SURIAH (jurnalislam.com)– Jumlah korban tewas akibat bentrokan yang terjadi sejak Ahad (13/7/2025) di kota Suwayda, Suriah selatan, telah mencapai sedikitnya 400 orang hingga Jumat (18/7), menurut laporan terbaru dari berbagai sumber lokal dan organisasi hak asasi manusia.
Pertempuran terjadi antara pendukung tokoh agama Druze, Sheikh Hikmat al-Hijri, dengan pasukan pemerintah Suriah dan kelompok bersenjata dari suku Badui. Bentrokan ini diperparah oleh serangan udara Israel yang mengklaim memberikan dukungan kepada komunitas Druze.
Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Suwayda, Omar Obeid, menyatakan kepada AFP bahwa fasilitas medis tersebut telah menerima lebih dari 400 jenazah sejak Senin pagi.
“Termasuk di antaranya perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kamar jenazah rumah sakit telah penuh, sehingga banyak jenazah tergeletak di jalan di depan rumah sakit.
Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR) juga merilis laporan yang menyebutkan sedikitnya 321 warga Suriah tewas, termasuk enam anak-anak dan sembilan perempuan. Lebih dari 436 orang lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Korban tewas mencakup warga sipil — termasuk anak-anak, perempuan, dan tenaga medis — serta pejuang bersenjata dari suku Badui, warga lokal yang tidak berada di bawah kendali pemerintah, serta anggota militer dan pasukan keamanan Suriah. SNHR menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi awal, dan proses identifikasi korban serta pelaku kekerasan masih berlangsung.
Sementara itu, beberapa sumber lokal memperkirakan jumlah korban jiwa bisa mencapai lebih dari 600 orang.
Kerusuhan ini menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah Suriah dalam menjaga stabilitas di tengah ketegangan antar-komunitas dan eskalasi militer dari luar negeri, termasuk serangan udara Israel.
Menteri Darurat dan Penanggulangan Bencana Suriah, Raed Al-Saleh, pada Jumat mengumumkan pembentukan ruang operasi gabungan untuk merespons situasi kemanusiaan di wilayah terdampak.
Dalam pernyataan video pada Kamis pagi, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak komunitas Druze merupakan prioritas pemerintahnya. Ia menyalahkan “kelompok-kelompok terlarang” atas upaya provokasi dan kekerasan terhadap warga sipil, serta berjanji akan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. (Bahry)
Sumber: TNA