JAKARTA (jurnalislam.com)— Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Buya Anwar Abbas meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi keluhan masyarakat, termasuk dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam aktivitas tambang ilegal.
Suyudi resmi menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Serah terima jabatan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi kemudian berlangsung pada Jumat (2/10/2026).
Buya Anwar mengatakan kepolisian memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Karena itu, menurutnya, dugaan keterlibatan oknum dalam aktivitas ilegal perlu mendapat perhatian serius dari pimpinan Polri.
“Di antara hal-hal yang perlu dibenahi oleh Kapolri yang baru, adanya oknum kepolisian yang membekingi tambang-tambang ilegal dan kegiatan-kegiatan terlarang serta tempat-tempat hiburan yang merusak moral dan akhlak bangsa,” ujar Buya Anwar Abbas dikutip dari MUI Digital, Jumat (2/10/2026).
Menurut Buya Anwar, apabila aparat penegak hukum terlibat atau memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal, kondisi tersebut dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia juga menyinggung persoalan lingkungan dan kerugian negara yang menurutnya dapat muncul dari aktivitas pertambangan tanpa izin.
Selain persoalan dugaan beking tambang ilegal, Buya Anwar menyoroti penanganan konflik agraria dan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Ia menilai dalam sejumlah kasus, masyarakat masih merasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai.
“Bila terjadi konflik lahan antara petani atau warga masyarakat dengan perusahaan sawit atau tambang, atau antara buruh dan pihak perusahaan, maka tidak jarang pihak kepolisian tampil bukan membela kepentingan dan hak-hak rakyat, tapi lebih membela kepentingan pengusaha besar,” kritiknya.
Buya Anwar berharap pergantian kepemimpinan di tubuh Polri menjadi momentum untuk memperbaiki budaya kerja dan memperkuat penegakan hukum.
Ia meminta persoalan yang melibatkan oknum kepolisian ditangani secara tegas dan transparan, sementara capaian positif institusi tetap dipertahankan.
“Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya Kapolri yang baru, masalah-masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini dapat ditanggulangi dengan baik, lebih humanis, dan lebih berkeadilan sehingga pihak kepolisian kita harapkan dapat benar-benar dipercaya dan dicintai oleh seluruh rakyat negeri ini,” kata Buya Anwar.
Sebelumnya, dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Suyudi memaparkan sejumlah agenda transformasi Polri yang mencakup pembenahan organisasi, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, hingga akuntabilitas anggaran.
Sumber: MUI Digital
