Penulis: Arie Ristyan

PBNU Akui Dana Rp100 Miliar Masuk dari Terpidana Korupsi Mardani Maming

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sumantri Suwarno, memberikan klarifikasi terkait polemik aliran dana organisasi, khususnya transaksi sebesar Rp100 miliar yang tercatat masuk ke rekening PBNU pada tahun 2022.

Sumantri menegaskan bahwa transaksi tersebut benar adanya dan sejak awal telah dicatat secara resmi oleh staf keuangan PBNU.

“Dana Rp100 miliar itu memang masuk. Tidak pernah ditutupi. Staf keuangan sejak awal mengetahui dan telah saya minta untuk mendokumentasikannya,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari NU Online, Selasa (2/12/2025).

Ia menyampaikan bahwa dirinya telah mengantisipasi potensi polemik karena situasi hukum yang melibatkan Bendahara Umum PBNU saat itu, Mardani H. Maming.

“Saya sebenarnya sudah memperkirakan hal seperti ini. Kita tahu kasus hukum yang sedang menjerat Bang Maming,” katanya.

Menurut Sumantri, PBNU harus berhati-hati sejak dana tersebut masuk agar tidak menimbulkan tafsir negatif yang dapat merugikan lembaga.

“Kita analisis agar tidak muncul opini publik yang dapat berpengaruh buruk terhadap NU,” jelasnya.

Ia juga menepis dugaan bahwa PBNU terlibat dalam perkara korupsi yang menyeret Maming.
“PBNU secara institusi tidak terlibat. Bahkan dalam konteks penggalangan dananya pun tidak,” tegasnya.

Sumantri mengungkapkan bahwa sebagian besar dana itu kemudian diminta untuk ditarik kembali oleh pihak Maming dan hal tersebut telah diakui secara langsung.

“Kami meminta Bang Maming menarik sebagian dana itu karena akhirnya tidak disumbangkan. Ada proses pengembalian dan pihak mereka mengakuinya,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan motif pihak-pihak yang mendadak mengangkat isu tersebut sampai mengaitkannya dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
“Beberapa orang tiba-tiba membesar-besarkan isu TPPU. Pertanyaannya, apakah mereka benar ingin menjaga NU atau justru memakai isu ini untuk kepentingan pertarungan saat ini?” tuturnya.

Selain dana Rp100 miliar, sejumlah dokumen yang beredar turut menyeret PBNU dalam kegiatan AKN NU, R20, dan Harlah Satu Abad PBNU. Sumantri menegaskan bahwa Harlah justru menjadi salah satu kegiatan dengan laporan keuangan paling rapi.

“Harlah itu acara terbesar PBNU. Sukses, laporannya lengkap, dan saldonya jelas. Tidak ada masalah tata kelola,” ucapnya.

Sumantri menutup dengan imbauan agar berbagai pihak berhati-hati dalam menyebarkan isu yang berpotensi mencoreng nama besar NU.

“Saya berharap semua lebih cermat demi menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama,” pungkasnya.

Sumber: NU Online

Kemenkes Gaza: 6.000 Warga Alami Amputasi Akibat Serangan Israel, Anak-Anak 25 Persen dari Korban

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kementerian Kesehatan Gaza mengumumkan bahwa sedikitnya 6.000 warga telah mengalami amputasi anggota tubuh akibat agresi militer Israel, dan seluruhnya membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Peringatan ini disampaikan dalam rangka Hari Internasional Penyandang Disabilitas pada Rabu (3/12/2025).

Dalam pernyataannya, Kementerian Kesehatan menyebut situasi amputasi di Gaza sebagai kondisi yang “mengejutkan”, terutama karena 25 persen korban amputasi adalah anak-anak. Mereka kini menghadapi disabilitas permanen di usia dini, tanpa adanya layanan rehabilitasi yang memadai akibat hancurnya fasilitas kesehatan.

Ribuan warga sipil yang terluka dan keluarga para korban disebut mengalami “penderitaan kemanusiaan yang mendalam”, yang menegaskan perlunya rehabilitasi fisik jangka panjang serta layanan dukungan psikologis dan sosial.

Kementerian Kesehatan Gaza mendesak organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan badan-badan kesehatan global untuk memprioritaskan penanganan korban amputasi di Gaza. Mereka juga meminta adanya penguatan akses terhadap program perawatan, prostetik, fisioterapi, dan layanan rehabilitasi khusus.

Menurut Kemenkes Gaza, dampak amputasi massal ini akan menjadi krisis kemanusiaan jangka panjang bagi ribuan keluarga, selama blokade dan serangan Israel terus menghalangi layanan kesehatan yang diperlukan. (Bahry)

Sumber: TRT

Hamas dan Jihad Islam Serahkan Jenazah Sandera Israel Sesuai Perjanjian Gencatan Senjata

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Kelompok perlawanan Palestina, Hamas dan Jihad Islam Palestina (PIJ), mengembalikan satu jenazah sandera Israel di Gaza utara pada Rabu (3/12/2025) sebagai bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 10 Oktober lalu.

Militer Israel mengonfirmasi bahwa tim Palang Merah telah menerima peti jenazah tersebut dan sedang dalam perjalanan untuk menyerahkannya kepada pasukan Israel di Gaza. Penyerahan jenazah ini merupakan bagian dari mekanisme pertukaran yang telah disepakati dalam perjanjian gencatan senjata.

Namun Israel tetap bersikeras bahwa dua jenazah sandera lainnya masih berada di Gaza. Militer Israel mengklaim bahwa salah satu jenazah yang diserahkan Hamas sebelumnya bukan milik salah satu tawanannya, sementara jenazah lain yang diserahkan bukanlah jenazah baru melainkan milik tawanan yang sudah ditemukan terlebih dahulu.

Menanggapi perkembangan terbaru itu, faksi-faksi perlawanan Palestina menyerukan agar para mediator dan penjamin perjanjian gencatan senjata meningkatkan tekanan kepada Israel untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Mereka menuntut pembukaan perlintasan perbatasan Rafah dari kedua arah, sebagaimana tercantum dalam perjanjian gencatan senjata dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Pada hari yang sama, badan militer Israel COGAT yang mengawasi urusan kemanusia mengklaim bahwa perlintasan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari ke depan untuk memungkinkan keluarnya warga Palestina, dengan koordinasi pihak Mesir.

Namun Mesir membantah klaim tersebut. Otoritas Kairo menegaskan bahwa pembukaan perbatasan hanya dapat dilakukan jika berlaku dua arah, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata. (Bahry)

Sumber: TRT

Empat Tentara Israel Terluka dalam Bentrokan dengan Pejuang Hamas di Rafah

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel menyatakan empat tentaranya terluka pada Rabu (3/12/2025) dalam bentrokan dengan pejuang Hamas di Jalur Gaza selatan, di tengah agresi yang terus berlangsung meski gencatan senjata masih diberlakukan.

Gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 10 Oktober disebut masih sangat rapuh. Kantor media pemerintah Gaza menegaskan Israel melanggar gencatan senjata hampir setiap hari melalui serangan artileri dan serangan udara.

Dalam pernyataannya, militer Israel menyebut bahwa selama operasi di wilayah timur Rafah pada Rabu, pasukan mereka berhadapan dengan sejumlah pejuang Hamas “yang muncul dari infrastruktur bawah tanah”. Insiden tersebut terjadi di tengah intensitas serangan Israel dalam beberapa hari terakhir yang menewaskan sejumlah warga sipil, termasuk anak-anak.

“Dalam bentrokan itu, seorang prajurit tempur terluka parah, dua prajurit tempur lainnya dan seorang bintara mengalami luka sedang,” kata militer Israel. Para tentara tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit dan keluarga mereka diberi pemberitahuan.

Sementara itu, sebuah sumber keamanan di Gaza mengatakan kepada AFP bahwa sekitar pukul 16.00 waktu setempat, terjadi “penembakan artileri yang sangat hebat dari kendaraan pendudukan di sebelah timur Rafah”, disertai tembakan intensif dari pesawat tempur. Sumber tersebut menambahkan, sebuah helikopter Israel juga terlihat mendarat di area tersebut.

Pada Ahad sebelumnya, militer Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 40 pejuang Hamas dalam operasi selama sepekan yang menargetkan jaringan terowongan di dekat Rafah. Puluhan pejuang Hamas diyakini masih berada di bawah kawasan yang kini dikuasai pasukan Israel.

Beberapa sumber menyebut kepada AFP bahwa negosiasi mengenai nasib para pejuang yang masih berada di jaringan terowongan Gaza selatan masih berlangsung. Seorang anggota terkemuka Hamas memperkirakan jumlah mereka antara 60 hingga 80 orang.

Agresi Israel yang berlanjut di Gaza telah menewaskan sedikitnya 70.117 warga Palestina, menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza. Sejak gencatan senjata berlaku, kementerian itu mencatat 360 warga Palestina tewas akibat tembakan Israel. Militer Israel, pada sisi lain, melaporkan tiga tentaranya tewas dalam periode yang sama. (Bahry)

Sumber: TNA

Trump Peringatkan Israel Agar Tidak Ganggu Stabilitas Suriah

Redaktur: Arie Ristyan

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Israel agar tidak mengganggu stabilitas Suriah dan kepemimpinan barunya. Peringatan itu disampaikan melalui platform Truth Social pada Senin (1/12/2025), sesaat sebelum Trump melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

“Sangat penting bagi Israel untuk mempertahankan dialog yang kuat dan jujur dengan Suriah, dan tidak ada yang terjadi yang akan mengganggu evolusi Suriah menjadi negara yang makmur,” tulis Trump, beberapa hari setelah operasi mematikan Israel di wilayah selatan Suriah.

Trump mengaku “sangat puas” dengan kinerja Suriah di bawah pemimpin barunya, presiden Islamis Ahmed al-Sharaa, yang melakukan kunjungan bersejarah ke Gedung Putih pada November lalu.

Menurut Trump, Sharaa “bekerja dengan tekun untuk memastikan perubahan positif terjadi, dan bahwa Suriah maupun Israel dapat membangun hubungan yang panjang dan sejahtera.” Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat “melakukan segala daya kami untuk memastikan Pemerintah Suriah terus berada di jalur yang dimaksudkan” dalam proses rekonstruksi negara tersebut.

Trump juga menilai hubungan baik antara Suriah dan Israel dapat mendukung upaya perdamaian kawasan yang lebih luas, terutama setelah gencatan senjata Gaza yang rapuh pada Oktober.

Presiden AS itu telah lama mendorong terciptanya pakta keamanan Israel–Suriah sejak koalisi Islamis pimpinan Sharaa menggulingkan Bashar al-Assad satu tahun lalu.

Namun ketegangan meningkat kembali setelah gelombang serangan Israel di Suriah. Dalam operasi paling mematikan sejauh ini, pasukan Israel dilaporkan menewaskan 13 orang pada Jumat lalu dalam serangan di Suriah selatan, dengan klaim menargetkan kelompok Islamis.

Enam tentara Israel turut dilaporkan terluka dalam baku tembak tersebut. Israel menyatakan bahwa mereka berupaya menangkap dua anggota organisasi al-Jama’a al-Islamiyya, dengan mengklaim memiliki intelijen bahwa kedua orang itu tengah merencanakan serangan terhadap Israel. (Bahry)

Sumber: TOI

Hamas Sampaikan Belasungkawa untuk Indonesia atas Bencana Banjir Sumatra

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) menyampaikan belasungkawa dan solidaritas mendalam kepada Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia atas bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di kedua negara.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (3/12/2025), Hamas menyatakan duka cita yang tulus kepada masyarakat di Indonesia dan Malaysia yang kini menghadapi musibah banjir dengan dampak korban jiwa dan kerusakan luas.

“Kami menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada negara-negara saudara kami, Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia, atas bencana banjir dahsyat yang melanda beberapa wilayah di kedua negara,” tulis Hamas dalam pernyataannya.

Hamas juga menegaskan solidaritas penuh kepada dua negara sahabat tersebut serta memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan kekuatan dan ketabahan bagi para penyintas.

“Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar mengampuni para korban, memberikan kesembuhan bagi mereka yang terluka, dan melindungi kedua negara dari segala bahaya dan musibah,” lanjut pernyataan itu.

Indonesia dan Malaysia dikenal sebagai negara yang secara konsisten menunjukkan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, termasuk selama agresi Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan belasungkawa ini disampaikan melalui situs resmi Gerakan Hamas sebagai bentuk perhatian terhadap bencana yang sedang menimpa masyarakat di Asia Tenggara.

Sebagai informasi tambahan, menurut data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), akibat banjir dan longsor di wilayah Sumatra terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat korban meninggal tewas tercatat mencapai 753 jiwa, sementara warga terdampak tercatat sampai sekitar 3,3 juta orang.

Hamas Klaim Tewaskan Empat Mata-Mata Israel di Gaza Utara

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, pada Senin (1/12) mengumumkan bahwa pihaknya telah menewaskan empat orang yang diduga bekerja sebagai mata-mata bagi Israel di Gaza utara.

Dalam pernyataan resmi di kanal Telegram, Al-Qassam menyebut empat individu tersebut “beroperasi untuk musuh Israel” dan dituduh berusaha menculik seorang anggota Hamas sebelum akhirnya ditemukan dan “dieliminasi”.

“Empat mata-mata yang beroperasi untuk musuh Israel dan berusaha menculik seorang anggota Hamas telah dieliminasi di Gaza,” tulis pernyataan tersebut. Al-Qassam menambahkan bahwa senjata mereka berhasil disita, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas para tersangka.

Hingga laporan ini diterbitkan, militer Israel belum memberikan komentar atas klaim Hamas tersebut.

Insiden ini menambah panjang daftar operasi kontra-intelijen di tengah perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Sejak pecahnya agresi Israel pada Oktober 2023, Gaza mengalami kerusakan besar, dengan ribuan korban jiwa serta runtuhnya infrastruktur vital. Di tengah kekacauan itu, operasi intelijen dan kontra-intelijen disebut semakin intens, terutama di wilayah Gaza utara yang menjadi salah satu pusat pertempuran. (Bahry)

Sumber: TRT

Dialog Ulama dan Tokoh Umat Sulawesi Bahas Peran Politik Umat Islam

Redaktur: Arie Ristyan

MAKASAR (jurnalislam.com)- Sabtu sore hingga malam (29/10/2025), Asrama Haji Sudiang, Makasar menjadi lokasi diskusi mendalam antara para ulama dan tokoh Islam dalam agenda Musyawarah Ulama dan Tokoh Ummat se-Sulawesi. Acara ini dipandu oleh Ustadz Mukhtar Daeng Lau dan dihadiri sejumlah tokoh penting seperti Dr. KH. Hasan Basri Rahman, Dr. Ir. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, dan Prof. M. Ashdar. Sejumlah pimpinan ormas Islam, pondok pesantren, serta akademisi kampus-kampus di Makasar juga turut hadir.

Hadir pula jajaran Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII), yaitu Ketua Utama KH. Mochammad Achwan dari Malang, Sekjen Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D. dari Surabaya, serta unsur pimpinan MPUII asal Riau, Dr. Burhanudin Agung.

Pada Ahad (30/11/2025), Prof. Daniel Rosyid menyampaikan catatan dan penjelasannya kepada jurnalislam.com terkait substansi pembahasan dalam musyawarah tersebut.

𝗠𝗣𝗨𝗜𝗜: 𝗧𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁𝗸𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗿𝗮 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗱𝗮𝗻 𝗨𝗺𝗮𝘁

Ketua Utama MPUII, KH. Mochammad Achwan, menegaskan bahwa MPUII hadir sebagai platform politik yang bertujuan meningkatkan peran politik umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“MPUII adalah sebuah platform politik untuk meningkatkan peran politik ummat Islam. Untuk itu selera politik ulama dan tokoh muslim perlu ditingkatkan agar kehidupan politik kita semakin beradab, berakhlak, dan bernilai ibadah, tidak makin pragmatis dan transaksional seperti yang terlihat dalam sepuluh tahun terakhir,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan kegelisahan atas menguatnya korporatokrasi dan duitokrasi yang disebut makin parah sejak perubahan besar-besaran UUD 18/8/1945 menjadi UUD 10/8/2002.

𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸 𝗠𝗮𝗵𝗮𝗹, 𝗔𝗸𝗮𝗿 𝗠𝗮𝗹𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝗶 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸

Menurut Prof. Daniel Rosyid, UUD 10/8/2002 memberi monopoli politik kepada partai-partai politik sehingga menjadi langka. Politik praktis pun semakin tidak terjangkau bagi warga biasa yang memiliki keterbatasan logistik.

“Rekrutmen pejabat publik jadi semakin mahal dan memberi motif kuat untuk korupsi yang mendorong maladministrasi publik. Tidak hanya demokrasi yang menguap, desentralisasi pun gagal menyediakan pelayanan publik yang bermutu dan murah,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut ditegaskan bahwa politik merupakan sumber daya publik yang diperlukan untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 18/8/1945.

Karena Islam adalah tata kelola kehidupan pribadi hingga publik, maka umat Islam berkepentingan aktif dalam politik agar penyediaan public goods berlangsung efisien, bermutu, dan adil—yang pada akhirnya menjadi rahmatan lil‘aalamiin bagi seluruh warga negara.

𝗨𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗛𝗮𝗿𝘂𝘀 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺 𝗣𝗲𝗻𝘆𝗲𝗱𝗶𝗮𝗮𝗻 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗸

Para ulama diingatkan bahwa peran mereka tidak terbatas pada urusan akhirat. Sebagai pewaris para nabi, ulama juga memikul tanggung jawab dalam penyediaan politik yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat majemuk.

“Rasulullah adalah negarawan, panglima perang, diplomat, dan pedagang yang sukses. Ulama harus menjadikan sunnah Rasul sebagai teladan multi-peran. Politik harus menjadi menu dakwah yang penting,” tegas Prof. Daniel.

Musyawarah ini ditutup dengan penegasan bahwa umat Islam harus semakin terampil dalam menghadirkan politik sebagai kebajikan publik, sesuai amanah Pembukaan UUD 18/8/1945.

“Islam yes, Islam politik very yes!” demikian pesan moral yang disampaikan dalam forum tersebut.

Netanyahu Ajukan Pengampunan Presiden untuk Dirinya Sendiri, Langkah Aneh di Tengah Kasus Korupsi

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengajukan permohonan resmi pengampunan presiden atas kasus korupsi yang menjeratnya sebuah langkah yang dinilai janggal karena pada praktiknya ia meminta presiden mengampuni dirinya sendiri selagi masih berkuasa.

Kantor Presiden Isaac Herzog pada Ahad (30/11) mengonfirmasi bahwa permohonan tersebut telah diterima dan akan dirujuk ke Departemen Pengampunan Kementerian Kehakiman untuk mendapatkan rekomendasi sebelum ditelaah oleh penasihat hukum presiden dan diputuskan oleh Herzog.

“Kantor Presiden mengakui bahwa ini merupakan permohonan luar biasa dengan implikasi yang signifikan, dan Presiden akan mempertimbangkannya setelah menerima seluruh pendapat terkait,” demikian pernyataan resmi kantor Herzog.

Permohonan itu disertai dua surat: satu ditandatangani pengacara Netanyahu, dan satu lagi ditandatangani sendiri olehnya. Kantor presiden menyebut surat-surat tersebut diizinkan untuk dipublikasikan mengingat “pentingnya permohonan luar biasa ini dan dampaknya.”

Dalam suratnya yang dikutip surat kabar Yedioth Ahronoth Netanyahu mengklaim bahwa meskipun ia ingin menjalani persidangan sampai tuntas, “kepentingan publik menentukan sebaliknya.”

Ia juga berargumen bahwa mengakhiri persidangannya “akan membantu meredakan intensitas perdebatan” yang menyertai proses hukum tersebut.

Netanyahu, yang mulai disidangkan pada 24 Mei 2020, merupakan perdana menteri pertama dalam sejarah Israel yang bersaksi sebagai terdakwa pidana saat masih menjabat. Ia menghadapi tiga perkara korupsi terpisah.

Menurut hukum Israel, presiden memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan atau meringankan hukuman berdasarkan pendapat otoritas terkait, seperti menteri kehakiman. Namun langkah Netanyahu dinilai tidak lazim, terlebih ia masih menjabat sebagai perdana menteri.

Sebelumnya, mantan Presiden AS Donald Trump bahkan disebut berkali-kali mendesak Herzog agar memberikan pengampunan kepada Netanyahu.

Di luar kasus korupsi, Netanyahu juga menghadapi tuduhan jauh lebih berat. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, di mana lebih dari 70.000 warga Palestina mayoritas perempuan dan anak-anak terbunuh sejak Oktober 2023.

Permohonan pengampunan ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin seorang perdana menteri mengajukan langkah hukum yang secara praktis setara dengan meminta negara mengampuni dirinya sendiri dari tindakan korupsi yang belum terbukti di pengadilan? (Bahry)

Sumber: TRT

Israel Klaim Tewaskan 40 Pejuang Hamas di Terowongan Rafah, Gencatan Senjata Kian Terancam

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Militer Israel pada Ahad (30/11) mengklaim telah menewaskan lebih dari 40 pejuang Hamas yang bersembunyi di jaringan terowongan bawah tanah di Rafah, Jalur Gaza, selama sepekan terakhir. Klaim tersebut memicu kekhawatiran baru atas rapuhnya gencatan senjata yang telah berlangsung tujuh pekan.

Dalam pernyataan resminya, militer Israel mengatakan pihaknya terus berupaya menghancurkan sistem terowongan di sebelah timur Rafah selama 40 hari terakhir. Hamas belum memberikan komentar atas klaim tersebut.

Sebelumnya pada Ahad pagi, militer Israel juga menyebut telah menewaskan empat anggota Hamas yang muncul dari bawah tanah di kota selatan itu pada malam sebelumnya.

Menurut berbagai laporan, puluhan pejuang Hamas diyakini terjebak di terowongan di Gaza selatan—wilayah yang hingga kini masih diduduki pasukan Israel. Kondisi ini mendorong mediator Mesir, Qatar, dan Turki untuk menegosiasikan jalur aman bagi para pejuang menuju wilayah yang dikuasai Palestina.

Hamas menolak opsi menyerahkan senjata. Pejabat senior Hamas, Husam Badran, pada Rabu sebelumnya meminta para mediator menekan Israel agar memberikan jalur aman.

“Para pejuang kami di Rafah tidak dapat menerima penyerahan diri atau menyerahkan senjata mereka kepada pendudukan,” tegas Badran.

Sementara itu, pejabat Israel menolak memberikan kompromi dan tidak bersedia menyediakan koridor aman.

𝗚𝗲𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗷𝗮𝘁𝗮 𝗕𝗲𝗿𝘂𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗞𝗮𝗹𝗶 𝗗𝗶𝗹𝗮𝗻𝗴𝗴𝗮𝗿

Sesuai ketentuan gencatan senjata saat ini, pasukan Israel diwajibkan mundur dari wilayah perkotaan Gaza hingga Garis Kuning. Namun para pejuang Hamas berada di terowongan yang terletak di sisi Israel dari garis tersebut.

Seorang pejabat Hamas pada Kamis mengatakan terdapat sekitar 60–80 pejuang yang terjebak di bawah Rafah.

Tindakan militer Israel tersebut dinilai semakin merusak gencatan senjata yang sudah beberapa kali dilanggar. Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober, sedikitnya 356 warga Palestina telah terbunuh dan 908 lainnya terluka akibat serangan Israel.

Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat lebih dari 500 pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel.

Badran menuding Israel sengaja menghambat kemajuan menuju fase kedua gencatan senjata, yang mencakup dimulainya rekonstruksi, pembentukan pemerintahan Palestina baru, serta pengerahan pasukan keamanan internasional.

𝗣𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿

Qatar pada Sabtu memperingatkan Israel agar tidak menghalangi pelaksanaan fase kedua kesepakatan, terutama karena masih ada jenazah tawanan yang belum ditemukan di Gaza.

Hamas sebelumnya telah membebaskan seluruh 20 tawanan yang masih hidup serta semua kecuali dua dari 28 sandera yang telah meninggal. Upaya pencarian dua jenazah terakhir masih berlangsung.

“Kami tidak yakin Israel seharusnya diizinkan menghentikan implementasi kesepakatan Gaza hanya karena dua jenazah ini,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, kepada Al Araby Al Jadeed. Ia menegaskan bahwa berbagai upaya tengah dilakukan untuk “memotong segala alasan Israel”. (Bahry)

Sumber: TNA