Mahasiswa: Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Neo-Liberalisme yang Untungkan Asing

SOLO (Jurnalislam.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bundaran Gladak, Solo, Senin (16/7/2018).

Korlap aksi Sigit Yudhistira menilai, kenaikan harga BBM yang tanpa ada pemberitahuan ke publik tersebut membuktikan pemerintahan Jokowi-JK kurang memahami kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan itu juga disebut sebagai kebijakan neo-liberalisme yang menguntungkan pihak asing.

“Kebijakan Neolib tersebut semakin membuka lebar jalan bagi perusahaan minyak asing dalam persaingan industri migas di sektor hilir. Hal ini menjadi pelengkap liberalisasi industri migas yang sebelumnya sektor hulu telah lebih dahulu diliberalisasi secara ugal-ugalan,” kata Sigit dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com, Senin (16/7/2018).

Sigit juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM juga akan memberikan efek domino dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, pencabutan BBM jenis premium yang selama ini jadi andalan masyarakat kalangan bawah semakin menyengsarakan masyarakat.

“Naiknya harga BBM akan memberikan kenaikan terhadap naiknya biaya transport baik privat maupun publik. Biaya distribusi dagang maupun jasa-jasa lainnya. Ditambah lagi BBM penugasan (Premium) yang menjadi andalan masyarakat ekonomi menengah kebawah kini sulit ditemui,” paparnya.

“Karena melalui Perpres No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian harga jual eceran BBM saat ini premium tidak wajib di distribusikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan kata lain premium dihilangkan secara paksa dari pasaran,” sambungnya.

Untuk itu, APMS menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan dapat membahayakan rakyat seperti pcncabutan subsidi, penjualan aset BUMN negara, dan pengizinan korporasi untuk mengeruk SDM Indonesia.

“Menyeru kepada pemerintah dan rakyat untuk meninggalkan system ekonomi kapitalisme dan sekulerisme yang telah menggrogoti SDM dun SDA negeri ini. melanggengkan penjahan negeri ini. dan menjauhkan negeri ini dari baldatun thayyibatun wa robbun ghaffur,” tandasnya.

Mustofa Nahra Apresiasi Pernyataan Wakalpolri Soal Masjid Radikal

SOLO (Jurnalislam.com) – Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya mengapresiasi pernyataan Wakapolri Jenderal Syafruddin yang membantah tudingan adanya 41 Masjid terpapar radikalisme di Jakarta.

Ia juga meminta tokoh nasional lainnya untuk membantah hasil survei Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) tersebut.

“Alhamdulillah ini sudah dibantah oleh Wakapolri Pak Syafruddin, bahwa barang siapa memfitnah masjid sebagai tempat radikal maka ia kena kutuk dan diazab oleh Allah,” katanya kepada Jurnalislam.com di Masjid Baitul Makmur Solo Baru, Ahad (15/7/2018).

“Ini bagus bahwa ada seorang Polisi yang berani mengatakan bahwa terus terang. Ini seorang pejabat ngomong seperti itu, yang lain harusnya ngomong juga, jangan hanya Wakapolri, kalau perlu pak Kapolri, ‘hey hati-hati kalau ngomong soal Masjid, masjid ini kan tempat ibadah bukan orang,” sambung Mustofa.

Aktivis #2019GantiPresiden ini melihat adanya sebuah upaya menyudutkan umat Islam dalam survei tersebut. Sebelumnya simbol Islam lainnya seperti bendera Al Liwa tidak luput dari tudingan- tudingan serupa.

“Kenapa yang diteliti hanya umat islam, masjid, gereja nggak pernah Pura nggak pernah. Memang umat islam ini ujiannya memang besar dan ini umat pilihan, umat akhir zaman banyak ujiannya,” paparnya.

Lebih lanjut Mustofa meminta umat Islam untuk bersabar dan mempersiapkan diri menjelang munculnya banyak fitnah di akhir zaman.

“Salah satunya adalah tempat ibadah, yang semuanya difitnah tidak hanya orang yang teroris, intoleran dan radikal, tapi masjid sekalipun difitnah bahwa sebagian besar masjid itu dianggap adalah radikal,” pungkasnya.

Mustofa Nahra Tantang P3M Sebutkan Nama 41 Masjid Radikal

SOLO (Jurnalislam.com) – Aktifis Muhammadiyah, Mustofa Nahrawardaya meragukan kredibilitas hasil survei Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang mengatakan adanya 41 di lembaga pemerintahan yang berada di Jakarta yang terpapar radikalisme.

Mustofa yang sudah hidup di Jakarta sejak tahun 2000 ini, mengaku belum pernah mendengar laporan adanya masjid radikal kepada pihak aparat. Aktivis #2019GantiPresiden ini bahkan menantang P3M untuk menyebutkan masjid masjid-masjid tersebut.

“Tolong disebut namanya dan diukur seberapa banyak karyawan BUMN masjid pemerintah yang menjadi radikal karena diisi oleh ustaz yang radikal, Sampai sekarang itu tidak dijawab,” katanya kepada Jurnalislam.com usai mengisi tabligh akbar di Masjid Baitul Makmur Solo Baru, Ahad (15/7/2018).

“Kalau hanya survei saya gak yakin itu korespondennya siapa. Masjid 41 dari 100 masjid itu coba disebutkan, karena akan jadi fitnah besar lho. Selama ini gak ada yang bilang radikal loh, tiba-tiba surveiyernya ini yang kita kenal orang-orang yang mengsurvei orang-orang dan kelompok itu saja kemudian orang mengatakan ke publik ada masjid radikal yang diisi oleh ustadz radikal, tolong disebutkan namanya agar tidak jadi fitnah,” sambung Mustofa.

Lebih dari itu, Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah ini menjelaskan, mengandalkan hasil survei dengan melihat isi khutbah jum’at saja tidak bisa mengambarkan sepenuhnya masjid tersebut. Ia pun mencontohkan hasil survei pilkada kemarin yang meleset hingga 400 sampai 500 persen sebagai gambaran tidak valid sebuah lembaga survei.

Mustofa mencurigai adanya skenario di balik munculnya hasil survei tersebut. Sebab, katanya, selalu simbol-simbol Islam yang dituduh intoleran dan radikal, sedang agama lain tidak pernah ada yang menganggap radikal maupun intoleran.

“Kenapa yang diteliti hanya umat Islam, Masjid, Gereja gak pernah Pura gak pernah. Memang umat Islam ini ujiannya memang besar dan ini umat pilihan, umat akhir zaman banyak ujiannya,” tandasnya.

ACT Hadiahi M Zohri Satu Unit Usaha Minimarket Sodaqo

LOMBOK UTARA (Jurnalislam.com) – Juara dunia lari 100 meter U-20, Lalu Muhammad Zohri kembali menerima apresiasi. Kali ini Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Jumat (13/7/2018) memberikan penghargaan berupa uang tunia senilai 25 juta rupiah berupa unit usaha produktif minimarket Sodaqo yang diinisiasi oleh Global Wakaf – ACT.

Presiden ACT, Ahyudin menyerahkan bantuan unit usaha tersebut kepada keluarga Zohri di kediaman mereka di Dusun Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, NTB, Sabtu (14/7/2018).

Pengharagaan ini diberikan sebagai wujud sukur segenap masyarakat Indonesia atas prestasi.

“Prestasi Zohri ini adalah momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus berlari, tidak lagi mundur. Berlari sekencang-kencang agar bangsa ini terus maju,” ujar Ahyudin.

Selain karena prestasi Zohri yang telah mengharumkan nama Indonesia, penghargaan ini juga diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Zohri.

“Banyak berita yang kita dengar betapa banyak masa depan atlet yang kelam, padahal sudah mengharumkan bangsa ini. Kita tidak ingin masa depan Zohri terabaikan. Kita berikan penghargaan dalam bentuk minimarket senilai 300 juta ini untuk masa depan Zohri. Itu yang paling pokok,” lanjutnya.

Pemberian penghargaan ini dihadiri oleh CEO PT Hydro Perdana Retailindo (pengelola Sodaqo), Bupati Lombok Utara, Danrem TNI, dan tokoh masyarakat. Bupati Lombok Utara dan masyarakat Dusun Karang Pansor sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan Global Wakaf – ACT.

Sodaqo, manfaat berkelanjutan

Pemberian aset usaha produktif berupa minimarket Sodaqo merupakan ikhtiar yang lahir dari kerjasama Global Wakaf dengan PT. Hydro Perdana Retailindo sebagai perusahaan wakaf yang mengelola retail Sodaqo.

Ahyudin menjelaskan, gambaran bersih dari keuntungan minimarket ini minimal 10 juta sebulan. Sehingga, setiap bulannya rezeki itu mengalir bagi Zohri dan keluarga.

Tak hanya itu, CEO PT. Hydro Perdana Retailindo Syahru Aryansyah, menuturkan, manfaat pemberian minimarket ini tidak hanya dirasakan oleh Zohri, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Ini tidak hanya sekedar pemberian, tetapi juga mencangkup sasaran yang lebih besar lagi.

“Tujuan diberikan tidak hanya membantu kesejahteraan mas Zohri dan keluarga tetapi juga menimbulkan efek sistemik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan minimarket ini dapat menyerap lapangan kerja dan menggerakkan produk UMKM yang bisa masuk ke mini market melalui mas Zohri dan keluarga,” ucap Syahru Aryansyah, yang akrab disapa Ryan.

Ryan menerangkan, minimarket tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bagaimana memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Dalam waktu dua pekan ke depan gerai Sodaqo ini akan berdiri di dekat kediaman Zohri. Ryan berharap, penyerahan apresiasi ini bisa membangkitkan motivasi anak bangsa untuk mengharumkan Indonesia.

“Ini motivasi untuk kita semua agar tertular untuk masyarakat yang lain, tidak hanya bidang olahraga tetapi juga bidang lainnya,” jelasnya.

Muhammad Zohri menjadi yang tercepat di Kejuaraan Dunia Atletik 100 meter putra U-20 di Tempere, Finlandia pada Rabu (11/7/2018) lalu. Dia mencatatkan waktu tercepat 10,18 detik dan memecahkan rekor nasional junior atas namanya sendiri di test event Asian Games, Februari 2018, dengan catatan waktu 10,25 detik.

ISAC: Survei P3M Soal Masjid Radikal Hanya Akan Membuat Gaduh

SOLO (Jurnalislam.com) – Sekjen The Islamic Study and Action Center (ISAC), Endro Sudarsono menilai hasil survei Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) masjid radikal hanya akan membuat kegaduhan.

“Tugas penelitian seharusnya mampu memberikan informasi, evaluasi dan perbaikan atas hasil penelitiannya. Baik evaluasi terhadap isi materi khutbah, karakter Mubaligh, managemen takmir Masjid maupun peran instansi lainnya yang terkait,” kata Endro Sudarsono kepada Jurnalislam.com, Rabu (11/7/2018).

Seharusnya, kata Endro, jika menemukan adanya paham radikal di masjid, maka takmir masjid atau mubaligh diberitahu oleh peneliti baik langsung maupun tak langsung.

“Hal ini guna implementasi rekomendasi hasil penelitian, bukan dibiarkan liar informasinya ke publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, penelitian terhadap masjid ini disebut Endro semakin menunjukan ketidakadilan terhadap umat Islam karena selalu simbol-simbol Islam yang dituduh radikal, teroris, dan intoleran.

“Kita khawatir ada tendensi kebencian terhadap ajaran Islam di balik sebuah penelitian,” ujarnya.

“Kami juga belum mendengar dari jamaah yang mendengarkan khutbah tersebut melaporkan kepada lembaga yang kompeten seperti MUI, Polri maupun Kejaksaan, yang merasa sebagai pihak yang dirugikan dalam khutbah tersebut,” tandas Endro.

Sebelumnya, P3M yang bekerja sama dengan Rumah Kebangsaan (RK) menyatakan ada 41 Masjid terpapar radikal di lingkungkan pemerintahan.

Presiden Israel Minta RUU Pembentukan Negara Yahudi Ditinjau Ulang

YERUSALEM (Jurnalislam.com) – Presiden Israel Reuven Rivlin menyerukan anggota parlemen untuk meninjau kembali RUU pembentukan negara Yahudi.

Dalam suratnya kepada para anggota parlemen Israel, Presiden Rivlin mengajukan perubahan RUU pembentukan negara Yahudi.

Rivlin menyebutkan pengesahan RUU tersebut dapat melukai masyarakat Yahudi yang tinggal di belahan dunia lainnya.

Rivlin menekankan Israel akan menerima banyak kritik karena dianggap telah melakukan diskriminasi akibat pengesahan RUU ini.

“RUU ini akan membahayakan banyak orang Yahudi di dunia dan di Israel jika dikabulkan. Saya sangat khawatir pengesahan RUU ini akan digunakan sebagai senjata bagi para musuh Israel terhadap negara kita,” kata Rivlin.

Pemungutan suara pertama pengesahan akan dilakukan di parlemen Israel, Senin depan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dukungannya terhadap RUU tersebut dan mengatakan pengesakan ini penting bagi rakyat Israel.

RUU akan disahkan jika berhasil melewati tiga tahapan pemungutan suara di parlemen.

Jika disahkan, RUU ini akan menempatkan srael sebagai negara berbasis etnik dan agama yang mewakili seluruh masyarakat Yahudi di dunia.

Pengesahan RUU tersebut akan memberikan kekuatan hukum bagi kebijakan-kebijakan diskriminatif Israel yang sebelumnya hanya bersifat de facto.

Salah satu isi RUU tersebut adalah mencabut bahasa Arab dari bahasa resmi di Israel dan menetapkan bahasa Ibrani sebagai bahasa nasional satu-satunya.

Pernyataan-pernyataan kontroversial lain dalam RUU tersebut antara lain, “hanya orang Yahudi yang berhak menentukan nasibnya sendiri di Israel. Israel adalah negara Yahudi. Israel adalah tanah bersejarah milik seluruh orang Yahudi di dunia. Ketika terjadi kekosongan hukum maka Hukum Yahudi akan ditetapkan. Seluruh orang Yahudi di dunia punya hak untuk kembali ke Israel. Hari keagamaan Yahudi akan ditetapkan sebagai hari libur nasional dan ibu kota Israel adalah Yerusalem.”

Namun bagian yang mengatakan “semua warga negara Israel memiliki hak yang sama” dalam RUU tersebut dianggap bertentangan dengan bagian-bagian lain dalam RUU tersebut dan pada praktiknya hanyalah omong kosong belaka.

Pernyataan ‘Israel adalah tanah bersejarah milik seluruh orang Yahudi di dunia’ dalam RUU tersebut mengimplikasikan bahwa rakyat Palestina tidak memiliki sejarah dan hak atas wilayah tersebut.

Pemerintah Israel terus mendorong rakyat Yahudi di seluruh belahan dunia untuk menetap di Israel. Namun, mereka menolak untuk mengabulkan hak rakyat Palestina yang terusir dari rumah-rumah mereka pada tahun 1948.

Arab Saudi Kirim Nota Protes Soal Pelanggaran Iran pada PBB

RIYADH (jurnalislam.com) – Arab Saudi mengajukan nota protes kepada Majelis Umum PBB terkait dengan pelanggaran Iran di Teluk Basra, menurut kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.

Arab Saudi menilai Iran telah melakukan pelanggaran di wilayah anjungan minyak milik negaranya.

Saudi juga meminta Iran mengakhiri pelanggaran perbatasan laut yang telah ditentukan. Sebagai informasi, Iran dan Saudi menandatangani perjanjian bilateral tentang batas-batas laut pada 1968.

Perwakilan tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdullah bin Yahya Al-Mouallimi, mengatakan walau nota protes tersebut telah disampaikan kepada pemerintah Iran dan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, namun kapal-kapal Iran masih tetap melakukan pelanggaran wilayah.

Al-Mouallimi menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran Iran tersebut.

“Teheran akan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi akibat pelanggaran ini,” tekan al-Mouallimi.

Pihak Iran belum memberikan pernyataan tentang permasalahan tersebut.

Wakapolri: Hati-hati Dilaknat Allah Menuduh Masjid Radikal

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Komjen Pol Syafruddin meminta masyarakat tak langsung menuduh masjid yang terpapar radikalisme.

Menurutnya, masjid itu tempat suci sehingga tak mungkin radikal. Kalau pun ada yang radikal, ia menyebut itu pasti merujuk kepada orang.

“Masjid itu benda tempat suci, tidak mungkin radikal itu. Kalau toh ada radikal, pasti orang, pasti bukan masjid,” ujar Syafruddin, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).

“Makanya hati-hati, jangan sampai dilaknat oleh Allah, menuduh-nuduh masjid radikal,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar orang-orang yang mengadakan penelitian berhati-hati.

Hal itu lantaran adanya hasil penelitian yang menyimpulkan adanya masjid yang terpapar paham radikal.

Wakil Kapolri ini juga mengimbau agar para peneliti untuk menggunakan standar-standar dalam melakukan penelitian.

“Jadi karena orang mengadakan penelitian, jadi hati-hati, itu saya ingatkan. Orang penelitian boleh saja. Hendaknya saya imbau untuk menggunakan standar-standar,” kata Syafruddin.

“Ya makanya, kalau melakukan penelitian, buat konsep yang jelas. Kalau berbicara masjid (radikal), saya bantah itu,” pungkasnya. (tribunnews)

Zulhasan Minta Umat Islam Mengerti Ekonomi dan Politik

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan umat Islam tentang pentingnya umat mengerti politik. Hal itu disampaikan dalam majelis kajian di Masjid Al Akbar, Cipinang Muara, Ahad lalu.

“Pertama harus mengerti ekonomi dan menguasai perniagaan. Kedua, harus mengerti politik. Dengan menguasai ekonomi dan politik maka umat Islam yang jumlahnya sangat besar bisa dikonversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik,” ucapnya sebagaimana dilansir Gatra, Ahad (8/7/2018).

Dia juga menceritakan pertemuannya dengan imam besar masjid Nabawi di Madinah. Imam besar mengungkapkan dari masjid Nabawi yang masih kecil pada masa lalu Rasulullah bisa mengalahkan peradaban Romawi yang sudah sangat maju dan hebat.

“Mungkin seperti mengalahkan Amerika Serikat sekarang ini. Mengapa bisa? Karena beberapa hal, di antaranya ulama menguasai secara mendalam ilmu agama. Para ulama istiqomah. Seperti Hamka yang pendiriannya sangat kuat seperti batu karang. Hanya tunduk dan patuh pada Allah,” kata Zulhasan, sapaan Zulkifli Hasan.

Selain mempunyai ilmu agama yang mendalam dan istiqomah, lanjutnya, para ulama juga adalah intelektual, saudagar, sekaligus politisi (mengerti politik). Tapi setelah 700 tahun, sambungnya, umat Islam sekarang mudah diadu-adu.

“Saya berharap kita (umat) jangan mau diadu-adu. Kita agar tidak memperuncing masalah, melainkan saling menghormati,” ujarnya.

Din Syamsuddin Minta Umat Jangan Percaya Hasil Survei Soal Masjid Radikal

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin mengatakan, meminta masyarakat untuk tidak terjebak dalam istilah masjid radikal. Pernyataan itu menyinggung hasil survei yang mengungkapkan adanya 41 masjid di Jakarta yang terindikasi radikal.

Menurutnya, justru survei tersebut hanya akan menimbulkan kecemasan dan memecah kerukunan di kalangan umat Islam.

“Jangan melempar isu secara verbal karena bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers Para Pemuka Agama Kebangsaan di Kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Selasa (10/7/2018).

Ia meminta masyarakat tidak cepat mempercayai penilaian yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab, penelitian tersebut bisa dilakukan dengan paradigma yang salah terhadap pemahaman radikalisme.

“Hati-hati memberikan penilaian sering kali terjebak parameter. Diungkapkan saja, masjid mana yang terkena radikalisme, dan jangan melempar isu secara verbal,” ucapnya.

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) melakukan survei terhadap 100 masjid pemerintahan di Jakarta. Survei terhadap 100 masjid tersebut terdiri dari 35 masjid di Kementerian, 28 masjid di Lembaga Negara dan 37 masjid di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad mengatakan, survei itu dilakukan setiap shalat Jumat dari 29 September hingga 21 Oktober 2017. Kemudian, tim survei menganalisis materi khutbah Jumat yang disampaikan, dan hasilnya ada 41 masjid yang terindikasi radikal.

“Dari 100 masjid itu 41 kategorinya radikal. Radikal rendah itu tujuh masjid, radikal sedang 17 masjid, dan radikal tinggi itu 17 masjid,” ujar Senin (9/7/2018) seperti dilansir Republika.