PDIP: Pansus Jiwasraya Belum Diperlukan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Fraksi PDI Perjuangan masih belum menunjukkan kesetujuan terkait pembentukan panitia khusus (pansus) kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya.

PDIP memilih menyerahkan tugas pada lembaga sesuai tugas masing-masing.

“Kami lebih menekankan solusi korporasi untuk kepentingan nasabah, kepercayaan masyarakat dan stabilitas industri jasa keuangan,” kata anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno, Rabu (7/1/2020).

Hendrawan menilai, lembaga-lembaga yang berwenang sudah bergerak terkait hasil kasus Jiwasraya.

Ia mencontohkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung, sudah melakukan upaya bersama-sama menuntaskan kasus tersebut.

“Jadi sebagai lembaga politik, kami mendukung langkah-langkah yang mereka lakukan. Akar masalahnya sudah jelas, seperti yang disampaikan BPK hari ini,” ujarnya.

Untuk sementara, kata Hendrawan, prioritas utama masih pada penyelesaian dengan mekanisme korporat. Hendrawan menilai, upaya yang ditempuh harus solutif untuk menyelesaikan pengembalian dana nasabah, memelihara kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian, dan stabilitas sistem keuangan.

Hendrawan menambahkan, masalah Jiwasraya sudah terendus sejak krisis 1998. Untuk hal itu, upaya penyehatan dilakukan dengan banyak cara, seperti relaksasi regulasi, pemberian kekhususan tertentu, terapi reasuransi dan revaluasi aset, serta terakhir penerbitan Jiwasraya Saving Plan.

“Namun, tata kelolanya memang amburadul, penuh kejanggalan, sehingga masalah tidak dapat dengan baik,” katanya.

Sumber: republika.co.id

OK OCE Targetkan 200 Ribu Wirausahawan Jakarta 2020

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Gerakan One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE) yang digadang pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno kala Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu kembali digelorakan Indra Uno.

Kakak kandung Sandiaga Uno itu menargetkan penciptaan 200 ribu wirausahawan pada tahun 2022 mendatang. Target yang berakhir pada akhir masa jabatan Anies Rasyid Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu diungkapkan Indra sejalan dengan janji kampanye Anies-Sandi.

Hal tersebut katanya juga sejalan dengan visi dan misi Anies-Sandi dalam mengurangi angka pengangguran di Ibu Kota. “Gerakan OK OCE berperan dalam membantu peningkatan lapangan kerja melalui wirausaha, khususnya di DKI Jakarta,” ungkap Indra dalam siaran tertulis pada Kamis (9/1/2020).

“Lewat OK saya sangat yakin kita bisa,” tambahnya. Oleh karena itu, Indra mengajak para pelaku UMKM, para mentor OK OCE serta seluruh peserta untuk ikut andil dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Mengingat tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya Ibu Kota. Bahkan, Indonesia disebutkannya salah satu negara yang menduduki tingkat pengangguran tertinggi dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga.

“Wirausaha menjadi solusi atas masalah pengangguran yang ada saat ini. Malahan banyak dari perusahaan raksasa seperti Bukalapak.com ataupun Tokopedia berawal dari usaha garasi yang sederhana,” jelas Co-Founder OK OCE Indonesia itu.

Bersamaan, Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi menyebutkan, pengembangan OK OCE dibarengi lewat pelatihan. Seperti pelatihan bertajuk ‘Menumbuhkan UMKM Jakarta Naik Kelas’ yang digelar di Balaikota DKI Jakarta pada Rabu (8/1).

Sumber: republika.co.id

HMI: Kasus Jiwasraya Harusnya Momentum Bersih-bersih BUMN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Upaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam membenahi BUMN didukung banyak pihak termasuk Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI).

Mereka menilai, upaya yang dimulai dari pembenahan Jiwasraya itu merupakan usaha yang progresif.

“BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi Bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya perampokan sistemik dan jenis scandal lainnya,” kata PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (9/1/2020).

Dia berpendapat, kasus Jiwasraya bisa jadi momentum bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi masih rapi tersembunyi. Menurutnya, kasus itu bisa mengungkap kasus yang belum sempat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.

“Inisiatif bersih-bersih menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erik Tohir secara signifikan akan mengungkap banyak kasus lainnya di tubuh BUMN,” katanya.

Menurutnya, pemulihan manajemen BUMN melalui skema Holding dan penerapan the right man on the right place di posisi strategis perusahaan-perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung. Apalagi selama ini, kata dia, BUMN biasanya sering menjadi sapi perah bagi elit dan oligarki.

“BUMN mesti bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan perilaku direksi-direksi BUMN,”usulnya.

Sumber: republika.co.id

PBNU Nilai Kemenag Memang Seharusnya Rangkul Seluruh Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, sudah menjadi tugas Kementerian Agama (Kemenag) mengurus ormas-ormas Islam.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi menyampaikan ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

KH Marsudi mengatakan, keinginan menag merangkul dan mengajak semua ormas Islam itu bagus. Sebab sesungguhnya tidak ada Kemenag kalau tidak ada agama Islam dan agama-agama lainnya. Agama Islam ada dan ada pengelolanya, yakni ormas-ormas Islam.

“Dengan mengurusi keagamaan, berarti mereka Kementerian Agama harus mengurusi itu (ormas-ormas Islam), harus itu suatu kewajiban, kewajiban dia (Kemenag), job description (Kemenag) memang itu,” kata KH Marsudi, Kamis (9/1/2020).

Ia menerangkan, umat Islam dan ormas Islam di Indonesia bermacam-macam. Semua ini sudah menjadi kewajiban Kemenag untuk mengurusi umat Islam dan ormas-ormas Islam yang bermacam-macam.

Maka keinginan menag merangkul ormas-ormas Islam harus direalisasikan melalui program Kemenag.

Menurutnya, Kemenag harus membuat program untuk merealisasikan keinginan menag merangkul semua ormas-ormas Islam.

Kemudian programnya diberitahu ke stakeholder terkait. Sehingga dapat diketahui keinginan dan kebutuhan stakeholder supaya program yang dibuat Kemenag nyambung.

“Programnya Kemenag mestinya dikasih tahu kepada stakeholder biar nyambung, kalau tidak nanti hanya menjalankan program demi program tapi tidak nyambung,” ujarnya.

Sumber: republika.co.id

Muhammadiyah Apresiasi Niat Menag Ingin Rangkul Semua Ormas Islam

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi ingin merangkul semua ormas Islam apapun masa lalunya asalkan mau bersama-sama membangun bangsa Indonesia.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar menyambut baik keinginan menag, tapi menag harus memperjelas keinginannya membangun bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengatakan bahwa yang disampaikan menag bagus. Karena supaya suatu bangsa maju syaratnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa harus kuat.

Tapi dia juga mempertanyakan bangsa yang ingin dibangun bersama itu bangsa yang seperti apa.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag ini. Tapi sikap dan pandangannya ini harus diperjelas.

“Sehingga ajakan beliau (membangun bangsa) tidak hanya menguntungkan sekelompok orang tapi ajakan beliau akan menguntungkan semua orang yang ada di negeri ini,” kata Buya Anwar, Kamis (9/1/2020).

Ia menyampaikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menyelenggarakan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII).

Bangsa yang ingin dibangun MUI adalah bangsa dan NKRI yang maju. Namun tidak hanya sekedar maju, tapi juga adil dan beradab.

Sekretaris Jenderal MUI ini mengingatkan, pembangunan Indonesia sudah berhasil tapi yang menikmati masih kalangan tertentu dan segelintir orang.

Sebab banyak undang-undang yang berlaku di negeri ini dan perilaku pejabat di negeri ini yang hanya berpihak ke segelintir orang yaitu pemilik kapital.

“Sehingga kurang berpihak kepada UMKM, koperasi dan rakyat kecil, sehingga pembangunan yang kita selenggarakan selama ini telah berhasil membuat orang Indonesia menjadi orang kaya di dunia tapi sebagian besar rakyat kita masih dililit oleh kemiskinan,” ujarnya.

Buya Anwar mengaku melihat positif sikap menag yang ingin merangkul semua ormas Islam.

Tapi sikap dan pandangan menag ini harus diperjelas. Maka MUI akan mengundang menag untuk menghadiri KUII.

Dia menegaskan, di ajang KUII menag bisa sampaikan secara detail ajakan merangkul semua ormas Islam. Supaya ajakannya memiliki arti dan makna yang besar bagi bangsa ini.

Sumber: republika.co.id

 

Kongres Umat Islam Fokus Strategi Umat Majukan NKRI

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan kembali menggelar Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-7.

Dalam kesempatan kali ini, tema yang diangkat adalah Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Maju, Adil, dan Beradab.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Amirsyah Tambunan menyebut penekanan perwujudan NKRI yang maju, adil, dan beradab merupakan cita-cita konstitusional. Sebagai bangsa Indonesia, maka tugas umat Islam pula untuk memikirkan cara mewujudkan hal tersebut.

“Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) akan dilaksanakan 26-29 Februari di Bangka Belitung. Saat ini sampai hari pelaksanaan, MUI akan melaksanakan kelompok diskusi terpumpun (FGD) agar saat pelaksanaan topik yang dibahas lebih mendalam,” ujarnya saat konferensi pers perihal KUII ke-7 di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Ia menyebut pemilihan lokasi di Bangka Belitung karena melihat potensi wisata halal yang dimiliki provinsi tersebut. Potensi ini bisa dipromosikan tidak hanya pada wisatawan nasional tapi juga skala internasional.

MUI juga menilai dengan dilaksanakannya kongres skala nasional ini di daerah Bangka Belitung, diharap dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan wisata halal di Indonesia. Tidak hanya mengangkat nama daerah dan kulinernya tapi juga pendapatan nasional.

Terkait kelompok diskusi terpumpun yang telah beberapa kali digelar MUI guna membahas topik-topik yang angkat diangkat, Wasekjen MUI Misbahul Ulum menyebut sudah ada beberapa ide gagasan yang dibahas. Di antaranya perihal keadaan ekonomi.

“Nanti juga akan dilakukan diskusi tentang politik menurut pandangan Islam. Di kongres, gagasan-gagasan atau topik yang sudah dibahas ini akan dikupas lagi secara lebih tajam,” ucapnya.

Ia menyebut dalam acara kongres tahunan yang digelar akhir Februari ini akan dihadiri 700 peserta. Tidak hanya dari kalangan MUI seluruh Indonesia, tapi juga diikuti ormas Islam se-Indonesia, Perguruan Tinggi Islam, lembaga pendidikan seperti pesantren, dan para cendekiawan muslim.

Sumber: republika.co.id

MUI: Jika Umat Islam Maju, Bangsa Juga Akan Maju

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) telah membawa perubahan peta perpolitikan dengan mengarusutamakan Islam.

“Ada kesadaran lebih tinggi untuk politik kebangsaan, keumatan, dan politik praktis,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Zaitun Rasmin, di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dia mengatakan hal itu terkait dengan pengaruh pada masa kini dari KUII IV pada 2015 di Yogyakarta.

MUI akan menyelenggarakan KUII V di Bangka Belitung tahun ini dengan mengangkat tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil dan Beradab”.

Zaitun mengatakan tema KUII tahun ini memiliki kemiripan dengan tema dari penyelenggaraan sebelumnya.

Meski ada kemajuan dengan perubahan pemetaan perpolitikan, kata dia, tetapi dari aspek ekonomi umat Islam yang belum kunjung membaik.

“Dilihat dari perjalanan setelah penyelenggaraan KUII 2015, dari aspek ekonomi kita masih jauh. Tema KUII kemarin relevan maka perlu diperkuat lagi,” katanya.

Menurut dia, kemajuan umat Islam salah satu faktor pentingnya ditopang oleh aspek ekonomi.

Memperbaiki ekonomi umat, kata dia, berarti juga meningkatkan kemajuan bangsa Indonesia. “NKRI ini general. Umat Islam maju maka bangsa juga maju. Umat tidak tertinggal dan anak bangsa lain tidak tertinggal,” kata dia.

Sumber: republika.co.id

BSMI Beri Beasiswa Pendidikan Pemuda Jawijaya Papua

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Dewan Pengurus Nasional (DPN) BSMI menyalurkan bantuan beasiswa pendidikan gelombang pertama untuk anak-anak Jayawijaya, Papua. Bantuan berasal dari ZISKES BSM yang menghimpun dana dari zakat, infak, sedekah para karyawan RSU Al Fauzan, Klinik pratama Al Fauzan dan BSMI. ZISKES BSMI juga memiliki anak-anak binaan setingkat SD-SMA

Sekretaris Jenderal BSMI Muhammad Rudi mengatakan, program pemberian beasiswa ke anak-anak Jayawijaya adalah program gelombang pertama yang diikuti delapan anak-anak muda papua.

Rudi menjelaskan awalnya program ini adalah program BSMI Jayawijaya. Salah satu relawan BSMI Jayawajiya Anggita Fatimah Siregar melihat ada potensi yang bisa dikembangkan dari anak-anak Wamena, Jayawijaya.

“Akhirnya setelah pulang, relawan kita Anggi membawa delapan anak untuk disekolahkan di Batam. Sekarang 7 orang sudah kelas 3 SMA dan satu orang kelas 2 SMA. Ada yang bersekolah di Sekolah Penerbangan, Pelayaran dan SMA umum,” papar Rudi saat memberikan beasiswa di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Rudi menerangkan, DPN BSMI akan memfasilitasi anak-anak Papua agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Mereka semua ingin melanjutkan kuliah, beberapa Fakultas Kedokteran sudah menawarkan. Semoga nanti mereka bisa meneruskan ke jenjang lebih tinggi dan kembali ke Tanah Papua dengan bekal ilmu pengetahuan yang mumpuni,” ujar Rudi.

Ketua BSMI Jayawijaya periode 2014-2015 Mukri Nasution menambahkan, pihaknya sejak awal mulai menginisiasi bantuan pendidikan bagi anak-anak Wamena. Ia menyebut delapan anak yang mendapat bantuan pendidikan dan hidup sehari-hari oleh Anggi berasal dari daerah pinggiran.

“Mereka dari desa-desa. Kalau di Jayawijaya banyak anak-anak setelah lulus SMP atau SMA tidak lagi melanjutkan pendidikan. Kita bawa mereka keluar untuk mendapat pendidikan kemudian nanti bisa kembali membangun Papua,” ujar dia.

Mukri mengatakan, BSMI juga sempat memberikan kursus singkat Bahasa Inggris dengan mengirimkan delapan anak tersebut ke Kampung Inggris di Kediri. “Ya kami patungan, saya carikan bantuan dari relasi dokter-dokter. Selain delapan anak ini masih banyak anak-anak Papua yang berpotensi. Semoga program ini bisa berkelanjutan,” ujar dia.

Salah satu penerima beasiswa, Rahim Lani yang sekolah di SMK Pelayaran mengucapkan terima kasih kepada BSMI atas bantuan pendidikan yang diterimanya. “Saya mengucapkan terima kasih kepada BSMI yang membantu biaya pendidikan saya. Semoga ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat bagi Papua,” papar dia.

Desak Pemerintah Tegas terhadap Cina, Ansharusy Syariah: Ini Penjajahan yang Nyata

Reporter: Arie Ristyan Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com) – Juru Bicara Jamaah Ansharu Syariah ustaz Abdul Rohim Ba’asyir mendesak pemerintah untuk dapat bersikap tegas terhadap permasalahan di Natuna, menurutnya, apa yang dilakukan oleh Cina di perairan Natuna adalah sebuah penjajahan.

“Kalau memang benar itu Natuna mau dicaplok oleh Cina, jelas itu penjajahan yang nyata, dan seharusnya pemerintah melakukan persiapan persiapan untuk pembelaan, jangan sampai ada bagian dari negeri ini dicaplok oleh orang lain,” katanya kepada jurnalislam.com, Kamis (9/1/2019).

“Cukuplah peristiwa Timor Timor yang lepas dari kita, dan bangsa ini harus terus menjaga kedaulatannya karena negara ini adalah amanah dari para pejuang, dari para mujahid, yang berjuang melawan penjajah lalu kemudian Allah Subhanahu Wata’ala berikan negeri yang barokah ini,” imbuhnya.

Selain itu, katanya, pemerintah harus bisa tegas terhadap Cina, dan jangan kemudian membebek karena karena utang kemudian tidak punya sikap atau jadi kelu lidahnya untuk berkomentar tegas terhadap permasalahan di Natuna.

“Ini harus berani, karena kalau tidak bisa jadi Natuna ini hanya sekedar tes psikis bagaimana respon pemerintah Indonesia, kalau nggak ada respon maka mereka akan bertindak dengan semena mena untuk kemudian mencaplok dan bisa bisa nanti suatu hari Sumatra itu akan dicaplok oleh mereka,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ustaz iim mengajak masyarakat bersatu untuk melawan penjajahan ini.

“Bersatu dalam rangka untuk membela kedaulatannya, dalam rangka untuk membela hak haknya dan melawan pejajahan apapun yang terjadi di muka bumi ini,” tandasnya.

Sudarto Tersangka Sebar Hoaks, MUI: Serahkan Proses Hukum

Redaktur: Mazaya

PADANG (Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus aktivis lembaga Pusat Studi Antar Komunitas (Pusaka) Padang, Sudarto (45) kepada penegak hukum.

Ketua MUI Kota Padang, Ustaz Duski Samad, saat dihubungi dari Padang, Rabu (8/1/2020), menyatakan dia yakin aparat bertindak sesuai dengan koridor hukum.

“Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka biarlah hukum yang bicara dan tidak boleh masyarakat mengintervensi hukum,” kata dia.

Menurut dia, kepolisian tentunya sudah punya cukup alat bukti saat memutuskan untuk menangkap dan menetapkan Sudarto sebagai tersangka.

“Jika semua orang bisa bicara seenaknya tentu kacau republik ini, akan lebih baiknya kita serahkan saja kasus ini pada aparat hukum,” kata dia, lalu mengajak warga mendukung aparat penegak hukum menangani perkara tersebut.

sumber: republika.co.id