JAKARTA (jurnalislam.com)– Rencana kerja sama antara perusahaan investasi Indonesia, Danantara, dan manajer aset global asal Amerika Serikat, BlackRock, menuai kritik keras dari sejumlah kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Baitul Maqdis Institute, Pizaro Gozali Idrus, yang menilai kerja sama tersebut berpotensi bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan.
“BlackRock adalah investor besar yang menanamkan modal di perusahaan-perusahaan pertahanan AS, termasuk yang menyuplai persenjataan untuk militer Israel. Kerja sama ini secara tidak langsung bisa berkontribusi terhadap genosida yang terjadi di Gaza,” kata Pizaro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/5/2025).
BlackRock diketahui memiliki 7,4 persen saham di Lockheed Martin, produsen jet tempur F-16 dan F-35 yang digunakan Israel dalam serangan ke wilayah Gaza. Selain itu, Lockheed Martin juga memproduksi pesawat angkut C-130 Hercules yang mendukung operasi darat militer Israel.
Dalam situs resminya, Lockheed Martin bahkan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keamanan Israel dan mengklaim telah bermitra dengan Angkatan Udara Israel sejak 1970. Pizaro menyebut, rudal buatan perusahaan ini diduga digunakan dalam serangan terhadap wartawan di dekat RS Shifa, Gaza, pada 9 November 2024 lalu.
Selain Lockheed Martin, BlackRock juga berinvestasi di Northrop Grumman dan RTX. Northrop Grumman memasok sistem rudal dan kapal perang untuk Israel, sementara RTX memproduksi komponen sistem pertahanan udara Iron Dome.
“Di Amerika Serikat sendiri, masyarakat sipil dan akademisi sudah menggelar protes terhadap peran BlackRock dalam mendanai genosida. Namun ironisnya, Indonesia justru menyambut mereka,” kata Pizaro.
Menurutnya, Indonesia memiliki sejarah panjang menolak penjajahan, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara, Roslan Roslani, tidak melupakan amanat konstitusi dan tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kita sebagai bangsa punya hutang sejarah terhadap Palestina. Jangan sampai kerja sama ini mengkhianati nilai-nilai yang telah ditanamkan para pendiri bangsa,” tegas Pizaro.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Danantara maupun pemerintah terkait kritik tersebut.
Sebagai informasi, Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara adalah lembaga pengelola investasi milik negara yang baru dibentuk pada awal 2025. Lembaga ini bertugas mengelola dan mengonsolidasikan aset negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan sebagai mitra strategis dalam menarik investasi asing, termasuk di sektor energi dan infrastruktur.
