SOLO (Jurnalislam.com)– Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mempertanyakan metode yang digunakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam merilis nama 7 kampus di Indonesia yang terpapar Radikalisme.
Menurut Abdul Kharis, hasil sebuah penelitian bisa saja tergantung dari kemauan lembaga penelitian atau peneliti tersebut.
“Kesimpulan tentang kampus radikal parameternya apa dulu, kalau dari hasil penelitian dan penelitian itu tergantung model tergantung visioner dan tergantung dari pertanyaan dan yang menyimpulkan,” katanya kepada Jurnalislam.com di Solo, Selasa, (12/6/2018).
“Diuji dulu data BNPT, karena penelitian kan bisa didrive sesuai kemauan peneliti, kata itu kemauan peneliti atau bukan itu harus di uji di balai penelitian, jadi kita sebagai orang akademik harus melihat itu dulu,” sambung politisi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Abdul Kharis mengungkapkan, daftar kampus terpapar radikalislme yang dirilis BNPT itu diuji terlebih dahulu oleh beberapa lembaga penelitian yang berkompeten.
“Dan kita tidak bisa serampangan menyimpulkan bahwa kampus terpapar radikalisme hanya oleh satu penelitian misalnya, selama ini saya belum melihat penelitian siapa dan metodenya hingga dapat menyimpulkan seperti itu,” ungkapnya.
“Karena ini di lingkungan akademik maka harus ilmiah, tidak bisa pengamatan sementara terus menyimpulkan kemudian tanpa pengujian parameter yang jelas,” pungkas Kharis.
