NEW YORK (Jurnalislam.com) – Sekjen PBB mendesak anggota Dewan Keamanan untuk “mengakhiri penderitaan” warga di Ghouta Timur yang dikepung, ketika AS mengancam untuk “bertindak” jika gencatan senjata terus diabaikan oleh pasukan Suriah dan Rusia.
Ucapan Antonio Guterres pada hari Senin (12/3/2018) muncul saat pasukan rezim Assad melanjutkan untuk pekan ketiga serangan udara dan serangan darat ke pinggiran kota Damaskus yang berada di bawah kendali oposisi sejak pertengahan 2013.
Beberapa upaya untuk menghentikan operasi mematikan tersebut terbukti sia-sia, dengan adanya sebuah laporan dari lembaga monitor perang bahwa lebih dari 1.022 warga sipil terbunuh dalam serangan rezim Syiah Assad yang didukung Rusia selama tiga pekan terakhir.
SOHR: 931 Warga Sipil Ghouta Tewas, MSF: Lebih dari 1.000 Terbunuh Rezim Assad
“Saya sangat kecewa dengan semua pihak … yang membiarkan ini terjadi,” kata Guterres dalam pidatonya di kantor pusat PBB di New York, lansir Aljazeera.
“Seharusnya hanya ada satu agenda untuk kita semua: untuk mengakhiri penderitaan rakyat Suriah dan menemukan solusi politik untuk konflik tersebut.
“Terutama di Ghouta Timur. Serangan udara, penembakan artileri dan serangan darat malah semakin meningkat setelah resolusi diadopsi,” katanya, merujuk pada resolusi DK PBB 2401, yang disahkan pada 24 Februari.
Resolusi 2401 menyerukan gencatan senjata segera, evakuasi warga sipil, dan penyerahan pasokan bantuan.
Pasukan Rezim Assad Rebut Kota Terbesar di Ghouta Timur
Guterres juga mengungkapkan kekecewaannya atas pencegahan pengiriman makanan dan bantuan medis yang sangat dibutuhkan bagi sekitar 400.000 penduduk yang terjebak di wilayah kantong tersebut.
Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Hailey mengecam kegagalan penerapan resolusi tersebut, dan mengatakan negaranya merancang resolusi baru dengan “tidak ada ruang untuk penghindaran.” Haley memperingatkan bahwa AS “siap bertindak jika harus.”
“Ini bukan jalan yang kita sukai, tapi ini adalah jalan yang telah kita tunjukkan akan kita lakukan, dan kita siap untuk melakukannya lagi,” kata Haley kepada 15 anggota Dewan Keamanan. “Ketika masyarakat internasional secara konsisten gagal bertindak, ada kalanya negara dipaksa untuk bertindak sendiri.”
