JAKARTA(Jurnalislam.com) – Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan 2022 yang digelar Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghasilkan tiga rekomendasi.

Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA) MUI, Hayu Prabowo, menuturkan ketiga rekomendasi tersebut yaitu pembuatan fatwa mengenai lingkungan hidup, implementasi fatwa, dan pendanaan.

“Sebenarnya ada beberapa fatwa terkait lingkungan hidup, seperti fatwa pengelolaan sampah, pelestarian satwa, hingga sanitasi air,” jelas Ketua (LPLH-SDA) MUI (Jumat (04/11/2022).

Merujuk pada tema yang diangkat dalam Kongres Nasional yaitu “Dari Masjid Wujudkan Kehidupan Berkelanjutan” tersebut, Hayu memaparkan, kaitannya masjid dengan fatwa-fatwa yang telah disahkan adalah sebagai ruang implementasi.

Oleh karena itu, masjid ramah lingkungan ikut berperan dalam meningkatkan kapasitas individu umat Islam, akan tetapi juga turut meningkatkan perekonomian umat.
“Melalui skema seperti ini, dapat menjadikan fatwa dapat didakwahkan secara lebih luas, karena pelaksanaannya yang diawali dari masjid,” tuturnya.

Sedangkan terkait pendanaan, Hayu menyebut bisa bersumber dari CSR, pengelolaan dana wakaf, dan pendanaan dari internasional yang berdasarkan kerja sama.
Di samping itu, dia menjelaskan terkait program dalam jangka waktu terdekat, fokus LPLH-SDA MUI yaitu pada kegiatan sedekah sampah.

Menurut dia, meningkatnya sampah di masyarakat merupakan persoalan nyata yang harus segera diatasi. Apabila penanggulangan sampah ini telah berjalan, maka dampaknya akan segera dirasakan masyarakat itu sendiri.

“Kami memiliki program sedekah sampah yang telah bekerja sama dengan Pemerintah dan juga LIPI, ” katanya.

“Sampah-sampah yang ada dipilah dan dipisahkan baik yg berupa plastik, elektronik, dan organik. Hal ini guna memudahkan daur ulang sampah sesuai dengan jenisnya,” lanjutnya.

Hayu berharap melalui Konferensi Nasional ini dapat memperkuat jaringan dan membangun kapasitas individu. Upaya tersebut guna mewujudkan masjid ramah lingkungan yang mampu andil dalam meningkatkan perekonomian.  (mui)

SUKOHARJO(Jurnalislam.com)—Pimpinan AQL Islamic Center KH Bachtiar Nasir menyampaikan rasa bangga dengan gencarnya pembangunan infrastruktur Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang berasal dari dana swadaya warga Persyarikatan Muhammadiyah.

Hal ini disampaikan UBN, demikian sapaan akrab KH Bachtiar Nasir, saat mengisi Tablig Akbar Gebyar Muktamar Muhammadiyah Aisyiyah ke-48 di lapangan Desa Wonorejo Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (5/11/2022) malam.

“Bangga saya pada Muhammadiyah. Muhammadiyah punya program tiada hari tanpa peresmian. Gedung-gedung pendidikan, gedung-gedung dakwah, gedung-gedung sosial yang dibutuhkan masyarakat, Muhammadiyah mengeluarkan itu semua dari kantongnya sendiri,” jelas UBN di hadapan ribuah jemaah yang hadir.

Gencarnya pembangunan infrastruktur AUM ini, membuat pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah disibukkan dengan aktifitas peresmian gedung baru maupun peresmian peletakan batu pertama pembangunan di berbagai daerah.

“Sehingga Muhammadiyah tetap tegak lehernya, tetap mulia hidupnya dan tidak akan pernah berhenti memajukan bangsa dan mencerahkan semesta sampai kapan pun. Orang-orang Muhammadiyah suka berinfak, suka bersedekah dan rajin bekerja,” ujar UBN yang juga Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI).

UBN berharap perhelatan Muktamar ke 48 Muhammadiyah Aisyiyah dapat mengokohkan gerak langkah Persyarikatan Muhammadiyah yang tidak hanya berkontribusi bagi kemajuan bangsa, tetapi juga dunia.

Kaitannya dengan apresiasi UBN, untuk diketahui Persyarikatan Muhammadiyah memang gencar melakukan pembagunan infrastruktur AUM. Bahkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pernah dalam satu hari meresmikan 11 gedung AUM di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dengan sejumlah aktivitas pembangunan infrastuktur AUM, Haedar berharap Muhammadiyah dapat berperan dalam memperkuat institusi pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan ekonomi bangsa Indonesia.*

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Visi dakwah adalah terwujudnya dakwah Islam yang mencerminkan nilai-nilai Islam wasathiyah.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua bidang komisi dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Risman Muchtar, saat menjadi narasumber dalam Standardisasi Dai MUI angkatan 17 di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2022).

“Tantangan luar biasa yang dihadapkan sekarang ialah kita harus mampu melahirkan suatu fungsi dimana umat semakin punya kemauan, energi kuat untuk melaksanakan ajaran Allah SWT,” ujarnya.

Kiai Risman mengatakan menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islam dan menjalankan syariat Islam.

“Dengan dakwah yang kita sampaikan itu, ada motivasi yang kuat untuk menyelamatkan Islam dan dakwah yang menggerakkan yaitu menggerakkan umat untuk beramal bukan sekadar kognitif, pengetahuan tapi bagaimana kemudian kita mampu menjadikan dakwah yang gerak dari umat, yang barangkali sempat ‘tertidur’, namun hanya pengetahuan yang dimiliki umat, akan semakin terus termotivasi,” kata dia.

Kiai Risman juga menyampaikan hal yang penting dalam dakwah ini adalah dakwah yang mempersatukan umat, dakwah yang membangun ukhuwah islamiyyah, dan dakwah yang punya komitmen.

Dengan harapan mereka yang tadinya sering berpecah belah sehingga dengan dakwah yang tersampaika, akan terbentuk untuk menjadi umat Islam yang bersatu.

Hal ini menurut dia penting, mengingat fakta bahwa umat Islam itu bersaudara. Anjuran persatuan ini pun sebagaimana terdapat dalam Alquran surat Ali Imran ayat 103:

‎وَ اعۡتَصِمُوۡا بِحَبۡلِ اللّٰہِ جَمِیۡعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوۡا ۪ وَ اذۡکُرُوۡا نِعۡمَتَ اللّٰہِ عَلَیۡکُمۡ اِذۡ کُنۡتُمۡ اَعۡدَآءً فَاَلَّفَ بَیۡنَ قُلُوۡبِکُمۡ فَاَصۡبَحۡتُمۡ بِنِعۡمَتِہٖۤ اِخۡوَانًا

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

“Ketika kita mubalig/dai tidak mampu membangun umat maka berarti kita membiarkan mereka masuk nerakanya Allah SWT,” ujarnya.

Diakhir penyampaiannya, Kiai Risman menyampaikan bahwa ada tujuh prinsip ukhuwah dalam berdakwah yang harus diketahui yaitu bersatu dalam aqidah, berjamaah dalam ibadah, tasamuh dalam khilafiyah, ihsan dalam bermujadalah, fathanah dalam bersiyasah, santun dalam bermuamalah, dan istiqamah dalam berdakwah.

“Kalau kita melaksanakan 7 hal tersebut Islam akan maju dan menjadi jaya, dengan bersatu melalui akidah sehingga selama saudara kita akidahnya benar wajib hukumnya kita bersilaturahim dan haram hukumnya memutuskan tali silaturahim satu sama lain,” sambungnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Tak hanya sekedar berperan sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid juga turut menyimbolkan potret kehidupan di dunia dan akhirat.

Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud menyampaikan banyak urusan keduniawian yang berangkat dari masjid, salah satunya seperti zakat.

“Kewajiban menunaikan zakat dihasilkan dari usaha duniawi yang telah tercukupi dan memenuhi syarat. Perlu diingat, sebelum zakat dibayarkan, usaha yang dilakukan oleh kita agar bisa membayarnya tetap ada batas, tidak boleh merusak lingkungan,” jelas Kiai Marsudi dalam dalam Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan LPLH SDA-MUI Tahun 2022, Kamis (03/11/2022).

Dalam konferensi yang bertajuk “Dari Masjid Wujudkan Kehidupan Berkelanjutan” tersebut, Waketum MUI menyebut, masjid harus menjadi rumah besar sumber inspirasi keduniaan maupun keakhiratan.

Oleh sebab itu, dalam membangun masjid ramah lingkungan, harus ada kerja sama yang solid antara seluruh jajaran pengurus hingga masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah masjid.

“Upaya yang kita lakukan salah satunya yaitu meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan. Setelah hal ini dilakukan, secara otomatis masjid akan menjadi inspirasi umat. Walhasil, ibadah dan urusan keduniawian akan seimbang,” ungkapnya.

“Masjid menjadi rumah kembali masih hidup di dunia, dan ketika sudah mati pun urusannya dengan masjid,” sambung Waketum MUI.

Kiai Marsudi menegaskan, standard ramah lingkungan bagi masjid jangan hanya sebatas optimalisasi fasilitas di dalamnya. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga berbagai fasilitas umum untuk masyarakat sekitar, seperti aula diskusi, ruang pernikahan, hingga ruangan untuk pengembangan ekonomi umat.

Melalui Konferensi Nasional ini, Kiai Marsudi berharap dapat melahirkan rumusan standard masjid ramah lingkungan. Output inilah yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi para pengurus masjid di Indonesia ataupun di Negara lain.

“Saya harap fatwa-fatwa yang dibahas dalam konferensi ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Inggris. Tentunya agar dapat dijadikan rujukan oleh negara lain, sehingga kemanfaatannya tak hanya dirasakan bagi masjid-masjid di Indonesia semata,” tutup Kiai Marsudi. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam (LPLH & SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Konferensi Nasional Masjid Ramah Lingkungan tahun 2022 secara hybrid, di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat, 3-4 November 2022.

Dalam konferensi yang mengusung tema “Dari Masjid Mewujudkan Kehidupan Berkelanjutan” tersebut, Ketua Panitia, Dr. Arif Zulkifli menyampaikan konferensi perdana dengan skala nasional ini, bertujuan untuk memperkaya persepsi tentang masjid ramah lingkungan.

“Kami tidak ingin menyatukan persepsi tentang masjid ramah lingkungan. Konferensi ini bertujuan mengumpulkan para stake holder untuk menyumbangkan aksi yang mereka lakukan, sehingga menghantarkan pada klaim bahwa masjid yang dikelola telah mencapai ramah lingkungan,” jelas Arif, saat diwawancara oleh MUIDigital, Kamis (03/11/2022).

Arif menuturkan, konferensi ini merupakan ajang untuk menchallenge para pengurus masjid menjelaskan apa saja indikator yang dapat dilakukan untuk mencapai masjid ramah lingkungan versi mereka. Oleh karenanya, tidak ada penyatuan standardisasi, akan tetapi pengkayaan langkah-langkah guna mencapai masjid ramah lingkungan.

Langkah strategis untuk mewujudkan masjid ramah lingkungan di Indonesia, menurut Arif, di antaranya seperti recycling water, penampungan dan penggunaan air hujan, tidak adanya penggunaan AC, hingga penanaman pohon di area sekitar masjid.

Arif menyebut, Masjid Istiqlal menjadi contoh salah satu masjid ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari minimnya penggunaan AC. Cara tersebut, ditempuh dengan memperbanyak sirkulasi udara untuk menjaga suhu di dalam masjid agar tetap nyaman.

“Langkah yang dilakukan oleh pengurus masjid Istiqlal dapat dicontoh juga oleh pengurus masjid di daerah lain, yaitu mengelola suhu masjid agar nyaman, meskipun tanpa pendingin ruangan. Tentu saja cara ini adalah bagian dari penghematan energi,” katanya.

Lebih lanjut dalam pengelolaan air, Arif menyampaikan, dapat ditempuh dengan menggunakan sistem sensorik dan daur ulang air wudhu. Sehingga penggunaan air di masjid tidak berlebihan dan cenderung boros.

Pentingnya pengelolaan air wudhu ini, Arif menjelaskan, selaras dengan penelitian yang menyebut bahwa rata-rata penggunaan air tiap orang dalam satu kali wudhu yaitu sebanyak 5 liter. Hal ini tentu menjadi permasalahan krusial, apabila dalam sehari minimal seorang muslim berwudhu sebanyak lima kali.

Konferensi nasional turut dihadiri oleh K.H Marsudi Syuhud (Waketum MUI), Prof. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi ( Wakil Menteri Agama RI), Ir. Sarwono Kusumaatmadja (Penasihat Senior Menteri LHK), K.H. Sodikun (Ketua MUI), serta peserta yang terdiri dari pengurus pusat dan daerah dari LPLH & SDA-MUI, pengurus masjid, pengurus pesantren, NJO, hingga perwakilan perguruan tinggi di Indonesia.

“Sudah ada 31 paper yang masuk dan akan dipresentasikan dalam konferensi. Oleh karenanya, kami berharap, forum ini mampu menghasilkan output yang nantinya akan kami bukukan tentang rumusan yang dapat ditempuh agar lebih banyak lagi masjid ramah lingkungan di Indonesia,” pungkasnya. (mui)

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Anggota Komisi VIII DPR Marwan Dasopang melihat ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Haji No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang perlu disesuaikan dengan konteks perhajian di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan langkah revisi undang-undang.

“Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah akan segera merumuskan pasal pasal yang dianggap tidak relevan lagi terhadap kondisi perhajian di era baru. Komisi VIII DPR RI berencana menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membahas dan menyampaikan pandangan terhadap situasi yang terjadi,” jelas Marwan Dasopang saat lawatan Kunjungan Kerja di UPT Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (3/11/2022).

Hadir, Wakil Rektor UIN Antasari dan Kepala Kantor Kementerian Agama Prov. Kalimantan Selatan. “Kami berharap PTKIN atau akademisi dapat berkontribusi dalam membahas revisi Undang Undang PIHU,” sambungnya.

Menurut Marwah, Komisi VIII DPR telah mengusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) terkait rencana revisi. Tidak semua pasal yang akan direvisi, hanya beberapa pasal yang terkait dengan biaya dan penyelenggaraan Ibadah Haji yang sangat relevan dan perlu mengantispasi perubahan kebijakan pemerintah Arab Saudi.

“Ini harus disesuaikan dengan kondisi saat ini atau bersifat fleksible serta memilki payung hukum yang jelas bila ada perubahan mendadak,” ujar Marwan.

Langkah antisipasi tersebut, kata Marwan, juga dalam rangka mendukung kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai penerima mandat pengelolaan keuangan haji. Tahun 2022, Pemerintah Arab Saudi secara mendadak menerbitkan kebijakan menaikkan biaya pelayanan Masyair Haji 2022 dalam jumlah yang sangat signifikan.

“Apabila terjadi lagi hal demikian dan kita tidak mampu bersama-sama memecahkan solusinya, keuangan haji bisa saja kolaps,” ujar Marwan.

“Tentu kami berharap dengan revisi Undang Undang Haji kedepannya, pelaksanaan haji lebih baik lagi dan dapat mengantisipasi bila ada kenaikan yang cukup signifikan,” sambungnya.

Komisi VIII DPR selaku mitra pemerintah juga mengapresiasi kerja keras Kementerian Agama beserta Stakeholder lainnya, yang sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi Covid-19. Animo masyarakat sangat luar biasa setelah dua tahun tertunda.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Abdullah mengatakan, hasil Rakernas Ditjen PHU di Batam, telah mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depan demi terwujud pelayanan haji yang baik di era baru.

“Kita berkomitmen ingin memperkuat aspek-aspek regulasinya, demi terwujudnya kepuasan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji Indonesia,” tandas Abdullah.