Penulis: Arie Ristyan

Mengenal Syaikhah Rahmah El-Yunusiyah, Pahlawan Wanita Nasional di Era Prabowo

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Masyhadi Ahyar, M.Pd.

 

Siapa Itu Rahmah El Yunusiyah

Rahmah El Yunusiyah tidak sefamilliar nama R.A Kartini atau pahlawan lainnya. Meskipun demikian, ia memiliki jasa-jasa yang besar dan tidak diragukan lagi untuk dunia pendidikan, terutama pendidikan Islam pada perempuan. Ia adalah pelopor yang tidak hanya memperjuangkan hak perempuan atas pendidikan, namun ikut meningkatkan derajat perempuan di Sumatera pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Beliau lahir, tepatnya di Padang Panjang pada tanggal 29 Desember 1900 dan wafat pada 26 Februari 1969 di tempat yang sama pula. Beliau lah pendiri Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang (Sumatra Barat) yang merupakan perguruan pendidikan wanita Islam pertama di Indonesia, dan pelopor berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Sumatra Barat.

Riwayat pendidikannya dimulai dari belajar pada ayahnya. Namun, hal ini hanya berlangsung sebentar karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Ia pun belajar dalam bimbingan kakak-kakaknya, yaitu Zainuddin Labay El-Yunusy yang merupakan pendiri Diniyat School di Sumatra Barat. Pada usia 15 tahun, ia belajar Bahasa Arab dan Latin bersama murid-murid lainnya di Diniyah School. Rahmah dikenal sebagai murid yang cerdas dan kritis semasa sekolahnya. Selain belajar agama, Rahmah juga belajar ilmu kebidanan, ilmu kesehatan dan P3K (Pertolongn Pertama Pada Kecelakaan), dari Dr, Sofyan Rasyad, Dr. Tazar di Kayu Taman, Dr. A. Shaleh di Bukit Tinggi, dan Dr. Arifin di Payakumbuh.

Keyakinan Rahmah akan peranan pendidikan sebagai salah satu jalan yang tepat untuk mengangkat drajat kaum perempuan telah dimilikinya sejak ia masih remaja. Oleh karena itu, Rahmah berkeinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan agama khusus untuk perempuan. Pada hari kamis tanggal 1 November 1923 diresmikan sekolah itu dengan nama AL-Madrasah Al-Diniyyah Li Al-Banat.

Untuk menarik perhatian masyarakat terutama kaum ibu, intelektual, dan golongan yang sangat kuat memegang tradisi lama, perguruan yang baru didirikan ini dinamakan pula dengan Diniyyah School Poetri. Ketiga macam kata yang tidak sama ini, kata Aminuddin Rasyad melambangkan adanya unsur agama, pengetahuan, dan kepribadian bangsa karena diambil dari istilah agama, bahasa Belanda dan kata Indonesia.

Konsep Pendidikan yang Dibuat

Konsep pendidikan Diniyah School Poetri ini menggunakan sistem pendidikan tritunggal yaitu kerjasama yang erat antara lingkungan sekolah, asrama dan atau rumah tangga atau masyarakat. Dengan system tersebut diharapkan dapat terjalin pola pendidikan yang integral atau terpadu dari tiga lingkungan tersebut. Pendidikan yang diberikan secara formal di pagi hari di praktikkan di asrama secara informal dibawah asuhan dan bimbingan ibu asrama dan guru-guru pengasuh yang seluruhnya adalah guru-guru wanita. Kemudian, semua materi pendidikan yang pernah diterima oleh pelajar selama mereka
berada di perguruan ini dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya dibawah pengasuhan orang tuanya.

Lembaga pendidikan di lingkungan Perguruan Diniyyah Putri terdiri dari empat jenis, yaitu:
Pertama; Diniyyah Putri Menengah Pertama (DMP) bagian B. Lama pendidikan 4 tahun. Perguruan ini menampung murid-murid tamatan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat. Kedua; Perguruan Diniyyah Putri Menengah Pertama (DMP) bagian C. Lama pendidikan 2 tahun. Dan menerima murid-murid tamatan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau sederajat Ketiga; Kulliyah Al-Muallimat al-Islamiyah (KMI).

Lama pendidikan 3 tahun dan menampung murid murid-murid tamatan DMP. Bagian B dan C atau dari Perguruan Agama Tinggi Menengah atau Tsanawiyah. Keempat; Fakultas Dirosah Islamiyah Perguruan Tinggi Diniyah Putri. Lama pendidikannya 3 tahun untuk mendapatkan ijazah tingkat Sarjana Muda setingkat dengan Fakultas Ushuluddin lain. Status fakultas diakui dengan SK. Mentri Agama No.117 tahun 1969.
Penghargaan Luar Negeri Terhadap Dirinya
Perhatian luar negri terhadap pola pendidikan Diniyyah Putri, selain dari Malaysia dan Singapura juga Negara-negara Timur Tengah.

Pada tahun 1955, Rektor Al-Azhar University, Syekh Abdur Rahman Taj datang mengunjungi Diniyyah Putrid dan menyatakan kekagumannya, kemudian Al-Azhar mengundang Rahmah El-Yunusiah untuk berkunjung ke perguruan tinggi tersebut pada tahun 1956. Dalam kunjungan itu, Rahmah mendapat gelar kehormatan agama yang tertinggi yang diberikan dalam oleh guru besar Al-Azhar Kairo, dengan nama “Syaikhah”. Gelar yang pertama di dunia yang belum pernah diberikan kepada orang lain sebelumnya. Kemudian semenjak saat itu, hubungan Diniyyah Putri semakin bertambah kokoh dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah.

Rahmah meninggal mendadak dalam usia 71 tahun dalam keadaan berwudu hendak salat Magrib pada 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Sehari sebelum ia wafat, Rahmah sempat menemui Gubernur Sumatra Barat saat itu, Harun Zain, mengharapkan pemerintah memperhatikan sekolahnya. Dalam buku Islam dan Adat Minangkabau, Hamka menyinggung kiprah Rahmah di dunia pendidikan dan pembaru Islam di Minangkabau. Dalam sejarah Universitas Al Azhar, baru Rahmah seorang perempuan yang diberi gelar Syekhah.
Dalam sejumlah esainya, Azyumardi Azra menyebut perkembangan Islam modern dan pergerakan Muslimah di Indonesia dipelopori oleh Rahmah.

Rahmah adalah pelopor utama kemajuan kaum perempuan di Sumatera Barat pada masanya. Kualitasnya diakui di level internasional. Perjuangan nya pun tidak mudah karena saat itu penjajahan masih berlangsung. Ia kerap berperkara dengan orang-orang Belanda, pernah diadili dan dicekal pemerintah kolonial, kemudian ditahan Belanda pada masa Revolusi.

Pantang menyerah serta memiliki pemikiran dan kemauan tinggi sehingga ia mampu mendirikan perguruan pendidikan bahkan perguruan tinggi untuk perempuan Islam. Ia adalah simbol perempuan Islam yang sebagai pejuang kemerdekaan dan juga tokoh pelopor pendidikan Islam perempuan di Indonesia. Atas kiprahnya perjuangannya dalam bidang Pendidikan, tepat 10 November 2025 Presiden Prabowo menjadikan Syaikhah Rahmah El-Yunusiyah sebagai Pahlawan Wanita Nasional.

Sumber Rujukan:
Abdullah, Nafilah. 2016. Rahmah El-Yunusiyah Kartini Padang Panjang (1900-1969). Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial, Vol. 10, No. 2. Desember.

Ahmad, Rijal. Rahmah El-Yunusiyah: Syaikhah dari Negeri Padang Panjang. https://pai.unida.gontor.ac.id/rahmah-el-yunusiah-syaikhah-dari-negeri-padang-panjang/. Diakses pada tanggal. 25 Januari 2022.

Badan Pusat Statistik dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2019. Profil Perempuan Indonesia 2019. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jakarta.

Furoidah, Asni. 2019. Tokoh Pendidikan Islam Perempuan Rahmah El-Yunusiyah. Jurnal Falasifa, Vol. 10, No. 2. September.
https://id.wikipedia.org/wiki/Rahmah_El_Yunusiyah Diakses pada tanggal. 25 Januari 2022.

Rasyad, Aminuddin. 1991. Hj. Rahmah El Yunusiyah dan Zainuddin Labay El Yunusy, Dua Bersaudara Tokoh Pembaharu Pendidikan Islam. Jakarta.

Kapitalisasi Air Berdampak Pada Kerusakan Alam, Tanggung Jawab Siapa?

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh : Siti Rima Sarinah

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ketiadaan air akan memunculkan kesengsaraan dan malapetakan bagi kehidupan. Pasalnya, semua makhluk akan mati tanpa kehadiran air dalam kehidupan. Dan manusa menjadi pihak yang diberi amanah untuk mengelola sumber kehidupan ini dengan aturan yang benar, agar perjalanan roda kehidupan berjalan dengan sempurna. Namun, apa jadinya jikalau air hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan harus mengeluarkan biaya untuk memperolehnya?

Indonesia adalah negeri yang memiliki sumber mata air yang sangat banyak tersebar di setiap wilayah di negeri ini. Namun sayangnya, sumber mata air banyak di privatisasi dan dikuasai oleh perusahaan air minum yang memberi keuntungan besar bagi mereka. Salah satu perusahaan air kemasan merek terkenal diduga melakukan kecurangan dengan mengklaim perusahaan air kemasan milik mereka mengambil langsung dari sumber air yang ada di pegunungan. Padahal air tersebut adalah air yang diambil dengan sistem akuifer yang mengalir di bawah tanah pegunungan (media indonesia, 23/10/2025)

Founder Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah mengomentari polemik pemberitaan terkait penggunaan sumur bor sebagai bahan baku produk air dalam kemasan. Dugaan kecurangan ini berpotensi harus berhadapan dengan hukum, karena telah mengganti bahan baku air yang tidak sesuai dengan sampel standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), maupun badan sertifikasi halal MUI. Hal ini bisa berakibat dicabutnya ijin produksi dan menurunkan reputasi produsen serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk air kemasan tersebut.

Dampak Buruk Kapitalisasi Air

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan air minum kemasan tentu sangat berdampak pada masyarakat yabg sudah sangat lama mengomsumsi air tersebut. Dan menimbulkan dampak buruk lainnya serta pencemaran dan kerusakan ekologis akibat pengunaan air tanah dengan jumlah yang besar dan terus menerus. Seperti hilangnya sumber mata air di sekitarnya, potensi terjadinya tanah longsor dan lain sebagainya.

Fakta ini terjadi dikarenakan adanya kapitalisasi air dijadikan ajang bisnis oleh para pemilik modal. Dengan memanipulasi produk demi meraih cuan yang banyak. Tanpa mengindahkan dampak buruk ditimbulkan berupa kerugian masyarakat dan kerusakan alam. Tidak dipungkiri, air yang merupakan sumber daya alam sangat mudah dikuasai oleh individu/swasta, diakibatkan lemahnya regulasi dalam sistem kapitalisme. Dewan Sumber Data Air Nasional (DSDAN) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bernaung dibawah Kementerian PUPR pun tak memiliki nyali untuk menghentikan kapitalisasi air.

Tanggung Jawab Negara.

Adanya privatisasi dan kapitalisasi air tak lepas dari peran negara yang melegalkan para pemilik modal untuk mengambil alih dab pengelolaan SDA milik rakyat. Bahkan hampir semua SDA yang dimiliki oleh negeri ini, semua diberikan secara sukarela oleh negara kepada para pemilik modal dengan dalih rayuan investasi. Begitu loyalnya pemangku kekuasaan di negeri ini kepada para kapital, sebagai bukti hubungan simbiosis mutualisme yang sangat kuat mengikat mereka. Demi memuluskan kepentingan bersama, apapun akan dilakukan, walaupun harus mengorbankan rakyat dan merusak lingkungan, bukan masalah bagi mereka.

Islam Melarang Kapitalisasi Air

Sangat bertolak dengan sistem Islam yang sangat menjaga kekayaan SDA dari pihak-pihak tertentu yang ingin menguasainya, bahkan negara menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga SDA tersebut. Karena air merupakan salah satu SDA yang menjadi kepemilikan umum, membolehkan individu rakyat untuk mengambilnya atau pun menjadikan sebagai bisnis dengan syarat bertransaksi dengan penuh kejujuran. Karena Islam mengharamkan aktifitas kecurangan dalam.aktifitas bisnis.

Negara juga akan mengelola langsung SDA yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat dan memberi aturan regulasi yang ketat sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan yang menimbulkan kerusakan alam. Sebab, aturan Islam hadir bukan hanya untuk mengatur urusannya umat manusia, melainkan juga pengelolaan alam yang menjadi amanah manusia denga aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala Sehingga keseimbangan alam dan roda kehidupan bisa berjalan sesuai aturan sang pencipta, manusia, dan alam semesta.

PBB: Permusuhan di Sudan Semakin Intensif Meski Ada Tawaran Gencatan Senjata

Redaktur: Arie Ristyan

KHARTUM (jurnalislam.com)— Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (7/11) memperingatkan adanya “permusuhan yang semakin intensif” di Sudan, meskipun pasukan paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF) telah menyatakan dukungan terhadap proposal gencatan senjata dari para mediator internasional.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, menyampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda penurunan eskalasi di lapangan.

“Perkembangan di lapangan menunjukkan persiapan yang jelas untuk permusuhan yang semakin intensif, dengan segala implikasinya bagi rakyat Sudan yang telah lama menderita,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Pada Kamis (6/11), RSF mengumumkan menerima rencana gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Namun, hingga kini pemerintah Sudan yang berpihak pada militer belum menanggapi proposal tersebut. Ledakan besar dilaporkan mengguncang ibu kota Khartoum pada Jumat pagi, wilayah yang masih berada di bawah kendali militer.

Konflik bersenjata yang meletus sejak April 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang, membuat hampir 12 juta warga mengungsi, dan memicu krisis kelaparan terburuk dalam sejarah Sudan modern.

Kurang dari dua pekan lalu, RSF berhasil merebut kota Al-Fasher, benteng terakhir pasukan pemerintah di wilayah Darfur. Kejatuhan kota strategis itu membuat RSF kini menguasai seluruh lima ibu kota negara bagian di Darfur serta sebagian wilayah selatan.

Sementara itu, militer Sudan masih memegang kendali atas sebagian besar wilayah utara, timur, dan tengah negara tersebut.

Kemenangan RSF di Al-Fasher diiringi dengan laporan pembunuhan massal, kekerasan seksual, dan penjarahan, yang memicu kecaman luas dari komunitas internasional.

Sebuah laporan dari Laboratorium Penelitian Kemanusiaan Universitas Yale (Yale HRL) menunjukkan citra satelit terbaru yang memperlihatkan RSF memblokir rute pelarian utama warga sipil dari Al-Fasher.

Organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) juga memperingatkan bahwa nasib ratusan ribu warga yang masih terjebak di kota tersebut belum diketahui. HRL Yale bahkan mendeteksi dugaan adanya kuburan massal di sekitar wilayah kota.

Menurut data PBB, sekitar 70.000 orang telah melarikan diri dari Al-Fasher menuju kota-kota sekitar seperti Tawila. Sebelumnya, kota itu menampung sekitar 260.000 penduduk.

“Kami melihat sekitar 5.000 orang keluar dari Al-Fasher menuju Tawila, tapi kami tidak tahu ke mana ratusan ribu lainnya pergi,” kata Javid Abdelmoneim, presiden MSF yang baru terpilih.

Kekhawatiran kini juga meningkat terhadap potensi kekejaman baru di wilayah Kordofan, kawasan yang kaya minyak dan menjadi jalur penting antara Darfur dan Khartum.

Di Kordofan Selatan, seorang sumber medis melaporkan kepada AFP bahwa RSF menembaki sebuah rumah sakit di kota Dilling pada Kamis (6/11), menewaskan lima orang dan melukai lima lainnya. Serangan itu juga menghancurkan departemen radiologi fasilitas kesehatan tersebut.

Dilling, yang telah dikepung RSF sejak Juni 2023, terletak sekitar 150 kilometer barat daya dari El-Obeid, kota penting yang menghubungkan Darfur dengan Khartoum.

Meskipun tentara sempat berhasil menghentikan pengepungan Al-Obeid pada Februari lalu, RSF kini kembali melancarkan serangan untuk merebut koridor tengah Sudan.

Seorang warga Al-Obeid yang enggan disebutkan namanya mengatakan, penduduk kota “hidup dalam ketakutan” dan “siap untuk melarikan diri kapan saja.”

Kondisi kemanusiaan di wilayah Kordofan semakin memburuk. Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang berbasis di Roma menyebut kota Dilling kini berada dalam risiko kelaparan, sementara ibu kota Kordofan Selatan, Kadugli, sudah mengalami kondisi kelaparan akut. (Bahry)

Sumber: TNA

ICW: DPR Diduga Kembali Hendak Membohongi Publik Soal Pemangkasan Dana Reses

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengklaim adanya pemangkasan dana reses anggota DPR dari Rp702 juta menjadi Rp500 juta. ICW menilai klaim tersebut sulit dipercaya dan berpotensi menyesatkan publik.

Dalam keterangan tertulis yang dimuat antikorupsi.org pada Jumat (7/11/2025), ICW menyatakan bahwa hingga kini DPR belum pernah mempublikasikan dokumen resmi yang menjadi dasar penetapan maupun perubahan dana reses.

“Sulit mempercayai validitas ucapan Wakil Ketua DPR. Sebab, DPR belum membuka dokumen acuan penganggaran dan perubahan dana reses kepada publik,” tulis ICW.

ICW mengungkap, pada 21 Agustus lalu lembaganya telah mengajukan permohonan informasi kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tahun sidang 2024–2025 serta dasar keputusan yang memuat besaran uang kunjungan ke daerah pemilihan, dana aspirasi, dan dana reses. Namun, hingga kini permintaan itu tidak mendapat tanggapan positif.

“DPR beralasan bahwa dokumen tersebut tidak berada di bawah penguasaan Setjen DPR. Padahal, lembaga legislatif seharusnya bersikap transparan dan akuntabel, bukan hanya meminta publik percaya pada ucapan anggotanya,” lanjut ICW.

ICW menilai, ketertutupan dokumen anggaran justru membuka peluang terjadinya penyelewengan dana publik. Berdasarkan hasil telaah terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR Tahun Anggaran 2025, ICW memperkirakan setiap anggota DPR menerima dana hingga Rp4 miliar pada tahun 2025, termasuk komponen bertajuk “Komunikasi Publik”.

Selain itu, ICW juga meragukan klaim pemangkasan dana reses benar-benar terjadi. Sufmi Dasco menyebut pemotongan dilakukan dengan mengurangi titik reses dari 26 menjadi 22. Namun, menurut ICW, jika sebelumnya dana reses sebesar Rp500 juta dibagi dalam 26 titik yakni sekitar Rp19 juta per titik maka pengurangan menjadi 22 titik justru bisa membuat biaya per titik meningkat hingga Rp22 juta.

“Tanpa adanya dokumen resmi yang menunjukkan bagaimana pemangkasan titik reses dapat menurunkan total anggaran, sangat mungkin biaya per kegiatan reses justru bertambah,” tegas ICW.

Lembaga antikorupsi ini mendesak DPR agar benar-benar melakukan pembenahan dan belajar dari gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.

“DPR harus membuka kepada publik seluruh dokumen yang menunjukkan adanya pemangkasan dana reses dan hak keuangan lainnya. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap DPR akan terus merosot,” tutup ICW dalam pernyataannya.

Sekjen MUI Dorong Percepatan Pemetaan Modus Operandi Aliran Sesat Demi Ketahanan Nasional

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan pentingnya mempercepat langkah pemetaan terhadap berbagai modus operandi aliran sesat yang berkembang di Indonesia.

Ia menilai, keberadaan aliran-aliran menyimpang tersebut memiliki dampak besar terhadap ketahanan nasional yang menjadi pilar utama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kalau kita ingin menjaga ketahanan nasional, maka pemetaan terhadap aliran-aliran sesat harus dilakukan sejak dini. Pemetaan ini merupakan proses untuk menggambarkan atau memvisualisasikan data, baik secara geografis maupun non-geografis,” ujar Buya Amirsyah kepada MUIDigital di Kantor MUI, Menteng, Jakarta, Sabtu (8/11/2025).

Buya Amirsyah menjelaskan bahwa proses pemetaan mencakup pengumpulan, analisis, serta penyajian informasi guna membangun hubungan antara berbagai elemen data agar pola, tren, dan keterkaitannya dapat dipahami secara menyeluruh.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa ketahanan nasional adalah fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam era globalisasi yang penuh tantangan, pemahaman terhadap konsep dan komponen ketahanan nasional menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

“Ketahanan nasional harus mampu menciptakan kondisi dinamis yang menunjukkan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan. Dengan begitu, negara tetap kuat dalam mencegah dan memberantas aliran sesat,” jelasnya.

Buya Amirsyah menambahkan, maraknya aliran sesat di suatu negara merupakan sinyal melemahnya ketahanan nasional.

“Hal ini seolah menunjukkan bahwa negara belum memiliki aturan yang tegas mengenai boleh tidaknya suatu aliran. Kalaupun aturan itu sudah ada, penegakan hukumnya terhadap aliran sesat masih lemah,” pungkasnya.

Sumber: muidigital

Gaza Terima 15 Jenazah Palestina yang Diduga Dimutilasi dari Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan telah menerima 15 jenazah warga Palestina yang diserahkan oleh otoritas pendudukan Israel melalui Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berdasarkan kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (8/11), otoritas kesehatan Palestina menyebut bahwa banyak jenazah yang dikembalikan menunjukkan tanda-tanda penyiksaan. Sejumlah tubuh ditemukan dengan kondisi tangan terikat, mata tertutup, wajah rusak, serta luka-luka parah lain yang mengindikasikan adanya kekerasan sebelum kematian.

Jenazah-jenazah tersebut juga dikembalikan tanpa identitas. Dengan pemulangan terbaru ini, total 300 jenazah warga Palestina telah diserahkan oleh Israel sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober lalu.

Tim forensik Gaza sejauh ini telah berhasil mengidentifikasi 89 jenazah dan masih melanjutkan pemeriksaan sesuai prosedur medis yang disetujui sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Akibat blokade Israel selama bertahun-tahun dan hancurnya laboratorium medis di Jalur Gaza, keluarga korban terpaksa mengidentifikasi kerabat mereka melalui tanda fisik atau pakaian yang masih melekat.

Sebelum gencatan senjata, Israel dilaporkan menahan sedikitnya 735 jenazah warga Palestina di lokasi yang dikenal sebagai “kuburan angka”, menurut data Kampanye Nasional Palestina untuk Mengambil Jenazah Martir.

Sementara itu, harian Israel Haaretz mengungkap bahwa Israel juga menahan sekitar 1.500 jenazah warga Gaza di pangkalan militer Sde Teiman, sebuah lokasi yang dikenal sebagai pusat penahanan dengan kondisi kejam di wilayah selatan Israel.

Sejak agresi militer dimulai pada Oktober 2023, Israel telah menewaskan lebih dari 69.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Lebih dari 170.600 orang terluka, sementara sekitar 9.500 lainnya dilaporkan hilang, banyak di antaranya diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan rumah yang hancur akibat serangan udara. (Bahry)

Sumber: TRT

PBB: Akses Bantuan ke Gaza Masih Dibatasi Israel, Produksi Pangan Nyaris Lumpuh

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Jumat (7/11/2025) bahwa akses kemanusiaan ke Jalur Gaza masih sangat dibatasi oleh Israel meskipun telah diberlakukan gencatan senjata. Pembatasan ini menyebabkan lahan pertanian terbengkalai dan produksi pangan hampir sepenuhnya terhenti.

Mengutip laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan kepada wartawan di New York bahwa “kebutuhan mendesak rakyat masih sangat besar,” seraya menambahkan bahwa “hambatan tidak diatasi dengan cukup cepat sejak gencatan senjata dimulai.”

Menurut Haq, hingga Senin lalu, PBB dan mitra-mitranya telah mengumpulkan lebih dari 37.000 metrik ton bantuan, sebagian besar berupa bahan makanan, melalui penyeberangan menuju Gaza.

Namun, ia menegaskan bahwa akses masuk masih sangat terbatas, hanya melalui dua penyeberangan, tanpa jalur langsung dari Israel ke Gaza utara maupun dari Mesir ke Gaza selatan.

Haq juga mengungkapkan bahwa pasokan penting dan personel organisasi kemanusiaan tertentu masih ditolak masuk, sehingga memperlambat operasi bantuan di wilayah yang dilanda krisis tersebut.

“Sebagian besar pengungsi masih tinggal di tempat penampungan sementara yang penuh sesak, banyak di antaranya dibangun di area terbuka atau tidak aman,” kata Haq, menambahkan bahwa produksi pangan lokal saat ini ‘sangat menantang’.

Analisis PBB menunjukkan bahwa hanya 13 persen lahan pertanian di Gaza yang masih utuh, namun sebagian besar tidak dapat diakses karena pengerahan militer Israel.

Selain itu, antara 79 hingga 89 persen rumah kaca, sumur pertanian, dan infrastruktur pertanian telah rusak, sementara hampir 89 persen pohon buah-buahan termasuk kebun zaitun telah hancur atau mati.

Kondisi ini memperburuk krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, di mana jutaan warga sipil kini bergantung sepenuhnya pada bantuan internasional untuk bertahan hidup di tengah blokade dan kehancuran akibat agresi militer Israel. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas Serahkan Jenazah Tambahan Tawanan Israel kepada Palang Merah di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel menyatakan bahwa Komite Internasional Palang Merah (ICRC) telah menerima jenazah tambahan seorang tawanan Israel di Jalur Gaza berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, sayap militer Hamas, Brigade Al Qassam, menyampaikan bahwa mereka bersama kelompok Jihad Islam Palestina akan menyerahkan jenazah tersebut pada Jumat malam (7/11/2025), setelah ditemukan di bawah reruntuhan bangunan di Khan Younis, wilayah Gaza selatan.

“Brigade Al-Quds dan Brigade Izzuddin al-Qassam akan menyerahkan jenazah seorang tahanan Israel yang ditemukan hari ini di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pukul 21.00 waktu Gaza” tulis Hamas dalam pernyataan resminya.

Dengan penyerahan ini, Hamas telah menyerahkan 24 jenazah dari total 28 tawanan, di samping 20 tawanan Israel yang telah dibebaskan hidup-hidup sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober.

Namun, pihak Israel mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diterima sebelumnya tidak sesuai dengan daftar resmi tawanan mereka.

Israel mengaitkan dimulainya tahap kedua negosiasi gencatan senjata dengan penyerahan seluruh jenazah tawanan. Sementara Hamas menegaskan bahwa proses tersebut membutuhkan waktu karena kerusakan besar-besaran di Gaza akibat serangan Israel.

Tahap pertama kesepakatan gencatan senjata mencakup pembebasan tawanan Israel dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina.

Rencana lanjutan juga mencakup pembangunan kembali Gaza dan pembentukan mekanisme pemerintahan baru tanpa Hamas, sesuai tuntutan Israel dan sekutunya.

Sejak agresi militer dimulai pada Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 69.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 170.600 orang lainnya. (Bahry)

Sumber: TRT

Intelijen AS: Pengacara Militer Israel Akui Ada Bukti Kejahatan Perang di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Amerika Serikat dilaporkan telah mengumpulkan informasi intelijen bahwa para pengacara militer Israel telah memperingatkan adanya bukti yang dapat mendukung tuduhan kejahatan perang terhadap Israel atas genosida di Jalur Gaza termasuk serangan yang dilakukan menggunakan senjata yang dipasok oleh Amerika.

Lima mantan pejabat AS mengatakan kepada Reuters pada Sabtu (8/11/2025), bahwa intelijen tersebut, yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan, disampaikan pada tahun lalu dan digambarkan sebagai salah satu laporan paling mengkhawatirkan yang pernah dibagikan kepada para pembuat kebijakan di Washington.

Informasi itu disebut mengungkap adanya keraguan internal di kalangan militer Israel terhadap legalitas taktik yang mereka gunakan dalam operasi di Gaza.

Dua pejabat AS menyebutkan bahwa laporan tersebut mulai beredar lebih luas di dalam pemerintahan hanya pada minggu-minggu terakhir masa jabatan Presiden Joe Biden, menjelang pengarahan kepada Kongres pada Desember 2024.

Pengungkapan ini meningkatkan kekhawatiran di kalangan pejabat Washington seiring melonjaknya jumlah korban sipil di Gaza. Beberapa di antara mereka menilai bahwa dukungan militer dan politik AS terhadap Israel dapat membuat Washington turut terseret jika kejahatan perang tersebut kelak terbukti.

Informasi itu juga memicu pertemuan Dewan Keamanan Nasional AS, di mana para pejabat memperdebatkan langkah yang seharusnya diambil Washington dalam menanggapi temuan tersebut.

Sesuai hukum AS, apabila terbukti bahwa Israel melakukan kejahatan perang, Washington diwajibkan menghentikan pengiriman senjata dan pembagian informasi intelijen kepada Tel Aviv.

Namun, meskipun terdapat kekhawatiran hukum, para pejabat AS akhirnya menyimpulkan bahwa mereka tidak memiliki bukti langsung bahwa Israel secara sengaja menargetkan warga sipil. Kesimpulan ini menjadi dasar bagi kelanjutan dukungan AS terhadap Israel.

Sejumlah pejabat senior bahkan mengkhawatirkan bahwa penghentian bantuan militer justru dapat membuat kelompok perlawanan Hamas semakin berani dan menggagalkan upaya perundingan gencatan senjata.

Sebelumnya, para pengacara di Departemen Luar Negeri AS juga telah memperingatkan Menteri Luar Negeri Antony Blinken bahwa operasi militer Israel kemungkinan besar melanggar hukum humaniter internasional.

Sebuah laporan dari Washington pada Mei 2024 juga menyebutkan bahwa Israel “mungkin telah melanggar” hukum internasional dalam penggunaan senjata buatan AS, meskipun laporan itu tidak sampai pada kesimpulan resmi.

Israel sendiri membantah tuduhan kejahatan perang di Gaza dan menolak yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan sejumlah pejabat tinggi Israel lainnya. (Bahry)

Sumber: TRT

Akhiri Perang Saudara di Sudan dengan Tegaknya Institusi Islam

Redaktur: Arie Ristyan

Oleh: Djumriah Lina Johan
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban

Sudan menjadi topik hangat yang wajib untuk diikuti akhir-akhir ini. Dikutip dari Aljazirah, RSF yang berperang melawan militer Sudan untuk menguasai negara itu, menewaskan sedikitnya 1.500 orang selama tiga hari terakhir, ungkap Jaringan Dokter Sudan pada hari Rabu. Kelompok tersebut, yang memantau perang saudara di Sudan, menggambarkan situasi itu sebagai “genosida yang nyata”.

“Pembantaian yang disaksikan dunia saat ini merupakan perpanjangan dari apa yang terjadi di el-Fasher lebih dari satu setengah tahun lalu, ketika lebih dari 14.000 warga sipil terbunuh akibat pemboman, kelaparan, dan eksekusi di luar hukum,” kata kelompok Jaringan Dokter Sudan.

Serangan dilakukan sebagai bagian dari “kampanye pembunuhan dan pemusnahan yang disengaja dan sistematis”. Pernyataan ini muncul ketika bukti baru pembunuhan massal di wilayah strategis tersebut muncul dari Humanitarian Research Lab (HRL) Yale, yang melaporkan bahwa citra satelit el-Fasher, yang diambil setelah RSF masuk, menunjukkan kumpulan objek yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Serta area perubahan warna merah yang luas di tanah.

RSF telah terlibat dalam perang saudara berdarah dengan tentara Sudan sejak tahun 2023. Pasukan paramiliter menyerbu el-Fasher, benteng terakhir tentara di Darfur, pada hari Ahad setelah 17 bulan pengepungan.

Analisis

“Seorang pejabat diplomatik pada Kamis kemarin menegaskan bahwa negara-negara Kuartet (AS, Saudi, UEA dan Mesir) akan berkumpul pada hari ini di Washington dengan perwakilan dari Militer Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat untuk mendorong kedua pihak ke gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan. Ia mengatakan bahwa tujuannya adalah “menekan secara bersatu untuk mengokohkan gencatan senjata dan mengizinkan masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan ke warga sipil” (al-‘Arabiya, 24/10/2025).

Ini bermakna bahwa bersamaan waktunya penyerbuan al-Fasyir oleh Pasukan Dukungan Cepat dan pengosongan Militer Sudan dari kota tersebut dengan pertemuan di Washington menunjukkan bahwa keputusan penyerahan kota strategis tersebut kepada Pasukan Dukungan Cepat telah diambil di Washington dan kedua belah pihak Sudan segera melaksanakannya.

Al-‘Arabiya pada 12/9/2025 mengutip dari pernyataan yang keluar dari pertemuan itu: “Dinyatakan di dalam pernyataan bersama: “dengan undangan dari Amerika Serikat, para menteri luar negeri Amerika Serikat, Mesir, Saudi dan UEA menggelar konsultasi mendalam mengenai konflik di Sudan, mengingat bahwa konflik tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan menimbulkan risiko serius bagi perdamaian dan keamanan regional. Para menteri menegaskan komitmen mereka terhadap seperangkat prinsip bersama untuk mengakhiri konflik di Sudan”.

Poin keempat pernyataan tersebut menyatakan: “Masa depan pemerintahan di Sudan akan ditentukan oleh rakyat Sudan melalui proses transisi yang inklusif dan transparan yang tidak tunduk kepada kendali pihak yang bertikai”.

Salah satu poin pernyataan tersebut juga menyatakan: “Segala upaya akan dilakukan untuk mendukung penyelesaian konflik melalui negosiasi dengan partisipasi efektif Angkatan Bersenjata Sudan dan Pasukan Dukungan Cepat”.

Dari teks pernyataan di atas menunjukkan pengakuan kepada kedua pihak yang bertikai di Sudan dan secara setara dan meminta keduanya untuk berpartisipasi. Artinya bahwa pernyataan tersebut tidak menunjuk kepada Pasukan Dukungan Cepat dengan sifatnya sebagai pasukan separatis dan pemberontak dan tidak menyerunya untuk menghentikan pemberontakannya secara khusus dan bahwa ia membentuk pemerintahan separatis untuk memecah belah Sudan. Hal itu berarti pengakuan Amerika atas kontrol Pasukan Dukungan Cepat dan eksistensi legalnya di wilayah Darfur dan kota terpentingnya, al-Fasyir.

Langkah selanjutnya dari rencana Amerika untuk Sudan, yaitu gencatan senjata, yang berarti menutup jalan sepenuhnya bagi Militer Sudan untuk merebut kembali al-Fasyir dan membuat kontrol Hamidati atas wilayah tersebut menjadi stabil dan tidak terganggu oleh bentrokan apa pun.

Amerika dengan hampir jelas dan tegas, melanjutkan rencananya dan mempercepat langkahnya untuk memecah belah Sudan dan memisahkan wilayah Darfur dari Sudan, sebagaimana sebelumnya telah memisahkan wilayah selatan Sudan.

Sungguh termasuk hal yang menyakitkan, Amerika kafir penjajah mampu mengatur perang yang menewaskan ribuan orang di Sudan dan menggunakan agen-agennya untuk menjalankan hal itu secara terbuka bukan secara rahasia, terangan-terangan bukan tersembunyi.

Al-Burhan dan Hamidati bertarung menggunakan darah warga Sudan bukan untuk apa-apa kecuali untuk melayani kepentingan-kepentingan Amerika yang mana Amerika ingin mengulangi pembagian Sudan seperti yang telah dilakukannya pada pemisahan Sudan selatan dari Sudan. Dan Amerika kafir penjajah sekarang mengerahkan segenap usaha dalam memisahkan Darfur dari Sudan yang masih tersisa.

Upaya yang dilakukan oleh Amerika di atas tidak terlepas dari Sudan yang memiliki signifikansi geopolitik yang sangat besar. Yakni, dibentuk oleh daratannya yang luas, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi di jantung beberapa jalur perdagangan dan politik paling vital di dunia.

Posisi geografis Sudan merupakan salah satu aset strategis terbesarnya. Yaitu, terletak di timur laut Afrika, Sudan berbatasan dengan tujuh negara, yakni Mesir, Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Etiopia, dan Eritrea. Hal ini menjadikannya penghubung utama antara Afrika Utara, wilayah Sahel, dan Afrika Sub-Sahara.

Sudan juga memiliki garis pantai yang signifikan di sepanjang Laut Merah, tepat di seberang Jazirah Arab dan dekat Selat Bab al-Mandeb, salah satu titik kunci maritim paling penting di dunia.

Selat Bab al-Mandeb menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Laut Arab, menjadikannya koridor vital bagi perdagangan internasional dan pengiriman minyak. Hampir 10% minyak dunia yang diangkut melalui laut melewati jalur sempit ini.

Kedekatan Sudan dengan jalur air ini menjadikannya sebagai lokasi yang strategis dan diinginkan bagi kekuatan-kekuatan global yang ingin menguasai rute laut dan logistik angkatan laut. Kendali atau aliansi dengan Sudan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengelola keamanan Laut Merah dan arus perdagangan antara Asia, Eropa, dan Afrika.

Tidak hanya itu, Sudan kaya akan sumber daya alam (SDA) yang secara signifikan meningkatkan nilai geopolitiknya. Negara ini merupakan salah satu penghasil emas terbesar di Afrika dan kekayaan mineralnya meliputi kromium, mangan, seng, bijih besi, dan uranium.

Dengan demikian, wajarlah bila Amerika sebagai negara adidaya sangat bernafsu ingin menguasai Sudan melalui agen dan antek-anteknya. Dengan watak kapitalisme-nya, Amerika siap mengerahkan segala kekuatan dan dominasinya serta tentu dengan menghalalkan segala cara. Sebagaimana yang selalu ia lakukan, baik di Irak, Afghanistan, Palestina, maupun negara kaum muslimin lainnya.

Solusi Tuntas

Genosida di Darfur membuktikan bahwa sejak diruntuhkannya Khilafah Islam pada 1924, umat Islam terpecah belah menjadi lebih dari 50 negara dan terus menjadi objek kekejaman. Solusi terbaik dan paripurna adalah menegakkan persatuan dan kepemimpinan global di bawah naungan Khilafah.

Khilafah bukan sekadar sistem politik, tapi perisai umat. Dengan khilafah, darah kaum Muslim dilindungi, kehormatan dan harta dijaga, serta hukum Allah ditegakkan secara sempurna.

Sebaliknya tanpa khilafah, negeri-negeri Islam hanyalah seperti tubuh tanpa kepala, seperti hidangan yang diperebutkan oleh kaum yang tamak dan rakus. Tanpa khilafah, umat Islam terus terombang-ambing bagaikan buih di lautan.

Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, “…. Jika para pemimpin mereka tidak memerintah berdasarkan Kitab Allah dan tidak mencari kebaikan dari apa yang diturunkan Allah, niscaya Allah akan menjadikan mereka berperang satu sama lain.” Wallahu a’lam bish shawab.