ICW: Dana Reses DPR dan DPD Dikelola Tertutup, Potensi Korupsi Menganga Lebar

JAKARTA (jurnalislam.com)โ€“ Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali menyoroti lemahnya transparansi keuangan lembaga legislatif. Lembaga antikorupsi itu menyatakan bahwa pengelolaan dana reses dan kunjungan daerah pemilihan (dapil) oleh DPR dan DPD RI dilakukan secara tertutup, sehingga membuka potensi besar terjadinya korupsi.

ICW menyampaikan surat keberatan resmi kepada kedua lembaga tersebut pada 28 Oktober 2025. Sebelumnya, ICW telah mengajukan permohonan informasi publik pada 21 Agustus 2025 untuk meminta rincian gaji, tunjangan, dana reses, dana aspirasi, serta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kunjungan dapil dan reses tahun sidang 2024โ€“2025.

Namun, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR dan DPD hanya memberikan lampiran peraturan dan data umum tentang gaji serta tunjangan. Tidak ada satupun data yang berkaitan dengan besaran maupun laporan penggunaan dana reses.

Padahal, menurut ICW, dana tersebut sangat besar. โ€œSetiap anggota DPR diperkirakan menerima sekitar Rp2,3 miliar per tahun untuk kunjungan ke dapil selama masa reses,โ€ ungkap ICW.

๐——๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—•๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ฟ, ๐—ง๐—ฎ๐—ป๐—ฝ๐—ฎ ๐—”๐—ธ๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜€

ICW menegaskan, dana sebesar itu seharusnya dikelola secara transparan, karena digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Namun, tanpa laporan pertanggungjawaban yang terbuka, dana tersebut justru rentan disalahgunakan.

โ€œDana reses bisa saja digunakan untuk menutup biaya politik yang dikeluarkan saat pemilu, bahkan dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring patronase di daerah menjelang kontestasi berikutnya,โ€ tulis ICW dalam siaran persnya.

Akibatnya, aspirasi rakyat yang seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan publik justru diabaikan. โ€œWarga dirugikan karena kebijakan yang dibentuk tidak berbasis masalah nyata di lapangan,โ€ lanjut ICW.

๐—ž๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ง๐˜‚๐—ป๐—ท๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป ๐——๐—ฃ๐—ฅ, ๐—ง๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜€๐—ถ ๐——๐—ถ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜†๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ๐—ป

Selain dana reses, ICW juga menyoroti ketertutupan DPR dalam kebijakan tunjangan rumah dinas. Setelah menuai kritik publik pada Agustus 2025, pimpinan DPR mengumumkan penghentian tunjangan tersebut. Namun, data menunjukkan take-home pay anggota DPR justru meningkat.

ICW menduga ada upaya menipu publik dengan menghapus label โ€œtunjangan rumah dinasโ€ tetapi menambah nominal pada komponen gaji dan tunjangan lainnya.

Ketika diminta membuka catatan rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada 4 September 2025 yang membahas hal itu, DPR menolak dengan alasan rapat bersifat tertutup. Padahal, menurut ICW, rapat tersebut tidak memuat informasi rahasia dan seharusnya bisa diakses publik.

๐——๐˜‚๐—ด๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ž๐—ผ๐—ฟ๐˜‚๐—ฝ๐˜€๐—ถ ๐—ฅ๐˜‚๐—บ๐—ฎ๐—ต ๐——๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐˜€ ๐——๐—ฃ๐—ฅ

ICW juga mengingatkan bahwa KPK saat ini sedang menyelidiki dugaan korupsi pengadaan rumah dinas DPR di kawasan Ulujami dan Kalibata pada tahun anggaran 2020. Kasus itu diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah akibat penggelembungan harga.

โ€œMasalah tunjangan dan pengadaan rumah dinas harus disikapi serius, karena menyangkut potensi penyalahgunaan dana publik,โ€ tegas ICW.

๐—œ๐—–๐—ช ๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ธ ๐—ž๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐˜‚๐—ธ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐˜‚๐—ฏ๐—น๐—ถ๐—ธ

Atas berbagai temuan tersebut, ICW mendesak DPR dan DPD RI untuk segera membuka seluruh informasi terkait besaran dan pengelolaan dana reses, kunjungan dapil, serta dokumen rapat perubahan tunjangan.

ICW menegaskan, informasi tersebut tidak hanya untuk lembaganya, tetapi juga harus dipublikasikan kepada masyarakat melalui situs resmi DPR dan DPD.

โ€œPenolakan DPR dan DPD untuk membuka informasi publik merupakan bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,โ€ tutup ICW.

Sumber: Siaran Pers ICW, 29 Oktober 2025

Ratusan Anak Terpisah dari Keluarga saat Serangan RSF di Al Fasher

SUDAN (jurnalislam.com)โ€“ Sekitar 750 anak dilaporkan meninggalkan kota Al Fasher di Sudan Barat tanpa keluarga mereka di tengah meningkatnya serangan brutal yang dilakukan oleh milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF), demikian menurut pernyataan Komite Koordinasi Pengungsi dan Pengungsi Darfur pada Sabtu (1/11).

Komite tersebut melaporkan bahwa lebih dari 36.000 warga sipil telah melarikan diri dari Al Fasher, ibu kota negara bagian Darfur Utara, akibat kekerasan yang terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Sebagian besar pengungsi kini terkonsentrasi di Tawila, sekitar 60 kilometer dari Al Fasher, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

โ€œKeluarga-keluarga yang mengungsi sangat membutuhkan makanan dan bantuan kemanusiaan mendesak,โ€ terang komite itu.

Komite juga menyoroti adanya laporan kekerasan seksual terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, yang melarikan diri dari wilayah pertempuran.

Sebagian besar pengungsi dilaporkan menderita malnutrisi parah, terutama anak-anak dan lansia, akibat blokade bantuan dan rusaknya infrastruktur dasar di wilayah tersebut.

Sementara itu, pemimpin RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) pada Rabu (30/10) mengakui adanya โ€œpelanggaranโ€ oleh pasukannya di Al Fasher dan mengklaim telah membentuk komite investigasi internal.

Sejak 15 April 2023, Sudan terjerumus dalam perang saudara antara militer nasional dan RSF yang gagal dihentikan oleh berbagai upaya mediasi regional maupun internasional. Konflik ini telah menewaskan sekitar 20.000 orang dan menyebabkan lebih dari 15 juta warga mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (Bahry)

Sumber: TRT

RSF Serang Kamp Pengungsi di Sudan Selatan, 12 Warga Sipil Tewas

SUDAN (Jurnalislam.com) โ€“ Sedikitnya 12 warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka parah setelah milisi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) menyerang dua lokasi penampungan warga sipil terlantar di negara bagian Kordofan Selatan, Sudan, pada Sabtu (1/11).

Menurut laporan Jaringan Dokter Sudan (Sudan Doctors Network), tujuh warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, tewas ketika RSF menembaki kamp pengungsi di wilayah al-Abbasiya Tagali.

Serangan itu terjadi tak lama setelah RSF melancarkan serangan drone yang menargetkan kantor pusat Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di ibu kota provinsi Kadugli, yang menewaskan lima anak.

Jaringan Dokter Sudan mengecam keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai โ€œkejahatan lain yang menambah catatan genosida RSF terhadap rakyat Sudan.โ€

Hingga kini, RSF belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut.

Sudan telah terjerumus dalam perang saudara sejak April 2023 antara militer nasional dan kelompok paramiliter RSF. Konflik ini telah menewaskan ribuan orang dan memaksa jutaan lainnya mengungsi, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. (Bahry)

Sumber: TRT

Sudan Tolak Campur Tangan Asing, Serukan Akhiri Serangan RSF

KHARTUM (jurnalislam.com)โ€“ Pemerintah Sudan menyatakan menyambut baik setiap upaya regional dan internasional yang bertujuan mengakhiri perang di negaranya serta menghentikan serangan brutal Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang disebut bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Sudan.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (1/11), Kementerian Luar Negeri Sudan menegaskan bahwa pemerintah โ€œmenolak segala bentuk campur tangan asing yang tidak menghormati kedaulatan Sudan, lembaga-lembaganya yang sah, serta haknya untuk membela rakyat dan wilayahnya.โ€

โ€œPemerintah Sudan menyambut baik segala upaya untuk menghentikan serangan teroris milisi RSF terhadap kota-kota dan infrastruktur, serta mencabut pengepungan agar tragedi dan kejahatan terhadap rakyat Sudan tidak terulang kembali,โ€ demikian isi pernyataan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan menanggapi seruan bersama Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat yang meminta diberlakukannya โ€œgencatan senjata kemanusiaanโ€ guna memperlancar masuknya bantuan ke berbagai wilayah Sudan.

Namun, Kementerian Luar Negeri Sudan menyesalkan sikap komunitas internasional yang gagal menekan RSF agar melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2736 dan 1591, termasuk mencabut pengepungan di kota El Fasher dan membuka akses bantuan kemanusiaan bagi warga sipil, terutama perempuan, anak-anak, dan lansia.

Kota El Fasher, yang menjadi pusat kemanusiaan utama bagi lima negara bagian Darfur, telah menjadi medan pertempuran sengit antara tentara Sudan dan RSF sejak Mei 2024, meski ada peringatan internasional soal risiko kekejaman massal di wilayah tersebut.

Konflik antara militer Sudan dan RSF telah berlangsung sejak April 2023 dan menjatuhkan negara itu ke dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Menurut data PBB, lebih dari 20.000 orang tewas dan 15 juta orang terpaksa mengungsi, sementara lembaga penelitian berbasis di Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban sebenarnya mencapai 130.000 jiwa. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Tanggapi Klaim Israel Soal Jenazah Tawanan, Serukan Dukungan untuk Evakuasi di Gaza

GAZA (jurnalislam.com)โ€” Sayap bersenjata Hamas, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, pada Sabtu (1/11) mengeluarkan pernyataan menanggapi pengumuman Israel bahwa jenazah yang baru-baru ini diterima Tel Aviv bukanlah milik tawanan Israel. Dalam pernyataannya, Al-Qassam menyerukan dukungan internasional untuk membantu mengevakuasi jenazah tawanan yang masih tertinggal di wilayah Gaza.

Melalui unggahan di kanal Telegram dan beberapa platform lainnya, Brigade Al-Qassam menjelaskan bahwa pada Jumat sebelumnya mereka telah menawarkan untuk menyerahkan tiga sampel jenazah yang belum teridentifikasi. Namun, pihak Israel menuntut agar jenazah-jenazah tersebut diperiksa terlebih dahulu.

Kelompok perlawanan itu menegaskan bahwa penyerahan jenazah dilakukan untuk โ€œmencegah klaim musuhโ€, yang ditengarai ingin menuduh Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata karena tidak menyerahkan jenazah tawanan.

Brigade Al-Qassam juga menyatakan kesiapannya untuk mengevakuasi jenazah para tawanan Israel yang tersisa, termasuk yang berada di luar โ€œGaris Kuningโ€ wilayah yang kini dikuasai penuh oleh militer Israel. Mereka menyerukan kepada para mediator dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) agar segera membantu menyediakan peralatan serta tim teknis untuk melakukan evakuasi di bawah pengawasan internasional.

Namun, Al-Qassam menuding Israel justru memblokir masuknya peralatan berat ke Gaza yang diperlukan untuk memindahkan puing-puing bangunan. Tel Aviv juga terus mempertahankan kehadiran militernya di lebih dari 50 persen wilayah Jalur Gaza, yang kini berada di bawah kendalinya.

Sementara itu, militer Israel pada Sabtu pagi mengonfirmasi bahwa jenazah yang diterima melalui Palang Merah pada Jumat malam bukanlah milik dari 11 tawanan Israel yang masih hilang.

Radio Militer Israel melaporkan bahwa otoritas keamanan tidak menganggap penyerahan jenazah tersebut sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata, karena sebelumnya mereka sudah mengetahui bahwa jenazah itu kemungkinan bukan tawanan Israel.

Seorang sumber Israel yang dikutip oleh Ynet News berbahasa Ibrani mengatakan, โ€œSejak awal kami menilai kemungkinan bahwa jenazah tersebut adalah milik tawanan [Israel] sangat kecil.โ€ (Bahry)

Sumber: TNA

Anak-anak Gaza Kembali ke Sekolah Setelah Dua Tahun Terhenti Akibat Perang

GAZA (jurnalislam.com)โ€” Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengumumkan pekan ini bahwa sejumlah sekolah di Jalur Gaza mulai dibuka kembali secara bertahap setelah dimulainya gencatan senjata antara kelompok perlawanan dan penjajah Israel. Anak-anak Gaza kini perlahan dapat kembali menikmati kegiatan belajar, meski dalam keterbatasan.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pada Selasa (28/10) bahwa lebih dari 25.000 anak telah bergabung dengan ruang belajar sementara yang disediakan UNRWA, sementara sekitar 300.000 siswa lainnya mengikuti kelas daring.

Di Sekolah Al Hassaina di wilayah Nuseirat barat, Gaza tengah, kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Sabtu, meskipun fasilitas yang tersisa sangat terbatas akibat kehancuran selama agresi Zionis.

โ€œSaya sekarang kelas enam, tetapi saya kehilangan dua tahun sekolah karena pengungsian dan perang,โ€ ujar Warda Radwan, siswi berusia 11 tahun, kepada AFP.

Selama dua tahun serangan brutal Israel di Gaza, Sekolah Al Hassaina seperti banyak sekolah UNRWA lainnya beralih fungsi menjadi tempat penampungan bagi puluhan keluarga pengungsi. Hingga kini, sisa-sisa kehidupan pengungsi masih tampak dari jemuran pakaian yang bergantungan di tiga lantai bangunan sekolah.

Radwan menuturkan, proses belajar dimulai kembali secara perlahan setelah keluarga-keluarga yang mengungsi mulai meninggalkan sekolah. โ€œSekarang kami bisa belajar lagi seperti dulu,โ€ katanya penuh semangat.

Suasana haru dan semangat tampak di halaman sekolah. Anak-anak perempuan berbaris untuk apel pagi, melakukan peregangan ringan, dan meneriakkan yel-yel, โ€œHidup Palestina!โ€

Namun kondisi ruang belajar masih jauh dari layak. Sekitar 50 anak perempuan berdesakan di satu ruangan, duduk di lantai tanpa meja maupun kursi. Mereka menyalin pelajaran dengan penuh antusias dari papan tulis ke buku catatan di pangkuan mereka.

Kelas lain yang diisi para remaja perempuan menghadapi situasi serupa belajar di lantai, dengan semangat yang tak padam.

Jenin Abu Jarad, salah satu kerabat siswa, menyampaikan rasa syukurnya melihat anak-anak kembali bersekolah.
โ€œSejak 7 Oktober, anak-anak kami tidak lagi masuk sekolah. Mereka hanya bisa mengambil air, membeli makanan, atau bermain di jalan. Alhamdulillah, sekitar seminggu hingga sepuluh hari terakhir ini, sekolah-sekolah mulai dibuka kembali secara bertahap,โ€ ujarnya.

Meski dengan segala keterbatasan, kembalinya anak-anak Gaza ke sekolah menjadi simbol keteguhan mereka dalam menghadapi penjajahan dan kehancuran yang terus menimpa tanah air mereka. (Bahry)

Sumber: TNA

Afghanistan dan Pakistan Sepakati Perpanjangan Gencatan Senjata di Bawah Mediasi Turki dan Qatar

ISTANBUL (jurnalislam.com)โ€” Afghanistan dan Pakistan sepakat memperpanjang gencatan senjata dalam perundingan yang dimediasi oleh Turki dan Qatar di Istanbul, 25โ€“30 Oktober 2025. Kesepakatan itu menjadi langkah lanjutan dari gencatan senjata sementara yang sebelumnya dicapai di Doha awal bulan ini.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis (30/10), disebutkan bahwa seluruh pihak Afghanistan, Pakistan, Turki, dan Qatar telah mencapai konsensus untuk mempertahankan gencatan senjata serta membentuk mekanisme pemantauan dan verifikasi guna memastikan perdamaian tetap terjaga.

โ€œPara pihak juga sepakat untuk menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar perjanjian,โ€ bunyi pernyataan tersebut sebagaimana dikutip dari laman resmi mfa.gov.tr.

Pertemuan di Istanbul juga menghasilkan kesepakatan untuk membahas prinsip-prinsip tambahan implementasi yang akan difinalisasi dalam pertemuan tingkat tinggi pada 6 November 2025 mendatang, juga di Istanbul. (Bahry)

Sumber: AA

Dewan Keamanan PBB Kecam Kekejaman RSF terhadap Warga Sipil di Sudan

NEW YORK (jurnalislam.com)โ€“ Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras serangan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter terhadap kota Al Fasher di Darfur Utara, Sudan, serta menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan terhadap warga sipil.

Dalam pernyataan resmi pada Kamis (30/10), DK PBB mengutuk kekejaman yang dilaporkan dilakukan oleh RSF, termasuk eksekusi di tempat, penahanan sewenang-wenang, serta tindakan kekerasan bermotif etnis terhadap penduduk sipil.

Mereka memperingatkan adanya โ€œrisiko serius terjadinya kekejaman berskala besarโ€ di kawasan tersebut.

Merujuk pada Resolusi 2736 (2024), Dewan Keamanan menuntut RSF untuk mencabut pengepungan Al Fasher dan segera menghentikan pertempuran. DK PBB juga menegaskan agar semua pihak yang terlibat konflik melindungi warga sipil serta mematuhi hukum humaniter internasional.

โ€œSemua pihak harus menjamin keselamatan personel kemanusiaan, fasilitas, dan aset mereka, serta memastikan akses bantuan tanpa hambatan,โ€ tegas pernyataan DK PBB.

Dewan juga menyerukan agar setiap pelaku pelanggaran terhadap hukum internasional dimintai pertanggungjawaban.

๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—š๐—ฒ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ป ๐—ฆ๐—ฒ๐—ป๐—ท๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป ๐—ฃ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฒ๐˜€ ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ธ ๐——๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ถ

DK PBB menegaskan kembali bahwa prioritas utama saat ini adalah gencatan senjata yang berkelanjutan serta proses politik yang inklusif dan dimiliki oleh rakyat Sudan sendiri.

Selain itu, para anggota dewan meminta semua negara untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang dapat memperburuk konflik dan ketidakstabilan di Sudan.

โ€œDewan Keamanan menolak pembentukan otoritas pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai RSF,โ€ tambah pernyataan tersebut.

RSF, kelompok paramiliter yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara Sudan, merebut kota Al Fasher pada Ahad (26/10) setelah mengepung kota itu sejak Mei 2024.

Sejumlah laporan lokal dan internasional menyebutkan adanya pembunuhan massal, penyiksaan, serta pembersihan etnis sistematis yang dilakukan oleh pasukan RSF terhadap warga sipil di kota tersebut. (Bahry)

Sumber: TRT

Pasukan RSF Lanjutkan Serangan Brutal, Ribuan Warga Sudan Mengungsi

SUDAN (jurnalislam.com)โ€” Lebih dari 4.500 warga sipil terpaksa mengungsi dari negara bagian Kordofan Utara, Sudan, di tengah meningkatnya serangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Dukungan Cepat (RSF), kelompok paramiliter yang terlibat dalam perang saudara melawan tentara Sudan.

Dalam pernyataannya di platform X (Twitter) pada Jumat (31/10), Jaringan Dokter Sudan (Sudan Doctors Network) menggambarkan adanya โ€œeksodus cepatโ€ dari wilayah Bara menuju El Obeid akibat meningkatnya kekerasan dan pelanggaran terhadap warga sipil.

โ€œJumlah pengungsi telah melampaui 4.500 orang, termasuk 1.900 yang telah tiba di El Obeid. Sisanya masih dalam perjalanan dalam kondisi sulit dan kekurangan makanan, air, serta tempat tinggal,โ€ tulis organisasi tersebut.

Sementara itu, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) pada Kamis (30/10) melaporkan tambahan 1.100 orang yang mengungsi dari Bara pekan ini, menjadikan total pengungsi baru di seluruh Sudan lebih dari 35.000 orang hanya dalam empat hari.

Pihak berwenang setempat mengonfirmasi adanya korban tewas dan luka-luka akibat serangan drone RSF di wilayah Zareibat Sheikh El Borai, Kordofan Utara. Serangan ini menandai semakin parahnya situasi keamanan di wilayah tersebut.

Sejak April 2023, Sudan terjerumus dalam perang saudara antara tentara nasional dan milisi RSF. Konflik ini telah menewaskan sedikitnya 20.000 orang dan memaksa lebih dari 15 juta orang mengungsi, menurut data PBB.

Di tengah tekanan internasional, RSF mengumumkan telah menangkap sejumlah anggotanya yang dituduh melakukan pelanggaran di Al Fasher, termasuk seorang pria bernama Abu Lulu, yang terekam dalam video terverifikasi AFP sedang mengeksekusi tahanan tak bersenjata dari jarak dekat.

Dalam klip lain yang diverifikasi AFP, Abu Lulu terlihat berdiri di antara milisi bersenjata di dekat puluhan mayat dan kendaraan yang terbakar. RSF kemudian merilis video yang menampilkan Abu Lulu di balik jeruji besi di lokasi yang diklaim sebagai penjara Darfur Utara.

Namun, kesaksian para penyintas yang melarikan diri ke Tawila menggambarkan kebrutalan yang lebih luas: pembunuhan massal, anak-anak ditembak sebelum orang tua mereka, dan perampokan terhadap warga sipil yang melarikan diri, lapor AFP.

Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada Kamis, menyebut adanya โ€œlaporan kredibel tentang eksekusi massalโ€ di Al Fasher, yang menimbulkan keraguan besar terhadap klaim akuntabilitas RSF.

RSF sendiri memiliki akar dari milisi Janjaweed yang didukung pemerintah dalam konflik Darfur awal tahun 2000-an kelompok yang terkenal dengan kejahatan perang terhadap warga sipil. Kini, mereka kembali menghadapi tuduhan baru atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran berat terhadap hukum perang internasional. (Bahry)

Sumber: TRT

Israel Gunakan Isu Jenazah Tawanan untuk Langgar Gencatan Senjata di Gaza

GAZA (jurnalislam.com)โ€” Para pejabat Palestina menuduh rezim penjajah Israel menggunakan isu jenazah tawanan di Jalur Gaza sebagai dalih untuk melanggar gencatan senjata dan memperpanjang keberadaan militernya di wilayah yang hancur tersebut.

Mereka mengatakan, isu jenazah dimanfaatkan Tel Aviv untuk membenarkan serangan baru, menghentikan bantuan kemanusiaan, serta menunda pembukaan kembali perlintasan Rafah dengan Mesir.

Gencatan senjata yang mulai berlaku pada 10 Oktober semula dimaksudkan untuk membuka ruang bantuan kemanusiaan dan menciptakan ketenangan secara bertahap. Namun, Israel justru berulang kali melancarkan serangan udara dan memperketat blokade bantuan.

Antara Selasa malam dan Rabu pagi, tentara Israel menggempur Kota Gaza dengan puluhan serangan udara yang menewaskan sedikitnya 100 warga Palestina dan melukai banyak lainnya.

Militer Israel mengklaim serangan itu merupakan respons atas penundaan penyerahan jenazah warga Israel serta atas terbunuhnya seorang tentaranya di Rafah.

Sementara itu, Gerakan Perlawanan Islam Hamas menyatakan pekan ini bahwa mereka telah menemukan dua jenazah warga Israel tambahan satu di Khan Younis dan satu lagi di kamp pengungsi Nuseirat. Namun sayap militernya, Brigade Al-Qassam, menegaskan tidak akan menyerahkan mereka karena Israel telah โ€œmelanggar perjanjianโ€ melalui serangan udara baru di Gaza.

Meski sejumlah alat berat Mesir diizinkan masuk ke Jalur Gaza untuk membantu upaya pemulihan, Israel tetap memblokir masuknya peralatan utama dan tim teknis.

Dengan dua jenazah baru tersebut, Hamas mengatakan kini masih ada 11 jenazah warga Israel yang hilang di Gaza. Pejabat Israel sendiri mengakui hanya memiliki informasi terbatas mengenai sekitar lima jenazah.

Kepala Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, mengatakan pencarian jenazah yang tersisa sangat sulit karena kehancuran parah dan gugurnya para pejuang yang sebelumnya menjaga tawanan.

Sejak gencatan senjata dimulai, faksi-faksi perlawanan Palestina telah menyerahkan 20 tawanan Israel hidup dan sekitar 15 jenazah. Sebagian besar tewas akibat serangan Israel selama perang, sementara lainnya meninggal pada serangan 7 Oktober 2023.

Direktur Pusat Penelitian dan Studi Strategis Arab, Ahmad al-Tanani, menilai Israel sengaja menciptakan kondisi yang membuat pemulihan menjadi mustahil. โ€œIni telah menjadi dalih politik untuk mempertahankan keadaan tanpa perang dan tanpa perdamaian, serta untuk menghalangi fase kedua dari rencana Presiden Donald Trump,โ€ ujarnya dikutip dari The New Arab pada Kamis (30/10).

Ia menjelaskan, tidak semua jenazah ditahan oleh Hamas. โ€œSebagian berada di tangan faksi lain, sementara beberapa orang yang mengetahui lokasinya telah gugur,โ€ katanya.

Menurut Al-Tanani, beberapa tawanan Israel kemungkinan tewas akibat serangan udara Zionis terhadap lokasi tempat mereka ditahan. โ€œIsrael menolak mengizinkan masuknya peralatan dan tim teknis yang dapat membantu. Padahal faksi-faksi di Gaza telah menawarkan jaminan dan bahkan menyiarkan langsung upaya pemulihan,โ€ tambahnya.

Ia menuduh Israel menyebarkan narasi palsu bahwa perlawanan memanipulasi isu jenazah untuk membenarkan kelanjutan agresinya. Narasi itu, katanya, memberi tentara Israel โ€œkebebasan bergerakโ€ dan melemahkan upaya mediasi Mesir yang berusaha menstabilkan situasi di Gaza.

Analis urusan Israel, Firas Yaghi, menyebut isu jenazah digunakan Tel Aviv sebagai โ€œkartu politikโ€ untuk menghentikan kemajuan menuju tahap selanjutnya dari rencana Trump yang menyerukan penarikan bertahap Israel dari Gaza.

โ€œNetanyahu menggunakan isu ini untuk membenarkan kehadiran militer Israel yang terus berlanjut jauh di dalam Gaza dengan dalih mencari orang hilang,โ€ ujar Yaghi. Ia menegaskan intelijen Israel tahu sebagian jenazah hilang di bawah reruntuhan akibat pemboman besar-besaran.

Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, bahkan mengakui bahwa pemerintah Netanyahu memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik dalam negeri.

Yaghi juga menuding Amerika Serikat mengambil posisi lemah. โ€œPemerintahan Trump memberi Netanyahu kebebasan bertindak penuh dan menutup mata terhadap pelanggaran gencatan senjata,โ€ ujarnya.

โ€œJika Washington benar-benar mau menekan Israel, rencana itu bisa saja berjalan meski tanpa penyerahan jenazah. Tapi sejauh ini, AS memilih tidak melemahkan Netanyahu,โ€ pungkasnya. (Bahry)

Sumber: TNA.