GAZA (jurnalislam.com)– Gerakan perlawanan Hamas menyatakan bahwa mereka masih mempelajari usulan gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun dalam bentuknya saat ini, proposal tersebut dianggap tidak menjawab tuntutan rakyat Palestina dan berisiko memperpanjang penderitaan warga Gaza.
“Usulan ini tidak memenuhi tuntutan rakyat kami, terutama untuk menghentikan perang,” kata anggota biro politik Hamas, Basem Naim, kepada kantor berita Reuters.
“Meski begitu, pimpinan gerakan sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal tersebut dengan tanggung jawab nasional penuh,” tambahnya.
Sebelumnya, pada Kamis (29/5/2025), Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengklaim bahwa Israel telah “menandatangani” usulan tersebut. Usulan itu kemudian diserahkan kepada Hamas melalui utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Namun, pejabat senior Hamas, Sami Abu Zuhri, mengatakan bahwa proposal tersebut gagal mencantumkan komitmen penting seperti penghentian total perang di Gaza, penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut, dan akses bebas bagi bantuan kemanusiaan.
Pemerintah Israel belum secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka menerima proposal terbaru tersebut. Meski demikian, laporan media Israel menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan usulan gencatan senjata kepada keluarga para tawanan yang masih ditahan di Gaza.
Menurut analis politik Israel, Akiva Eldar, langkah Netanyahu ini tampaknya disengaja untuk menggambarkan Hamas sebagai pihak yang menghalangi perdamaian jika mereka menolak proposal tersebut.
“Netanyahu mungkin bertaruh bahwa rencana itu akan ditolak oleh Hamas, dan kemudian menyalahkan mereka agar bisa melanjutkan perang,” ujarnya kepada Al Jazeera.
𝗟𝗮𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗕𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻
Upaya internasional untuk mengakhiri konflik Gaza terus terhambat oleh perbedaan mendasar antara Israel dan Hamas. Israel menuntut agar Hamas melucuti senjatanya, sementara Hamas menuntut penarikan penuh pasukan Israel dan jaminan masuknya bantuan kemanusiaan.
Sebelumnya pada Rabu (28/5/2025), Hamas sempat mengklaim bahwa mereka telah menyepakati kerangka umum gencatan senjata dengan utusan AS Steve Witkoff. Kesepakatan tersebut dilaporkan mencakup gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan Israel, dan pembentukan komite profesional untuk mengelola urusan Gaza pascakonflik.
Bahkan disebutkan bahwa pemerintahan Trump akan menjamin bahwa gencatan senjata ditegakkan dalam waktu 60 hari. Namun Witkoff kemudian membantah klaim tersebut dan menyebut isi yang disampaikan Hamas sebagai “sama sekali tidak dapat diterima”.
Seorang pejabat AS yang dekat dengan Witkoff juga menyatakan bahwa pernyataan Hamas “tidak akurat” dan “mengecewakan”. Israel pun menyebut klaim tersebut sebagai “propaganda dan perang psikologis”.
Dengan banyaknya versi dan klaim yang saling bertentangan, nasib warga sipil Gaza masih berada dalam ketidakpastian. Perang berkepanjangan, blokade bantuan, dan kehancuran infrastruktur terus memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. (Bahry)
Sumber: Al Jazeera
