DAMASKUS (Jurnalislam.com) – Partai Uni Demokrat (PYD), afiliasi komunis PKK di Suriah, pada hari Kamis (17/03/2016) mendeklarasikan sistem federal di daerah yang dikendalikan PYD di Suriah utara, Anadolu Agency melaporkan.
Mengikuti konferensi dua-hari para pemimpin Kurdi di utara kota Rmeilan, PYD mengatakan bahwa sistem federal akan didirikan di tiga wilayah di Suriah utara.
Sekitar 150 tokoh Kurdi menghadiri konferensi. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, pertemuan itu dilecehkan oleh Dewan Nasional Kurdi, yang tidak mengakui rencana otonomi di Suriah.
Sumber itu mengatakan panel 9-anggota akan menetapkan rincian dokumen federalisme dan akan melakukan pemungutan suara.
Sementara itu, rezim Suriah telah menolak rencana untuk menyatakan federalisme di Suriah.
Kantor berita resmi rezim SANA mengutip sumber kementerian luar negeri mengatakan bahwa mengangkat isu federalisme akan "menimbulkan ancaman terhadap integritas teritorial Suriah."
Uni Suku Arab dan Turkmen, yang merupakan mayoritas penduduk Suriah utara, juga menolak rencana PYD untuk menyatakan federalisme di Suriah utara.
Dalam sebuah pernyataan, kelompok suku tersebut mengatakan PYD berencana untuk melaksanakan proyek separatis dengan dukungan dari negara-negara yang menyebut diri mereka sebagai teman Suriah.
Turki telah berulang kali menyuarakan keprihatinannya atas afiliasi komunis PYD dengan teroris PKK dan berbagi informasi logistik dan persenjataan di antara mereka.
Atas permintaan Turki, organisasi komunis PYD tidak diundang ke pembicaraan yang disponsori PBB di Jenewa yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik enam tahun di Suriah.
Baca juga: Perundingan Jenewa: Suku Kurdi akan Deklarasikan Wilayah Administrasinya di Suriah Utara
Deddy | Anadolu Agency | Jurnalislam
