JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI Ustadz Bachtiar Nasir mengungkapkan hasil pertemuan tertutup GNPF MUI dengan Presiden Joko Widodo.
“Pemerintah tidak merasa ada kriminalisasi ulama,” kata pria yang karib disapa UBN ini dalam konferensi pers bersama FPI di AQL Islamic Center Tebet, Selasa (27/06/2017).
Selain itu, menurut UBN, pemerintah juga tidak merasa menyematkan stigma buruk pada umat seperti anti Pancasila, NKRI dll dan juga tak merasa ada kriminalisasi ulama.
Karenanya, UBN menjawab bahwa poin-poin seperti kriminalisasi ulama, penyematan dan tudingan sejatinya terjadi di lapangan.
“Atas poin poin tersebut GNPF datang untuk menjelaskan bahwa memang terjadi hal hal tersebut. Dan meminta komunikasi yang intens kepada presiden untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut,” pungkas UBN.
Seperti diketahui sebelumnya bahwa Presiden Joko Widodo didampingi Menag Lukman Hakim, Menkopolhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno bertemu dengan pimpinan GNPF MUI. Dalam kesempatan tersebut, GNPF MUI menyampaikan aspirasi umat khususnya masalah diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama.
Pemerintah menampik ada hal tersebut, namun GNPF menjelaskan hal yang dirasakan sehingga di masa yang akan datang akan dibangun komunikasi lebih intens antara pemerintah dan para ulama.
