KOREA UTARA (jurnalislam.com)– Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali menyuarakan dukungan penuh terhadap Rusia dalam urusan internasional, termasuk perang di Ukraina. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergey Shoigu pada Rabu (4/6/2025), menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Dalam pertemuan yang disebut berlangsung dalam suasana “penuh kepercayaan dan persahabatan,” Kim menegaskan bahwa Pyongyang akan terus mendukung kebijakan luar negeri Moskow “tanpa syarat”, serta menunjukkan komitmen terhadap perjanjian bilateral kedua negara.

“Pemerintah Republik Rakyat Demokratik Korea akan terus mendukung tanpa syarat posisi Rusia dan kebijakan luar negerinya,” kutip KCNA dari pernyataan Kim.

Kim juga menyebut perang yang dilakukan Rusia di Ukraina sebagai “tujuan suci keadilan” demi mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Rusia. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa rakyat Rusia akan meraih “kemenangan abadi, kemakmuran, dan kebahagiaan.”

Shoigu, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan terima kasih kepada pasukan Korea Utara yang turut terlibat dalam pembebasan wilayah Kursk dari pasukan Ukraina. Ia memuji keberanian tentara Korea Utara yang menurutnya “berjuang seolah membela tanah air mereka sendiri.”

Korea Utara secara terbuka mengonfirmasi pada 28 April bahwa mereka telah mengirim pasukan untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina. Langkah ini disebut dilakukan berdasarkan perjanjian pertahanan bersama antara kedua negara.

Menurut laporan Komisi Militer Pusat Korea Utara, pengerahan itu dilakukan untuk “memusnahkan dan menyapu bersih penjajah neo-Nazi Ukraina” dan membebaskan wilayah Kursk. Pemimpin Korea Utara disebut secara langsung memerintahkan pengiriman pasukan tersebut.

Intelijen Barat memperkirakan antara 10.000 hingga 12.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Rusia, meskipun Pyongyang baru mengonfirmasi secara resmi pada akhir April. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengklaim bahwa sekitar 300 tentara Korea Utara tewas dalam pertempuran di Kursk, dan 2.700 lainnya terluka.

Dalam laporan KCNA, Korea Utara juga mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendesak Tiongkok agar mengekang aktivitas militer Pyongyang di Eropa. Seorang analis Korea Utara menuduh Macron salah memahami peran NATO dan membela aliansi militer negaranya dengan Rusia.

Di tengah ketegangan ini, presiden Korea Selatan yang baru terpilih menyatakan niatnya untuk menjalin dialog dengan Korea Utara, meski situasi di kawasan semakin memanas.

Sementara itu, serangan Ukraina terhadap wilayah Kursk yang dimulai pada 5 Januari lalu akhirnya berhasil dipukul mundur oleh pasukan Rusia pada akhir April. Hal ini dianggap sebagai kemenangan strategis yang membuka peluang baru bagi perundingan perdamaian, meskipun pertemuan terbaru antara Kyiv dan Moskow di Istanbul kembali gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata. (Bahry)

Sumber: Cradle

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Tuduhan mengejutkan dilontarkan oleh pemimpin oposisi Israel, Avigdor Lieberman, yang mengklaim bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mempersenjatai geng-geng bersenjata yang memiliki keterkaitan dengan kelompok teroris ISIS di Jalur Gaza. Langkah ini disebut dilakukan untuk menyeimbangi kekuatan Hamas.

Dalam wawancara dengan Israel Broadcasting Corporation pada Kamis, 5 Juni 2025, Lieberman menyatakan bahwa “berdasarkan perintah perdana menteri, Israel mentransfer senjata kepada para penjahat di Gaza yang berafiliasi dengan ISIS, sebagai penyeimbang Hamas.”

“Sejauh yang saya tahu, ini tidak disetujui oleh kabinet, dan saya tidak yakin kepala staf IDF mengetahuinya. Tidak seorang pun dapat menjamin senjata-senjata ini tidak akan digunakan untuk melawan Israel,” ujar Ketua Partai Yisrael Beytenu itu.

Menanggapi tudingan tersebut, Kantor Perdana Menteri tidak secara langsung membantah, hanya menyampaikan bahwa “Israel bertindak untuk mengalahkan Hamas dengan berbagai cara, atas rekomendasi semua kepala lembaga keamanan.”

Di tengah operasi militer besar-besaran Israel terhadap Hamas di Gaza, kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, tidak hanya berhadapan dengan tentara Israel, tetapi juga dengan gerombolan bersenjata yang menjarah bantuan kemanusiaan.

Laporan dari Quds News Network (QNN) mengungkapkan bahwa seorang tokoh yang dikenal berafiliasi dengan ISIS, Yasser Abu Shabab, telah membangun pangkalan berbenteng di zona yang dikuasai Israel di Rafah, Gaza selatan. Kelompoknya kerap merampok konvoi bantuan di wilayah seperti Rafah timur dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom), diduga di bawah perlindungan militer Israel.

The New Arab dan surat kabar Haaretz sebelumnya juga melaporkan bahwa penjarahan terhadap konvoi bantuan ini dikoordinasikan oleh Abu Shabab bersama ratusan orang lainnya dan dilakukan dengan sepengetahuan militer Israel. Abu Shabab sendiri berasal dari suku Badui Tarabin, yang dikenal memiliki jaringan dari Semenanjung Sinai hingga Gurun Negev.

Sebagai respons atas penjarahan yang masif dan terorganisir ini, Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas membentuk Unit Arrow, satuan khusus yang bertugas mengamankan jalur bantuan kemanusiaan. Namun, pasukan ini dan aparat keamanan Hamas lainnya kerap menjadi target serangan udara Israel.

Ironisnya, meski berbagai laporan menunjukkan bahwa geng penjarah beroperasi di bawah perlindungan pasukan Israel, Tel Aviv justru terus menuduh Hamas menyalahgunakan bantuan kemanusiaan, aib yang telah dibantah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tuduhan dari Lieberman ini memperlihatkan kemungkinan adanya dinamika internal dan kebijakan kontroversial yang dimainkan oleh pemerintahan Netanyahu di tengah konflik berkepanjangan di Gaza. (Bahry)

Sumber: Cradle

JALUR GAZA (jurnalislam.com)– Dalam dua hari terakhir, militer Israel mengalami kerugian besar dalam operasi daratnya di Jalur Gaza utara. Sebanyak tujuh tentaranya dilaporkan tewas dan empat lainnya terluka dalam dua insiden terpisah yang terjadi di wilayah Jabalia dan Kota Gaza pada Senin dan Selasa (3–4 Juni 2025).

Menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), insiden pertama terjadi pada Senin (3/6/2025) malam ketika sebuah kendaraan militer Humvee yang membawa lima personel terkena bom pinggir jalan di Jabalia. Tiga tentara tewas seketika, sementara dua lainnya mengalami luka sedang.

Ketiga tentara yang gugur adalah Sersan Staf Lior Steinberg (20), tenaga medis tempur dari Petah Tikva; Sersan Staf Ofek Barhana (20), tenaga medis tempur dari Yavne; dan Sersan Staf Omer Van Gelder (22), komandan regu dari Maale Adumim. Mereka bertugas dalam Batalyon Rotem Brigade Givati yang beroperasi di bawah Batalyon Lapis Baja ke-9.

Insiden itu disebut sebagai kerugian paling mematikan bagi Israel sejak dimulainya kembali operasi besar-besaran ke Gaza pada Maret lalu, usai berakhirnya gencatan senjata.

Sehari setelahnya, pada Selasa (4/6), seorang prajurit cadangan Israel dilaporkan tewas dan empat lainnya luka-luka dalam serangan lanjutan di Gaza. Korban tewas adalah Sersan Kepala (Purn.) Alon Farkas (27) dari Brigade Pasukan Terjun Payung Cadangan ke-646. Ia disergap oleh pria bersenjata Palestina yang muncul dari gang di lingkungan Shejaiya, Kota Gaza.

Salah satu dari empat tentara yang terluka disebut berada dalam kondisi serius.

Di lokasi berbeda, kelompok perlawanan Hamas menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk menjatuhkan bahan peledak ke arah pasukan Israel di Jabalia. Serangan itu melukai dua anggota unit elit teknik tempur Yahalom dan satu perwira Shin Bet.

IDF menyatakan, setelah serangan-serangan tersebut, mereka menemukan sekitar 20 bom pinggir jalan yang telah dipasang di sepanjang rute militer Israel di Jabalia. Evakuasi korban pun sempat terhambat karena kawasan tersebut diduga telah dijebak dengan bahan peledak tambahan.

Hingga kini, total tentara Israel yang tewas sejak dimulainya kembali operasi militer darat di Gaza mencapai 425 orang, termasuk dua polisi dan tiga kontraktor sipil dari Kementerian Pertahanan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan belasungkawa atas gugurnya para prajurit tersebut.

“Atas nama semua warga negara Israel, istri saya dan saya menyampaikan belasungkawa dari lubuk hati kami yang terdalam kepada keluarga para pejuang kami.”

“Hati kami tertuju kepada keluarga yang ditinggalkan di momen paling mengerikan ini. Kami akan selalu mengenang kepahlawanan para pejuang kami.” ujarnya.

Sejak pertengahan Maret 2025, Israel kembali melancarkan invasi besar-besaran ke Jalur Gaza dengan mengerahkan lima divisi tempur yang terdiri dari puluhan ribu tentara. Operasi ini bertujuan menghancurkan infrastruktur militer Hamas dan menggulingkan otoritas sipil kelompok tersebut di wilayah yang terkepung itu.

Namun, perlawanan sengit dari Brigade Al Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok-kelompok pejuang lainnya terus menimbulkan kerugian serius di pihak militer Israel. (Bahry)

Sumber: ToI

GAZA (jurnalislam.com) – Gerakan Perlawanan Islam, Hamas, dengan tegas mengutuk keputusan Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan resminya pada Rabu (4/6/2025), Hamas menyebut veto tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan buta Washington terhadap Israel, yang digambarkan sebagai “pemerintah pendudukan fasis” yang melakukan kejahatan kemanusiaan secara sistematis di wilayah Gaza.

“Penolakan Amerika Serikat terhadap keinginan seluruh dunia, yang tercermin dari 14 negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi, mencerminkan sikap arogan dan pengabaian terhadap hukum internasional,” tegas Hamas.

Hamas menyatakan bahwa langkah AS tersebut memberi “lampu hijau” kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang saat ini menjadi buronan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk terus melanjutkan agresi brutal terhadap warga sipil di Gaza, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Pernyataan itu juga mengecam presentasi yang disampaikan oleh perwakilan AS dalam sesi pemungutan suara, yang menurut Hamas hanya merupakan kelanjutan dari pendekatan “menipu dan memutarbalikkan fakta” Washington, serta bentuk penolakan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina dalam menentukan nasib sendiri dan membebaskan diri dari pendudukan.

Hamas menyoroti kegagalan Dewan Keamanan PBB yang selama lebih dari 20 bulan tidak mampu menghentikan agresi dan pengepungan yang menyebabkan bencana kemanusiaan di Gaza.

“Ketidakmampuan ini menunjukkan krisis legitimasi lembaga-lembaga internasional dan tumpulnya efektivitas hukum internasional, yang terus dilanggar tanpa akuntabilitas,” tambahnya.

Sebagai penutup, Hamas menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera bertindak menghadapi krisis moral dan politik yang sedang berlangsung, menghentikan perang pemusnahan di Gaza, serta menyeret para pemimpin Israel ke hadapan hukum atas kejahatan mereka terhadap rakyat Palestina.

WASHINGTON (jurnalislam.com)– Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan percakapan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama satu jam lebih pada Rabu (4/6), untuk membahas situasi di Ukraina dan Iran. Meski disebut sebagai “pembicaraan yang baik,” Trump mengakui belum ada tanda-tanda perdamaian langsung di Ukraina.

Dalam pernyataan publiknya, Trump mengatakan bahwa Putin dengan tegas menyatakan akan menanggapi serangan besar-besaran pesawat nirawak (drone) Ukraina terhadap pangkalan udara militer Rusia baru-baru ini. Serangan tersebut diklaim telah menghancurkan beberapa pesawat pengebom Rusia bernilai miliaran dolar.

“Presiden Putin mengatakan dengan sangat kuat bahwa dia harus merespons serangan tersebut. Kami juga membahas berbagai serangan lain yang telah dilakukan oleh kedua pihak,” ujar Trump dalam unggahannya di media sosial.

Trump tidak menjelaskan apakah dirinya telah memperingatkan Putin soal kemungkinan pembalasan terhadap Ukraina, negara yang mendapat dukungan miliaran dolar dari Washington sejak invasi Rusia pada 2022.

Mantan presiden dari Partai Republik ini sebelumnya telah berulang kali membuat pernyataan yang mengundang kekhawatiran sekutu Barat karena terkesan bersimpati terhadap posisi Putin dalam konflik Ukraina. Ia juga sempat terlibat perselisihan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam kunjungan resmi di Gedung Putih.

Namun, dalam pernyataan terbaru ini, Trump juga menyuarakan kekecewaannya terhadap Putin, karena konflik berkepanjangan di Ukraina telah menggagalkan janji kampanyenya untuk mengakhiri perang dalam waktu 24 jam.

Selain Ukraina, kedua pemimpin juga membahas isu nuklir Iran. Trump mengatakan bahwa Putin menyatakan kesiapan Rusia untuk ikut serta dalam perundingan internasional mengenai program nuklir Iran. Menurut Trump, mereka sepakat bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

“Presiden Putin menyarankan bahwa dia akan berpartisipasi dalam diskusi dengan Iran dan mungkin bisa membantu menyelesaikan ini dengan cepat,” ujar Trump.

Trump juga menegaskan bahwa pemerintahannya mendesak tanggapan cepat dari Teheran terhadap tawaran kesepakatan yang diajukan oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, Kremlin mengonfirmasi bahwa Presiden Putin telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Iran, Masoud Pezeshkian, kesiapan Rusia untuk membantu memajukan perundingan nuklir.

Namun demikian, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa usulan dari Washington bertentangan dengan kepentingan nasional Iran, terutama terkait isu pengayaan uranium. (Bahry)

Sumber: Alarabiya 

AMERIKA SERIKAT (jurnalislam.com)- Amerika Serikat kembali menunjukkan sikap kontroversialnya dengan memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menyerukan gencatan senjata segera, permanen, dan tanpa syarat di Jalur Gaza. Veto ini dikeluarkan pada Rabu (4/6/2025), di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dan krisis kemanusiaan akut akibat blokade bantuan Israel.

Dari 15 anggota DK PBB, 14 negara mendukung resolusi tersebut. Namun, AS menjadi satu-satunya negara yang menolaknya, kembali memanfaatkan hak veto demi membela Israel, sekutu lamanya.

Resolusi tersebut, yang diajukan oleh 10 negara anggota dewan, tidak hanya menyerukan penghentian kekerasan, tetapi juga pembebasan para tawanan Israel yang ditahan di Gaza. Namun Washington menolak dengan alasan bahwa tuntutan gencatan senjata tidak dikaitkan langsung dengan pembebasan tawanan.

Penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea, menyatakan bahwa posisi AS “tidak mengejutkan”, karena sejak awal konflik, Washington menegaskan dukungan terhadap “hak Israel untuk membela diri, termasuk mengalahkan Hamas”.

Sikap AS ini menuai kritik tajam dari berbagai negara. Duta Besar Tiongkok, Fu Cong, mengatakan bahwa tindakan Israel telah “melewati setiap garis merah” dalam hukum humaniter internasional dan secara terang-terangan melanggar resolusi PBB.

“Namun karena dilindungi oleh satu negara, pelanggaran ini belum dihentikan dan belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban,” tegas Fu.

Duta Besar Inggris, Barbara Woodward, yang memberikan suara mendukung resolusi, mengatakan, “Situasi di Gaza sudah tak tertahankan dan harus diakhiri. Kami berkomitmen untuk mengakhiri perang ini, membebaskan sandera, dan meredakan krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina.”

Analis senior politik Al Jazeera, Marwan Bishara, menilai bahwa veto ini semakin mengisolasi Amerika Serikat di kancah internasional.

“AS semakin berdiri sendiri, melawan arus global yang menuntut keadilan dan penghentian pembantaian di Gaza,” ujar Bishara.

“Israel tidak sedang membela diri, melainkan mempertahankan pendudukan dan pengepungan brutalnya atas Gaza.” imbuhnya.

Veto ini datang saat hampir 100 warga Palestina tewas hanya dalam 24 jam terakhir, di tengah krisis bantuan yang semakin memburuk akibat blokade Israel. Dunia kembali menyaksikan bagaimana kepentingan politik segelintir negara telah mengalahkan suara kemanusiaan. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

SURIAH (jurnalislam.com)- Amerika Serikat dilaporkan mendukung rencana pemerintah Suriah untuk mengasimilasi sekitar 3.500 pejuang asing, terutama dari etnis Uighur asal Tiongkok dan Asia Tengah ke dalam angkatan bersenjata Suriah. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Washington terhadap konflik Suriah.

Menurut laporan Reuters pada Senin (2/6/2025), ribuan pejuang tersebut akan dimasukkan ke dalam Divisi ke-84 Angkatan Darat Suriah yang baru dibentuk, bersama pasukan lokal. Tiga pejabat pertahanan Suriah mengonfirmasi informasi ini.

Duta Besar AS untuk Turki sekaligus utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Suriah, Tom Barrack, mengatakan bahwa Washington bersikap transparan dalam upaya tersebut dan mengakui adanya “kesepahaman” dengan pihak Suriah.

Dalam pertemuan di Istanbul pada Sabtu (31/5), Barrack memuji Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa atas langkah-langkah yang dinilai “bermakna” dalam mengelola pejuang asing. Ia menilai strategi untuk menahan dan mengintegrasikan mereka ke dalam struktur militer lebih efektif ketimbang mengecualikan mereka.

“Banyak dari mereka sangat loyal kepada pemerintahan baru,” ujar Barrack. Pernyataan ini bertolak belakang dengan sikap Washington sebelumnya yang menuntut agar pejuang asing dikeluarkan dari struktur kekuasaan pasca-Bashar al-Assad.

Perubahan pendekatan ini disebut-sebut sebagai dampak dari kunjungan Presiden Trump ke Timur Tengah pada Mei lalu. Dalam kunjungan itu, Trump disebut telah menyetujui pertemuan dengan pemimpin baru Suriah dan berencana mencabut sanksi ekonomi jangka panjang yang dijatuhkan kepada Damaskus sejak 1979, ketika Suriah dimasukkan dalam daftar negara sponsor terorisme.

Tom Barrack juga mengungkapkan bahwa Amerika Serikat akan mulai mengurangi kehadiran militernya di wilayah Suriah.

𝗣𝗲𝗷𝘂𝗮𝗻𝗴 𝗔𝘀𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗮𝗻 𝗜𝘀𝘂 𝗨𝗶𝗴𝗵𝘂𝗿

Sebagian besar pejuang asing yang akan direkrut berasal dari kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang berperan penting dalam menggulingkan Bashar al-Assad pada tahun lalu setelah perang selama 13 tahun. Banyak dari mereka adalah warga Uighur, etnis Muslim berbahasa Turki yang berasal dari Xinjiang, Tiongkok.

Mereka bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata selama perang Suriah, sebagian besar melalui Partai Islam Turkistan, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Tiongkok.

Menanggapi laporan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa negaranya berharap Suriah akan menolak segala bentuk terorisme dan ekstremisme demi menjaga stabilitas kawasan.

Tiongkok sendiri dituduh menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kamp di Xinjiang. Tuduhan yang mencakup penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia itu telah dikategorikan sebagai “genosida” oleh sejumlah negara dan lembaga internasional. Namun pemerintah Tiongkok membantah semua tuduhan tersebut.

Sementara itu, Presiden Ahmed al-Sharaa mengatakan bahwa mengintegrasikan para pejuang asing ke dalam militer Suriah lebih aman ketimbang memulangkan mereka ke negara asal, karena mereka lebih rentan untuk direkrut kembali oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti ISIS.

Menurut laporan The National, para pejuang asing tersebut bahkan akan diberikan kewarganegaraan Suriah sebagai bagian dari proses integrasi tersebut. (Bahry)

Sumber: MEE