Penulis: Ally Muhammad Abduh

40 Tewas Dalam Serangan Teroris di Masjid Selandia Baru

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

CHRISTCHURT (Jurnalislam.com) – Sedikitnya 40 orang tewas dan 20 lainnya terluka dalam serangan teror di dua masjid di Selandia Baru, Jumat (15/3/2019).

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern mengatakan, 10 orang tewas di Masjid Al Noor Linwood dan 30 orang lainnya tewas di Masjid Deans Avenue. Dia mengatakan, korban luka dirawat di RS Chrischurch.

Ardern mengatakan, peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di Selandia baru. Ia menegaskan, kejadian itu adalah serangan teroris.

“Jelas bahwa ini hanya dapat digambarkan sebagai serangan teroris. Dari apa yang kita ketahui, tampaknya sudah direncanakan dengan baik. Dua alat peledak yang melekat pada kendaraan tersangka telah ditemukan dan mereka telah dilucuti,” paparnya dilanisr NZHerald, Jumat (15/3/2019).

Ardern mengungkapkan, para pelaku yang ditahan belum ada dalam daftar pengawasan terorisme.

“Ini bukan masalah seseorang yang menyelinap di bawah radar,” kata Ardern.

“Saat ini ada empat orang yang telah ditangkap tetapi tiga yang terkait dengan serangan ini dan saat ini dalam tahanan, salah satunya secara terbuka menyatakan bahwa mereka lahir di Australia.

“Ini adalah orang-orang yang saya sebut memiliki pandangan ekstremis yang sama sekali tidak memiliki tempat di Selandia Baru dan pada kenyataannya tidak memiliki tempat di dunia”.

“Meskipun kami tidak memiliki alasan untuk percaya pada tahap ini bahwa ada tersangka lain, kami tidak menganggap itu pada tahap ini.”

Ardern mengatakan jelas bahwa serangan itu telah direncanakan. Tiga orang ditangkap terkait serangan itu, sementara satu lainnya ditangkap secara terpisah.

Sumber: nzherald.co.nz

Muslim India Menjadi Perawat Prajurit Turki Utsmani Dalam Perang Balkan I

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JURNIS – Tahukah kamu? Seorang dokter asal India bernama Dr. Muhtar Ahmad Ansari mendirikan dua Rumah Sakit lapangan untuk merawat prajurit-prajurit Kekhalifahan Turki Utsmani yang terluka selama Perang Balkan I pada tahun 1912.

Dr Ansari bersama timnya secara sukarela merawat prajurit-prajurit kekhalifahan yang terluka. Bahkan mereka datang ke Istanbul dengan menggunakan uang mereka sendiri dan sebagian dari dana sumbangan kaum muslimin.

Dr Ansari menggambarkan betapa kerasnya kondisi pada saat itu dan bagaimana timnya bekerja keras untuk merawat para prajurit kekhilafahan yang terluka. Musim dingin yang ekstrem, tenda-tenda mereka sering dihancurkan, dan kamp mereka ditimpa tumpukan salju dan lumpur. Bahkan orang Turki sendiri tidak akan berani keluar dari rumah mereka.

Mereka kembali ke Delhi pada bulan Juli 1913. Ribuan orang menunggu kedatangan mereka di stasiun kereta untuk menyambut mereka dan mencium tangan mereka serta meletakkan karangan bunga.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=jxxl-DLwUMM[/embedyt]

Namun, Dokter Abdur Rehman Peshawari dari Peshawar (Pakistan) telah menjual barang-barangnya dan memutuskan untuk tidak kembali ke India. Dia terus membela dan melayani di Kekhalifahan Utsmaniyah sampai kematiannya.

Hingga hari ini, orang-orang Turki memiliki ikatan khusus dengan Muslim India (sekarang Pakistan, Kashmir, India) terutama mereka yang berasal dari Pakistan.

Perang Balkan I adalah suatu rangkaian pertempuran yang berlangsung antara 8 Oktober 1912 sampai 18 Mei 1913 antara Liga Balkan (Serbia, Montenegro, Yunani, dan Bulgaria) melawan Kekaisaran Turki Utsmani. Perang ini merupakan bagian pertama dari Perang Balkan di Semenanjung Balkan dan bertujuan merebut Macedonia yang dikuasai oleh Turki Utsmani.

Perang berakhir dengan kemenangan Liga Balkan dan ditandatanganinya Perjanjian London. Setelah berakhirnya perang, terjadi perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan antara anggota liga, yang menyebabkan pecahnya Perang Balkan II.

Sumber: ilmfeed.com

Pajak Bulanan Ditolak, Amerika Malah Tuding Palestina Memelihara Krisis

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

NEW YORK (Jurnalislam.com) – Amerika Serikat menuduh Otoritas Palestina (PA) sebagai sumber krisis dengan menolak transfer pajak bulanan pertama tahun 2019 dari Israel. 

Dewan Keamanan PBB bertemu secara tertutup pada Jumat (9/3/2019) untuk membahas masalah ini atas permintaan Kuwait dan Indonesia. Utusan perdamaian Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Jason Greenblatt mewakili Washington pada pertemuan itu.

“Sama sekali tidak tepat untuk berfokus pada Israel sebagai sumber krisis ini. Adalah Otoritas Palestina yang telah memilih untuk memproduksi krisis saat ini,” kata Greenblatt kepada dewan beranggotakan 15 negara, menurut para diplomat AS yang hadir, Jumat (8/3/2019).

Perwakilan A.S. untuk PBB menolak berkomentar atas pernyataan Greenblatt. Otoritas Palestina telah mengutuk keputusan Israel itu sebagai “pembajakan.”

Sesuai kesepakatan perdamaian sementara, Israel mengumpulkan pajak atas nama Palestina, untuk kemudian ditransfer ke Otoritas Palestina. Namun seringkali Israel menahan transfer uang pajak kepada Otoritas Palestina dengan alasan dana tersebut kerap dialokasikan untuk membantu keuangan keluarga para pejuang.  

Penasihat Greenblatt dan Gedung Putih Jared Kushner telah bekerja pada rencana untuk memediasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun menurut para diplomat AS, Greenblatt tidak memberikan rincian rencana itu.

Utusan Presiden Amerika untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt

Palestina telah menolak untuk membahas cetak biru perdamaian dengan Amerika Serikat setelah pengakuan Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017 lalu.

Keputusan Palestina tentang transfer pajak itu terjadi meskipun ada masalah peningkatan arus kas, sebagian disebabkan oleh pemotongan bantuan AS, yang dapat mengganggu kestabilan Otoritas Palestina (PA), sebuah lembaga pemerintahan sementara yang dibentuk setelah perjanjian Oslo 1993 antara Palestina dan Israel.

Di bawah perjanjian sementara, Israel mengumpulkan pajak atas impor ke Tepi Barat yang diduduki Israel dan di Jalur Gaza, sebuah kawasan di bawah pemerintahan Islam Palestina sejak 2007, dan melakukan transfer bulanan ke PA.

Menurut data Kementerian Keuangan Palestina, transfer pajak mencakup sekitar setengah dari anggaran PA. Pada 17 Februari, Israel mengumumkan pembekuan sekitar 5 persen dari uang yang mempengaruhi gaji yang dibayarkan PA kepada keluarga militan Palestina yang terbunuh atau dipenjara oleh Israel.

“Ini adalah keputusan sepihak yang melanggar perjanjian bilateral yang ada,” Duta Besar Kuwait Mansour al-Otaibi mengatakan kepada wartawan setelah diskusi Dewan Keamanan.

Menurut para diplomat, Greenblatt mengatakan pembayaran Palestina kepada keluarga pejuang “menciptakan insentif untuk tindakan terorisme lebih lanjut.” Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang tahun lalu untuk mengurangi bantuan kepada PA kecuali PA menghentikan bantuan kepada keluarga pejuang.

Greenblatt yang juga seorang keturunan Yahudi Hungaria pun meminta anggota dewan lainnya untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam mendesak Otoritas Palestina untuk menghentikan bantuan kepada keluarga pejuang.

Jutaan Warga Aljazair Gelar “Aksi 20 Juta” Tuntut Bouteflika Mundur

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

ALJIR (Jurnalislam.com) – Jutaan warga Aljazair melanjutkan aksi demonstrasi besar-besaran untuk menuntut Presiden Abdelaziz Bouteflika (82) mundur, Jumat (8/3/2019). Ini merupakan tantangan terbesar bagi Bouteflika yang telah berkuasa selama 20 tahun.

Mereka mengikuti demonstrasi yang diberi nama ”Aksi 20 Juta” usai shalat Jumat. Mereka membawa spanduk dan poster yang antara lain bertuliskan ”Bouteflika mundur!”, ”Aljazair adalah negara republik, bukan kerajaan”, dan ”Tidak ada pemilu hingga rezim lengser”.

Salah satu tokoh agama terkemuka di ibu kota Aljir yang biasanya mendoakan sang presiden dalam setiap akhir khotbahnya, tidak menyebut nama Bouteflika dalam khotbah shalat Jumat kemarin.

Presiden Aljazair, Abdelaziz Bouteflika

Dia hanya mendoakan negara dan rakyat Aljazair. Sejumlah politikus dari Partai FLN menyatakan mundur dari partai yang berkuasa tersebut untuk ikut dalam aksi protes menentang pemerintah. Pelayanan transportasi kereta api di Aljir ditangguhkan sementara tanpa ada penjelasan sebelum para demonstran menggelar aksi.

Saat ini, Bouteflika sedang sakit dan dirawat di rumah sakit di Jenewa, Swiss. Dia jarang tampil di depan umum sejak mengalami stroke pada 2013. Pada Kamis (7/3/2019) lalu, dia mengeluarkan peringatan pertamanya terhadap para demonstran dengan mengatakan aksi yang telah memasuki pekan ketiga itu bisa mengganggu stabilitas Aljazair.

Sementara itu, kepolisian Swiss menahan kandidat presiden Aljazair dari kubu oposisi, Rachid Nekkaz, karena menerobos masuk rumah sakit tempat Bouteflika dirawat. Dia sengaja terbang ke Swiss untuk melihat kondisi kesehatan sang presiden, apakah masih layak memimpin Aljazair.

“Ada 40 juta rakyat Aljazair yang ingin mengetahui di mana Presiden Abdelaziz Bouteflika kini berada,” kata Nekkaz kepada para wartawan sebelum memasuki rumah sakit.

Aksi demonstrasi terbesar sejak Arab Spring 2011 tersebut merupakan ancaman terberat bagi Presiden Bouteflika yang akan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden 18 April mendatang.

Banyak rakyat Aljazair, yang lelah dengan dominasi para veteran perang kemerdekaan melawan Prancis pada 1954-1962, menuntut Bouteflika mengundurkan diri. Kendati demikian, dia tetap mendaftarkan diri sebagai calon presiden.

Bouteflika telah menawarkan pembatasan masa jabatannya setelah pemilu, bahkan akan mengubah sistem pemerintahan, namun masyarakat dari berbagai kelas sosial, termasuk pelajar dan mahasiswa, tetap turun ke jalan untuk menuntut dia mundur. Beberapa teman lama Bouteflika, termasuk para anggota Partai FLN yang berkuasa, menyatakan dukungan mereka kepada para demonstran.

Hal itu memperlihatkan adanya perpecahan dalam elite politik yang selama ini dianggap solid. Presiden Bouteflika berhasil melewati masa pergolakan politik Arab Spring yang terjadi di sejumlah negara dan membuat para pemimpinnya terguling pada 2011, karena negara itu memiliki cukup devisa untuk menopang anggaran negara.

Namun, para pemuda menginginkan pekerjaan yang layak dan merasa lelah dengan merebaknya tindak korupsi di negara itu. Lebih dari seperempat penduduk Aljazair yang berusia di bawah 30 tahun menganggur.

Sumber: Reuters

MUI Apresiasi KPU Bersihkan Data WNA di DPT

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengapresiasi penyisiran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membersihkan data Warga Negara Asing (WNA) dari daftar pemilih tetap (DPT).

“MUI memberikan apresiasi kepada KPU yang telah menyisir ulang daftar pemilih tetap untuk menghindari jangan sampai terjadi ada WNA nanti yang ikut memilih di bulan April,” kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com, Jumat (8/3/2019).

Hasilnya, saat penyisiran ulang atau pembersihan yang dilakukan  KPU NTB melalui verifikasi faktual lapangan, ditemukan lima orang WNA yang masuk ke dalam DPT. Sementara, di semua wilayah Indonesia secara keseluruhan ditemuan 103 WNA yang masuk DPT.

Karena itu, Anwar mengingatkan agar KPU dan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi.

“Adanya temuan ini tentu menuntut kita untuk lebih waspada dan berhati-hati lagi karena dengan adanya temuan ini menyadarkan kita bahwa masih ada masalah dalam DPT yang sekarang kita punya,” ucap Anwar.

Menurutnya, MUI mengimbau agar KPU bekerja lebih keras lagi dalam melakukan penyisiran tersebut. Karena jika tidak, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg berpotensi tidak diakui oleh pihak yang kalah lantaran merasa dicurangi.

“Dan kalau itu sempat terjadi maka negeri ini akan gaduh dan berada diambang perpecahan. Untuk itu MUI mendukung usaha verifikasi faktual lapangan yg dilakukan oleh KPU ini agar pilpres dan pileg yang kita selenggarakan berlangsung dengan baik, bersih, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab,” kata Ketua PP Muhammadiyah ini.

Sebelumnya, KPU telah berkomitmen untuk membersihkan data daftar pemilih tetap (DPT) hingga tuntas. KPU akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah-daerah.

“Semua masukan dari berbagai pihak serta hasil koordinasi KPU dengan Dukcapil di daerah terus ditindaklanjuti. Iya (dibersihkan sampai tuntas, Red),” ujar Komisioner KPU, Viryan Azis.

4.720 Mayat Korban Perang Irak Ditemukan di Mosul

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

MOSUL (Jurnalislam.com) – Sebanyak 4.720 mayat telah ditarik dari puing-puing kota Mosul, Irak utara sejak perang tiga tahun antara Irak dengan kelompok Islamis State of Iraq and Syria (ISIS) berakhir pada akhir 2017.

“Dari jumlah tersebut, sekitar 2.665 telah diidentifikasi, sementara sisanya tetap tidak teridentifikasi,” kata anggota Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak, Fadel al-Gharawi kepada Anadolu Agency, Kamis (7/3/2019).

Ribuan warga sipil di Mosul diyakini telah tewas dalam konflik itu. Kota itu telah menjadi sasaran serangan udara hebat oleh koalisi militer pimpinan-AS sejak 2014 untuk melawan kelompok ISIS.

Pada akhir 2017, tentara Irak menduduki Mosul, benteng terakhir IS di Irak, kemudian para pejabat di Baghdad mengumumkan kemenangan mereka atas IS.

Tentara Penjajah Israel Tangkap 13 Warga Palestina di Tepi Barat

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Tentara penjajah Israel menahan setidaknya 13 warga Palestina di Tepi Barat pada Kamis (7/3/2019), lapor kantor berita Ma’an.

Masyarakat Tahanan Palestina (PPS) mengatakan bahwa pasukan Israel menahan dua warga Palestina di distrik Hebron di Tepi Barat selatan. Mereka adalah Ashraf Salah al-Badarin dan Ahmad al-Badarin.

Di kamp pengungsi Dheisheh, distrik selatan Tepi Barat, dua warga Palestina lainnya ditahan. Mereka adalah Amar Qawar dan Muhammad Raed Shamroukh.

Setelah serangan itu, bentrokan terjadi antara pasukan Israel dan Palestina, tentara Israel menembakkan amunisi langsung dan bom gas air mata di seluruh kamp pengungsi.

Akibatnya, seorang bayi Palestina berusia 40 hari menderita sesak napas dan dibawa ke rumah sakit terdekat.

Di distrik pusat Tepi Barat Yerusalem, tiga warga Palestina ditahan.

PPS mengidentifikasi mereka sebagai Kareem Hassan Shamasna, Muhammad Ahmad Faqiya, dan Ahmadf Ziyad Shamasna.

Di distrik Ramallah di Tepi Barat pusat, seorang warga Palestina ditahan dan diidentifikasi sebagai Majdi Shawqi Mansour.

Di distrik Jenin Tepi Barat utara, pasukan Israel menahan lima warga Palestina.

PPS mengidentifikasi mereka sebagai Khaled Abed Jaradat, Rafat Tayseer Abu Hamad, Madi Samih al-Kilani, Ihab Jamil Salameh, dan Wisam Iyad Hanoun.

Menurut kelompok hak asasi tahanan Addameer, ada 5.440 tahanan Palestina ditahan di penjara-penjara Israel.

Demo Tolak Wajib Militer, 23 Yahudi Relijius Ditangkap Polisi Israel

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

YERUSSALEM (Jurnalislam.com) – Polisi Israel pada Kamis (7/3/2019) menahan 23 orang Yahudi setelah mereka melakukan demonstrasi di Yerusalem Barat menolak wajib militer.

Menurut pernyataan polisi, penangkapan itu dilakukan setelah “sejumlah pemrotes memblokir jalan dan lalu lintas, merusak keamanan”.

Semua warga Israel harus melakukan wajib militer pada usia 18 tahun.

Di bawah hukum Israel saat ini, bagaimanapun, orang Yahudi religius, yang seolah-olah sedang dalam “studi agama penuh waktu” dibebaskan dari melayani.

Sumber: Middle East Monitor

Marak Kasus Penghinaan Nabi, Malaysia Bentuk Unit Pemantau Medsos

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Departemen Pengembangan Islam Malaysia (Jakim) telah membentuk unit untuk memonitor segala bentuk provokasi yang menghina Nabi Muhammad dan Islam di semua platform media, termasuk media sosial.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr Mujahid Yusof Rawa mengatakan, unit itu dibentuk menyusul kasus-kasus penghinaan terhadap Nabi Muhammad dan pengejek Islam.

Dia mengatakan unit itu juga akan menerima pengaduan dan akan melaporkan kepada polisi dan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) jika ditemukan adanya unsur penghinaan atau provokasi.

“Saya berharap kita semua bisa bersatu dalam menjaga harmoni di negara ini. Saya percaya bahwa pihak berwenang telah mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini, ”katanya dalam sebuah pernyataan, Kamis (7/3/2019) dilansir The Star Online.

Ia menegaskan, sebagai menteri yang bertanggung jawab untuk urusan Islam, dia tidak akan berkompromi pada tindakan yang menghina Nabi Muhammad atau Islam.

“Negara kita memiliki undang-undang. Pelanggar harus dihukum sesuai,” tegasnya.

Ganti Sebutan Kafir Dengan Non-Muslim, NU Dinilai Mengada-ada

Redaktur: Ally Muhammad Abduh

SURABAYA (Jurnalislam.com) – Sekjen Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jawa Timur, Ustaz Muhammad Yunus menilai, salah satu keputusan Munas Ulama PBNU untuk mengganti istilah kafir dengan non-muslim adalah keputusan yang mengada-ada.

“Itu adalah keputusan yang tidak perlu dan mengada-ada, karena sebagai indikator baiknya keislaman seseorang itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Tetapi kenapa kita justru mempersoalkan itu, padahal terminologi itu dari Al-Qur’an dan juga dari Hadits,” kata Ustadz Muhammad Yunus kepada Jurnalislam.com, Ahad (3/3/2019).

Ustaz Yunus juga memandang, hal itu dapat mengrongrong akidah dan akan muncul pengdangkalan akidah umat.

“Juga akan banyak implikasi-implikasi yang lain dari dihilangkannya istilah kekafiran itu. Akan merusak terhadap pemaknaan kitab suci, karena istilah itu banyak terdapat di Al-Qur’an.” terangnya.

Lebih lanjut, Ustaz Yunus menjelaskan, keputusan tersebut adalah bukti keberhasilan kelompok liberal dalam tubuh NU.

“Keputusan ini adalah keberhasilan kelompok-kelompok liberal untuk mempengaruhi pemikiran para ulama dan para kiai khususnya yang ada di NU yang mengembangkan pemikiran sepilisnya sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme agama.” pungkasnya.