UAS, UAH, UBN Dikabarkan Hadiri Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Mudzakarah Seribu Ulama akan digelar di Gedung Aisyah Jl. Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya pada hari Ahad 5 Agustus mendatang. Ribuan ulama dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia dijadwalkan hadir dalam pertemuan bertajuk “Peran Islam dalam Menjaga Kedaulatan NKRI dan Kepemimpinan Islami” ini.

Ketua Umum Mudzakarah, dr. Isa Ridwan mengatakan, sejumlah ulama besar telah memastikan kehadirannya dalam acara tersebut. Ustaz Abdul Somad, ustadz Adi Hidayat, Ustaz Arifin Ilham, dan Ustaz Bachtiar Nasir dikabarkan akan hadir.

“Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad Insya Allah hadir. Kalau ulama kibar (besar) sudah fix itu wasekjen MUI
Ustaz Tengku Zulkarnaen, adapun Kiai Ma’ruf Amin beliau baru menjanjikan Insya Allah mau hadir. Dan yang pasti
Ustaz Bachtiar Nasir sudah fix juga,” kata Dokter Isa kepada Jurnalislam.com, Jumat (27/8/2018) malam.

Ketua Umum Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya, Dr. Isa Ridwan

Dokter Isa juga mengungkapkan, semakin banyak peserta yang mendaftar hingga overload. “Peserta justru kita
overload juga,” kata dia.

Terkait tema yang diusung, Dokter Isa menjelaskan, Mudzakarah Ulama di Tasikmalaya ini akan membahas
persoalan yang lebih luas. Selain soal pilpres 2019, mudzakarah ini lebih menekankan soal tadbikus syariah
(penerapan Syariah) di Indonesia.

“Tema mudzakarah ulama ini tidak untuk jangka pendek seperti Pilpres, tapi kita lebih ke tadbikus syariah. Jadi bagaimana para ulama membuat satu konsep ideal untuk penerapan syariat di Indonesia” tuturnya.

Elemen Umat Islam Tasikmalaya Siap Gelar Mudzakarah Seribu Ulama

TASIKMALAYA (Jurnalislam.com) – Ketua Umum Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya, dr. Isa Ridwan mengatakan, panitia mudzakarah semakin solid dan siap menyambut pertemuan akbar para ulama pada 5 Agustus mendatang. Kendati demikian, kesiapan panitia itu bukan tanpa rintangan.

Ditemui Jurnalislam.com usai rapat persiapan acara, Dokter Isa mengungkapkan, pada awal pembentukan panitia mudzakarah yang merupakan rangkaian dari Kongres Mujahidin ke-5 ini menghadapi kondisi sulit. Minimnya dukungan moril dan materil nyaris membuat panitia membatalkan pertemuan para ulama ini.

“Kita akuilah, yang namanya punya hajat dana adalah sesuatu yang sangat penting, dan kita terbatas disitu. Volunteer pun awalnya kita sangat terbatas,” kata Dokter Isa kepada Jurnalislam.com saat ditemui usai rapat persiapan mudzakarah di Gedung Aisyah, Jl. Ir. Juanda, Kota Tasikmalaya, Jumat (27/7/2018) malam.

Ketua Umum Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya, dr. Isa Ridwan

Bahkan, kata dia, keterbatasan-keterbatasan itu membuat sebagian panitia awal mundur dari kepanitiaan. “Mereka
mungkin pesimis. Pada awalnya semangat, tapi kemudian menghilang,” ujarnya.

Namun, dengan tekad kuat dan bertawakal kepada Allah, satu bulan sebelum acara dukungan moril dan materil
untuk memenuhi keperluan acara mulai berdatangan. Dokter Isa mengungkapkan, dukungan-dukungan itu mulai berdatangan setelah Idul Fitri.

“Ba’da Iedul Fitri, masya Allah, sesuatu yang sangat luar biasa dan di luar dugaan datang. Yang kesatu, dari
ikhwan-ikhwan komunitas Tasik Bersatu yang menyatakan akan menyiapkan 1000 volunteer untuk membantu mudzakarah ulama ini. saat ini volunteer kita overload,” paparnya.

Kedua, adanya komunitas bikers yang membantu menyiapkan kendaraan untuk keperluan acara. “Bahkan mereka
menyatakan siap menyediakan 1000 kendaraan,” ungkap dokter spesialis ortopedi ini.

Selanjutnya, dukungan laskar dari berbagai ormas Islam dan organisasi kepemudaan di Tasikmalaya. “Sampai hari
ini lebih dari 1000 laskar siap mengawal. Pada awalnya kita kesulitan mencari, sekarang kita kesulitan menolak,”
katanya.

Dokter Isa mengaku, panitia terus mendapat bantuan donasi dalam berbagai bentuk. “Alhamdulillah sampai hari ini sudah dari 20.000 nasi box, tinggal kita atur saja alokasi per harinya,” katanya.

“Ketika Allah sudah menurunkan pertolongan, maka tidak akan ada lagi yang bisa menolak, orang pasti berbondong- bondong untuk membantu,” tutur Dokter Isa.

“Kita yakin kepada Allah, kita hanya memaksimalkan ikhtiar, hasil akhir kita serahkan kepada Allah, dan alhamdulillah kami semakin solid dan siap menyambut dan memuliakan para ulama,” sambungnya.

Dokter Isa menjelaskan, meskipun acara tersebut diinisiasi oleh Majelis Mujahidin akan tetapi kepanitiaan Mudzakarah terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Tasikmalaya.

“Ini hajat orang Tasik, jadi kami melibatkan berbagai elemen yang ada di Tasik,” ujarnya.

Mudzakarah Seribu Ulama akan digelar di Gedung Aisyah Jl. Ir. H. Juanda, Kota Tasikmalaya pada hari Ahad 5 Agustus mendatang. Ribuan ulama dan aktivis Islam dari seluruh Indonesia dijadwalkan hadir dalam pertemuan bertajuk “Peran Islam dalam Menjaga Kedaulatan NKRI dan Kepemimpinan Islami” ini.

Ijtima Ulama Untuk Satukan Sikap Umat Hadapi Pilpres 2019

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua OC Ijtima Ulama, Ustadz IR H. M. Nur Sukma mengatakan, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional akan melahirkan kesatuan sikap dalam menghadapi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun depan. Menurutnya, umat wajib mengokohkan kembali persatuan umat, persatuan ulama dan kepatuhan umat kepada keputusan dan arahan ulama.

“Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ini insya Allah akan melahirkan kesatuan sikap, kesatuan gerak dan kesatuan langkah Ummat Islam dalam menghadapi Pilpres dan Pileg 2019 untuk kemenangan umat Islam dan kemenangan bangsa Indonesia,” jelasnya dalam konferensi pers Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula, Slipi, Jakbar, Jumat (27/7/2018).

Ia juga menyampaikan kesiapan panitia menyambut para ulama dan tokoh yang datang dengan pelayanan maksimal.

“Kami ingin berkhidmat melayani para ulama, para kiai, para habaib. Kami berusaha memberikan yang terbaik untuk beliau-beliau. Karena beliau adalah para pewaris nabi, dengan berkhidmat di Ijtima’ ini semoga kami semua dapat bagian dari keberkahan yanga akan Allah turunkan untuk NKRI,” pungkasnya.

Sementara itu, ulama Betawi KH Abdul Rasyid Abdullah Syafi’i menyatakan, kebangkitan umat Islam pasca 212 telah melahirkan kekuatan ruhiyah dan jasmaniah sangat dahsyat. Kekuatan berupa bersatunya umat Islam, ulama, dan ketaatan umat kepada ulama tersebut merupakan karunia dari Allah.

Bahkan menurutnya, kekuatan dahsyat tersebut telah melahirkan kemenangan nyata, yaitu terpilihnya gubernur usungan umat Islam di DKI Jakarta.

“Atas berbagai karunia Allah tersebut, wajib bagi kita untuk senantiasa mensyukuri semua karunia Allah kepada kita sebagai bangsa Indonesia, dan kita pun wajib senantiasa berharap kepada Allah agar kemenangan-kemenangan berikutnya dapat kita raih untuk keselamatan agama, bangsa dan negara dengan sikap dan upaya nyata untuk mengawal perjalanan kepemimpinan bangsa dan negara kita menuju keridhaan Allah sehingga terlahir baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur,” paparnya.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 27-28 Juli 2018. Ratusan ulama dari seluruh Indonesia dikabarkan akan pertemuan akbar yang berlangsung dua hari itu.

Reporter: Gio

GNPF Ulama Gelar Ijtima Ulama Bahas Solusi Persoalan Bangsa

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional di Hotel Menara Peninsula Jakarta, 27-28 Juli 2018. Acara pembukaan Ijtima dilaksanakan pada Jumat (27/07/2018) malam rencananya akan dihadiri gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia hadir sebagai peserta Ijtima, sedangkan ada sekitar 500 orang undangan yang kami undang untuk hadir dalam acara pembukaan,” kata Ketua Umum GNPF Ulama yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab acara, Ustaz Yusuf Muhammad Martak.

Menurutnya, acara ini merupakan salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI.

“Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” ungkapnya.

Dirinya juga menegaskan, diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima’ adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.

“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” paparnya.

Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat. “Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.

Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” pungkas dia.

Reporter: Gio

Mobilisasi Partisipasi Umat, Peran menentukan 212

Oleh: Alfian Tanjung

Koalisi Jakarta Nasional

Sukses 19 April 2017 merupakan hari bersejarah perjuangan politik Umat Islam di Indonesia. Energi 212, dengan event 2 Desember 2016. Hal tersebut merupakan moment sejarah ketika “Petahana” yang superbody dan yakin 100% menang dengan kekuatan yang relatif “sempurna”, bisa dikalahkan oleh energi perjuangan 212. Sebagai kekuatan Politik berbasis Iman pada Al-Qur’an. Dengan perolehan 3,5 juta suara untuk kemenangan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Muslim.

Anies-Sandi yang diusung oleh PKS & Gerindra didukung oleh Umat Islam dengan perhitungan 1,5 juta suara pemilih PKS-Gerindra, dan 2 juta suara Umat diluar perolehan suara PKS & Gerindra di DKI Jakarta. Artinya, ketika mobilisasi partisipasi digerakkan oleh “Mesin Politik” Umat. Hasil yang diperolah sangat signifikan.

Dalam Pilkada serentak III, tanggal 27 Juni 2018, energi 212 masih “sangat berpengaruh”. Dari sosok HRS dan dukungan para Ulama dan tokoh pergerakkan Islam secara Nasional. Buktinya ada 12 Provinsi yang “ditopang 212” menang secara telak dan beberapa daerah mengalami lonjakan dukungan. Fenomena Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan fakta riil.

Artinya, koalisi Jakarta yang diperluas plus menjadi pilihan berupa “Koalisi Jakarta Nasional”. Koalisi Jakarta Nasional merupakan ikatan Iman dan kesadaran peran Politik Umat Islam untuk menjadi variabel signifikan dalam memenangkan Jihad Konstitusional. Hal ini harus dipahamkan pada seluruh elemen dan komponen Umat. Dengan ini, koalisi Jakarta Nasional bisa memiliki bargaining politik dalam skala Nasional untuk terpilihnya Presiden atau Wakil Presiden pilihan Umat.

Posisi HRS harus ditopang oleh peran Ulama dan tokoh Umat secara Nasional dan efektifnya MCA (Muslim Cyber Army) dan satuan Laskar Media Sosial lainnya. Keberadaan Media Cetak serta Televisi seperti TVOne, iNewsTV tetap harus “digarap” sesuai batas kemampuan kita.

Pemilu Nasional 2019

17 April 2019, Indonesia baru pertama kali menyelenggarakan Pemilu serentak: Legislatif dan Presiden. Pada kesempatan ini Umat Islam harus mengambil peran secara sungguh-sungguh. Hal ini terkait dengan eksistensi dan misi Dakwah Islam dalam artian yang sesungguhnya.

Pengalaman di Jakarta 19 April 2017 bisa menjadi modal & model yang dimodifikasi secara Nasional. Karena telah terbukti Potensi dan kekuatan Politik Umat Islam masih mencukupi untuk berpartisipasi dalam memenangkan aspirasi Politik Islam. Pengalaman di Jakarta dengan spirit 212 merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemenangan aspirasi politik Islam dan Umat Islam dalam Pemilu serentak Nasional pada 17 April 2019.

Merebut Kemenangan

Pemilu Nasional 2019 merupakan ajang perjuangan Politik Umat Islam Indonesia. Hal ini harus dilakukan secara terencana, terukur dam memiliki target kemenangan dalam artian sebenarnya.

Ada beberapa catatan yang bisa menjadi perhatian dan ditindak lanjuti. Hal tersebut adalah:

  1. Spirit 212 harus digelorakan oleh kita semua, baik dengan merefleksikan perjalanan 212 atau dilakukan Reuni 212 per-2 Desember 2018, kebetulan bertepatan dengan hari Ahad. Kegiatan Reuni bisa dilakukan secara tersentralisir atau terdesentralisir. Penulis memiliki usul, diseluruh Provinsi adakan reuni 212 dan didokumentasikan secara baik dan professional.
  2. Sosok HRS sebagai Imam Besar Umat Islam Indonesia harus dipertegas secara formal dan merata secara Nasional. Peran MCA dan mimbar Dakwah sangat membantu mengeksiskan HRS sebagai Imam Besar Umat Islam Indonesia dalam artian yang fungsional dan berskala Nasional. Silahkan ditindaklanjuti oleh kita semua.
  3. Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) harus “mematut diri” sebagai pelayan perjuangan Umat. Dalam moment 17 April 2019 berkonsentrasi sebagai lokomotif dan pelayan perjuangan politik Umat Islam untuk memenangkan Paslon yang ditetapkan oleh Syuro.
  4. Keberadaan Ulama yang tergabung di GNPF-U harus dimaksimalkan di semua lini, event, moment dan kesempatan. Untuk menggelorakan kemenangan aspirasi politik Islam di Indonesia, yang tentunya perlu bahkan harus menjalin hubungan secara “idiologis” dengan organisasi kemasyarakatan dan partai politik yang siap mendukung hasil Syuro kita.
  5. Untuk ikhwan kita yang menyebrang ke “Kubu Cebong”, sebaiknya bahkan selayaknya atau “seharusnya” jangan di aspresiasi secara lisan atau tulisan. Karena dengan “mendiamkan” mereka, tidak usah menyindir, tidak perlu mengarah apalagi menyerang mereka. Kita harus fokus memobilisir partisipasi Umat untuk memenangkan hasil Syuro GNPF-U.

Penutup

Kemenangan di depan mata, pastikan Allah SWT sebagai titik berangkat, rujukan amal dan titik tuju kemenangan kita.

Kesatuan komando dan ketaatan pada pimpinan akan menunjukkan tuahnya dalam wujud kemenangan. Usaha dan Do’a harus terus dipanjatkan, Allah SWT tempat kita mengembalikan segala urusan.

 

Surabaya

Rabu, 25 Juli 2018

[1] Tulisan ini sebagai sumbangsih ide untuk memenangkan aspirasi politik Umat Islam

[2] Penulis adalah Pimpinan Taruna Muslim

Pembunuh Komandan Brigade Persis Dituntut 6,6 Tahun Penjara

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Asep Maftuh, pembunuh Komandan Brigade PP Persis Ustaz Prawoto dituntut hukuman penjara 6,6 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU Dina Aneu menegaskan, Asep dianggap telah terbukti menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja.

“Menuntut terdakwa dengan hukuman penjara enam tahun, enam bulan dikurangi masa tahanan,” ujar JPU, Dina Aneu, dalam sidang tuntutan di PN Bandung, Kamis (26/7/2018) dilansir Republika .

Sebelum menjatuhi tuntutan, Aneu membacakan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk memberatkan, perbuatan Asep telah meresahkan masyarakat karena aksinya yang telah menghilangkan nyawa ustaz Prawoto.

Sementara yang meringankan, Asep berlaku sopan selama persidangan, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari.

“Hal tersebut mohon menjadi pertimbangan hakim,” ujar Aneu.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang dipimpin Wasdi Permana mempersilakan Asep untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum guna menanggapi tuntutan jaksa. Melalui kuasa hukumnya, Asep mengajukan pembelaan yang akan dilakukan pekan depan.

Komando Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat dianiaya seorang pria pada Kamis (2/1/2018) pagi.

Berdasarkan pernyataan dari Humas Brigade Persis Komando Pusat, pelaku berinisial AM melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan linggis.Awalnya tersangka sempat diduga gila.

Namun adik ipar korban, H Didin mengungkapkan, sering bertegur sapa dengan pelaku dan melihat kondisinya normal. Selain itu, pelaku yang tinggal berdekatan dengan korban berdasarkan keterangan warga sering berkegiatan hiburan karaoke.

“Dia tidak gila, normal. Kalau punya uang biasanya karaokean. Tapi kalau gak punya uang suka ngamuk,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Cigondewah Kidul, Kota Bandung, Jumat (2/2/2018).

Menurutnya, pelaku tinggal di rumah milik adiknya yang bersebelahan dengan rumahnya dan rumah korban. Beberapa kali memang, pelaku pernah membahayakan orang lain dengan membakar sebagian rumahnya sendiri. Ia mengaku, tidak mengetahui alasan yang bersangkutan membakar rumah.

Polisi Dukung dan Siap Amankan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad di Semarang

SEMARANG (Jurnalislam.com) – Polrestabes semarang siap mendukung dan mengamankan Tabligh Akbar Ustadz Abdul Somad (UAS) di beberapa tempat di Kota Semarang. Hal itu disampaikan Wakasat Intelkam Polrestabes Semarang, Kompol Arie Iman dalam mediasi bersama panitia tabligh akbar UAS dan Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Mapolrestabes Semarang, Rabu (25/7/2018).

“Dari Polrestabes kami siap mendukung dan mengamankan,” tegas Kompol Arie Iman di Mapolrestabe Semarang, Rabu (25/7/2018)

Sementara itu, panitia tabligh akbar menyampaikan bahwa acara tersebut telah mendapat persetujuan dukungan dari kecamatan dan kelurahan yang akan menjadi lokasi acara.

“Terus terang dukungan itu sendiri turun dari kecamatan dan kelurahan, setiap RW terlibat,” ucap Faisal, salah satu panitia tabligh akbar.

Faisal menambahkan, ditunjuknya Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah dalam tabligh akbar atas keinginan masyarakat.

“Karena warga memang menginginkan ustadz itu (UAS) hadir, yang awalnya di masjid karena keinginan banyak pihak akhirnya dipindah di lapangan yang lebih luas,” lanjut Faisal.

Namun, pihak Patriot Garda Nusantara (PGN) sudah meninggalkan audiensi sebelum menyampaikan pandangannya dengan alasan mendapat panggilan mendadak dari atasannya.

Mediasi tersebut digelar untuk menindaklanjuti adanya surat edaran berisi penolakan terhadap UAS untuk mengisi tabligh akbar di kota Semarang yang tersebar di internet. Penolakan tersebut disampaikan oleh ormas yang mengaku Patriot Garda Nusantara (PGN) pimpinan Nuril Arifin atau yang akrab dipanggil Gus Nuril.

Dalam surat tersebut dinyatakan, alasan penolakan PGN karena UAS adalah corong dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan PGN mengancam akan akan melakukan aksi perlawanan jika Tablig Akbar tetap digelar.

Rencananya, UAS akan mengisi tabligh akbar di sejumlah tempat di Semarang, diantaranya Senin, 30 Juli 2018, 13.00 WIB di Universitas Sultan Agung, Senin, 30 Juli 2018, 20.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Leboh Raya, Pedurungan Kidul, dan pada Selasa 31 Juli 2018, 05.00 WIB di Masjid Jami’ Jatisari BSB, Mijen.

Batu Pertama Menara MUI, Pijakan Baru Gerakan Umat Mandiri

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kemandirian ekonomi umat menjadi tema kunci Tasyakuran Milad MUI ke-43, pada 26 Juli 2018. Hal itu merupakan amanat Munas MUI 2015 di Surabaya dan pesan kuat Kongres Ekonomi Umat di Jakarta, April 2017, bertema Arus Baru Ekonomi Indonesia, yang diselenggarakan MUI.

Sebagai lanjutan upaya menggerakkan kemandirian ekonomi umat, pada Tasyakuran Milad MUI ke-43 ini, dilangsungkan peletakan baru pertama pembangunan Menara MUI, oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan Ketua Umum MUI, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

Sumber dana pembangunan Menara MUI dioptimalkan dari kekuatan ekonomi umat, yang dikelola oleh Lembaga Wakaf MUI. Ke depan, kantor MUI tidak lagi pinjam pakai dari Kementerian Agama, tetapi menempati gedung sendiri secara mandiri.

“Jangan bicara kemandirian umat, kalau MUI-nya sendiri enggak mandiri. Ini sebagai dakwah bil hal kepada umat, ayo kita sama-sama mandiri. MUI melakukan gerakan awal untuk menunjukkan kita mandiri. Azam (tekad) mandiri itu sudah kita mulai,” kata Dr. Ir. Lukmanul Hakim, Ketua MUI Bidang Ekonomi, yang juga Ketua Panitia Tasyakuran Milad MUI ke-43.

Pembangunan gedung dilakukan investor. “Seratus persen dana pembangunan sudah siap,” kata Lukman. MUI membeli Menara ini dengan dana yang berasal dari wakaf, infak, sedekah, dan skema reksadana syariah. “Pembangunan ditargetkan selesai sebelum Munas MUI 2020. Insya Allah Munas MUI nanti sudah bisa dilaksanakan di Menara MUI,” ujar Lukman.

Gedung terdiri 20 lantai. Tiga lantai paling bawah tersambung dengan dua tower sebelah Menara MUI –Safa Tower dan Marwa Tower—sebagai area bisnis produk halal, kuliner halal, bisnis syariah, dan fashion Islami. Perkantoran yang akan dipakai sebanyak 4-5 lantai. Dua belas lantai sisanya akan disewakan untuk perkantoran.

Nilai bangunan Menara MUI yang seluas 15 ribu meter persegi ini Rp. 600 milyar. Ditargetkan lunas dibeli MUI dalam 5 tahun. Per tahun perlu pengumpulan dana Rp. 120 milyar. Per bulan Rp. 10 milyar. “Sampai sehari sebelum Peletakan Batu Pertama, Alhamdulillah, sudah ada komitmen sumbangan dari lima pihak masing-masing Rp. 1 milyar,” kata Lukman.

Kantor MUI mandiri yang lebih memadai terasa makin dibutuhkan. “Hari demi hari, tuntutan kepada MUI semakin besar. Frekuensi kegiatan dan program MUI semakin meningkat. Itu membutuhkan ruang kantor yang lebih luas, representatif, yang mengakomodasi semua kebutuhan MU. MUI mempunyai 12 komisi dan 10 lembaga. Masih ada lagi pimpinan harian. Ada Dewan Pertimbangan. Itu membutuhkan ruang kantor yang cukup besar, apabila organisasi ingin maksimal dan produktif,” kata Rofiqul Umam Ahmad, Wakil Sekjen MUI, yang juga Sekretaris Panitia Tasyakuran Mulad MUI ke-43.

Selain sebagai kantor mandiri MUI, Menara MUI juga dikembangkan secara produktif untuk perkantoran komersial, sentra kuliner halal, dan pusat bisnis syariah.

Menara MUI adalah gedung perkantoran modern yang dibangun dalam kawasan terintegrasi Eureka Township. Kawasan Niaga terpadu ini dikembangkan di atas lahan 18 Ha, terdiri perkantoran, apartemen, pusat kuliner, pusat perbelanjaan, hotel, convention center, dan fasilitas penunjang lainnya.

Berada di Jalan Raya Hankam, Bambu Apus, Jakarta Timur. Tak jauh dari bandara Halim Perdana Kusuma, dekat tol Jagorawi, JORR, dan terintegrasi dengan jalur bus Trans Jakarta.

Gedung Menara MUI berada dalam kawasan Islami, berdampingan dengan apartemen Safa-Marwa, yang berkonsep Muslim-Friendly Premium Residence, Supermarket Halal, Pusat Makanan Halal (Halal Food Gallery), dan berdekatan dengan Muslim Fashion Mall, Muslim-Friendly Hotel, masjid besar, fasilitas latihan manasik haji, dan sebagainya.

Dengan lingkungan demikian, Menara MUI akan menjadi ikon utama Kawasan Niaga Terpadu bernuansa Islami. Dalam membangun Menara MUI, MUI bekerja sama dengan PT Prima Jaringan, sebagai kontraktor, dan PT Asia Raya Kapital, yang mengelola Reksadana Syariah.

“Pengembangnya PT Prima Jaringan. Investornya PT Asia Raya Kapital. MUI sudah melakukan MoU. Status tanah sudah selesai. Dikuasai oleh PT Prima Jaringan.

MUI akan membeli secara bertahap setingkat demi setingkat, sesuai jumlah wakaf yang diperoleh,” kata Rofiqul yang juga ahli hukum ini.

Siaran Pers

ISAC Minta Polri Abaikan Surat Edaran Penolakan UAS di Semarang

SOLO (Jurnalislam.com) – Sekjend Islamic Studi and Action Center (ISAC) Endro Sudarsono meminta kepolisian mengesampingkan surat penolakan Patriot Garda Nusantara (PGN) terhadap tabligh akbar Ustadz Abdul Shomad di Semarang pada 30 Juli mendatang. Ustadz melayu itu dijadwalkan mengisi tabligh akbar di Pedurungan Mijen Semarang pada tanggal 30-31 Juli 2018.

“Surat tersebut layak dikesampingkan karena cenderung provokatif dan memicu konflik yang berdampak dapat menganggu kenyamanan warga,” kata Endro kepada Jurnalislam.com, Rabu (25/7/2018).

Ia menjelaskan, dalam surat tersebut PGN terkesan memaksa pihak keamanan untuk tidak memberi ijin kegiatan Ustadz Shomad di Semarang. Padahal, kata dia, PGN selalu berkoar-koar soal toleransi dan kebhinekaan.

“Bahwa Surat tersebut terkesan memaksa dan mendekte kapolda agar kegiatan tersebut tidak berlangsung di Semarang. Surat tersebut jauh dari nilai keteladanan dan toleransi antar anak bangsa yang menjunjung tinggi Bhinneka tunggal ika,” paparnya.

Surat Penolakan PGN terhadap UAS di Semarang

Untuk itu, Endro meminta kepolisian untuk mengesampingkan imbauan PGN dan harus mengamankan kegiatan tabligh akbar tersebut.

Sebelumnya, pada tanggal 22 Juli 2018 beredar surat di media sosial tentang penolakan Ustadz Abdul Somad di Semarang. Tercantum permintaan kepada Polda Jawa Tengah yang dikeluarkan Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Mereka menolak kehadiran Ustad Abdul Somad pada acara Tabligh Akbar di daerah Pedurungan, Mijen, dan seluruh kota besar di Semarang. Adapun acara Tabligh Akbar Akbar itu akan dilakukan pada 30-31 Juli 2018. Jika permintaan mereka tidak dituruti, PGN mengancam akan melakukan aksi perlawanan.

Terkait hal ini, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menegaskan bahwa surat edaran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebab yang berhak melarang sesuai amanat undang-undang adalah Polri.

Itupun atas dasar pertimbangan keamanan demi kepentingan lebih besar. “Kalau yang lain tidak bisa, apalagi ormas (organisasi masyarakat),” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Mohammad Iqbal di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Reporter: Ridho asfari

Sinergi Foundation Kembali Salurkan Bantuan untuk Yatim Palestina

BANDUNG (Jurnalislam.com) – Menggandeng Sahabat Al Aqsha, Sinergi Foundation kembali membagikan kafalah yatim Gaza Palestina, hingga pertengahan tahun 2018 ini.
CEO Sinergi Foundation Ima Rachmalia mengatakan bahwa sebanyak 100 anak yatim dari berbagai daerah di Gaza mendapat santunan yatim.
“Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur #SaveAlAqsha yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina,” katanya di Bandung, Kamis (19/7/2018).
Para anak yatim Palestina, menurut Ima tersebar di banyak wilayah seperti kawasan An-Nushairat, Duwar Asy-Syuhada, Al-Barij, Al-Wad Al-Akhdhor, Kawasan Al-Hawa, Al-Khulafa, Duwar Al-Hudud, Duwar Al-Khaur, Tal Al-Hawa, Az-Zaitun, SYari’ An-Nadim, Syari’ Al-Jala’, dan tempat- tempat lainnya.
Sebagai lembaga filantropi Islam, Sinergi Foundation menurutnya akan terus bergerak membantu masyarakat yang kesulitan, baik itu di dalam negeri maupun mancanegara.
Selain Palestina, dalam dunia kemanusiaan, Sinergi Foundation juga telah berkiprah di beberapa negara seperti membantu gempa Nepal, Rohingya di Myanmar, Patani di Thailand, kurban bersama muslim minoritas di Kamboja, hingga tragedi kemanusiaan di Suriah.
Di dalam negeri, Sinergi Foundation hadir sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf produktif dan zakat infak sedekah (zis) yang telah 12 kali berturut-turut dalam keuangannya memperoleh opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’.
“Mohon doanya agar kami bisa tetap berkhidmat dan amanah,” pungkasnya.