JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menanggapi usulan pemerintah menambahkan anggaran 1,9 Triliun untuk Densus 88, pemerhati kontra terorisme, Harits Abu Ulya mengatakan, sebelum ditambah, alokasi anggaran Densus 88 harus diaudit terlebih dahulu karena masih belum transparan.
"Karena kesannya penggunaan dana dan sumber dana di luar APBN juga kurang transparan," ujar Haris kepada Jurnalislam, Rabu (17/2/2016).
Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) itu mengatakan, penambahan anggaran Rp 1,9 triliun bukanlah angka yang kecil. Sudah seharusnya, penambahan tersebut dibarengi dengan akuntabilitas dan transparansi Densus 88.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk peralatan densus. Selain itu juga untuk pembangunan asrama densus dan remunerasi.
Meski demikian, Haris menegaskan, perlunya audit dana densus karena juga bersumber dari rakyat. Untuk itu, rakyat pun mengetahui dialokasikan kemana saja anggaran tersebut.
"Jangan justru dana sebesar itu membuat densus semakin banyak menyediakan kantong mayat," kata Haris.
Reporter: Findra | Editor: Ally | Jurnalislam
