LITHUANIA (Jurnalislam.com) – Pemimpin Tatar Mustafa Abduldzhemil Dzhemilev Kirimoglu mengecam penangguhan Rusia atas komisi eksekutif tertinggi Krimea, World Bulletin melaporkan, Kamis (14/04/2016).
Seorang jaksa yang didukung Rusia di Crimea menangguhkan Majelis Rakyat Tatar Krimea (the Crimean Tatar People) pada hari Rabu (13/04/2016) untuk "mencegah pelanggaran hukum federal".
Kirimoglu menyebut Kongres Dunia Krimea Tatar (World Crimean Tatar Congress) di ibukota Lithuania Vilnius pada hari Kamis, sebagai gerakan "deklarasi perang".
Kemudian, dalam sebuah wawancara dengan Anadolu Agency, Kirimoglu, yang merupakan mantan kepala Majelis dan anggota parlemen Ukraina, mengatakan "(Rusia) menganggap kami kelompok teroris ekstrimis … menangguhkan Majelis kami berarti menangguhkan semua orang Tatar".
Dia mengatakan media Rusia meluncurkan kampanye kotor terhadap para pemimpin dan lembaga Tatar.
Dia mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia meningkat di wilayah yang dicaplok Rusia, termasuk penggerebekan polisi di rumah-rumah penduduk sudah menjadi bagian dari kehidupan normal.
Kirimoglu menyerukan sanksi untuk mengakhiri penjajahan di Krimea. "Cara yang paling bijaksana adalah sanksi yang harus tetap berlaku sampai Rusia mundur," kata Kirimoglu.
Pada tanggal 15 Februari, jaksa yang didukung Rusia, Natalya Poklonskaya, mengajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Krimea untuk menetapkan Majelis Tatar sebagai organisasi ekstrimis dan menuntut penutupan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 3 Maret, dan sejak itu pemeriksaan kasus telah ditunda empat kali dengan berbagai alasan.
Poklonskaya menuntut penundaan aktivitas Majelis Tatar tetap diberlakukan sampai Mahkamah Agung Krimea mengumumkan keputusannya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Tanju Bilgic menggambarkan tuntutan itu "bertentangan dengan keadilan dan hak asasi manusia.
"Kami menganggap gugatan tersebut sebagai bentuk baru penindasan dan tindakan penindasan yang dilakukan pihak berwenang di semenanjung terhadap Tatar Krimea, yang merupakan komponen utama dari Krimea."
Dia mengatakan Turki akan terus "mendukung – dalam semua keadaan – perlindungan hak-hak yang sah dan keberadaan Tatar Krimea di semenanjung".
Kirimoglu sebelumnya mengatakan bahwa pengadilan di wilayah yang dicaplok itu hanya mematuhi perintah dari Moskow. Dia mengatakan keputusan untuk menangguhkan aktivitas Majelis tersebut bahkan melanggar hukum Rusia.
"Jika Anda telah mengajukan gugatan, hasilnya harus ditunggu," katanya, menambahkan, "Keputusan ini menunjukkan kepada dunia, siapakah Rusia sebenarnya."
Mengenai pembatasan yang dituntut pada Majelis Tatar, jaksa mengatakan, "Majelis Tatar dilarang menggunakan semua media negara dan kota; tidak dapat mengadakan berbagai acara massal publik, dan tidak boleh menggunakan rekening bank atau melakukan segala jenis pekerjaan. Semua propagandanya akan dilarang."
Pada bulan Maret 2014, Putin menandatangani undang-undang kesepakatan, bahwa otonom Republik Krimea Ukraina bergabung dengan Federasi Rusia, menyusul referendum yang diadakan di semenanjung. Langkah ini ditentang keras oleh Ukraina, Uni Eropa dan AS yang menempatkan sanksi terhadap Moskow.
Mejlis Rakyat Tatar Krimea terdiri dari 33 anggota, termasuk ketua. Ia mengatakan bahwa Majelis bertujuan untuk menghilangkan "konsekuensi genosida, yang dilakukan oleh negara Soviet terhadap Tatar Krimea, mengembalikan hak-hak nasional dan politik rakyat Tatar Krimea dan melaksanakan haknya untuk bebas menentukan nasib sendiri di wilayah nasional".
Baca juga:
Pemimpin Muslim Tatar Krimea Adakan Pertemuan dengan PM Turki
Muslim Krimea Tatar Peringati Tahun ke 71 Kejahatan Berat Rezim Soviet
Deddy | World Bulletin | Jurnalislam
