang sinergi antara lembaga halal, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan konsumen dalam membangun ekosistem halal yang kuat di Jakarta.

Festival Halal JIC 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga momentum literasi publik yang memperkuat peran Jakarta sebagai pusat peradaban Islam modern yang ramah, kreatif, dan inovatif.