Hamas: Serangan Israel Tidak Akan Meruntuhkan Semangat Persatuan Kami

GAZA (Jurnalislam.com) – Kepala Biro Politik Hamas, Ismail Haniya mengatakan, agresi berkelanjutan Israel kepada warga Gaza dimaksudkan untuk mengganggu kemajuan yang dibuat oleh Palestina terhadap tujuan dan sasaran nasional mereka, Selasa (12/11/2019).

Pernyataan itu disampaikan usai Ismail menyampaikan belasungkawa atas pembunuhan Komandan Brigade Al-Quds Bahaa Abu Al-Ata dan lainnya.

Agresi Israel, katanya, bertepatan dengan upaya untuk menata kembali rumah nasional Palestina dan memulihkan persatuan. “Israel ingin mengganggu proses ini,” katanya.

“Hamas menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada gerakan Jihad Islam atas pembunuhan komandan senior Abu Al-Ata oleh pasukan pendudukan Israel,” kata Haniyeh dalam sebuah pernyataan, Selasa (12/11/2019).

“Kebijakan pembunuhan, yang dianggap oleh pendudukan Israel sebagai pilar strategi keamanannya, Ismail tidak akan menghalangi perlawanan Palestina untuk berhadapan dengan pendudukan Israel,” tegas Haniya.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada pejabat tinggi Jihad Islam, Ziyad Al-Nakhalah. Haniyah menambahkan bahwa pembunuhan dan pemboman Israel atas Gaza akan ditambahkan catatan kriminal panjang Israel.

“Pendudukan ingin melikuidasi penyebab Palestina dengan menyerang rakyat Palestina, perlawanan dan perwira tinggi,” jelasnya.

“Kejahatan Israel akan mendorong rakyat Palestina untuk menjunjung tinggi hak-hak nasional mereka dengan mengadopsi segala bentuk perlawanan terhadap pendudukan.”

Haniyeh menunjukkan bahwa Palestina bersatu untuk mengatasi pelanggaran Israel di Yerusalem, di Masjid Al-Aqsa dan di penjara-penjara Israel.

“Dengan terbunuhnya Abu Al-Ata, pendudukan Israel berusaha menciptakan kekacauan dan menghalangi tawaran kami untuk memulihkan persatuan, terutama setelah suasana positif menjadi ciri pembicaraan faksi.”

Ia menegaskan, Palestina tidak akan mengizinkan otoritas pendudukan untuk berhasil dalam hal ini.

Balas Dendam Diduga Jadi Motif Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Pengamat terorisme, Harits Abu Ulya mengatakan, terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu (13/11/2019) pagi, terkait jaringan ISIS.

“Dikabarkan semalam telah melakukan bai’at mati untuk melakukan serangan, baiat ke daulah. Tapi masih perlu dielaborasi lagi untuk menyingkap siapa dan apa dibalik aksi teror ini,” kata Harits saat dihubungi Jurnalislam.com, Rabu (13/11/2019).

Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini menduga, motif penyerangan masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yaitu balas dendam.

“Ya, itu siklus dendam saja, terkait dengan tindakan polisi sebelumnya terhadap kawanan mereka. Dan dianggap menjadi penghalang tujuan dan misi mereka ata dianggap telah berbuat tidak manusiawi terhadap kawan mereka yang tertangkap,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Harits menyayangkan kinerja aparat yang masih kecolongan dengan aksi-aksi penyerangan serupa. Padahal, kata dia, aparat mempunyai alat yang lengkap untuk melakukan pencegahan aksi terorisme, dari mulai undang-undang, SDM hingga teknologi.

“Ada BIN, BAIS, BNPT, Intelkam Polri, Densus88, dll, mereka ada payung UU, ada anggaran, SDM, teknologi canggih, deteksi dini idealnya berjalan maksimal agar bisa lakukan langkah antisipasi bahkan pre-emptif,” papar Harist.

Selain itu, lanjutnya, aparat juga sudah banyak melakukan penangkapan dalam beberapa bulan terakhir akan tetapi aksi teror masih terjadi.

“Kali ini publik bisa saja mengkritisi aparat kecolongan, alasannya cukup rasional; sudah banyak yang ditangkap dalam beberapa bulan terakhir. Tapi masih juga ada aksi teror,” kata Harits.

Sebagaimana diketahui, ledakan bom bunuh diri terjadi di area parker Mapolrestabes Medan pagi in, Rabu (13/11/2019). Peristiwa itu menewaskan pelaku dan melukai enam orang lainnya, 5 diantaranya aparat kepolisian dan 1 orang sipil.

Pelaku diketahui bernama Rabbial Muslim Nasution, pemuda 24 tahun dengan status pekerjaan Pelajar/Mahasiswa.

Saat melakukan aksinya, Rabbial mengenakan jaket Go-Jek. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pelaku melilitkan bom di tubuhnya.

10 Warga Gaza Termasuk Komandan Brigade Al-Quds Gugur oleh Serangan Udara Israel

GAZA (Jurnalislam.com) – Serangan udara militer Israel di Jalur Gaza menewaskan salah seorang pimpinan Brigade Al-Quds, Bahaa Abu Al-Ataa, Selasa (12/11/2019). Bahaa bersama istrinya meninggal dalam serangan tersebut. Sementara dua anaknya terluka serius dan dirawat di RS setempat.

Selain menghancurkan rumah Bahaa Abu Al-Atta, penjajah Isarel juga melakukan serangan udara di daerah Gaza Utara.

Seperti dilansir AFP, Rabu (13/11/2019), Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa total 10 orang tewas dan lebih dari 40 orang lainnya luka-luka akibat gempuran udara yang dilancarkan Israel pada Selasa (12/11) waktu setempat.

Serangan itu memicu serangan balasan dari Brigade Al-Quds. Sejumlah pemukim ilegal Israel dilaporkan terluka oleh serangan roket dari pejuang Brigade Al-Quds.

Mahasiswa Indonesia di Gaza, Muhammad Husein melaporkan, hingga saat ini, penjajah Israel masih melakukan serangan udara di wilayah Gaza.

Habib Rizieq Tidak Bisa Pulang Karena Ada Pencekalan, Bukan Overstay

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Perwakilan keluarga Habib Rizieq Shihab (HRS), Habib Hanif Abdurrahman Alatas membeberkan kronologi pencekalan Habib Rizieq kembali ke Tanah Air. Hal ini untuk mengklarifikasi kabar tentang alasan Habib Rizieq yang tidak dapat pulang lantaran masalah overstay.

“Akhir beliau tinggal di Saudi 7 Zulkaidah 1439 H atau 20 Juli 2018. Jadi, kalau melewati 20 Juli baru disebut overstay,” kata Habib Hanif di markas DPP FPI, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia menuturkan sebelum mendekati bulan Zulkaidah, Habib Rizieq sempat beberapa kali terbang ke negara lain, seperti Turki, Yaman dan Maroko. Terakhir, ketika ingin terbang ke Kuala Lumpur, Habib Rizieq mendapat pencekalan.

“Beliau sempat tiga kali melakukan percobaan keluar Saudi, tapi tidak bisa karena ada surat cekal tersebut,” katanya.

Awalnya, sebelum tanggal 20 Juli 2018, dimana batas akhir visa berlaku, pada 8 Juli 2018 Habib Rizieq gagal keluar Saudi karena mendapat pencekalan. Kedua, pada tanggal 12 Juli 2018, lagi-lagi gagal.

“Bahkan sehari sebelum tanggal 20, yaitu tanggal 19 beliau mencoba keluar lagi tapi gagal,” tuturnya.

Menantu Habib Rizieq ini menjelaskan, Habib Rizieq mendapatkan pencekalan setelah mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). “Ini pada tanggal 1 Syawal tepat saat beliau mengumumkan SP3 tanggal 15 Juli 2018,” paparnya.

Pencekalan kedua setelah visa habis berlaku pada tanggal 29 Rabiul Awal 1449. Atau setelah reuni akbar 212 tahun 2018, kembali terjadi pencekalan tanggal 7 Desember.

“Jadi, overstay terjadi karena ada pencekalan, bukan pencekalan karena overstay. Beliau terus melakukan upaya pulang ke Tanah Air,” katanya

Anies dan Ahok, Kenapa Dibenturkan?

Oleh: Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Indonesia terus gaduh! Diantara sumber kegaduhan adalah adanya persekusi, maraknya isu kriminalisasi dan manipulasi pemilu, tindakan represi aparat dan berbagai narasi-narasi permusuhan.

Pilpres usai, Jokowi-Ma’ruf sudah dilantik. Bahkan Prabowo pun legowo dan bersedia gabung istana untuk jadi menhan Jokowi. Suasana mulai reda, meski perseteruan umat vs Jokowi tak pernah selesai. Setidaknya sedang dalam gencatan senjata.

Sayangnya hanya sebentar saja. Belum sempat kabinet bekerja, suasana digaduhkan kembali dengan nyanyian “lagu radikalisme.” Jagat Indonesia pun ramai lagi.

Tidak hanya Indonesia yang dibuat gaduh, tapi juga Jakarta. Kali ini lewat isu lem aibon. Anies Baswedan yang sedang dalam proses menertibkan anggaran dan membenahi mental anak buah malah jadi obyek serangan. Yang salah siapa, yang diserang siapa. Anda sudah lihat videonya? Perhatikan! Tentu dengan otak, tidak dengan kedunguanl.

Mari obyektif melihat kronologi peristiwa. Ada kesalahan input anggaran. Sengaja atau tidak sengaja, itu dilakukan oleh pegawai Pemprov DKI. Anak buah Anies. Kualitas teknologi e-budgeting yang masih dalam proses penyempurnaan membuat anggaran tak wajar itu lepas kontrol . Anies koreksi satu persatu. Manual. Ditemukan keganjilan. Anies tegur keras anak buah, dan minta diperbaiki.

Sepuluh hari kemudian, keganjilan input anggaran yang sedang direvisi diposting keluar. Ada yang sengaja meramaikannya. Dan Anies dituduh sebagai pelaku. Loh! Kok jadi kebalik-balik. Anies yang koreksi dan menegur untuk dilakukan perbaikan, malah jadi tertuduh. Tuduhannya pun melebar kemana-mana. Katanya, Anies mau bagi-bagi dana hibah ke kroni-kroninya. Kok gak nyambung ya!

Janggal sekali! Dari kronologi peristiwa, lalu munculnya keramaian di luar oleh beberapa aktor yang dari dulu itu-itu saja orangnya, dan beredarnya video yang digarap secara rapi dan profesional membuat publik lalu bertanya: “Siapa perekayasa isu ini?”

Satu pertanyaan saja yang perlu anda renungkan: Kenapa ada anak buah Anies mundur setelah usulan anggaran dikoreksi dan ditegur Anies? Uniknya, ketika mundurnya pejabat itu diumumkan ke publik, kenapa Anies justru menjawab: “itu bijak”.

Anies gak pernah bilang bahwa pejabat itu diminta mundur atau dipecat. Bukan tipe Anies mencari panggung dan mempermalukan anak buah. Sampai disini anda paham?

Berulangkali saya tulis bahwa Anies terlalu berani ambil risiko. Menutup reklamasi dan sejumlah bisnis gelap itu berisiko. Yang dihadapi Anies bukan warga Aquarium. Itu kecil. Bawa satpol PP dan aparat selesai. Yang dihadapi Anies itu pengusaha kakap yang selama ini bisa kendalikan para kepala daerah, bahkan pemimpin negara. Mereka itu oligarki. Selama Anies tak bisa diajak kompromi, ia akan selalu dikerjain.

Apalagi nama Anies terus bergaung untuk pilpres 2024. Ini makin jadi ancaman buat mereka. Tapi, Anies tetap Anies. Dengan kematangan pribadinya, dia tetap tenang dan cool menghadapi semua risiko itu. Sementara para pendukungnya ketar-ketir kalau terjadi apa-apa dengan Anies.

Ketika host salah satu radio mewawancarai saya terkait isu Anies, saya justru balik bertanya: “kapan Anies tidak dikerjain?” Selama Anies terus menghambat dan mengganggu “bisnis gelap” itu, dia akan terus dikerjain.

Menyerang Anies, apa targetnya? Anies terganggu, lalu menyerah. Apa bukti Anies menyerah? Kalau Anies sudah mau kompromi dengan para pebisnis gelap itu. Ini tidak berlaku hanya bagi Anies, tapi juga untuk semua kepala daerah atau pejabat yang tidak bisa berkompromi.

Kasus seperti ini sering terjadi dan banyak menimpa para pejabat. Diantara mereka ada yang menyerah. Sebagian terperangkap jebakan dan masuk penjara. Malah ada yang mati. Ingat Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang mati mendadak? Atau Novel Baswedan, sepupu Anies yang disiram air keras?

Upaya ngerjain Anies yang paling efektif dan punya efek kegaduhan yang dahsyat adalah membenturkannya dengan Ahok. Ahok dikenal sebagai tokoh yang paling gaduh. Makian dan pilihan kata-katanya yang kasar membuat ramai di publik. Maka, siapapun yang dibenturkan dengan Ahok pasti akan ikut gaduh.

Membenturkan Ahok dengan Anies sesungguhnya merugikan Ahok itu sendiri. Ahok yang seharusnya hidup tenang dan dikenang jasa-jasanya harus ditarik lagi ke gelanggang kegaduhan. Dengan ditariknya nama Ahok justru akan mendorong banyak pihak yang gak suka dengan Ahok membongkar dan menyerang kembali Ahok.

Sejak nama Ahok dimunculkan dan dibenturkan lagi dengan Anies, maka kasus-kasus yang diduga melibatkan Ahok kembali viral di media sosial. Mulai kasus Rumah Sakit Sumber Waras, kasus pembelian Tanah di Cengkareng, sampai kasus reklamasi dan temuan korupsi oleh BPK. Belum lagi kasus penistaan agama yang memposisikan Ahok sebagai mantan napi.

Tidak hanya kasus, tapi problem pribadi Ahok terkait rumah tangganya yang berantakan pun diangkat ke publik. Dalam konteks ini, Ahok juga jadi korban oleh para pendukungnya sendiri. Ini tentu cara mendukung yang tidak beradab.

Ingat, Ahok kalah di Pilgub DKI 2017. Itu fakta. Artinya, ada lebih dari separuh warga Jakarta yang tak suka, bahkan benci kepada Ahok. Kenapa kebencian yang sudah reda ini harus didorong muncul kembali? Mengangkat kembali nama Ahok dan membenturkannya dengan Anies justru akan memperburuk citra Ahok.

Disisi lain, ini akan memberi panggung buat Anies untuk muncul dengan segala kematangan diri dan prestasinya. Lihat tweet Anies menanggapi majalah Tempo. Rakyat justru semakin simpati kepada Anies.

Belum lagi banyaknya penghargaan kepada Anies diantaranya dari KPK, BPK dan sejumlah institusi dan lembaga kredibel, baik dalam maupun luar negeri akan mendapatkan panggung kembali. Ini branding gratis buat Anies ditengah adanya tekanan terhadap media.

Dan yang paling dirugikan dari semua kegaduhan ini adalah masyarakat Jakarta. Usaha mengganggu kinerja Anies sebagai gubernur DKI dengan berbagai isu yang tak pernah bisa dibuktikan akurasi data dan faktanya itu telah mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta.

Jika memang Anies melanggar hukum, ada dugaan mengambil anggaran, laporkan ke polisi atau KPK. Gitu aja kok repot. Kenapa kalian gak lapor? Tapi justru buat gaduh di ibu kota?

Pada akhirnya, rakyatlah yang jadi musuh dan akan menghukum kalian. Sebab, rakyat tahu mana kritik, mana suara pesanan.

PA 212: Habib Rizieq Dihambat Pulang oleh Pihak Indonesia

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua DPP Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif memberikan klarifikasi terkait surat bukti cekal dan masa visa Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dia mengatakan banyak pemberitaan yang menyatakan HRS dilarang pulang ke Tanah Air karena overstay. Padahal, kata dia, HRS tidak bisa pulang lantaran adanya hambatan yang bersifat politis.

“HRS bukan tidak berani pulang, akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia,” kata Slamet dalam konferensi pers di kantor DPP FPI, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Slamet menjelaskan, hambatan tersebut disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap HRS. Pihak yang memberikan hambatan tersebut selalu mempersepsikan HRS sebagai musuh negara yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia.

“lni dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa HRS memang diskenariokan untuk diasingkan,” katanya.

Sementara Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), KH Ahmad Shobri Lubis menyayangkan sikap pemerintah yang abai terhadap visa tinggal warganya di luar negeri. Terlebih, hal ini terjadi pada Habib Rizieq Shihab (HRS).

“Dari sini dapat kita lihat bahwa sikap diam atau pun acuh tak acuh rezim ini adalah pelanggaran HAM (hak asasi manusia) serius,” katanya.

Dia menegaskan, setiap warga negara Indonesia, siapa pun dia wajib mendapatkan perlindungan hak asasinya. “Kalau tokoh nasional seperti HRS saja begini, apalagi rakyat biasa,” ujarnya.

Dia menyatakan dirinya dan FPI tidak menginginkan hal yang berlebihan dari pemerintah. Ia hanya ingin pemerintah memastikan hak asasi setiap warga negaranya terjaga.

“Kami tidak menuntut tiket kepulangan, tidak menuntut denda, kami hanya menuntut hak asasi Habib Rizieq dijamin,” kata dia.

Tangkal Radikalisme, Kemenag Andalkan NU dan Muhammadiyah

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengatakan, Indonesia memiliki dua ormas Islam besar untuk menangkal radikalisme, yaitu NU (Nadhatul Ulama) dan Muhammadiyah.

“Kedua ormas besar ini moderat,” katanya dalam acara diskusi media FMB 9 dengan tema “Mengedepankan Strategi Deradikalisasi” di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Ia menjelaskan, NU dan Muhammadiyah sebagai infrastruktur sosial yang kuat untuk mengantisipasi ideologi radikal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jika ada ajaran radikal melakukan penetrasi di Indonesia maka mereka akan berhadapan dengan kedua ormas besar itu termasuk dengan fasilitas yang mereka miliki seperti kyai, guru, dosen hingga lembaga pendidikannya yang akan melawan ajaran radikal tersebut,” paparnya.

Dia berharap ormas-ormas Islam dapat ikut berperan dalam tiga program yang dilakukan Kementerian Agama dalam pendidikan Islam.

Program pertama yaitu membuat pusat kajian moderasi beragama yang bertoleransi, moderat, serta menghargai keragaman dan perdamaian.

“Kami akan membuat edaran ke para rektor Perguruan Tinggi Islam baik negeri maupun swasta untuk membuat kajian moderasi beragama atau rumah moderasi. Kita harapkan rumah moderasi itu dapat memproduksi kontra narasi isu-isu radikalisme beragama,” papar Komaruddin.

Program kedua, yaitu lewat pengajaran agama di sekolah-sekolah umum dan madrasah dengan menuntaskan penulisan ulang buku-buku agama di seluruh Indonesia dan penyesuaian kurikulum.

Program ketiga, yaitu memenangi kontestasi di ruang publik seperti media sosial agar suara-suara di sana tidak didominasi paha agama yang tidak moderat.

“Kami mengimbau agar para pemuka agama mendakwahkan agama yang rahmatan lil alamin,” ujarnya.

Definisi Radikalisme Versi Kemenag: Ingin Khilafah Hingga Kekerasan

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin mengatakan, radikalisme adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengubah ideologi negara melalui jalan kekerasan. Dalam konteks politik, radikalisme adalah upaya untuk mengubah ideologi negara dengan ideologi lain yang bersifat transnasional seperti khilafah.

“Kalau definisi khususnya seperti ingin mendirikan khilafah,” katanya dalam acara diskusi media FMB 9 dengan tema “Mengedepankan Strategi Deradikalisasi” di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (11/11/2019).

“Ideologi radikalisme bisa masuk melalui media sosial yang tak terbatas. Radikalisme dilakukan secara sitematis karena itu harus ada upaya deradikalisasi melalui cara yang massif, terstruktur, dan sistematis juga terukur,” sambungnya.

Untuk itu, kata Ali, Ditjen Pendidikan Islam yang menaungi Perguruan Tinggi Islam yang jumlahnya 58 dan Perguruan Tinggi Swasta yang jumlahnya ratusan, pemerintah terus melakukan pencegahan untuk melawan radikalisme.

“Karena itu ada Pusat Kajian Keberagamaan yang Moderat (moderasi keberagaman). Ada sinergitas yang produktif antara mahasiswa, dosen dan perguruan tinggi Islam sehingga dapat menghasilkan kontra narasi untuk melawan radikalisme,” tambahnya.

Ia mencontohkan ketika ada penerimaan mahasiswa baru, maka pihaknya bertanggung jawab untuk menangkal masuknya ideologi transnasional yang radikal agar tak menyusup ke mahasiswa baru.

“Upaya lainnya dengan menulis ulang buku-buku teks pendidikan tinggi untuk mengedepankan keberagamaan yag moderat sehinga bisa menangkal ideologi yang radikal tadi,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menegaskan, makna radikal sangat jauh berbeda dengan makna ekstremitas. Jika radikalisme dalam konotasi negatif, maka lebih tepat disebut ekstrimisme.

“Kalau mau cara berfikir radikal itu boleh, apakah yang dimaksud radikal ingin mengubah secara revolusioner, atau yang dimaksud dengan ideologi. Makanya saya bingung masalah definisi ini,” kata Anwar kepada Jurnalislam beberapa waktu lalu.

Reuni Akbar 212 Akan Kembali Digelar

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar pada 2 Desember mendatang. Namun, pihak penyelenggara mengaku masih melakukan musyawarah terkait teknis pelaksanaannya.

“Kita baru musyawarah,” kata Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Maarif, saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Seperti tahun-tahun sebelumnya, PA 212 akan menggelar kembali Reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai momentum untuk konsolidasi aktivis 212 yang pernah turun ke jalan dalam menyuarakan keadilan pada tahun 2016 silam.

Meski belum ada sosialisasi yang pasti dari PA 212, berbagai poster digital terkait rencana Reuni Akbar tersebar di berbagai lini media sosial. Diantaranya bertuliskan ‘Reuni Akbar Mujahid-Monas 212 2019, Ikuti, Hadirilah, Reuni Akbar Mujahid’.

Slamet Maarif enggan berkomentar banyak ketika ditanya mengenai momentum tahunan tersebut, termasuk ketika ditanya mengenai rencana kehadiran Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam acara tersebut.

PBNU Sebut Punya Banyak Kesamaan dengan FPI, Kecuali Satu Hal Ini

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas mengatakan, pihaknya dan Front Pembela Islam (FPI) mempunyai banyak kesamaan pandangan termasuk tentang penguatan ekonomi umat.

“Selain di bidang keagamaan, NU juga memiliki konsen dalam penguatan ekonomi warga. Saya percaya FPI memiliki atensi mengenai hal ini. Akses terhadap keadilan, termasuk keadilan ekonomi boleh jadi merupakan sejenis common sense seluruh ormas yang ada,” kata Robikin melalui keterangan tertulis yang diterima Jurnalislam.com Senin (4/11/2019).

Terkait hubungan antar kedua Ormas, Robikin menegaskan tak ada perbedaan yang berarti. Bagi dia, persaudaraan atau ukhuwah sesama umat tak boleh terputus.

“Tak boleh diputus hanya karena perbedaan pemikiran. Itulah konsepsi tri-ukhuwah yang dipelopori KH Ahmad Shidiq dan dikembangkan NU sejak tahun 1984,” paparnya.

Adapun soal penghormatan kepada Habaib, Robikin mengatakan NU sudah melakukan hal itu sejak zaman prakemerdekaan karena Habaib merupakan guru yang harus dihormati.

“Boleh jadi tidak ada cium tangan wolak-walik kepada habaib jika NU tidak melakukannya. Mengapa? Karena hal itu merupakan bagian dari perintah agama,” kata dia.

Namun yang perlu ditegaskan, pihaknya tidak mendukung gagasan negara Islam atau Indonesia bersyariah maupun khilafah. Bagi NU, bentuk negara ini sudah final. Final sebagai kesepakatan para pendiri bangsa (mu’ahada wathaniyah) yang wajib dipatuhi generasi berikutnya.

“Karena kesepakatan adalah janji dan janji merupakan hutang yang musti dibayar. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan NU melalui Muktamar Ke-11 di Banjarmasin tahun 1936 sudah menegaskan bahwa nusantara adalah Darussalam. Demikian juga konsepsi dakwah. Dalam pandangan NU, amar ma’ruf harus dilakukan bil ma’ruf dan nahi munkar pun harus dikerjakan bil ma’ruf,” pungkasnya.