Ketakutan di Medan Tempur, Tentara Israel Paksa Warga Palestina Jadi Tameng Manusia di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Sejumlah warga Palestina dan tentara Israel menyampaikan kepada kantor berita Associated Press bahwa militer Israel secara sistematis memaksa warga sipil Palestina untuk menjadi tameng manusia dalam operasi mereka di Jalur Gaza. Mereka mengklaim warga sipil dikirim ke dalam rumah dan terowongan untuk memeriksa keberadaan bahan peledak atau militan bersenjata.

Salah satu korban, Ayman Abu Hamadan (36), warga Gaza, mengatakan bahwa ia dipaksa oleh tentara Israel untuk mengenakan seragam militer dengan kamera yang dipasang di dahinya. Ia kemudian diperintahkan memasuki rumah-rumah di wilayah Gaza utara untuk memastikan lokasi tersebut bersih dari ranjau atau militan.

“Mereka memukuli saya dan mengatakan kepada saya: ‘Anda tidak punya pilihan lain; lakukan ini atau kami akan membunuhmu,'” kata Abu Hamadan dalam wawancaranya dengan Associated Press yang dirilis pada Sabtu, (24/5/2025).

Abu Hamadan mengaku ditangkap pada Agustus 2024 setelah dipisahkan dari keluarganya. Ia menyebut dirinya ditahan selama 17 hari dan selama itu pula ia dipaksa menyisir rumah-rumah dan memeriksa setiap lubang di tanah yang diduga sebagai jalur terowongan.

Tentara-tentara Israel, menurut Abu Hamadan, akan berdiri di belakangnya dan baru masuk ke dalam bangunan setelah ia memastikan bahwa tempat tersebut aman. Setelah selesai, ia diserahkan ke unit tentara lain dan mengalami perlakuan serupa. Setiap malam ia diikat di dalam ruangan gelap sebelum keesokan harinya kembali digunakan dalam operasi.

“Satu-satunya saat saya tidak diborgol atau ditutup matanya adalah ketika saya digunakan sebagai tameng manusia,” ujarnya.

Praktik berbahaya ini disebut telah berlangsung secara meluas selama 19 bulan konflik. Seorang perwira militer Israel yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan, perintah menggunakan warga sipil untuk operasi semacam itu sering berasal dari atas. Ia menyebut hampir setiap peleton pernah memaksa warga Palestina untuk membersihkan lokasi sebelum tentara masuk.

Menanggapi laporan ini, militer Israel menyatakan mereka melarang keras penggunaan warga sipil sebagai tameng manusia. Mereka juga menegaskan larangan memaksa warga sipil untuk ikut serta dalam operasi militer. Pemerintah Israel sendiri kerap menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng, dan menyalahkan kelompok tersebut atas tingginya korban sipil di Gaza.

Namun, pengakuan dari korban dan tentara yang bersaksi justru menunjukkan praktik sebaliknya. Direktur Eksekutif Breaking the Silence, Nadav Weiman, organisasi mantan tentara Israel yang mengungkap pelanggaran HAM, menyebut praktik itu sebagai kegagalan sistemik.

“Ini bukan kisah yang berdiri sendiri; kisah-kisah ini menunjukkan kegagalan sistemik dan keruntuhan moral yang mengerikan,” kata Weiman.

“Israel dengan tepat mengutuk Hamas karena menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia, tetapi tentara kita sendiri menggambarkan hal yang sama.”

Praktik ini sebenarnya telah dilarang oleh Mahkamah Agung Israel sejak tahun 2005, namun laporan-laporan dari lapangan menunjukkan pelanggaran terus terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. (Bahry)

Sumber: TNA

Respons Kegaduhan, Ayam Goreng Widuran Akui Produk Non-Halal dan Sampaikan Permohonan Maaf

Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)– Manajemen Ayam Goreng Widuran akhirnya angkat bicara terkait polemik yang muncul di media sosial mengenai kejelasan status kehalalan produk mereka. Melalui pernyataan resmi, pihak manajemen menyampaikan permohonan maaf atas keresahan yang ditimbulkan di tengah masyarakat.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang beredar di media sosial belakangan ini. Kami memahami bahwa hal ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat,” tulis manajemen dalam surat pemberitahuan yang dipublikasikan melalui akun media sosial resmi mereka pada Kamis, (22/5/2025).

Sebagai bentuk tanggung jawab, pihak Ayam Goreng Widuran menyatakan telah mengambil langkah konkret dengan mencantumkan keterangan non-halal secara jelas di seluruh outlet dan kanal resmi media sosialnya.

“Kami telah mencantumkan keterangan non-halal secara jelas di seluruh outlet dan media sosial resmi kami,” lanjut pernyataan tersebut.

Manajemen juga meminta masyarakat agar memberikan ruang untuk melakukan perbaikan. Mereka mengklaim tengah berupaya membenahi operasional bisnisnya dengan itikad baik.

“Kami berharap masyarakat dapat memberi kami ruang untuk memperbaiki dan membenahi semuanya dengan itikad baik,” tutup manajemen.

Sebelumnya, kontroversi mencuat setelah seorang pelanggan mengungkapkan kekecewaannya karena tidak menemukan keterangan halal atau non-halal di rumah makan tersebut. Isu ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu kekhawatiran di kalangan konsumen Muslim.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mencantumkan status kehalalan produk mereka demi kepastian dan perlindungan konsumen.

Kemenag Surakarta Sayangkan Pelaku Usaha Tak Cantumkan Keterangan Non-Halal

Redaktur: Arie Ristyan

SURAKARTA (jurnalislam.com)– Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, menyayangkan masih adanya pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan keterangan non-halal pada produknya. Menurutnya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menaati regulasi terkait jaminan produk halal dan perlindungan konsumen.

“Iya jadi biar bagaimanapun seluruh pelaku usaha harus tunduk pada regulasi yang mengatur tentang itu. Setidaknya ada dua regulasi yang mengatur, satu berkaitan dengan produk halal, yang kedua adalah perlindungan konsumen,” ujarnya dikutip IDN Times Jateng pada Sabtu (24/5/2025).

Ia menegaskan bahwa keterangan halal atau non-halal dalam produk makanan dan minuman sangat penting untuk dicantumkan guna memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen.

“Jadi dua regulasi itu harus dianut oleh seluruh pelaku usaha. Apalagi berkaitan dengan makanan dan minuman, jadi ketentuannya harus mencantumkan kandungan kalau misalnya non halal, ya harus disebutkan disitu non halal. Kalau misalnya halal ya disebutkan disitu halal. Kalau halal pun sudah mendapatkan sertifikat,” tegasnya.

Menanggapi pertanyaan terkait status sertifikasi halal rumah makan Ayam Goreng Widuran, Ahmad Ulin menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan. Meski demikian, ia menekankan bahwa tanpa sertifikasi pun, kewajiban mencantumkan informasi non-halal tetap harus dipenuhi oleh pihak usaha.

“Terkait hal itu nanti kita cek, misalnya ada kandungan non halal jadi tidak mungkin diurus sertifikasi halalnya. Cuman dia berkewajiban untuk mencantumkan itu kandungan non halnya biar konsumen terlindungi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihak manajemen Ayam Goreng Widuran menyampaikan permohonan maaf melalui akun media sosial resminya. Permintaan maaf itu muncul setelah adanya keluhan dari pelanggan yang kecewa karena tidak mendapat informasi mengenai status kehalalan makanan yang disajikan di rumah makan tersebut.

Riset BRIN Ungkap 92,5% Masyarakat Patuh Fatwa MUI Boikot Produk Pro-Israel

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Hasil riset kolaboratif antara Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN dan Indonesia Halal Watch (IHW) menunjukkan bahwa 92,5% masyarakat Indonesia mendukung Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 yang menyerukan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel.

Penelitian yang dilakukan selama bulan Ramadhan 2025 di 13 wilayah Indonesia ini menggunakan pendekatan mixed methods, dengan melibatkan 91 informan wawancara dan 975 responden melalui kuesioner. Hasilnya, mayoritas responden menyatakan mengalihkan konsumsi dari produk asing ke produk lokal.

“Fatwa MUI terbukti mendorong pergeseran konsumsi masyarakat, dari air mineral, kopi, makanan, kosmetik hingga produk rumah tangga,” ungkap Fauziah, Ketua Kelompok Riset Halal dan Layanan Keagamaan PRAK BRIN, dalam rilis riset yang disampaikan pada Hari Kebangkitan Nasional, Selasa (20/5), di Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Fauziah menambahkan bahwa fenomena ini juga memicu tumbuhnya pelaku usaha lokal.

“Dari waralaba fried chicken, kafe anak muda, hingga produsen air mineral pesantren mulai menggeliat. Salah satu produsen minuman coklat lokal bahkan sudah mampu memproduksi berton-ton dan menambah ratusan karyawan,” ujarnya.

Namun, riset juga mencatat lemahnya sosialisasi fatwa tersebut.

“Mayoritas masyarakat mengetahuinya dari media sosial, bukan langsung dari MUI. Kami merekomendasikan agar penyuluh agama dan kementerian terkait dilibatkan dalam sosialisasi,” tegasnya.

Riset juga merekomendasikan adanya label nasional seperti “Aku Cinta Produk Indonesia” untuk mempermudah konsumen memilih produk lokal dan halal. Tim peneliti juga mendorong Kementerian Perdagangan untuk merilis daftar resmi produk terafiliasi Israel guna mencegah kesalahan informasi di masyarakat.

Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh menegaskan bahwa fatwa tersebut bukan sekadar ajakan boikot, tetapi bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina.

“Fatwa ini bukan tentang boikot, tapi tentang melawan genosida dan penjajahan,” katanya.

Ni’am menegaskan bahwa fatwa ini telah menjadi social engineering yang sah dan berperan sebagai kompas moral masyarakat. Ia juga menyambut baik hasil riset BRIN-IHW yang menunjukkan tingkat kepatuhan umat terhadap fatwa sangat tinggi.

“Ini membuktikan bahwa umat Islam menjadikan fatwa sebagai pedoman hidup, tidak hanya urusan ibadah,” tegasnya.

Sementara itu, Founder IHW, Ikhsan Abdullah mengingatkan pentingnya pedoman resmi agar gerakan boikot tidak salah sasaran.

“Ada produk lokal yang ikut diboikot karena namanya asing. Pemerintah harus berani merilis daftar resmi,” ujarnya.

Ikhsan juga menekankan bahwa gerakan ini bukan tindakan sektarian, melainkan bentuk solidaritas kemanusiaan dan ekspresi nasionalisme.

“Boikot ini bukan soal kebencian, tapi keberpihakan. Ini adalah bentuk kebangkitan nasional dan kebangkitan produk Indonesia,” pungkasnya.

Berikan Klarifikasi, Ustaz Azizul Azmi Tegaskan Dugaan Pencabulan Bukan di Ponpes Khoirul Ummah Payung

Redaktur: Arie Ristyan

BANGKA SELATAN (jurnalislam.com)— Menanggapi pemberitaan yang ramai diperbincangkan mengenai dugaan pencabulan oleh seorang pengajar pondok pesantren di Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan.

Pimpinan Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung, Ustaz Muhammad Azizul Azmi, S.H.I., memberikan klarifikasi tegas bahwa kejadian tersebut tidak terjadi di lingkungan Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung pada Jum’at, (23/5/25).

Dalam pernyataannya, Ustaz Muhammad Azizul Azmi yang merupakan lulusan dari Pesantren Darussalam Gontor menegaskan bahwa lokasi kejadian berada di salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Payung, namun bukan di Desa Payung, tempat berdirinya Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung.

“Kami menyampaikan bahwa kejadian yang sedang diberitakan bukan terjadi di Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung, bukan pula di Desa Payung. Peristiwa tersebut terjadi di desa lain yang masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Payung,” jelas Ustaz M. Azizul Azmi, S.H.I.

Ustadz Azizul juga menghimbau masyarakat untuk tidak langsung mengaitkan seluruh lembaga pesantren dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Kami prihatin dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan. Namun penting kami sampaikan bahwa tidak semua pesantren patut dicurigai atau digeneralisasi atas tindakan individu yang tidak bertanggung jawab. Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, pendidikan, dan keselamatan anak-anak didik kami,” tambahnya.

Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung juga menyatakan komitmennya terhadap transparansi dan keterbukaan dalam seluruh aktivitas pendidikan, serta siap bekerja sama dengan masyarakat dan aparat penegak hukum guna menjaga kepercayaan publik.

Ajak Masyarakat Tetap Dukung Pesantren

Ustaz M. Azizul Azmi juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan terhadap seluruh pesantren di Indonesia yang konsisten menjadi tempat pendidikan agama dan moral bagi generasi muda.

“Jangan biarkan satu kasus merusak citra lembaga pendidikan Islam secara umum. Justru saat inilah kita harus saling menguatkan dan memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapat tempat terbaik untuk belajar, berakhlak, dan berkembang,” katanya.

Ia mengajak para orang tua untuk tetap mempertimbangkan pesantren sebagai pilihan utama pendidikan anak, dengan memastikan bahwa pesantren yang dipilih adalah lembaga yang berkomitmen terhadap nilai-nilai agama, akhlak, serta pengawasan yang sehat dan bertanggung jawab.

“Mari kita jadikan pesantren sebagai tempat yang terus dipercaya untuk membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Pilihlah pesantren yang jelas sistemnya, aman lingkungannya, dan baik penerapan ilmunya,” pungkas Pimpinan Pesantren Modern Khoirul Ummah Payung yang juga diamanahi sebagai Kepala KUA Kecamatan Payung.

Israel Cegat Masuknya Dokter dan Relawan Kemanusiaan di Gaza, 29 Anak dan Lansia Tewas karena Kelaparan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurmalislam.com)– Israel kembali menuai kecaman setelah menolak masuknya sekelompok dokter dan pekerja kemanusiaan ke Jalur Gaza, hanya beberapa jam sebelum mereka dijadwalkan memasuki wilayah tersebut pada Kamis (22/5/2025). Penolakan ini terjadi di tengah krisis kelaparan yang telah menewaskan 29 anak-anak dan lansia dalam beberapa hari terakhir, menurut Menteri Kesehatan Palestina, Majed Abu Ramadan.

Kelompok relawan yang beranggotakan enam orang itu sebelumnya dijadwalkan meninggalkan Yordania Kamis pagi bersama konvoi PBB. Namun, pada Rabu malam, mereka menerima pemberitahuan bahwa Israel tidak mengizinkan mereka memasuki Gaza. Informasi ini dikonfirmasi oleh dua sumber yang dekat dengan kelompok tersebut. Hingga kini, COGAT—unit militer Israel yang menangani pergerakan antara Israel dan Gaza—belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut.

Selama berbulan-bulan, kelompok bantuan internasional dan pekerja medis telah mengeluhkan pembatasan ketat dari Israel yang terus menghambat pengiriman bantuan kemanusiaan, di tengah kondisi Gaza yang kian memburuk akibat blokade total yang dimulai pada 2 Maret lalu. Blokade itu mencakup larangan masuknya pasokan medis, makanan, hingga bahan bakar penting.

Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, mengungkapkan bahwa saat ini hampir 500.000 warga Gaza berada di ambang kelaparan akut. Ia bahkan memperingatkan bahwa sekitar 14.000 bayi berisiko meninggal dalam 48 jam jika bantuan tidak segera disalurkan.

Seorang tenaga medis yang sebelumnya ditolak masuk ke Gaza mengatakan bahwa tidak jelas bagaimana Israel menetapkan siapa yang diizinkan masuk atau tidak. Ia menolak disebutkan namanya karena berencana mencoba kembali masuk, namun menyatakan bahwa ia tidak bisa memahami logika di balik kebijakan Israel.

“Saya tidak mengerti mengapa Israel mempertimbangkan ini. Jika mereka memblokir semua hal lain, kenapa tidak juga pekerja kesehatan?” katanya.

Ia menambahkan, Israel bisa saja menggunakan keberadaan segelintir tenaga kesehatan sebagai alibi di masa depan.

“Ini semacam kedok kemanusiaan untuk melegitimasi kekerasan. Mereka akan berkata, ‘Kami izinkan 250 dokter masuk, jadi mana mungkin kami lakukan genosida?’” ujarnya.

Pada hari yang sama, COGAT mengklaim bahwa 198 truk bantuan telah memasuki Gaza melalui perbatasan, membawa makanan, obat-obatan, dan tepung gandum. Namun, menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), tantangan di lapangan masih sangat besar, termasuk risiko keamanan, penjarahan, dan keterlambatan distribusi akibat rute pengiriman yang tidak memadai dari pihak militer Israel.

Presiden Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, Younis Al-Khatib, menyatakan bahwa sebagian besar bantuan itu belum benar-benar sampai ke warga sipil Gaza.

“Sebagian besar truk masih tertahan di Karem Shalom dan belum masuk ke wilayah Gaza,” tegasnya.

Sementara itu, kematian anak-anak dan lansia akibat kelaparan terus bertambah. Pemerintah Palestina menilai Israel bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan ini, yang tidak hanya terjadi karena konflik bersenjata, tetapi juga karena sistematisnya pemblokiran bantuan untuk jutaan warga sipil yang terjebak di dalam Gaza. (Bahry)

Sumber: MEE

91 Warga Palestina Tewas dalam Operasi Brutal Israel di Tepi Barat, Termasuk Anak-Anak dan Perempuan

Redaktur: Arie Ristyan

RAMALLAH (jurnalislam.com)– Pasukan militer Israel dilaporkan telah membunuh sedikitnya 91 warga Palestina dalam serangkaian operasi militer brutal di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat yang diduduki dalam 120 hari terakhir. Hal itu diungkapkan organisasi hak asasi manusia Al-Haq yang berbasis di Ramallah, sebagaimana dilansir Al Jazeera pada Jumat (23/5/2025).

Menurut laporan tersebut, operasi militer Israel dilakukan secara besar-besaran di sejumlah wilayah utara Tepi Barat, termasuk Jenin, Tulkarem, Tubas, dan Nablus. Serangan melibatkan penembak jitu, serangan udara dari drone dan helikopter Apache, serta kendaraan militer berat seperti buldoser lapis baja D9 dan D10, tank, dan kendaraan pengangkut personel lapis baja Eitan.

Al-Haq mencatat, antara 21 Januari hingga 16 Mei 2025, tentara Israel mengepung kamp-kamp pengungsi di wilayah tersebut. Sebanyak 91 warga Palestina dilaporkan gugur, termasuk 13 anak-anak dan 3 perempuan. Selain itu, infrastruktur dan rumah warga mengalami kerusakan parah.

Kamp pengungsi Jenin menjadi sasaran paling parah. Di kota ini saja, 40 warga Palestina tewas, termasuk 7 anak-anak dan 1 perempuan. Sedikitnya 430 bangunan hancur akibat agresi militer Israel.

Akibat kekerasan tersebut, sekitar 16.600 warga Palestina di Jenin terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Banyak dari mereka kehilangan tempat tinggal karena rumah dan infrastruktur kamp hancur lebur oleh serangan militer Israel.

Kekejaman ini menunjukkan bahwa kekerasan Israel terhadap warga Palestina tidak hanya terpusat di Jalur Gaza, melainkan juga terjadi secara masif dan sistematis di Tepi Barat yang secara geografis terpisah dari Gaza.

Meski publik internasional sering kali hanya mencermati tragedi kemanusiaan di Gaza, laporan ini menegaskan bahwa seluruh wilayah Palestina kini berada dalam ancaman serius dari kekerasan militer Israel yang terus berlanjut. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Teror Udara Israel Habisi 50 Warga Sipil dalam Satu Keluarga

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Serangan udara terbaru militer Israel di Jalur Gaza utara kembali menelan korban dari kalangan warga sipil. Kali ini, serangan mematikan itu menghantam rumah keluarga Dardouna di Jabalia, pada Jumat (23/5), menewaskan puluhan orang.

Menurut laporan Anas al-Sharif dari Al Jazeera, jet tempur Israel menggempur bangunan berlantai lima yang dihuni lebih dari 50 anggota keluarga tersebut. Serangan itu meratakan bangunan hingga rata dengan tanah.

“Bangunan tempat tinggal ini terdiri dari lima lantai. Tadi malam, bangunan itu diratakan dengan tanah oleh jet tempur Israel,” kata seorang paramedis di lokasi kejadian.

“Serangan udara itu menyebabkan semua 50 orang di dalamnya tewas atau terkubur hidup-hidup. Kami hanya berhasil menyelamatkan beberapa orang,” lanjutnya.

Seorang kerabat korban mengatakan anak sulung dari putranya ikut menjadi korban. Ia diberi nama sesuai dengan pamannya, Mohammed, yang juga telah tewas dalam serangan sebelumnya pada 23 Oktober lalu.

“Kami membesarkan cucunya yang masih hidup, tapi kini dia telah menyusul ayah dan pamannya di surga,” ujarnya dengan suara bergetar.

“Sebelumnya, ibu, saudara perempuan, paman, bibi, dan neneknya juga telah terbunuh. Militer Israel membunuh warga sipil hanya demi kesenangan,” tambahnya pilu.

Serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza menambah daftar panjang korban sipil, sekaligus memperparah krisis kemanusiaan yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Rudal Hipersonik Yaman Hantam Bandara Ben Gurion, Maskapai Dunia Ramai-Ramai Tinggalkan Israel

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Angkatan Bersenjata Yaman (YAF), sayap militer dari kelompok Houthi. Dalam pernyataan resmi pada Jumat, 23 Mei 2025, YAF menyatakan bahwa mereka telah menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal balistik hipersonik – serangan ketiga dalam waktu 24 jam terhadap bandara utama Israel itu.

“Untuk mendukung rakyat Palestina yang tertindas… Pasukan rudal melakukan operasi militer efektif yang menargetkan Bandara Lod, yang dikenal di Israel sebagai Bandara Ben Gurion, dengan rudal balistik hipersonik,” demikian bunyi pernyataan resmi YAF.

YAF menyatakan serangan tersebut berhasil mencapai target dan menyebabkan “jutaan kawanan Zionis perampas melarikan diri ke tempat perlindungan”, serta mengacaukan lalu lintas udara di bandara.

Pada Jumat pagi, sirene serangan udara meraung di seluruh Tel Aviv. Tentara Israel mengklaim rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara mereka. Dua serangan sebelumnya pada Kamis sore dan pagi hari juga diklaim berhasil digagalkan oleh Tel Aviv.

Namun, ketegangan yang terus meningkat ini telah berdampak besar pada aktivitas penerbangan internasional. Sejumlah maskapai besar dunia memutuskan menghentikan operasionalnya ke Israel karena alasan keamanan.

𝗕𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗮 𝗗𝗶𝘁𝘂𝘁𝘂𝗽, 𝗠𝗮𝘀𝗸𝗮𝗽𝗮𝗶 𝗖𝗮𝗯𝘂𝘁

YAF diketahui mulai menyerang Bandara Ben Gurion secara intensif sejak awal Mei, bahkan sempat mengklaim telah mengenai fasilitas itu secara langsung. Mereka juga memperingatkan bahwa bandara tersebut tidak lagi aman untuk penerbangan internasional.

Akibatnya, beberapa maskapai besar dunia menghentikan layanan mereka:

– Lufthansa Group dan ITA Airways Italia memperpanjang penangguhan penerbangan ke Tel Aviv hingga 8 Juni.

– Air Seychelles membatalkan seluruh penerbangan ke Israel untuk bulan Juni dan Juli.

– CEO Ryanair, Michael O’Leary, menyatakan bahwa pihaknya mulai kehilangan kesabaran dan mempertimbangkan menarik pesawat dari rute Israel.

– Maskapai besar lainnya seperti Air India, Air Canada, United Airlines, dan British Airways juga menangguhkan penerbangan hingga akhir Juli.

𝗕𝗹𝗼𝗸𝗮𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗯𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗶𝗳𝗮

Tidak hanya menyerang bandara, YAF pada 20 Mei juga mengumumkan pemblokadean terhadap pelabuhan Haifa, salah satu pelabuhan utama di Israel utara.

“Semua perusahaan dengan kapal di pelabuhan ini atau yang akan menuju ke sana diberitahu bahwa pelabuhan tersebut telah dimasukkan dalam bank target,” tegas pernyataan YAF.

Langkah Yaman ini disebut sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan Israel di Jalur Gaza, dan menjadi bagian dari strategi mereka mendukung perjuangan Palestina di tengah agresi militer yang terus berlangsung.

Sumber: Cradle

Terungkap! Alasan Mengejutkan AS Hentikan Serangan di Yaman

Redaktur: Arie Ristyan

AMERIKA SERIKAT (jurnalislam.com)- Amerika Serikat dilaporkan menghentikan operasi militernya di Yaman setelah menghadapi tekanan dari sistem pertahanan udara canggih milik kelompok Houthi. Salah satu insiden yang paling mencolok adalah serangan yang nyaris mengenai jet tempur siluman F-35 milik AS.

Menurut laporan The New York Times pekan ini, kelompok Houthi berhasil menembak jatuh sedikitnya tujuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik AS masing-masing bernilai sekitar 30 juta dolar AS atau setara Rp480 miliar. Mereka juga hampir mengenai jet tempur F-16 dan F-35, dua aset utama Angkatan Udara AS. Insiden tersebut memicu kekhawatiran serius di internal Komando Pusat AS (CENTCOM) dan mendorong peninjauan ulang strategi keterlibatan militer di kawasan tersebut.

Pada 6 Mei 2025, AS secara resmi mengakhiri operasi pengeboman bernama Operation Rough Rider yang telah berlangsung sejak Maret. Penghentian operasi ini merupakan hasil gencatan senjata yang dimediasi oleh Oman antara AS dan kelompok Houthi.

Gencatan senjata tersebut mencakup komitmen Houthi untuk menghentikan serangan terhadap kapal-kapal AS di Laut Merah, Selat Bab al-Mandab, dan Teluk Aden. Sebelumnya, sejak November 2023, kelompok tersebut melancarkan serangan rudal dan drone terhadap kapal-kapal komersial yang mereka tuduh terkait dengan Israel, sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina di tengah agresi militer Israel di Gaza.

The New York Times juga mengungkapkan bahwa dua jet tempur F/A-18 Super Hornet milik AL AS masing-masing senilai 67 juta dolar AS atau sekitar Rp1,07 triliun jatuh secara tidak sengaja dari kapal induk saat operasi berlangsung. Kerugian besar inilah yang disebut turut mempercepat keputusan Washington untuk mengakhiri keterlibatan militernya.

Di sisi diplomatik, Utusan Timur Tengah AS, Steve Witkoff, dilaporkan melakukan pembicaraan tidak langsung dengan Houthi melalui Oman. Gencatan senjata yang diumumkan secara tiba-tiba ini diklaim sebagai keberhasilan oleh kedua pihak. Gedung Putih menyatakan bahwa operasi militer mereka telah memaksa Houthi menghentikan serangan, sementara Houthi mengklaim bahwa AS gagal mencapai tujuannya dan akhirnya memilih mundur dari konflik.

Laporan itu juga menyinggung bahwa sebagian anggota tim keamanan nasional Presiden Donald Trump saat itu meremehkan kemampuan Houthi. Namun, laporan intelijen kemudian menunjukkan kelompok ini semakin tangguh dan sulit dilumpuhkan, termasuk dalam penggunaan sistem pertahanan udara serta strategi militer bawah tanah.

Selama 30 hari pertama operasi, AS telah menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun, termasuk pengerahan kapal induk, jet tempur B-2, F-35, dan sistem pertahanan lainnya. Penggunaan besar-besaran amunisi presisi juga memicu kekhawatiran akan menipisnya stok senjata strategis AS.

Kepala negosiator Houthi, Mohammed Abdulsalam, menegaskan bahwa kesepakatan gencatan senjata dicapai melalui Oman, dan bahwa pihaknya hanya menghentikan operasi sebagai bentuk respons atas berhentinya serangan udara AS.

Sementara itu, pihak Gedung Putih maupun Presiden Trump belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA