JAKARTA(Jurnalislam.com) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritik rencana pendidikan militer bagi mahasiswa yang digagas Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Politikus PKS Sukamta mengatakan penyelenggaraan program bela negara di lingkungan perguruan tinggi memang diperlukan.
Namun, dia menegaskan bukan berbentuk pendidikan militer. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono mengungkapkan rencananya menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memasukan program pendidikan militer di perguruan tinggi.
Sukamta menerangkan pendidikan militer itu hanya wajib bagi warga yang lulus seleksi awal komponen cadangan (Komcad). Pendaftaran untuk menjadi Komcad sendiri sifatnya sukarela.
“Pemaksaan di sini bisa berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM),” ujar Sukamta lewat keterangannya, Rabu (19/8/2020).
Ketentuan mengenai Komcad ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Menurutnya, perguruan tinggi bisa menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara atau tidak.
Jika ingin mengadakan bisa dengan menghidupkan kembali mata kuliah kewarganegaraan dengan modifikasi program. Jadi kuliahnya tidak hanya di kelas.
“Bisa dikombinasikan dengan pendidikan outdoor. Akan tetapi, bukan berbentuk pendidikan militer karena bukan dilakukan dalam rangka mencetak para kombatan,” katanya.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu memaparkan ancaman bagi negara sekarang tidak hanya militer, tetapi juga ekonomi, ideologi, wabah penyakit, dan siber. Program bela negara seharusnya untuk mencetak generasi bangsa yang tangguh di bidang keahliannya masing-masing.
Yang paling penting tujuannya menumbuhkan kesadaran mahasiswa untuk hidup berbangsa dan bernegara, serta mencintai Tanah Airnya. Selain itu, tentu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.
sumber: sindonews.com
