Oleh: Shabira Azka
Hingga saat ini, kondisi perekonomian Aceh makin terpuruk. Dampaknya bahkan meluas hingga daerah yang tak terdampak bencana secara langsung. Hasil pertanian dan perkebunan wilayah Tengah Aceh sulit didistribusikan karena akses transportasi di darat belum pulih. Di sisi lain, dukungan dari pemerintah sangat minim, terutama subsidi ongkos angkut melalui udara. “Subsidi ongkir melalui udara perlu perintah pusat dari kementerian terkait. Sebab ini berkaitan dengan kebijakan negara.” Kata Murtholamuddin, jubir pos komando penanganan bencana Aceh. Kompas.com(18/01/2026)
Berbulan-bulan sudah kabar duka bencana Aceh turut menyumbang kesedihan masyarakat Indonesia. Kesedihan ini diperparah dengan kekecewaan pada pemerintah atas keterlambatan hingga ketidakjelasan bantuan pemulihan pasca bencana Aceh. Pasalnya, tindakan pemerintah yang seperti ini, sangat berdampak pada keberlangsungan hidup warga Aceh, terkhusus dalam bidang ekonomi, mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, hingga sulitnya menjual hasil pertanian dan perkebunan. Yang mana keduanya menjadi sumber utama penghidupan warga Tengah Aceh.
Diduga sebab keterlambatan pemerintah dalam menanggapi bencana ini adalah karena paradigma bernegara yang ada saat ini, lalu diperparah dengan lemahnya sistem pengelolaan bencana secara struktural. Paradigma bernegara yang mementingkan sisi untung rugi membuat alokasi dana pemulihan terbatas. Akibatnya, banyak kebutuhan korban yang tidak dipenuhi oleh negara. Bukan tidak disengaja ataupun tidak ada dana, namun karena adanya paradigma bernegara yang seperti itu, mementingkan keuntungan semata. Maka atas hal ini, negara dianggap gagal dalam menjalankan perannya sebagai ra’in.
Paradigma seperti ini, merupakan tuntutan dari digunakannya sistem kapitalis dalam kehidupan. Dalam sistem kapitalis, anggaran negara lebih difokuskan pada investasi yang menguntungkan kantong oligarki secara pasti. Maka, apabila dilihat tidak ada keuntungan, anggaran tidak akan diturunkan kecuali sedikit. Seperti halnya penanganan bencana Aceh saat ini, kebutuhan dasar rakyat dibebankan pada rakyat secara individual. Sesuai dengan pandangan hidup kapitalis terhadap kehidupan, untuk mengenyangkan hawa nafsu semata.
Akan berbeda ceritanya apabila negara mengadopsi sistem Islam. Karena dalam sistem Islam, negara dipastikan menjalankan peran sepenuhnya sebagai ra’in. Dengan begitu, negara akan memastikan berjalannya pemulihan infrastruktur, lahan, dan kebutuhan dasar warga secara cepat dan adil. Bantuan akan disalurkan langsung sesuai kebutuhan, terlebih untuk korban yang sakit, lansia, difabel, sampai yang kehilangan mata pencaharian. Semua ini dilakukan karena negara sadar akan tanggung jawabnya sebagai ra’in, bukan sekedar pencitraan semata. Wallahu alam bish showab
