JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memberikan 5 pedoman untuk mewujudkannya, pertama, dampak pandemi Covid-19 telah mengubah kondisi perekonomian masyarakat, sehingga pemerintah harus berjuang dalam mengatasinya dengan meningkatkan kembali perekonomian masyarakat.
“Saya minta program-program lebih banyak difokuskan pada penguatan daya beli dan penurunan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi,” pintanya ketika membuka secara langsung Rakernas APPSI Tahun 2022 di Hotel Discovery Kartika Plaza, Bali, Senin malam, (09/05/2022).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga meminta agar Pemerintah Daerah terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah masing-masing.
“Ciptakan ekosistem yang mendukung pencapaian optimal SDM di daerah melalui institusi ekonomi yang mampu memfasilitasi kemampuan dan bakat masyarakat, terutama generasi muda,” tuturnya.
Selanjutnya, Wapres mengajak untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Menurutnya, penggunaan produk dalam negeri akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global saat ini.
“Seluruh aparat Pemerintah Daerah agar memberikan contoh dalam penggunaan produk-produk dalam negeri, sehingga produk buatan kita menjadi raja di rumah sendiri,” ajaknya.
Keempat, lanjut Wapres, Pemerintah Daerah juga harus menunjukkan komitmen keberpihakan terhadap UMKM dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.
“Melalui pemberian subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian modal kerja, insentif perpajakan, dan penguatan teknologi digital bagi UMKM,” paparnya.
Yang terakhir, Wapres mendorong untuk wujudkan pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta seluruh Gubernur konsisten melanjutkan reformasi birokrasi dan pembenahan manajemen ASN karena sekitar 77% ASN berada di instansi daerah,” pungkasnya.
Di sisi lain, dalam menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, dibutuhkan kemampuan atau prestasi oleh para pemegang jabatan. Untuk menghasilkan pejabat yang berkompeten dan untuk menghindari kecurangan dalam proses lelang jabatan, diperlukan penerapan sistem merit yang berdasarkan pada kinerja.
“Saya harap seluruh daerah di Indonesia terus menerapkan meritokrasi dan mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, serta diskriminasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk praktik jual beli jabatan yang masih terjadi
Selain itu, Wapres juga mengingatkan kepada para Gubernur untuk melakukan percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di daerah masing-masing agar mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan dan administrasi kependudukan.
“Saya juga titip kepada para Gubernur untuk mendorong penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di kabupaten dan kota di masing-masing provinsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, karena ini adalah langkah strategis dalam perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia,” ajaknya.
Tampak hadir dalam rakernas tersebut, Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, Ketua Dewan Pakar APPSI Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, para Wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah yang mewakili Gubernur, para asisten yang membidangi Pemerintahan, para Kepala Badan Kepegawaian Daerah, para Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Anggota Dewan Pakar APPSI dan para Kepala Biro yang membidangi Pemerintah/Kerja Sama Daerah/Otonomi Daerah.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi dan Tim Ahli Wakil Presiden Farhat Brachma.
