Sekjen PBB: Semua Pihak Harus Lindungi Warga Idlib

SURIAH (Jurnalislam.com) – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah meminta kelompok-kelompok yang konflik di Suriah untuk tetap melindungi warga sipil yang berada di kubu oposisi Idlib, dengan mengatakan “tidak boleh diubah menjadi pertumpahan darah”.

Guterres mengatakan pada hari Selasa bahwa “sangat penting” mencegah pertempuran skala besar di provinsi Idlib utara Suriah, lansir Anadolu Agency Rabu (13/9/2018).

“Ini akan menjadi mimpi buruk kemanusiaan yang tidak pernah terlihat dalam konflik Suriah yang berlumuran darah.”

Baca juga: PBB: Jika Serangan ke Idlib Dilakukan, Bencana Kemanusian Terburuk akan Terjadi

Kepala PBB mengatakan sangat penting bagi dua pendukung utama Suriah, Iran dan Rusia, untuk “menemukan cara untuk mengisolasi kelompok bersenjata dan … menciptakan situasi di mana warga sipil tidak harus membayar harga untuk memecahkan masalah di Idlib.”

Rezim Syiah Nushairiyah Bashar al-Assad dan sekutunya telah mempersiapkan serangan militer besar-besaran untuk mengusai Idlib yang menampung sekitar tiga juta lebih warga sipil.

Serangan udara dan penembakan brutal di selatan Idlib dan provinsi Hama utara meningkat selama sepekan terakhir setelah Moskow dan Teheran menolak proposal gencatan senjata Turki pada pertemuan puncak trilateral yang diselenggarakan di ibukota Iran, Tehran, pada 7 September.

Operasi pemboman baru itu menyebabkan mengungsinya lebih dari 30.000 orang dari daerah yang dikuasai oposisi sejak awal bulan ini, menurut PBB.

Baca juga: Kecam Pernyataan AS, PBB: Garis Merah adalah Setiap Serangan pada Warga Sipil

Dalam artikel yang diterbitkan hari Selasa di Wall Street Journal, presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menggemakan keprihatinan PBB tentang potensi krisis kemanusiaan, menambahkan bahwa serangan terhadap provinsi terakhir yang dikuasai oposisi tersebut akan mempengaruhi Turki, Eropa dan sekitarnya.

Erdogan, yang bertemu dengan Rusia dan Iran pada KTT Teheran pekan lalu, juga mengatakan Rusia dan Iran memiliki tanggung jawab untuk menghentikan potensi bencana kemanusiaan di Idlib.