Arie Ristyan, Pengarang Jurnal Islam

Negosiasi Berlangsung untuk Menjamin Keamanan Pejuang Hamas yang Terjebak di Terowongan Rafah

28 Nov 2025 21:35:19 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Upaya diplomatik intensif tengah dilakukan untuk memastikan jalur aman bagi puluhan pejuang Hamas yang selama berminggu-minggu bersembunyi dan terkepung di jaringan terowongan wilayah Gaza selatan. Informasi ini disampaikan beberapa sumber yang dekat dengan proses perundingan kepada AFP, Kamis (27/11).

Media Israel melaporkan bahwa antara 100 hingga 200 pejuang Hamas terjebak di bawah kota Rafah di wilayah Jalur Gaza yang kini berada di bawah kendali militer Israel. Namun, seorang anggota senior Hamas di Gaza menyebut jumlah tersebut berkisar 60 hingga 80 orang, dan menegaskan bahwa mereka memang “dikepung”, namun tidak akan menyerah.

𝗣𝗼𝘀𝗶𝘀𝗶 𝗣𝗲𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗱𝗶 𝗕𝗲𝗹𝗮𝗸𝗮𝗻𝗴 𝗚𝗮𝗿𝗶𝘀 𝗞𝘂𝗻𝗶𝗻𝗴

Berdasarkan ketentuan gencatan senjata yang ditengahi AS dan mulai berlaku pada 10 Oktober, tentara Israel mundur dari wilayah pesisir Gaza menuju area di belakang Garis Kuning, yakni batas yang ditandai blok-blok beton berwarna kuning. Para pejuang Hamas tersebut diketahui berada di jaringan terowongan yang berada di belakang garis tersebut.

Seorang pemimpin Hamas mengatakan kepada AFP bahwa diskusi dengan para mediator Mesir, Turki, Qatar serta Amerika Serikat sedang berlangsung untuk mencari solusi atas situasi ini.

Sebuah sumber dari salah satu negara mediator mengonfirmasi bahwa AS, Qatar, Mesir, dan Turki saat ini membahas kompromi yang memungkinkan para pejuang Hamas keluar dari terowongan dengan aman menuju wilayah yang tidak dikuasai Israel.

“Proposal saat ini memberi mereka akses aman ke area yang berada di luar kontrol Israel untuk mencegah titik gesekan baru yang dapat memicu pelanggaran atau runtuhnya gencatan senjata,” ujar sumber tersebut.

Seorang sumber Palestina yang mengikuti pembicaraan menambahkan bahwa isu ini telah dibahas dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat Mesir, termasuk Menteri Intelijen Hassan Rashad.

Pada Rabu, Hamas secara terbuka meminta negara-negara mediator untuk menekan Israel agar memberikan akses aman bagi para pejuangnya pertama kalinya Hamas mengakui situasi terjebaknya para pejuang tersebut.

“Kami meminta para mediator kami untuk segera mengambil tindakan menekan Israel agar mengizinkan putra-putra kami pulang,” demikian pernyataan resmi Hamas.

𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 𝗠𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿𝗶 𝗝𝗮𝗹𝘂𝗿 𝗔𝗺𝗮𝗻

Di sisi lain, pemerintah Israel menegaskan tidak akan memberikan akses aman bagi para pejuang Hamas. Seorang juru bicara pemerintah Israel mengatakan kepada AFP awal bulan ini bahwa PM Benjamin Netanyahu “tidak mengizinkan akses aman bagi 200 militan Hamas” dan tetap bertekad membongkar kemampuan militer Hamas serta mendemiliterisasi Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya, Hamas menuduh Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata melalui “pengejaran, likuidasi, dan penangkapan para pejuang perlawanan yang terkepung di terowongan Rafah.” (Bahry)

Sumber: TNA

Syuriyah PBNU Tegaskan Gus Yahya Resmi Tidak Lagi Menjabat Ketua Umum

28 Nov 2025 07:52:18 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Sarmidi Husna menegaskan bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 adalah dokumen resmi dan berlaku. Surat tersebut memuat keputusan penting: KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

“Surat yang ditandatangani KH Afifuddin Muhajir (Wakil Rais Aam) dan KH Tajul Mafakhir (Katib Syuriyah) itu sah. Dengan surat itu, Gus Yahya sudah tidak menjabat Ketua Umum lagi,” ujar Sarmidi Husna di Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Menurut Sarmidi, Surat Edaran 4785 tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025. Dalam rapat tersebut diputuskan dua poin utama:

1. KH Yahya Cholil Staquf diminta mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari setelah menerima keputusan.

2. Jika tidak mengundurkan diri, maka Rapat Harian Syuriyah memberhentikan KH Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“Inti Surat Edaran itu menyatakan bahwa mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU,” tegasnya.

Sumber: NU Online

Audit PBNU Ungkap Penyimpangan Dana Rp100 Miliar, Nama Ketum Ikut Terseret

28 Nov 2025 07:50:30 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Sebuah dokumen audit internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2022 beredar dan mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam tata kelola keuangan organisasi. Audit tersebut menyoroti aliran dana sebesar Rp100 miliar yang masuk ke salah satu rekening Bank Mandiri atas nama PBNU, serta indikasi kuat terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut dokumen itu, dana Rp100 miliar tersebut masuk dalam empat kali transaksi pada 20–21 Juni 2022. Audit menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari Grup PT Batulicin Enam Sembilan, perusahaan milik Mardani H. Maming, yang saat itu tengah dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Hanya satu hari setelah dana tersebut masuk, pada 22 Juni 2022, Mardani H. Maming diumumkan KPK sebagai tersangka dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan saat menjabat Bupati Tanah Bumbu,” tulis audit tersebut.

𝗥𝗲𝗸𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗕𝗡𝗨 𝗗𝗶𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗣𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝘂𝘀

Audit juga mencatat bahwa rekening Mandiri yang menerima dana itu memiliki specimen atau tanda tangan tiga pejabat PBNU, yakni:
– KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua Umum)
– Mardani H. Maming (Bendahara Umum)
– Sumantri (Bendahara)

Dalam periode 3 Februari – 31 Desember 2022, mutasi rekening menunjukkan sejumlah transaksi penerimaan dan pengeluaran bernilai besar, beberapa di antaranya di atas Rp5 miliar.

𝗗𝘂𝗮 𝗧𝗲𝗺𝘂𝗮𝗻 𝗨𝘁𝗮𝗺𝗮 𝗔𝘂𝗱𝗶𝘁

Dokumen audit menyimpulkan dua persoalan besar:

1. Indikasi TPPU Melalui Dana Rp100 Miliar

Audit menyebut adanya indikasi TPPU terkait dana yang dikirimkan Grup PT Batulicin Enam Sembilan ke rekening PBNU. Hal ini dinilai berpotensi menyeret institusi PBNU ke dalam persoalan hukum serius.

2. Dugaan Kecurangan dalam Penggunaan Dana Harlah 1 Abad NU dan Sumbangan Internasional

Audit menemukan adanya indikasi fraud dalam pengelolaan:
– Rekening panitia Harlah 1 Abad NU
– Dana sumbangan/sponsorship dari Rabithah Alam Islami (Muslim World League).

Audit menilai terdapat pengabaian aspek transparansi dan akuntabilitas, yang dinilai dapat merusak kepercayaan mitra dan pihak terkait.

Selain itu, audit menyatakan para pengelola tiga rekening PBNU gagal menyediakan bukti pertanggungjawaban sesuai aturan, termasuk ketentuan Pasal 98 Ayat (1)–(2) ART NU, serta Peraturan Perkumpulan NU Nomor 17/2022 dan 18/2022.

𝗔𝗹𝗶𝗿𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗻𝗮 𝗗𝗶𝗱𝘂𝗴𝗮 𝗠𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹𝗶𝗿 𝗸𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗱𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻𝗴 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗠𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴

Audit juga mendapati aliran pengeluaran dari rekening Mandiri tersebut, termasuk:
– Pengeluaran lebih dari Rp10 miliar yang dicatat sebagai pembayaran hutang.
– Transfer signifikan pada periode Juli–November 2022 ke rekening milik Abdul Hakam, Sekretaris LPBHNU

Abdul Hakam saat itu tercatat sebagai anggota tim pendamping hukum Maming, berdasarkan memo internal Ketua Umum PBNU bertanggal 22 Juni 2022.

𝗣𝗕𝗡𝗨 𝗱𝗮𝗻 𝗞𝗣𝗞 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗠𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗽𝗶 𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗧𝗣𝗣𝗨

Hingga berita ini disusun, Ketum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf belum memberikan tanggapan atas temuan audit tersebut.

Di sisi lain, Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pihaknya belum menangani dugaan TPPU terkait Maming maupun aliran dana ke PBNU.

“TPPU MM (Maming), sejauh ini kami belum nangani ya TPPU-nya MM. Nanti kalau TPPU-nya MM ini ada, kami tangani, kami jawab,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/11/2025).

Mardani H. Maming sendiri telah divonis 10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 bulan, serta diwajibkan membayar uang pengganti Rp110 miliar dalam kasus suap izin usaha pertambangan.

Ijtima’ Ulama MUI DKI Soroti Tantangan Fatwa di Era Global, Ulama–Umara Diminta Perkuat Sinergi

27 Nov 2025 13:37:24 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dibuka di Sofyan Hotel Cut Meutia, Cikini, Jakarta, Rabu (26/11/2025), dengan penekanan pada urgensi pembaruan fatwa agar mampu menjawab persoalan umat di tengah derasnya perubahan zaman.

Forum yang mengusung tema “Fatwa Sebagai Pilar Peradaban Kota dan Penyangga Keutuhan Bangsa” ini mempertemukan para ulama, mufti, dan pemangku kebijakan untuk merumuskan respons keagamaan yang relevan bagi masyarakat kota metropolitan.

Ketua Bidang Fatwa MUI DKI Jakarta, Habib Ahmad Mujtaba bin Shahab, mengingatkan besarnya tanggung jawab seorang mufti.

Ia menilai posisi fatwa saat ini “tertinggal zaman” karena banyak persoalan baru yang belum terjawab. “Dulu posisi fatwa melampaui zaman, saat ini fatwa ketinggalan zaman,” ujarnya.

Mengutip I’lām al-Muwaqqi‘īn, ia menegaskan mufti adalah wakil Tuhan dalam memberi keputusan hukum, sehingga kesalahan fatwa berisiko secara spiritual. Karena itu, menurutnya, syarat-syarat ketat yang ditetapkan ulama klasik seperti al-Ghazālī harus menjadi rambu bagi siapa pun yang memberi fatwa.

Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Muhammad Faiz, menambahkan bahwa fatwa harus luwes dan kontekstual. Ia mencontohkan isu zakat fitrah yang kini lebih banyak dibayarkan dengan uang, serta dinamika standar kekayaan yang berbeda dari masa Nabi. “Konteks masyarakat berubah, termasuk persoalan media sosial. Ijtima’ ini perlu memberi jawaban alternatif yang relevan,” katanya.

Ia menekankan agar Komisi Fatwa MUI DKI tidak hanya berpikir lokal, tetapi mampu merespons perkembangan fatwa di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, menyoroti pentingnya harmonisasi ulama dan pemerintah dalam menjawab persoalan masyarakat. Ia mengibaratkan hubungan ulama–umara seperti orang tua bagi rakyat. “Kalau jalan sendiri-sendiri, anak-anaknya akan bingung,” ujarnya.

Ia menegaskan Jakarta sebagai kota global menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan aglomerasi wilayah. Karena itu, menurutnya, fatwa tidak hanya harus menjawab kebutuhan warga Jakarta, tetapi juga kawasan penyangga yang bergantung pada ibu kota.

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta 2025 dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (27/11) dengan pembahasan berbagai isu kontemporer dan rencana penyusunan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan sosial-kemasyarakatan.

Surat Edaran Mengatasnamakan PBNU Sebut Gus Yahya Tak Lagi Menjabat Ketua Umum

27 Nov 2025 13:36:16 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Sebuah Surat Edaran yang menggunakan kop Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beredar luas dan menyebut bahwa KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak Rabu (26/11/2025) pukul 00.45 WIB.

Surat tersebut bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 dan ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir serta Katib Syuriyah KH Ahmad Tajul Mafakhir. Dokumen ini mengatasnamakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang disebut berlangsung pada 20 November 2025 di Jakarta.

Berikut rangkuman isi surat edaran tersebut:

1. Penyerahan Risalah Rapat kepada Gus Yahya

Dalam poin pertama disebutkan bahwa pada 21 November 2025, KH Afifuddin Muhajir menyerahkan langsung dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November 2025 kepada Gus Yahya di Kamar 209 Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Namun, Risalah itu kemudian dikembalikan oleh Gus Yahya.

2. Penerimaan Surat Melalui Sistem Persuratan

Surat menyebut bahwa pada 23 November 2025 pukul 00.45 WIB, melalui sistem Digdaya Persuratan, Gus Yahya telah menerima dan membaca surat bernomor 4779/PB.02/A.1.02.71/99/11/2025 yang berisi Penyampaian Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU beserta lampiran Risalah Rapat. Dengan demikian, menurut surat tersebut, syarat pengesahan keputusan telah terpenuhi.

3. Gus Yahya Tidak Lagi Menjabat Ketua Umum PBNU

Berdasarkan pertimbangan di atas, surat tersebut menyatakan bahwa Gus Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.

4. Tidak Lagi Berwenang Menggunakan Atribut Jabatan

Surat itu juga menegaskan bahwa sejak waktu tersebut, Gus Yahya tidak lagi memiliki hak dan kewenangan menggunakan atribut, fasilitas, atau bertindak atas nama Ketua Umum PBNU.

5. PBNU Akan Gelar Rapat Pleno

Surat edaran tersebut menyatakan bahwa PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU terkait mekanisme pemberhentian dan pergantian antar waktu.

Selama kekosongan jabatan Ketua Umum, kepemimpinan PBNU disebut berada sepenuhnya di tangan Rais Aam sebagai pimpinan tertinggi organisasi.

Surat itu juga menyebut bahwa apabila Gus Yahya keberatan terhadap keputusan tersebut, ia dapat mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim NU sesuai peraturan penyelesaian perselisihan internal.

Sumber: NU Online

JIC Gelar Kajian Remaja Akbar, Soroti Penguatan Tauhid dan Tantangan Global bagi Generasi Muda

27 Nov 2025 13:34:23 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) atau Jakarta Islamic Centre (JIC) menggelar Kajian Remaja Akbar bertema “The Journey of Tauhid: Menjadi Remaja Hebat Aqidah Kuat” di Ruang Convention Hall JIC, Jakarta Utara, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.00–11.30 WIB itu menghadirkan tiga pembicara, yakni Koh Denis Lim, Koh Dondy Tan, serta anggota DPR RI Sigit Purnomo S.AP., S.H. (Pasha Ungu). Acara diikuti ratusan remaja dari berbagai sekolah dan komunitas.

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya JIC memperkuat aqidah dan karakter remaja di tengah derasnya pengaruh era digital.

Kepala JIC, KH Muhyiddin Ishaq, dalam sambutannya menyoroti gaya penyampaian materi para pembicara yang dianggap lugas dan relevan. Ia memberikan apresiasi khusus kepada Koh Dondy Tan. “Bahasanya lugas betul. Saya bilang diskusi, tapi beliau bilang debat. Dan memang mujadalah itu debat. Jadi Koh Dondy lebih betul dari saya,” ujarnya.

Kiai Muhyiddin juga mengungkapkan ketertarikannya terhadap kajian lintas agama yang disampaikan para narasumber. Ia menyatakan hadir di acara tersebut untuk menimba ilmu.

“Banyak hal yang saya enggak tahu, terutama soal Injil, Bibel, dan Taurat. Saya punya dasar Kristologi sejak tahun 1978, tapi setelah itu hilang. Makanya saya mau belajar lagi sama Koh Dondy,” kata Kiai Muhyiddin.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Pemprov DKI Jakarta, Dr. H. Ali Maulana Hakim, S.IP, M.Si., yang turut hadir, menegaskan pentingnya keteguhan aqidah generasi muda dalam menghadapi arus globalisasi. Ia menyampaikan bahwa Jakarta kini mengusung visi sebagai kota global berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. “Kota global itu berarti kota yang sangat terbuka. Karena itu pemahaman tauhid jadi sangat penting agar anak-anak kita tetap teguh,” jelas Ali.

Ali Maulana juga menyoroti fenomena sosial yang memprihatinkan seperti tawuran, narkoba, seks bebas, hingga hilangnya adab remaja. Ia menekankan bahwa pembinaan karakter membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. “Membentuk karakter seorang anak itu butuh orang sekampung. Semua terlibat,” tegasnya.

Salah satu narasumber, Koh Denis Lim, memaparkan kisah hijrahnya dari kehidupan kelam sebagai bandar kasino. Ia menceritakan titik balik yang membuatnya meninggalkan dunia tersebut, termasuk momen ketika ia tersentuh ceramah tentang rezeki.

“Kayak digampar asli,” ujarnya.

Ia kemudian memutuskan pulang, menjadi santri di Daarut Tauhiid, dan melanjutkan pendidikan hingga kini mengambil studi Ekonomi Syariah.

Sementara itu, Pasha Ungu menyoroti pentingnya kualitas generasi muda dalam visi Indonesia Emas 2045. Ia menilai program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis pemerintah.

“Kalau makan bergizi, maka kita akan jadi manusia yang penuh gizi. Kalau tidak, maka dia akan stunting,” katanya.

Narasumber lainnya, Koh Dondy Tan, menyoroti ancaman perang pemikiran terhadap umat Islam. Ia menyampaikan bahwa pemurtadan masih terjadi melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan ayat-ayat Al-Qur’an. Karena itu ia mengembangkan pendekatan yang ia sebut “Krislamologi”.

“Saya ingin menggabungkan ilmu Kristologi dengan Islamologi supaya ketika Islam diserang, kita bisa menjawab dan melakukan counter-attack secara ilmiah,” ujar Koh Dondy.

Acara ditutup dengan ajakan agar para remaja memperkuat tauhid dan terus meningkatkan pemahaman agama sebagai bekal menghadapi tantangan zaman. JIC menyatakan akan terus menghadirkan program edukatif untuk memperkuat karakter generasi muda Jakarta.

RAIS Aam PBNU Copot Charles Holland Taylor dari Jabatan Penasihat Khusus Ketum PBNU

25 Nov 2025 18:23:28 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, resmi mencopot Charles Holland Taylor dari posisi Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) untuk Urusan Internasional.

Pencopotan tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 22 November 2025 yang ditujukan kepada seluruh Pengurus Wilayah NU, Pengurus Cabang NU, dan Pengurus Cabang Istimewa NU. Surat edaran itu ditandatangani langsung oleh Rais Aam PBNU.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa pencabutan mandat dilakukan sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada Kamis, 20 November 2025, serta berlandaskan Anggaran Rumah Tangga NU Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, dan 67.

“Kami selaku Rais Aam PBNU menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional,” demikian bunyi kutipan dalam surat tersebut.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, membenarkan adanya surat edaran itu. Namun ia mengaku tidak mengetahui pertimbangan Rais Aam dalam pengambilan keputusan tersebut.

“Iya benar (ada surat edaran). Untuk pertimbangan silakan tanya langsung Rais Aam,” kata Gus Ipul kepada Tempo, Ahad, 23 November 2025.

Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, enggan memberikan komentar terkait pencopotan itu. “No comment,” ujarnya di Gedung PBNU, Jakarta.

𝗟𝗮𝗻𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗮𝗽𝗮𝗸𝗮𝗵 𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗛𝗼𝗹𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗧𝗮𝘆𝗹𝗼𝗿?

Charles Holland Taylor adalah warga negara Amerika Serikat, anak seorang perwira militer AS (JAG Corps).

Pada tahun 2003, Taylor memutuskan memeluk Islam dan dikenal di lingkungan NU dengan nama Jawa “Haji Muhammad Kholil” atau “Pak Kaji Muh”.

Taylor disebut oleh sejumlah pihak khususnya kalangan internal NU sebagai figur yang “terafiliasi jaringan Zionis” atau memiliki hubungan dengan jejaring internasional pro-Israel atau pro-Zionis.

Salah satu alasan munculnya tudingan adalah keterlibatannya dalam menghadirkan tokoh garis keras pro-Israel Peter Berkowitz sebagai pembicara dalam acara Akademi Kepemimpinan Nasional (ANK) NU.

Beberapa media menyebut bahwa Taylor telah mengorganisir kunjungan tokoh-tokoh Islam Indonesia ke Israel pada 2008, dengan fasilitasi dari lembaga seperti Simon Wiesenthal Center meski bukti independennya masih terbatas.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ditemukan dokumentasi publik yang secara definitif menyatakan bahwa Taylor menjadi agen Zionis atau bahwa ia secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Zionisme. Tuduhan sebagian besar bersifat “terkait jaringan” atau “diduga memiliki hubungan” bukan pengakuan resmi dari Taylor sendiri.

Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata, Israel Pangkas Bantuan untuk Gaza

25 Nov 2025 18:22:16 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Israel hanya mengizinkan kurang dari 200 truk bantuan masuk ke Jalur Gaza per hari, jauh di bawah 600 truk yang disepakati dalam perjanjian gencatan senjata. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabteh, pada Senin (24/11).

Al-Thawabteh menegaskan bahwa Israel “secara sengaja, perlahan, dan kumulatif mengelola kelaparan di Gaza” dengan membatasi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh 2,4 juta penduduk Gaza. Ia menyebut tingkat malnutrisi kini telah melampaui 90 persen.

Menurut kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel pada 10 Oktober, seharusnya 600 truk bantuan masuk setiap hari. Namun Israel dinilai tidak mematuhi kesepakatan tersebut, bahkan tetap melancarkan serangan harian yang telah menewaskan sedikitnya 342 warga Palestina sejak 10 Oktober.

Selain itu, Israel masih melarang masuknya mesin dan peralatan berat yang dibutuhkan tim pertahanan sipil untuk mengevakuasi jenazah dari bawah reruntuhan bangunan. Al-Thawabteh menyebut tindakan tersebut sebagai “kejahatan gabungan, berupa kelaparan yang disengaja terhadap warga sipil dan penghalangan bantuan kemanusiaan.”

Ia mendesak para mediator dan penjamin gencatan senjata untuk memberikan tekanan kuat agar Israel menghentikan pelanggaran dan mematuhi perjanjian yang telah ditandatangani.

Sejak Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan hampir 70.000 warga Gaza sebagian besar perempuan dan anak-anak serta melukai lebih dari 170.900 orang. Serangan tanpa henti itu juga menghancurkan sebagian besar kawasan pemukiman di Jalur Gaza menjadi puing-puing. (Bahry)

Sumber: TRT

Studi Max Planck: Korban Genosida Gaza Bisa Tembus 100 Ribu Jiwa, Jauh di Atas Angka Resmi

25 Nov 2025 18:20:58 Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Jumlah warga Palestina yang tewas akibat genosida Israel di Jalur Gaza kemungkinan jauh lebih tinggi dari perkiraan resmi. Hal ini diungkap surat kabar mingguan Jerman, ZEIT, berdasarkan riset tim ilmuwan di Institut Max Planck untuk Penelitian Demografi di Rostock.

Menurut perhitungan para peneliti, sedikitnya 100.000 warga Palestina diperkirakan tewas selama lebih dari dua tahun agresi Israel. Estimasi mereka berada di rentang 99.997 hingga 125.915 korban, dengan angka median 112.069 jiwa.

“Kita tidak akan pernah mengetahui angka pasti korban tewas. Kami hanya mencoba memperkirakan besaran angka yang paling realistis,” kata Irena Chen, salah satu pemimpin proyek tersebut, dikutip dari TRT (25/11/2025).

Para ilmuwan Max Planck mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi Kementerian Kesehatan Gaza, survei rumah tangga independen, hingga laporan kematian dari media sosial. Hingga kini, satu-satunya sumber resmi mencatat 67.173 korban jiwa, namun berbagai penelitian menunjukkan bahwa angka tersebut cenderung konservatif dan tidak mencakup ribuan korban yang tidak dapat terdata.

Menurut ZEIT, tidak ada tanda-tanda manipulasi data oleh kementerian Gaza. Justru, banyak studi sebelumnya menemukan bahwa korban sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama mereka yang terkubur di bawah reruntuhan atau tidak tercatat karena rumah sakit lumpuh selama agresi.

Para peneliti Max Planck juga memetakan data berdasarkan usia dan jenis kelamin. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 27 persen korban adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun, sementara 24 persen adalah perempuan. Kematian di kalangan warga lanjut usia juga sangat mungkin tidak terhitung dalam laporan resmi.

𝗔𝗻𝗴𝗸𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻 𝗛𝗶𝗱𝘂𝗽 𝗥𝘂𝗻𝘁𝘂𝗵 𝗗𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝘀

Dampak genosida ini terhadap kehidupan jangka panjang juga sangat menghancurkan. Sebelum perang, angka harapan hidup warga Gaza adalah 77 tahun untuk perempuan dan 74 tahun untuk laki-laki. Namun, untuk tahun 2024, para ahli memproyeksikan penurunan ekstrem menjadi 46 tahun untuk perempuan dan 36 tahun untuk laki-laki.

Proyeksi ini menunjukkan betapa berbahayanya kondisi hidup bagi penduduk sipil Gaza jika serangan Israel terus berlanjut sebagaimana dua tahun terakhir.

Selain pembunuhan massal, Israel juga menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menyebabkan hampir seluruh penduduk terusir dari tempat tinggal mereka. (Bahry)

Sumber: TRT

KPK Diminta Hadirkan Bobby Nasution dalam Sidang Korupsi Jalan di Sumut

25 Nov 2025 18:19:26 Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Desakan ini disampaikan ICW dalam siaran pers tertanggal Kamis, 20 November 2025.

ICW menilai sikap KPK yang hingga kini belum memeriksa Bobby terkait proyek Jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Jalan Hutaimbaru Sipiongot menjadi sinyal lemahnya komitmen lembaga antirasuah tersebut. ICW bahkan menyebut KPK berpotensi “masuk angin”.

Pada 26 Juni 2025, KPK telah menangkap lima orang tersangka yang diduga bersekongkol untuk memenangkan salah satu pelaku usaha dengan imbalan uang Rp2 miliar. Selain itu, pada 22 dan 23 April 2025, Bobby Nasution diketahui mengunjungi lokasi proyek bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting.

Dengan adanya rangkaian informasi tersebut, ICW menyatakan langkah Hakim Khamozaro Waruru yang meminta KPK menghadirkan Bobby sebagai saksi adalah tepat dan harus segera dijalankan.

𝗗𝘂𝗴𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗔𝘁𝘂𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗹𝗮𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘂𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

ICW juga menyoroti dugaan keterlibatan Bobby dalam penggeseran anggaran APBD Sumut hingga empat kali untuk pembiayaan proyek jalan tersebut. Perubahan anggaran itu disebut dilakukan tanpa sepengetahuan Badan Anggaran DPRD Sumut.

Padahal, Pasal 177–179 PP Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa perubahan APBD wajib melalui persetujuan DPRD. Karena itu, ICW menilai tindakan tersebut patut diduga sebagai perbuatan melawan hukum.

𝗜𝗻𝗱𝗶𝗸𝗮𝘀𝗶 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗞𝗲𝗯𝗮𝗸𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗥𝘂𝗺𝗮𝗵 𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺

ICW juga mengungkap adanya indikasi intervensi politik dalam penanganan perkara ini. Sebelumnya, upaya penyidik KPK untuk memeriksa Bobby disebut kandas karena ditolak oleh Kepala Satgas yang berasal dari unsur kepolisian.

Situasi semakin menguatkan dugaan tekanan politik setelah rumah Hakim Khamozaro Waruru mengalami kebakaran tak lama setelah ia memerintahkan KPK untuk memeriksa Bobby. Meski terduga pelaku telah ditangkap, ICW meminta kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa itu.

Menurut ICW, apabila terbukti ada kaitan dengan perintah pemeriksaan Bobby Nasutionyang merupakan menantu mantan Presiden RI ke-7 maka insiden tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya teror sekaligus obstruction of justice.

𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪 𝗸𝗲𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗞𝗣𝗞

Melalui pernyataan resminya, ICW meminta KPK untuk:

1. Segera memanggil dan menghadirkan Bobby Nasution dalam persidangan sesuai perintah hakim.

2. Membuka penyelidikan baru terhadap dugaan keterlibatan Bobby dalam proyek pembangunan jalan Sipiongot Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru Sipiongot.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena diduga melibatkan pejabat kunci di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tokoh politik nasional.