Berantas Aksi Premanisme, Diperlukan Sistem Dan Aturan Yang Tepat

Oleh : Siti Rima Sarinah

Hidup dalam kondisi ekonomi yang semakin sulit dan kebutuhan hidup yang tidak murah, membuat setiap individu rakyat harus memutar otak untuk bisa bertahan hidup. Semakin sempitnya lapangan pekerjaan, ditambah maraknya PHK yang terjadi di mana-mana, semakin membuat perekonomian rakyat semakin terpuruk.

Kondisi seperti ini terkadang membuat sebagian masyarakat melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh preman dengan memaksa pedagang untuk membayar sejumlah uang kepada mereka. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria disinyalir adalah preman di Kawasan Pasar Bogor. Aksi preman ini tentu meresahkan para pedagang dan melaporkannya kepada pihak berwajib. Dan pada saat itu kepolisian melakukan razia premanisme yang sering memalak pedagang yang melakukan pungli (kompas.com, 22/09/2025)

Aksi premanisme yang terjadi di Kota Hujan hanyalah salah satu contoh dari sekian banyaknya kasus serupa. Bahkan aksi premanisme ini terjadi di seluruh penjuru negeri ini dengan berbagai macam tindakan yang mereka lakukan. Dan tak jarang, aksi premanisme ini menimbulkan banyak korban. Sehingga masyarakat merasa tidak aman ketika berada di luar rumah. Karena aksi premanisme bukan hanya terjadi di pasar, melainkan mereka hadir di seluruh lini kehidupan masyarakat.

Maraknya kemunculan premanisme ini bukanlah tanpa sebab. Sehingga untuk memberantas premanisme dibutuhkan seperangkat aturan komprehensif untuk mengatasinya. Dengan melakukan perbaikan terhadap 3 pilar kehidupan.

Pilar pertama, perlunya perbaikan individu rakyat dengan melakukan edukasi dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Hal ini sangat penting menjasad dalam diri individu rakyat, sehingga halal dan haram menjadi landasan dari setiap perbuatannya.

Tidak dimungkiri, kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja menjadi peluang seseorang melakukan aksi premanisme. Namun, manusia diberikan akal sebagai petunjuk mencari solusi yang tepat dan mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. Tatkala halal dan haram menjadi landasan dari setiap perbuatan, maka seseorang akan memilih mencari pekerjaan yang tidak merugikan orang lain atau bahkan membahayakan jiwa orang lain.

Pilar kedua, perlunya perbaikan di tengah masyarakat untuk saling menasehati satu dengan yang lain, dan memiliki kepekaan sosial terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Sebab, sikap individualisme yang tengah menjangkiti masyarakat yang menghilangkan rasa peduli dan peka. Sehingga tatkala ada aksi premanisme terjadi, seakan tak peduli dan tidak berusaha membantu dan mencegah aksi premanisme tersebut terjadi. Semua sibuk menyelamatkan diri sendiri dan tidak ambil pusing dengan urusan orang lain.

Padahal kita hidup dan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang sama, seharusnya setiap individu masyarakat menyadari perlunya saling menasehati ( amar makruf nahi mungkar), dan memunculkan sikap peduli dan peka yang harus menjadi suasana yang hadir di tengah masyarakat. Dan berusaha membantu jika yang mengalami kesulitan ekonomi atau bantuan-bantuan lainnya. Walaupun bantuan tersebut tidak menuntaskan masalah ekonomi, setidaknya menjadi upaya untuk mencegah seseorang melakukan aksi premanisme atau aksi kejahatan lainnya karena desakan ekonomi.

Kedua poin diatas tidak akan berjalan dengan sempurna apabila absennya peran negara. Peran negara merupakan pilar penting dan utama untuk menuntaskan persoalan pengangguran dan kemiskinan, yang berdampak munculnya aksi premanisme.

Abainya peran negara terhadap tanggung jawabnya untuk melayani semua kebutuhan rakyat dan menjadi garda terdepan menyelesaikan persoalan kehidupan yang mendera rakyat. Sebab, kita hidup di negeri yang kaya raya, tidak seharusnya rakyatnya hidup miskin, banyak pengangguran dan maraknya kejahatan.

Hal ini terjadi karena kekayaan alam yang melimpah ruah ini tidak dikelola dengan aturan dan sistem yang salah. Sehingga kekayaan alam hanya dikuasai dan dirasakan oleh segelintir orang. Sedangkan mayoritas rakyat harus hidup dalam kubangan kemiskinan yang sangat parah.

Oleh karena itu, berjalannya 3 pilar untuk memberantas berbagai aksi premanisme dan kejahatan akibat kemiskinan, harus dijalankan dengan sistem dan aturan yang tepat. Yaitu sistem aturan kehidupan yang mengelola kekayaan alam sesuai ketentuan syariat sang pemiliknya. Yang hasil pengelolaan ini dialihkan untuk kepentingan rakyat, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran terwujud nyata di tengah kehidupan rakyat.

Tatkala kesejahteraan dan kemakmuran telah diperoleh dan dirasakan oleh semua individu rakyat secara adil dan merata, maka hal ini akan menurunkan berbagai aksi kejahatan termasuk aksi premanisme. Karena negara akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Rakyat juga akan diberikan skill sehingga bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, serta mampu menafkahi keluarganya.

Apapun persoalan kehidupan manusia, jika aturan dan sistem yang diterapkan adalah sistem yang tepat maka akan mampu dituntaskan. Jika hari ini berbagai persoalan tidak kunjung terselesaikan, dikarenakan sistem dan aturan buatan manusia yang salah mengatur kehidupan kita. Maka wajarlah persoalan terus bermunculan dengan berbagai macam bentuk.

Alhasil, sistem dan aturan yang tepat inilah yang harus menjadi aturan yang mengatur kehidupan kita. Aturan yang berasal dari sang pencipta manusia dan paling mengetahui apa yang terbaik bagi ciptaannya. Sistem aturan tersebut adalah Islam, yang menjadi obat untuk mengatasi persoalan hidup dan menjadikan individu rakyatnya menjadi sosok-sosok yang bertakwa dan beradab.

Trump Klaim Kesepakatan Gencatan Senjata Hamas–Israel Sebagai Langkah Menuju Perdamaian Abadi

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump menyambut tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) dan pendudukan Israel yang diumumkan pada Kamis (9/10/2025).

Melalui pernyataan resmi di akun The White House di platform X, Trump mengaku “bangga” dengan keberhasilan tahap pertama dari apa yang ia sebut sebagai Rencana Perdamaian yang diinisiasinya.

“Saya sangat bangga mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menandatangani Tahap pertama Rencana Perdamaian kami,” tulis Trump.

“Ini berarti semua sandera akan segera dibebaskan, dan Israel akan menarik pasukan mereka ke garis yang disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, tahan lama, dan abadi. Semua pihak akan diperlakukan secara adil,” lanjutnya.

Trump juga mengeklaim bahwa kesepakatan tersebut merupakan “hari yang luar biasa bagi dunia Arab dan Muslim, Israel, negara-negara sekitarnya, dan Amerika Serikat.” Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki yang disebut berperan besar dalam proses negosiasi.

“Kami berterima kasih kepada para mediator dari Qatar, Mesir, dan Turki, yang telah bekerja sama dengan kami untuk mewujudkan peristiwa bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya ini. Terberkahilah para pembawa perdamaian,” tulis Trump dalam unggahan tersebut.

Sebelumnya, Hamas dalam pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang mencakup penghentian perang di Jalur Gaza, penarikan penuh pasukan pendudukan, pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, serta pertukaran tahanan.

Langkah ini disebut sebagai hasil dari mediasi intensif yang melibatkan Qatar, Mesir, dan Turki, dengan keterlibatan diplomatik langsung dari pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump.

Meski demikian, sejumlah analis menilai bahwa pernyataan Trump masih perlu diikuti langkah nyata di lapangan, mengingat Israel kerap dituding mengabaikan kesepakatan serupa di masa lalu.

Kontributor: Bahry

Ansharu Syariah Jakarta: Penolakan Atlet Israel Wujud Konsistensi Melawan Penjajahan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Amir Jamaah Ansharu Syariah wilayah Jakarta, Ustadz Muhammad Wildan, menegaskan sikap penolakan terhadap rencana kedatangan atlet Israel ke Indonesia dalam ajang Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.

“Menanggapi rencana kedatangan atlet dari Israel ke Indonesia, kami menyatakan penolakan dengan tegas,” kata Ustadz Wildan dalam pernyataannya pada Kamis (9/10/2025).

Menurutnya, bangsa Indonesia dibentuk atas semangat melawan penjajahan semangat yang bahkan tertulis jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari dukungan negara-negara Muslim, seperti Mesir dan Palestina, yang menjadi pihak pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum negara-negara Eropa.

“Sikap kami saat ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesiapan mengirimkan putra-putra terbaik untuk turut menjaga perdamaian di Gaza,” ujarnya.

Sebagai umat Islam, lanjutnya, persaudaraan sesama Muslim merupakan kewajiban moral.

“Kami menyambut tamu dari berbagai negara, tetapi menolak kedatangan perwakilan dari Israel dalam keadaan di mana saudara-saudara kita di Gaza mengalami penderitaan berat,” tegasnya.

Ustadz Wildan juga mengutip ajaran Al-Qur’an dalam surat Al-Mumtahanah, yang mengajarkan untuk berbuat baik kepada non-Muslim selama mereka tidak memerangi umat Islam. Namun, ketika terjadi penindasan dan pembantaian terhadap kaum Muslimin di Gaza, hal itu menuntut sikap tegas dari seluruh umat Islam.

“Oleh karena itu kami menyatakan,” imbuhnya:

1. Menolak kedatangan atlet Israel ke Indonesia sebagai bentuk protes atas pembantaian yang menimpa warga Gaza.

2. Menunjukkan solidaritas kepada kaum Muslim di Gaza yang tengah menderita.

3. Menegaskan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan dan penindasan di dunia.

4. Mengingatkan ajaran Rasulullah ﷺ bahwa ‘Jika ada saudara kita yang merasakan sakit, kita pun akan merasakannya.’

“Berdasarkan hal-hal tersebut, kami sangat menolak kedatangan atlet-atlet Israel ke Indonesia,” pungkas Ustadz Wildan.

Hamas Serahkan Daftar Tahanan untuk Pertukaran dalam Kesepakatan Gencatan Senjata

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menyerahkan daftar tahanan Palestina sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian gencatan senjata yang tengah berlangsung di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis (9/10/2025), Hamas menjelaskan bahwa daftar tersebut disusun berdasarkan kriteria yang telah disepakati dalam kerangka kesepakatan gencatan senjata dengan pihak pendudukan.

“Kami telah menyerahkan daftar tahanan Palestina sesuai dengan kriteria yang disepakati dalam perjanjian tersebut,” tulis Hamas dalam siaran persnya.

Gerakan tersebut menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu kesepakatan akhir mengenai nama-nama tahanan yang akan dibebaskan sebelum diumumkan secara resmi kepada publik melalui Kantor Media Tahanan Hamas.

Zaher Jabareen, Kepala Kantor Syuhada dan Tawanan Hamas, menegaskan kembali komitmen gerakan itu terhadap perjuangan para tahanan Palestina yang masih mendekam di penjara-penjara Israel.

“Kami menegaskan kembali janji kami kepada para tahanan pemberani dan keluarga mereka bahwa mereka akan tetap menjadi prioritas utama. Kami tidak akan berhenti hingga tahanan terakhir dibebaskan,” tegas Jabareen.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Hamas juga mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan pendudukan Israel melalui mediasi Qatar, Mesir, dan Turki, dengan dukungan Presiden AS Donald Trump. Kesepakatan itu mencakup penghentian perang di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, serta pembukaan jalur bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan.

Langkah penyerahan daftar tahanan ini menandai fase awal implementasi dari kesepakatan tersebut dan menjadi ujian bagi komitmen pihak pendudukan dalam menjalankan isi perjanjian secara penuh.

Ketua PP Muhammadiyah: Kehadiran Atlet Israel di Jakarta Harus Ditolak

JAKARTA (jurnalislam.com)- Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menolak rencana kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk menerima kehadiran delegasi resmi dari negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikenal sebagai penjajah.

“Bagaimana kita bisa menerima kehadiran atlet yang merupakan utusan resmi dari negara Israel, sementara kita tidak punya hubungan diplomatik dengan negara tersebut,” kata Anwar Abbas seperti dikutip dari Tempo, Rabu (8/10/2025).

Anwar menilai, Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang menentang penjajahan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Sebaliknya, Israel justru merupakan negara yang melanggar nilai-nilai tersebut.

Ia menyinggung agresi militer Israel di Jalur Gaza yang telah berlangsung dua tahun terakhir dan menewaskan sedikitnya 66.000 warga sipil. “Serangan Israel itu juga menghancurkan lebih dari 90 persen rumah yang ada di Gaza, menyebabkan sekitar 1,9 juta dari 2,1 juta penduduk kehilangan tempat tinggal,” ujarnya.

Menurut Anwar, tidak ada gunanya membangun hubungan olahraga dengan negara pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida. “Oleh karena itu, kehadiran atlet Israel untuk bertanding dalam kejuaraan dunia di Jakarta harus ditolak,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut bukan hanya bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia, tetapi juga akan melukai hati mayoritas rakyat Indonesia. “Kehadiran atlet Israel jelas akan mengundang kegaduhan di negeri ini,” tambahnya.

Sebelumnya, Jewish News Syndicate (JNS) melaporkan bahwa sejumlah atlet senam Israel telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang. Federasi Senam Israel bahkan mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan pihak penyelenggara dan berharap “pertimbangan eksternal tidak akan memengaruhi olahraga ini.”

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara terkait keikutsertaan atlet Israel dalam ajang tersebut.

Hamas Umumkan Kesepakatan Gencatan Senjata dan Penarikan Pasukan Israel dari Gaza

GAZA (jurnalislam.com)— Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) secara resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, yang mencakup penghentian perang di Jalur Gaza, penarikan penuh pasukan pendudukan, serta masuknya bantuan kemanusiaan dan pertukaran tahanan.

Pengumuman ini disampaikan Hamas melalui pernyataan resmi pada Kamis pagi (9/10/2025), setelah melalui rangkaian negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir, dengan melibatkan berbagai faksi perlawanan Palestina.

Dalam pernyataannya, Hamas menyebut kesepakatan tersebut merupakan hasil dari “negosiasi yang bertanggung jawab dan serius” dengan tujuan menghentikan “perang pemusnahan terhadap rakyat Palestina” dan memastikan penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

“Kami sangat menghargai upaya saudara-saudara kami yang menjadi mediasi di Qatar, Mesir, dan Turki. Kami juga menghargai upaya Presiden AS Donald Trump, yang berupaya untuk mengakhiri perang secara definitif dan penarikan penuh pendudukan dari Jalur Gaza,” tulis Hamas dalam siaran persnya.

Gerakan tersebut juga menyerukan kepada Presiden Trump, negara-negara penjamin perjanjian, serta pihak-pihak Arab, Islam, dan internasional agar menekan Israel untuk melaksanakan seluruh isi kesepakatan tanpa penundaan atau pengelakan.

Hamas turut menyampaikan apresiasi kepada rakyat Palestina di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, dan diaspora atas keteguhan mereka dalam menghadapi agresi dan kebijakan penjajahan Israel.

“Rakyat kami yang hebat telah menunjukkan kebanggaan, kepahlawanan, dan kehormatan yang tak tertandingi. Pengorbanan mereka telah menggagalkan rencana pendudukan fasis untuk penaklukan dan penggusuran,” tegas pernyataan itu.

Hamas menegaskan bahwa semua pengorbanan rakyat Palestina tidak akan sia-sia dan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan akan terus berlanjut.

“Kami akan tetap setia pada perjanjian dan tidak akan mengabaikan hak-hak nasional rakyat kami hingga kebebasan, kemerdekaan, dan penentuan nasib sendiri tercapai,” tutup Hamas dalam pernyataan tersebut.

Kasus HIV di Sulsel Tembus 1.431, Didominasi Kelompok LSL

MAKASSAR (jurnalislam.com)– Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan mencatat 1.431 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Kota Makassar menempati posisi tertinggi dengan 563 kasus, disusul Kabupaten Gowa (119) dan Palopo (79).

Yang memprihatinkan, mayoritas kasus baru berasal dari kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL).

“Dimana populasi tinggi, maka angka penularan juga akan tinggi,” kata Muhammad Yusri Yunus, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Sulsel, saat ditemui di Hotel Vasaka, Jalan Andi Pettarani, Makassar.

Dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, seluruhnya melaporkan temuan kasus HIV. Kabupaten Enrekang (7), Luwu Utara (8), dan Pangkep (9) menjadi wilayah dengan kasus terendah.

Secara demografis, 74% penderita adalah laki-laki dan 26% perempuan. Berdasarkan usia, 51% berada di rentang 25–49 tahun, 37% berusia 15–24 tahun, 7% di bawah 15 tahun, dan 5% di atas 50 tahun.

Dalam faktor risiko penularan, kelompok LSL mendominasi dengan 572 kasus, disusul penderita tuberkulosis (162 kasus), pelanggan pekerja seks (59), ibu hamil (54), pasangan ODHIV (52), waria (42), dan pekerja seks perempuan (22 kasus).

“Dari Januari hingga Agustus 2025, angka kita sudah di atas 1.100 kasus. Kalau melihat tren, pergerakannya mendekati tahun lalu,” ujar Yusri, dikutip dari kabar makassar, Ahad (5/10/2025).

Pada 2024, Sulsel mencatat sekitar 2.000 kasus baru HIV, melampaui target nasional Kementerian Kesehatan yang menargetkan 1.400 kasus secara nasional. “Data ini valid karena bersumber dari laporan fasilitas layanan kesehatan yang melakukan pemeriksaan,” tambahnya.

Dalam upaya pengendalian, Pemerintah Provinsi Sulsel berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV/AIDS, serta Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun selaras dengan Rencana Aksi Nasional.

Pendampingan bagi Orang dengan HIV (ODHIV) dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai LSM dan komunitas, seperti Ism YPKDS, YGC, PKBI, IPPI, PKNM, dan YMH. Sementara itu, pengobatan menggunakan obat Antiretroviral (ARV) tetap disediakan gratis di seluruh fasilitas kesehatan.

Yusri menegaskan, keterlibatan seluruh pihak, termasuk media, sangat penting dalam memperluas edukasi dan mengurangi stigma terhadap penderita HIV.

“Semakin banyak yang bersedia melakukan pemeriksaan, semakin cepat kita bisa menekan penularan. Kami berharap media bisa menjadi corong untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sumber: kabar makassar

Hari Kedua Negosiasi, Hamas Tegaskan Tolak Pelucutan Senjata dalam Rencana Trump

GAZA (jurnalislam.com)— Hamas dan Israel telah menyelesaikan hari kedua perundingan tidak langsung yang membahas usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza. Sejumlah pejabat tinggi Qatar dan AS dikabarkan telah bertolak ke Mesir untuk bergabung dalam proses negosiasi tersebut.

Dalam pidatonya di Gedung Putih pada peringatan dua tahun dimulainya perang, Trump menyatakan bahwa terdapat “peluang nyata” untuk mencapai kesepakatan di Gaza. Pernyataan itu disampaikan setelah berakhirnya perundingan hari Selasa (7/10) di kota resor Sharm el-Sheikh, Mesir.

Namun, di hari yang sama, sejumlah faksi Palestina termasuk Hamas menegaskan komitmen mereka terhadap “perlawanan dengan segala cara” dan menolak keras upaya pelucutan senjata kelompok perlawanan. Pernyataan itu tampaknya merujuk pada salah satu poin utama dalam rencana 20 butir yang diajukan oleh Trump, yakni perlucutan senjata kelompok bersenjata Palestina.

Pejabat senior Hamas, Fawzi Barhoum, menyampaikan bahwa delegasi Hamas dalam negosiasi tersebut menginginkan penghentian total agresi dan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Gaza. Namun, dalam rencana Trump, penarikan pasukan Israel masih belum dijelaskan secara rinci, dan hanya akan dilakukan secara bertahap setelah Hamas membebaskan 48 tawanan Israel – di mana sekitar 20 di antaranya diperkirakan masih hidup.

Seorang pejabat Hamas yang enggan disebutkan namanya di media mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setelah perundingan hari Selasa mengatakan bahwa kelompok tersebut berencana membebaskan tawanan secara bertahap, seiring dengan proses penarikan militer Israel dari Gaza.

“Pembebasan sandera terakhir harus bertepatan dengan penarikan terakhir pasukan Israel,” ujar pejabat tersebut, menegaskan fokus utama perundingan hari Selasa adalah penjadwalan pembebasan tawanan Israel dan peta penarikan pasukan pendudukan.

Negosiator utama Hamas, Khalil al-Hayya, mengatakan pihaknya “tidak mempercayai pendudukan, sedetik pun.” Dalam keterangannya kepada Al Qahera News, media yang berafiliasi dengan pemerintah Mesir, ia menegaskan bahwa Hamas menuntut adanya “jaminan nyata” agar perang benar-benar diakhiri dan tidak dimulai kembali, seraya menuding Israel telah melanggar dua kali gencatan senjata dalam perang di Gaza.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan memperingati dua tahun serangan 7 Oktober 2023, yang menjadi pemicu perang di Gaza. Ia menyebut dua tahun terakhir sebagai “perang untuk eksistensi dan masa depan kami”.

Netanyahu mengatakan bahwa Israel kini berada pada “hari-hari pengambilan keputusan yang menentukan”, namun tidak secara langsung menyinggung negosiasi gencatan senjata. Ia menegaskan Israel akan terus mengejar “semua tujuan perang: membebaskan seluruh sandera, menghancurkan kekuasaan Hamas, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel”.

𝗞𝗲𝗺𝗮𝗷𝘂𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗙𝗹𝗲𝗸𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗲𝗿𝘂𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴𝗮𝗻

Meski masih terdapat sejumlah perbedaan pandangan, negosiasi di Mesir kali ini disebut-sebut sebagai kemajuan paling menjanjikan dalam upaya mengakhiri perang Gaza. Baik Hamas maupun Israel disebut telah menyetujui sebagian besar butir dalam rencana Trump.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan bahwa para mediator Qatar, Mesir, dan Turki tetap bersikap fleksibel dan terus mengembangkan formulasi kesepakatan selama proses perundingan berlangsung.

“Kami tidak berpegang pada prasangka dalam negosiasi. Formulasi kesepakatan ini berkembang seiring berjalannya perundingan,” ujarnya kepada Al Jazeera.

Al-Ansari juga mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, akan bergabung bersama para mediator lain termasuk Steve Witkoff dan Jared Kushner dari AS dalam perundingan lanjutan yang dijadwalkan pada Rabu di Mesir.

Menurutnya, keikutsertaan Sheikh Mohammed menunjukkan keseriusan para mediator untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar mengakhiri perang.

Kendati demikian, masih muncul pertanyaan besar tentang siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang berakhir, serta bagaimana dan siapa yang akan membiayai rekonstruksi besar-besaran wilayah tersebut.

Trump dan Netanyahu telah menolak peran Hamas dalam pemerintahan pascaperang. Rencana Trump mengusulkan agar Gaza dijalankan oleh para “teknokrat” Palestina di bawah pengawasan badan pemerintahan transisi internasional yang disebut “Dewan Perdamaian”, yang akan dipimpin langsung oleh Trump bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Menanggapi hal itu, Barhoum menegaskan bahwa Hamas menginginkan “rekonstruksi komprehensif yang segera dimulai di bawah pengawasan lembaga nasional Palestina”. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

MUI Minta Pemerintah Tegas Tolak Kehadiran Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 yang akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025. Kabar bahwa tim Israel akan ikut serta dalam ajang tersebut menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyerukan agar pemerintah bersikap tegas dan tidak memberikan izin bagi kehadiran atlet Israel di kompetisi itu.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari gejolak di tengah masyarakat serta memastikan Indonesia tetap konsisten dengan amanat konstitusi yang menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

“Saya sangat gigih untuk mencegah supaya tidak ada tim olahraga, termasuk sepak bola U-20 atau pun senam artistik, yang diikuti oleh Israel. Saya sudah pernah menyampaikan agar pemerintah sejak awal mengantisipasi hal-hal seperti ini,” ujar Prof. Sudarnoto dikutip dari MUIDigital, Selasa (7/10/2025).

Ia mengingatkan agar kejadian pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 karena penolakan terhadap tim Israel tidak terulang kembali.

“Jangan sampai kejadian seperti itu terulang dua kali,” tegasnya.

Prof. Sudarnoto menegaskan, dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan apa pun.

“Sepanjang Palestina masih dijajah Israel, sepanjang Palestina belum merdeka, maka pemihakan kita kepada Palestina tidak boleh berubah. Ini amanat konstitusi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga pemerintah harus konsisten menjaga posisi politik luar negeri tersebut.

“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapa pun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” tuturnya.

Lebih lanjut, Sudarnoto menilai, undangan terhadap tim Israel hanya akan merugikan citra diplomasi Indonesia di tingkat global, apalagi setelah pernyataan tegas Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam berbagai forum internasional yang menyatakan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina.

“Pemerintah Indonesia harus fokus dan hati-hati. Jangan sampai energi kita habis untuk urusan seperti ini yang justru bisa menimbulkan kontroversi dan kemarahan publik,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Sudarnoto mendesak kementerian dan panitia penyelenggara agar segera mengambil langkah pencegahan.

“Siapa pun penyelenggaranya, termasuk jika melibatkan Kemenpora, harus mencegah hal ini. Jangan sampai ada atlet Israel yang datang. Contohlah negara-negara lain yang berani menolak,” pungkasnya.

Sumber: mui.or.id

Ketum PP Persis Sampaikan Tiga Rekomendasi untuk Umat Islam Dunia dalam Membela Palestina

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Dr. KH. Jeje Zaenudin, menyerukan tiga langkah strategis bagi umat Islam dan lembaga-lembaga dunia untuk memperkuat pembelaan terhadap rakyat Palestina.

Seruan tersebut disampaikan Ustaz Jeje saat menerima kunjungan silaturahmi dari perwakilan Yayasan Peradaban dan Studi Peradaban Palestina, Syeikh Dr. Ahed Abu Al Atta, di Kantor PP Persis, Cipayung, Jakarta, pada Senin (6/10/2025) sore.

Dalam pertemuan itu, Ustaz Jeje menegaskan pentingnya langkah nyata yang terstruktur dan terorganisir dari seluruh komponen umat Islam dalam menghadapi agresi dan penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina.

“Pertama, kita harus mendorong negara-negara Muslim agar mengambil sikap politik yang tegas dan berpihak pada kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Ia juga mengecam keras kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel dan dukungan politik maupun militer dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Menurutnya, sikap diam dunia internasional justru memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

Rekomendasi kedua, lanjut Ustaz Jeje, adalah menggalang aksi berkelanjutan dari masyarakat sipil. Bentuknya bisa berupa demonstrasi damai, kampanye solidaritas, pengumpulan bantuan kemanusiaan, maupun pernyataan sikap dari lembaga dan organisasi masyarakat.

“Dukungan moral dan material dari umat Islam di seluruh dunia sangat berarti bagi rakyat Palestina. Kita tidak boleh berhenti menyuarakan keadilan,” tegasnya.

Sementara rekomendasi ketiga, Ustaz Jeje mendorong aksi boikot ekonomi terhadap produk dan perusahaan yang mendukung kebijakan Israel.

“Jangan anggap remeh aksi boikot ini. Di beberapa negara Eropa, gerakan ini telah merugikan perusahaan-perusahaan besar pendukung Israel hingga miliaran dolar. Kita juga bisa melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya PP Persis memperkuat solidaritas umat Islam serta diplomasi masyarakat (people diplomacy) dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina yang masih dijajah.

Sumber: persis