GAZA (jurnalislam.com) – Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, dengan tegas mengutuk keputusan Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/6/2025), Hamas menyebut veto tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan buta Washington terhadap Israel, yang digambarkan sebagai “pemerintah pendudukan fasis” yang melakukan kejahatan kemanusiaan secara sistematis di wilayah Gaza.

“Penolakan Amerika Serikat terhadap keinginan seluruh dunia, yang tercermin dari 14 negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi, mencerminkan sikap arogan dan pengabaian terhadap hukum internasional,” tegas Hamas.

Hamas menyatakan bahwa langkah AS tersebut memberi “lampu hijau” kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang saat ini menjadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk terus melanjutkan agresi brutal terhadap warga sipil di Gaza, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Pernyataan itu juga mengecam presentasi yang disampaikan oleh perwakilan AS dalam sesi pemungutan suara, yang menurut Hamas hanya merupakan kelanjutan dari pendekatan “menipu dan memutarbalikkan fakta” Washington, serta bentuk penolakan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan membebaskan diri dari pendudukan.

Hamas menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB yang selama lebih dari 20 bulan tidak mampu menghentikan agresi dan pengepungan yang menyebabkan bencana kemanusiaan di Gaza.

“Ketidakmampuan ini menunjukkan krisis legitimasi lembaga-lembaga internasional dan tumpulnya efektivitas hukum internasional, yang terus dilanggar tanpa akuntabilitas,” tambahnya.

Sebagai penutup, Hamas menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera bertindak menghadapi krisis moral dan politik yang sedang berlangsung, menghentikan perang pemusnahan di Gaza, serta menyeret para pemimpin Israel ke hadapan hukum atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina.

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama satu jam lebih pada Rabu (4/6), untuk membahas situasi di Ukraina dan Iran. Meski disebut sebagai “pembicaraan yang baik,” Trump mengakui belum ada tanda-tanda perdamaian langsung di Ukraina.

Dalam pernyataan publiknya, Trump mengatakan bahwa Putin dengan tegas menyatakan akan menanggapi serangan besar-besaran pesawat nirawak (drone) Ukraina terhadap pangkalan udara militer Rusia baru-baru ini. Serangan tersebut diklaim telah menghancurkan beberapa pesawat pengebom Rusia bernilai miliaran dolar.

“Presiden Putin mengatakan dengan sangat kuat bahwa dia harus merespons serangan tersebut. Kami juga membahas berbagai serangan lain yang telah dilakukan oleh kedua pihak,” ujar Trump dalam unggahannya di media sosial.

Trump tidak menjelaskan apakah dirinya telah memperingatkan Putin soal kemungkinan pembalasan terhadap Ukraina, negara yang mendapat dukungan miliaran dolar dari Washington sejak invasi Rusia pada 2022.

Mantan presiden dari Partai Republik ini sebelumnya telah berulang kali membuat pernyataan yang mengundang kekhawatiran sekutu Barat karena terkesan bersimpati terhadap posisi Putin dalam konflik Ukraina. Ia juga sempat terlibat perselisihan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam kunjungan resmi di Gedung Putih.

Namun, dalam pernyataan terbaru ini, Trump juga menyuarakan kekecewaannya terhadap Putin, karena konflik berkepanjangan di Ukraina telah menggagalkan janji kampanyenya untuk mengakhiri perang dalam waktu 24 jam.

Selain Ukraina, kedua pemimpin juga membahas isu nuklir Iran. Trump mengatakan bahwa Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk ikut serta dalam perundingan internasional mengenai program nuklir Iran. Menurut Trump, mereka sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

“Presiden Putin menyarankan bahwa dia akan berpartisipasi dalam diskusi dengan Iran dan mungkin bisa membantu menyelesaikan ini dengan cepat,” ujar Trump.

Trump juga menegaskan bahwa pemerintahannya mendesak tanggapan cepat dari Teheran terhadap tawaran kesepakatan yang diajukan oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, Kremlin mengonfirmasi bahwa Presiden Putin telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian, kesiapan Rusia untuk membantu memajukan perundingan nuklir.

Namun demikian, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa usulan dari Washington bertentangan dengan kepentingan nasional Iran, terutama terkait isu pengayaan uranium. (Bahry)

Sumber: Alarabiya 

AMERIKA SERIKAT (jurnalislam.com)- Amerika Serikat kembali menunjukkan sikap kontroversialnya dengan memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Veto ini dikeluarkan pada Rabu (4/6/2025), di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dan krisis kemanusiaan akut akibat blokade bantuan Israel.

Dari 15 anggota DK PBB, 14 negara mendukung resolusi tersebut. Namun, AS menjadi satu-satunya negara yang menolaknya, kembali memanfaatkan hak veto demi membela Israel, sekutu lamanya.

Resolusi tersebut, yang diajukan oleh 10 negara anggota dewan, tidak hanya menyerukan penghentian kekerasan, tetapi juga pembebasan para tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Namun Washington menolak dengan alasan bahwa tuntutan gencatan senjata tidak dikaitkan langsung dengan pembebasan tawanan.

Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menyatakan bahwa posisi AS “tidak mengejutkan”, karena sejak awal konflik, Washington menegaskan dukungan terhadap “hak Israel untuk membela diri, termasuk mengalahkan Hamas”.

Sikap AS ini menuai kritik tajam dari berbagai negara. Duta Besar Tiongkok, Fu Cong, mengatakan bahwa tindakan Israel telah “melewati setiap garis merah” dalam hukum humaniter internasional dan secara terang-terangan melanggar resolusi PBB.

“Namun karena dilindungi oleh satu negara, pelanggaran ini belum dihentikan dan belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” tegas Fu.

Duta Besar Inggris, Barbara Woodward, yang memberikan suara mendukung resolusi, mengatakan, “Situasi di Gaza sudah tak tertahankan dan harus diakhiri. Kami berkomitmen untuk mengakhiri perang ini, membebaskan sandera, dan meredakan krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.”

Analis senior politik Al Jazeera, Marwan Bishara, menilai bahwa veto ini semakin mengisolasi Amerika Serikat di kancah internasional.

“AS semakin berdiri sendiri, melawan arus global yang menuntut keadilan dan penghentian pembantaian di Gaza,” ujar Bishara.

“Israel tidak sedang membela diri, melainkan mempertahankan pendudukan dan pengepungan brutalnya atas Gaza.” imbuhnya.

Veto ini datang saat hampir 100 warga Palestina tewas hanya dalam 24 jam terakhir, di tengah krisis bantuan yang semakin memburuk akibat blokade Israel. Dunia kembali menyaksikan bagaimana kepentingan politik segelintir negara telah mengalahkan suara kemanusiaan. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

SURIAH (jurnalislam.com)- Amerika Serikat dilaporkan mendukung rencana pemerintah Suriah untuk mengasimilasi sekitar 3.500 pejuang asing, terutama dari etnis Uighur asal Tiongkok dan Asia Tengah ke dalam angkatan bersenjata Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Washington terhadap konflik Suriah.

Menurut laporan Reuters pada Senin (2/6/2025), ribuan pejuang tersebut akan dimasukkan ke dalam Divisi ke-84 Angkatan Darat Suriah yang baru dibentuk, bersama pasukan lokal. Tiga pejabat pertahanan Suriah mengonfirmasi informasi ini.

Duta Besar AS untuk Turki sekaligus utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Washington bersikap transparan dalam upaya tersebut dan mengakui adanya “kesepahaman” dengan pihak Suriah.

Dalam pertemuan di Istanbul pada Sabtu (31/5), Barrack memuji Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa atas langkah-langkah yang dinilai “bermakna” dalam mengelola pejuang asing. Ia menilai strategi untuk menahan dan mengintegrasikan mereka ke dalam struktur militer lebih efektif ketimbang mengecualikan mereka.

“Banyak dari mereka sangat loyal kepada pemerintahan baru,” ujar Barrack. Pernyataan ini bertolak belakang dengan sikap Washington sebelumnya yang menuntut agar pejuang asing dikeluarkan dari struktur kekuasaan pasca-Bashar al-Assad.

Perubahan pendekatan ini disebut-sebut sebagai dampak dari kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah pada Mei lalu. Dalam kunjungan itu, Trump disebut telah menyetujui pertemuan dengan pemimpin baru Suriah dan berencana mencabut sanksi ekonomi jangka panjang yang dijatuhkan kepada Damaskus sejak 1979, ketika Suriah dimasukkan dalam daftar negara sponsor terorisme.

Tom Barrack juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan mulai mengurangi kehadiran militernya di wilayah Suriah.

𝗣𝗲𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗨𝗶𝗴𝗵𝘂𝗿

Sebagian besar pejuang asing yang akan direkrut berasal dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berperan penting dalam menggulingkan Bashar al-Assad pada tahun lalu setelah perang selama 13 tahun. Banyak dari mereka adalah warga Uighur, etnis Muslim berbahasa Turki yang berasal dari Xinjiang, Tiongkok.

Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata selama perang Suriah, sebagian besar melalui Partai Islam Turkistan, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Tiongkok.

Menanggapi laporan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa negaranya berharap Suriah akan menolak segala bentuk terorisme dan ekstremisme demi menjaga stabilitas kawasan.

Tiongkok sendiri dituduh menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp di Xinjiang. Tuduhan yang mencakup penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia itu telah dikategorikan sebagai “genosida” oleh sejumlah negara dan lembaga internasional. Namun pemerintah Tiongkok membantah semua tuduhan tersebut.

Sementara itu, Presiden Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa mengintegrasikan para pejuang asing ke dalam militer Suriah lebih aman ketimbang memulangkan mereka ke negara asal, karena mereka lebih rentan untuk direkrut kembali oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS.

Menurut laporan The National, para pejuang asing tersebut bahkan akan diberikan kewarganegaraan Suriah sebagai bagian dari proses integrasi tersebut. (Bahry)

Sumber: MEE

RUSIA (jurnalislam.com)— Pemerintah Rusia pada Selasa (3/6/2025) menuding Ukraina berada di balik serangan sabotase yang menyebabkan tergelincirnya kereta penumpang di wilayah Bryansk, dekat perbatasan Ukraina, pada akhir pekan lalu. Insiden tersebut menewaskan tujuh orang dan melukai puluhan lainnya.

Menurut otoritas Rusia, ledakan tersebut terjadi pada Sabtu malam (31/5), menghancurkan sebuah jembatan jalan yang berada di atas jalur kereta api. Akibatnya, kereta penumpang yang melintas tergelincir dan menyebabkan korban jiwa.

“Para teroris, yang bertindak atas perintah rezim Kyiv, merencanakan segalanya dengan sangat cermat sehingga ratusan warga sipil tak berdosa menjadi sasaran serangan mereka,” kata Komite Investigasi Rusia dalam pernyataan yang dirilis melalui Telegram.

Moskow sebelumnya menyebut insiden ini sebagai aksi terorisme, meski belum secara langsung menyebut Ukraina sebagai pelaku. Namun dalam pernyataan terbaru, tudingan itu kini diarahkan secara eksplisit ke Kyiv.

Para penyelidik mengatakan bahwa mereka telah menemukan sejumlah bagian dari alat peledak di lokasi kejadian dan telah mengumpulkan kesaksian dari korban serta saksi mata.

Beberapa jam setelah insiden di Bryansk, sebuah jembatan rel lain di wilayah tetangga Kursk juga dilaporkan diledakkan pada Minggu dini hari. Serangan ini menyebabkan kereta barang tergelincir dan melukai masinisnya.

Ketika ditanya soal insiden tersebut, pihak Kremlin enggan memberikan rincian lebih lanjut dengan alasan proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Rusia telah mengalami puluhan serangan sabotase sejak melancarkan invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Banyak dari serangan tersebut menargetkan jaringan rel kereta api, yang disebut Ukraina digunakan Rusia untuk mengangkut pasukan dan persenjataan ke medan perang. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

GAZA (jurnalislam.com)– Tiga tentara Israel dilaporkan tewas pada Senin (2/6/2025) dan dua lainnya mengalami luka parah setelah sebuah rudal antitank menghantam kendaraan militer jenis Hummer di wilayah Jabalia, Gaza utara, pada Senin (2/6/2025). Insiden ini terjadi di tengah eskalasi besar di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Media Israel menyebut serangan tersebut sebagai “penyergapan yang rumit dan sulit.” Para korban diketahui berasal dari Brigade Kesembilan Angkatan Darat Israel. Militer Israel mengerahkan tiga helikopter untuk mengevakuasi korban, namun operasi evakuasi terganggu akibat tembakan intensif dari arah sekitar lokasi. Salah satu helikopter bahkan dilaporkan ditembaki saat mencoba menjangkau korban luka. Akibat sengitnya bentrokan, upaya evakuasi akhirnya dihentikan.

Kelompok perlawanan Palestina, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas, mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap militer Israel dalam beberapa hari terakhir. Dalam pernyataan resminya, Al-Qassam menyebutkan bahwa pada Sabtu (31/5), pasukan mereka menargetkan konsentrasi pasukan Israel di sebelah timur kota Al-Qarara, Khan Yunis, dengan 13 peluru mortir kaliber 120 mm dan 60 mm. Selain itu, mereka juga menyerang lokasi Ein Al-Thaltha dengan tiga rudal jarak pendek jenis Rajum.

Sehari kemudian, Ahad (1/6), Brigade Al-Qassam menyatakan telah menghantam sebuah buldoser militer Israel jenis D9 menggunakan rudal Yassin 105 di daerah Qizan al-Najjar, selatan Khan Yunis.

Pada Senin (2/6), Al-Qassam kembali mengonfirmasi keterlibatan para pejuangnya dalam bentrokan jarak dekat dengan pasukan pendudukan Israel di sebelah timur kamp Jabalia, Gaza utara. “Bentrok masih berlangsung. Sejumlah tentara musuh tewas dan terluka,” demikian pernyataan yang dipublikasikan melalui kanal resmi Hamas.

Sementara itu, serangan udara Israel terus menggempur berbagai wilayah di Jalur Gaza, menewaskan puluhan warga sipil. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah korban tewas sejak agresi militer Israel dimulai pada 7 Oktober 2023 telah melampaui 54.000 orang, dengan lebih dari 124.000 lainnya mengalami luka-luka.

Di sisi lain, Hamas menuduh militer Israel terus menargetkan infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan fasilitas medis. Kelompok tersebut memperingatkan bahwa puluhan ribu pasien, termasuk wanita, anak-anak, dan lansia, kini tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan maupun pengobatan penyakit kronis.

Dalam pernyataannya, Hamas mengecam tindakan militer Israel yang dianggap sebagai “pelanggaran berkelanjutan terhadap hukum internasional”. (Bahry)

Sumber: Shafaq