SURABAYA (jurnalislam.com)– Aliansi Ulama’ dan Tokoh Jawa Timur menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke-2 Ulama dan Tokoh Jawa Timur pada Rabu (24/9/2025) di Pondok Pesantren Hidayatullah, Jalan Kejawan Putih Tambak VI Nomor 1, Mulyorejo, Surabaya.
Acara yang menghadirkan Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo dan Wakil Ketua DPD RI, Drs. Tamsil Linrung, ini diikuti oleh para ulama, kyai, habaib, serta tokoh masyarakat Jawa Timur. Dari forum tersebut lahir pernyataan sikap keras terkait kondisi bangsa pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu poin utama adalah desakan agar lembaga legislatif memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“DPR, DPD, dan MPR harus menindaklanjuti tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan elemen masyarakat lainnya untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai cacat dan tidak memenuhi syarat konstitusional,” tegas pernyataan tersebut.
Selain itu, ulama dan tokoh Jawa Timur juga menyinggung kasus hukum yang menyeret mantan Presiden Jokowi.
“KPK dan Kejaksaan Agung harus bertindak tegas, berani, dan tidak tebang pilih dalam menangkap koruptor, termasuk menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi yang terindikasi kuat terlibat dalam beberapa kasus korupsi sebagaimana dijelaskan oleh beberapa mantan menterinya,” bunyi pernyataan yang dibacakan.
Tak berhenti di situ, mereka juga menuntut aparat hukum serius menangani dugaan ijazah palsu Jokowi.
“Kami mendesak Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan untuk sungguh-sungguh menyelesaikan proses hukum terhadap kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi,” lanjutnya.
Di luar isu Jokowi dan Gibran, forum ini juga mendesak Presiden dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor sebagai langkah strategis pemberantasan korupsi.
Silaturahmi kebangsaan ini sekaligus menjadi wadah konsolidasi ulama, habaib, dan tokoh masyarakat Jawa Timur dalam menyuarakan aspirasi umat dan mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur konstitusi.
