JAKARTA(Jurnalislam.com) – Indonesia saat ini menjadi salah satu pusat kajian peradaban Islam dunia, khususnya terkait keislaman moderat (wasathy). Keberadaan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) diharapkan dapat menjadi pusat rujukan global Islam moderat tersebut. Untuk itu, diperlukan konsolidasi dan evaluasi lebih lanjut antara pihak terkait agar perkembangan pembangunan UIII dapat lebih terarah dan optimal.
“Saya minta Menteri Agama dan Rektor UIII bersama Menteri Dikbudristek untuk melakukan kajian kelayakan untuk pembukaan program studi yang secara khusus menjadi andalan UIII,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi Kemajuan Pembangunan UIII di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Rabu (02/03/2022).
Menurut Wapres, pembangunan UIII harus didukung dari kesiapan aspek akademik, baik persiapan perkuliahan, status dosen, serta penataan ulang proses seleksi mahasiswa.
“Kedua, Rektor UIII harus memastikan kesiapan akademik dan aspek-aspek lainnya terkait rencana dimulainya perkuliahan yang sesungguhnya, seperti memperjelas status dosen yang telah direkrut, menata kembali proses seleksi mahasiswa dengan mengikuti standar global, termasuk untuk membangun dan menerapkan _learning management system_ ,” jelas Wapres.
Lebih jauh, Wapres meminta UIII dapat mengonsultasikan untuk pemenuhan kebutuhan anggarannya pada tahun anggaran 2023 dan 2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan.
“Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas agar segera mereviu usulan anggaran pembangunan lanjutan dari sarana prasarana kampus UIII, terutama untuk pemenuhan kebutuhan furnitur dan interior, serta penyelesaian infrastruktur kawasan kampus di tahun 2022,” ujarnya.
Di sisi lain, Wapres menekankan pentingnya perencanaan kebutuhan program studi agar disesuaikan dengan pembangunan infrastruktur UIII hingga tahun 2024.
“Rektor UIII melalui koordinasi bersama Menteri Agama dan Menteri PUPR agar segera menyesuaikan (reprogramming) rencana pembangunan infrastruktur Kampus UIII sampai tahun 2024, dengan memperhatikan kebutuhan program studi yang akan dibuka,” pinta Wapres.
Terakhir, Wapres mengimbau agar fungsi UIII sebagai Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum (PTN-BH) dapat dioptimalkan sehingga pembangunannya dapat memanfaatkan sumber dana dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mitra UIII.
“Pembangunan UIII selanjutnya agar dapat dibiayai dengan mengoptimalkan status UIII sebagai PTN-BH, yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi bisa memanfaatkan sumber pembiayaan dari skema SBSN dan potensi pembiayaan melalui kerja sama dengan mitra UIII terkait,” pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan, tujuan awal dibentuknya UIII merupakan inisiasi dari Presiden Joko Widodo agar Indonesia memiliki lembaga pendidikan tinggi dengan audiens internasional yang nantinya dapat mendiseminasikan praktik-praktik Islam yang ada di Indonesia kepada dunia.
“Jadi ini lebih merupakan tool of diplomacy. Bukan mencetak akademik tapi ini adalah tool of diplomacy, bahwa kemudian produknya bisa saja pemikir yang hebat yang terus menggaungkan dan menyuarakan praktik Islam di Indonesia tapi bisa juga masuk ke pop culture,” jelas Pratikno.
“Ini penting juga ya bagaimana agar praktik-praktik Islam bisa terdiseminasikan ke masyarakat internasional melalui film, animasi, game, termasuk melalui buku-buku rujukan. Jadi itulah kontribusi Indonesia untuk masyarakat internasional,” tambahnya.
Sementara, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan, Kementerian Keuangan akan siap mendukung segala kebutuhan agar UIII dapat segera memulai kegiatan perkuliahan di tahun ini.
“Untuk koordinasi lebih lanjut, kami akan melakukan diskusi di tingkat teknis untuk memenuhi kebutuhan. Kami mencatat untuk keperluan perkuliahan gedung sudah relatif siap, kebutuhan interior dan perlengkapan belajar yang perlu kita lengkapi supaya bisa kita mulai perkuliahan di bulan September 2022 ini,” jelas Suahasil.
Turut hadir pada rapat tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi, serta Rektor UIII Komaruddin Hidayat.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Mohamad Nasir.
