Penulis: Ally Muhammad Abduh

Kisah Haru Perjalanan Pulang Keluarga DR Fadi Al Batsh

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Relawan MyCARE, Farisul Islam, yang turut menemani pihak keluarga DR Fadi Al Batsh kembali ke kampung halamannya mengisahkan kisah haru sepanjang perjalanan. Menurutnya, kondisi anak-anak DR Fadi semasa di dalam penerbangan suasana amat menyedihkan.

“Sepanjang perjalanan tak boleh tidur, saya risau keselamatan anak-anak ni. Kena pantau selalu,” ujar Faris dalam riisnya kepada media ini, Kamis, (26/4/2017)

Ia menilai inisiatif organisasi kemanusiaan Malaysia MyCARE cukup tepat untuk mengutus perwakilan LSM menemani keluarga Dr Fadi. Pasalnya, suasana batin Enaas Al Batsh, isteri almarhum DR Fadi Al Batsh masih belum stabil hingga saat ini.

“Sedihnya ialah ketika salah seorang anak perempuannya bertanya ‘mana Baba?’ Muhammad, anak bungsunya langsung menangis, namun apabila saya gendong, terus dia tidur dekat bahu saya,” kata dia.

“Mungkin si ayah selalu tidurkan Muhammad,” lanjutnya.

Faris melanjutkan, Muhammad sepanjang perjalanan apabila bersama ibu dia akan merajuk, namun bila ada lelaki dewasa memegangnya dia akan diamkan diri dan menyandar kepala tanda nyaman dan mengantuk.

“Sepanjang perjalanan Muhammad tidur di atas dekapan saya dan juga seorang penumpang lelaki yang menaiki penerbangan yang sama

Menurut ibunya, sang anak bungsu, Muhammad tidak mengetahui ayahnya telah meninggal dunia.

Reporter: Fajar Shadiq | Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Pembunuhan DR Fadi Al Baths Adalah Upaya Pelemahan Ilmuwan Palestina

KUALA LUMPUR (Jurnalislam.com) – Kepala Palestinian Cultural Organization Malaysia (PCOM), Muslim Imran menegaskan, pembunuhan DR Fadi Al Baths merupakan upaya pelemahan terhadap status ulama dan ilmuwan Palestina.

Ditemui Jurnalis Islam Bersatu (JITU) seusai shalat jenazah di Surau Medan Idaman, Kuala Lumpur pada Rabu, (25/4/2018), Muslim menegaskan Dr Fadi merupakan sosok yang dikenal oleh publik, dia juga merupakan seorang warga Palestina yang terhormat, sangat berkontribusi besar bagi masyarakat Palestina.

“Dia penghafal Al Quran, dia memenangkan banyak penghargaan, dia juga pemenang Khazanah Award dia banyak menerbitkan belasan karya ilmiah dan proyek-proyek penelitian. Jadi, upaya pembunuhan terhadapnya merupakan usaha untuk melemahkan status ilmuwan dan ulama Palestina,” jelasnya kepada JITU.

Dia melanjutkan, musuh-musuh Palestina gagal bersaing dengan DR Fadi dan upaya pembunuhan ini adalah bentuk ketidaksukaan mereka terhadap saintis dari bangsa Arab.

“Upaya penghilangan nyawa ini sangat menyedihkan bagi kami, tapi inilah yang terjadi. Namun kami yakin pemerintah Malaysia akan menemukan pelakunya dan membawa keadilan,” sambungnya.

Polisi Malaysia Terima Hasil Otopsi Kematian Ilmuwan Palestina

Terkait pernyataan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman yang mengatakan bahwa DR Fadi adalah pembuat roket dan bukan orang suci, Muslim menegaskan hal itu adalah propaganda Israel.

“Saya pikir Avigdor Lieberman juga bukan orang suci. Dia adalah orang yang buruk dan seorang penjahat perang, dan kita berharap suatu saat ia bisa diseret ke mahkamah internasional,” tambahnya.

Ketua organisasi budaya Palestina ini menambahkan, jika komunitas internasional cukup serius, Lieberman seharusnya tidak boleh dibiarkan membuat pernyataan seperti itu. Sebab, Lieberman adalah orang yang sering memenjarakan orang seperti para penjahat perang pada umumnya.

“Komunitas internasional tidak akan menganggap pernyataan Lieberman. Dia mencoba menjatuhkan kredibiltas DR Fadi yang sangat dicintai dan dihormati oleh masyarakat di sini. Dia adalah seorang propagandis Israel,” tutup Muslim.

Reporter: Fajar Shadiq | Jurnalis Islam Bersatu (JITU)

Ini yang Disampaikan Persaudaraan Alumni 212 kepada Presiden di Istana Bogor

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Setelah beredarnya foto pertemuan delegasi Persaudaraan Alumni 212 dengan Presiden Jokowi pada hari Ahad (22/4/2018) lalu di Istana Bogor. Beredar kabar burung. Di antaranya soal dukungan tokoh Islam terhadap Jokowi jelang Pilpres dll.

Ketua delegasi, Misbahul Anam menyatakan pertemuan dilakukan untuk menyampaikan informasi akurat terkait dengan kasus-kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis 212.

“Agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis 212 dan mengembalikan hak-hak para ulama dan aktivis 212 korban kriminalisasi sebagai warga negara,” katanya saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jaksel, Rabu (25/4/2018).

Dia menambahkan delegasi yang hadir telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis 212, secara lugas dan apa adanya, walaupun tetap dengan cara yang santun sebagai tugas amar makruf nahi mungkar kepada presiden.

Menurutnya, tokoh Islam dan aktivis 212 yang bertemu dengan presiden tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan, serta melaksanakan amar makruf nahi mungkar. Delegasi juga tetap mendesak presiden untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis 212.

Sementara itu, Ketua GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan tersebut merupakan undangan dari pihak istana. Sebelum pertemuan semua handphone milik rombongan Tim 11 dikumpulkan oleh petugas istana. Sehingga, disekapati pertemuan tersebut tertutup dan pengambilan gambar tak diperbolehkan saat dilakukan pertemuan.

“Jadi bukan kami yang meminta untuk tertentup atau terbuka. Pertemuan kami hanya membicarakan masalah kriminalisasi atas ulama, sejatinya baik terbuka ataupun tertutup kami siap,” tutur Martak.

Reporter: Gio

Darurat Miras, PCNU Banyuwangi Desak Pemkab Revisi Perda Minuman Keras

BANYUWANGI (Jurnalislam) –Banyaknya korban akibat minuman keras (miras) yang terjadi belakangan ini mendapat perhatian serius Ketua PCNU Banyuwangi, KH Ali Makki Zaini. Pria yang akrab dipanggil Gus Makki ini mendesak pihak berwenang merevisi perda tentang minuman keras dan memperberat sanksi bagi penjual dan pengedarnya.

Menurutnya, perda miras yang sudah ada saat ini sanksinya terlalu ringan. Untuk itu, pihaknya mendesak pihak legislatif dan eksekutif untuk melakukan revisi perda tersebut.

“Kami akan mengkaji ulang perda yang ada. Kami juga butuh keterlibatan kawan-kawan legislatif dan eksekutif banyuwangi guna mengawal agar generasi penerus kita terselamatkan dari bahaya miras ini,” paparnya di kantor PCNU (24/4/18).

Ia menjelaskan, persoalan minuman keras ini jelas dilarang oleh semua agama karena dampaknya yang banyak merusak badan dan juga kehidupan bermasyarakat.

Sebagai informasi, Banyuwangi sudah memilik Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Gus Makki, Dalam perda ini, penjual minuman keras yang terbukti melanggar hanya diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

“Hukuman yang ada masih terlalu ringan, perlu keinginan yang kuat dari kita semua (untuk merevisi), terutama teman-teman legislatif,” tegasnya lagi.

PA 212 Minta Penyebar Foto Pertemuan dengan Presiden Diusut

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Persaudaraan Alumni 212 menyesalkan bocornya foto dan berita pertemuan dengan Presiden di Istana Bogor pada Ahad 22 April 2018.

Ketua delegasi pertemuan dengan Presiden, Misbahul Anam menyatakan pertemuan bersifat tertutup.

“Menurut saya tertutup karena sebelum masuk ke ruang pertemuan, semua telepon seluler dititipkan dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan,” katanya saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jaksel, Rabu (25/04/2018).

Delegasi yang bertemu Presiden atau disebut Tim 11 meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut sebagai kelalaian aparat istana yang tidak bisa menjaga rahasia negara.

“Adanya pihak ketiga yang ingin mengadu domba antara Presiden dan Ulama serta Umat Islam,” pungkasnya.

Reporter: Gio

Ustadz Adi Hidayat Berwakaf Rp 100 Juta untuk Program Sosial Pemberdayaan Sinergi Foundation

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Hadir di event Peletakan Batu Pertama: Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak RBC, Ustadz Adi Hidayat, Lc., MA., turut berdonasi sebesar 100 juta rupiah, Sabtu (14/4/2018). Wakaf tersebut dialokasikan untuk berbagai program di Sinergi Foundation.

“Karena saya orang pertama yang bicara di sini, saya tidak ingin hanya berbicara saja namun tidak memberikan contoh sesuai dengan hal yang disampaikan,” kata Ustadz Adi Hidayat

Ia melanjutkan, “Saya tidak tahu berapa yang dibutuhkan, tapi kita ikut berbagi, insya Allah, untuk program wakaf ini, kami ikut insya Allah dengan 100 juta rupiah. Semoga Allah memberikan kemuliaan,”

Pakar Ilmu Al Quran dan Hadits ini berbagi ilmu mengenai wakaf. Menurutnya wakaf hadir di saat kondisi umat Islam mulai mapan dan tenang di Madinah pada tahun kedua hijrah. Ketika itu, sudah mulai pula dimunculkan turunan-turunan dari ibadah setelah perintah shalat.

“Setelah stabil keadaan, datang perintah-perintah yang luar biasa untuk memaksimalkan ibadah, di antaranya turun perintah puasa. Pun, di tahun yang sama, Nabi tiba-tiba mengatakan, ‘Saya ingin serahkan 7 pohon kurma saya dan saya cukupkan pohonnya agar tidak diganggu tapi buahnya bisa digunakan untuk apapun. Saya diamkan fungsi pohonnya dan silakan gunakan fungsi buahnya.’” papar Ustadz Adi.

Didiamkan, lanjutnya, adalah apa yang disebut dengan wakaf, fungsinya ditebarkan untuk memperoleh manfaat yang lebih baik lagi. Setelah Nabi berikrar demikian, jejak tersebut langsung diikuti Umar bin Khattab, bahkan Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan hartanya yang jumlahnya pas-pasan.

“Inilah luar biasanya cara berpikir sahabat, jika ada orang lain yang melakukan kebaikan maka dirinya pun minimal melakukan hal yang sama, yang mampu dikerjakan,” papar founderQuantum Akhyar Institute.

Karenanya, imbuhnya, yang dimaksud dengan jejak wakaf pada event Peletakan Batu Pertama: Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak RBC bukan hanya simbolisasi peletakan batu atau penandatanganan. “Sejak tahun kedua hijrah, sudah ada orang yang berlomba untuk wakaf. Bukan nominal atau benda yang dilihat, melainkan wakaf dipandang sebagai tiket untuk memasuki surga,” tandasnya.

Siaran Pers

BPK Sebut Kesenjangan Ekonomi Pemicu Radikalisme

JEMBER (Jurnalislam) – Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Dr. Ali Masykur Musa mengatakan, kesenjangan ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu radikalisme. Hal itu dikatakan dalam acara Seminar dan Konferensi Ikatan Sarjana NU (ISNU) Cabang Jember di Auditorium Hotel Bintang Mulia, Jumat (20/4/2018).

Menurutnya, persoalan kesenjangan ekonomi menjadi sumber ketidakadilan dan berpotensi melahirkan kekerasan. Dia mencontohkan, dengan 1 persen dari penduduk kaya menguasai 66 persen modal pihak ketiga yang nilainya lebih dari Rp 10 ribu triliun..

“1 persen penduduk terkaya itu hanya berjumlah 40 orang. Kekayaan satu orang tersebut setara dengan kekayaan 37 juta warga Indonesia pada umumnya,” paparnya

Jika pemerintah ingin mengatasi persoalan radikalisme, kata dia, maka harus mencari solusi terkait kesenjangan ekonomi.

Menurut alumni Fisip Universitas Jember ini, sistem ekonomi sudah sangat oligarkis dan sangat berpotensi melahirkan kekerasan. Kondisi ini juga, lanjutnya, berpotensi menjadikan orang nekad menghalalkan segala cara untuk melindungi kepentingannya dan menciptakan monopoli.

“Kami menghimbau para memimpin ormas Islam di Indonesia ini menyusun sistem ekonomi sesuai dengan etika ekonomi ahlussunah wal jamaah guna memberi solusi konkrit,” pungkasnya.

Soal Perppu Perkawinan Anak, MUI Minta Menteri PPPA Konsultasi Dulu

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise untuk mengkonsultasikan terkait rencana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencegah perkawinan anak.

Wakil Ketua MUI, Zainut Tahuid Saadi mengaku sampai saat ini belum pernah diajak bicara oleh Kemen PPPA.

Zainut memandang, masalah perkawinan tidak hanya sekedar didasarkan pada pertimbangan sosial, ekonomi dan kesehatan semata tetapi juga harus mempertimbangkan aspek agama karena pernikahan itu bagian dari perintah agama.

“Sehingga sah dan tidaknya sebuah perkawinan harus juga didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Ahad (22/4/2018).

Menurut pandangan MUI, UU Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan merupakan UU yang sangat monumental dan memiliki ikatan emosional dan kesejarahan yang sangat kuat bagi umat Islam Indonesia. Karena UU tersebut diundangkan pada masa Orde Baru yang sangat represif namun isinya sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Selain itu, kata dia, UU ini juga senafas dengan jiwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. “Karena UU tersebut hakekatnya merupakan implementasi dari pelaksanaan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945,” ujarnya.

Untuk hal tersebut MUI meminta kepada Pemerintah sebelum menerbitkan Perppu atas UU No 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan hendaknya berkonsultasi dengan MUI dan ormas keagamaan lainnya, agar isi Perppu yang akan diundangkan sejalan dengan aspirasi umat beragama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama.

Rakyat Palestina Takkan Biarkan Siapapun Mengakui Jerusalem sebagai Ibukota Israel

TEPI BARAT (Jurnalislam.com) – Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, rakyat Palestina tidak akan pernah mengijinkan negara manapun untuk membuka kedutaan untuk Israel di Jerusalem.

Pernyataan itu disampaikan Mahmoud Abbas dalam sebuah pertemuan di Ramallah, Tepi Barat pada Sabtu (21/4/2018).

“Rakyat Palestina tidak akan membiarkan Donald Trump atau siapapun yang mengklaim Jerusalem sebagai ibukota Israel,” tegasnya dilansir kantor berita WAFA.

“Pemerintah Palestina akan melawan keputusan Trump dan tidak akan membiarkan negara manapun memindahkan kedutaannya ke Jerusalem sampai konflik Palestina-Israel dapat diselesaikan,” kata Mahmoud.

Abbas menegaskan lagi bahwa Jerusalem Timur adalah Ibukota Palestina yang terbuka untuk semua agama.

“Jerusalem Timur adalah tempat lahirnya tiga agama Ibrahim: Islam, Kristen, dan Yahudi. Para penganutnya dapat berkunjung kesini, berdoa dan dengan bebas memenuhi kewajiban agamanya. Kita selalu mengatakan bahwa Jerusalem Timur adalah ibukota negara kami (Palestina) dan terbuka untuk semua agama,” paparnya.

Abbas juga mengimbau orang arab dan umat Islam untuk mengunjungi negerinya yang dijajah, khusunya Jerusalem.

Sebagaimana diketahui, pada 6 Desember tahun lalu, Donald Trump mengumumkan secara sepihak bahwa Jerusalem adalah ibukota Israel. Keputusan tersebut menuai kecaman dari umat Islam di seluruh dunia dan kemarahan rakyat Palestina.

Meresahkan, Tokoh dan Warga Tolak Imigran Syiah di Rudenim Balikpapan

BALIKPAPAN (Jurnalislam.com) – Jumat (20/4/2018) lalu, imigran Syiah asal Afghanistan di Rudenim Balikpapan mengamuk hingga meresahkan warga setempat. Mereka menuntut kebebasan setelah empat tahun di tahan.

Tokoh Balikpapan yang juga perwakilan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) Balikpapan Ustaz Fajar Sidik menilai bahwa sudah lama imigran dinilai meresahkan warga.

“Kita menyatakan menolak keberadaan mereka di sini. Kami minta IOM (Internasional Organitation for Migran) mengeluarkan mereka dari Balikpapan. Kedatangan mereka ilegal dan dikeluarkan dari Balikpapan karena tidak sesuai prosedur,” kata ustaz Fajar Sidik kepada Jurnalislam.com, Ahad (22/4/2018).

Tak hanya ANNAS, warga sekitar pun merasa terganggu akibat adanya imigran Syiah ini. Belum lagi mereka kerap melakukan demonstrasi, namun aspirasi mereka agar dibebaskan ditolak oleh Pemkot Balikpapan.

“Kami menolak mentah-mentah. Istilahnya kalau memang tidak suka ya sudah mereka keluar aja dari Balikpapan, karena membuat resah masyarakat di sekitarnya dan membuat tidak nyaman hidupnya dari masyarakat di situ,” tambahnya.

Ia pun meminta agar pemerintah dapat memaksa agar imigran ini dikeluarkan dari Balikpapan, karena mereka sudah secara nyata mengganggu ketertiban umum.

“Kami mengusulkan ke Pemda, kalau perlu pengusiran secara paksa IOM,” pungkasnya.