CIAMIS(Jurnalislam.com)– – Kemenag menggulirkan program Inkubasi Wakaf Produktif di 12 provinsi. Pada program ini, Kemenag memberikan suntikan dana senilai 100 juta rupiah pada tiap provinsi yang diamanahkan kepada nazir wakaf.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag, Tarmizi Tohor mengatakan, dari 12 titik ini, sebanyak tiga provinsi sudah menunjukkan hasil. Inkubasi Wakaf Produktif di Kubu Raya, Kalimantan Barat menghasilkan jagung dan cabai pong, Bangka Selatan menghasilkan kelapa sawit, dan Ciamis menghasilkan budidaya ikan air tawar.

“Nilai manfaat bukan hanya untuk pemberi wakaf, tapi nazir dan masyarakat telah merasakan dampak dari program Inkubasi Wakaf Produktif tersebut,” kata Tarmizi dalam kegiatan Panen Raya Wakaf Produktif di Dusun Ciwahangan, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Sabtu (12/11).

Tarmizi menambahkan, program ini merupakan upaya mengoptimalkan aset wakaf. Menurutnya, selama ini wakaf masih dimanfaatkan sebatas untuk masjid, musala, dan kuburan. Hal itu membuat pengelolaan aset wakaf belum maksimal.

“Dari 56 ribu titik wakaf, hanya 9,5% yang dimanfaatkan secara produktif. Inkubasi ini bertujuan mengoptimalkan aset lebih produktif dan bernilai ekonomis,” ujarnya.

Kemenag, sambung Tarmizi, terus melakukan program ini melalui sinergi dengan sejumlah pemangku kepentingan pengelola wakaf. “Selain menggencarkan literasi zakat dan wakaf, kita terus menjalin kerja sama optimalisasi aset wakaf produktif,” pungkasnya.

(Tommy)

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Allah subhanahu wa ta’ala menganugerahi manusia dengan akal dan pikiran untuk menghasilkan peradaban. Potensi manusia tersebut akan menjadi optimal dengan pendidikan. Pendidikan pula yang akan menjaga keberlangsungan kemampuan dan tingkat kompetitif individu. Oleh karena itu, dalam rangka merespons tuntutan perkembangan zaman serta memenuhi kebutuhan masyarakat ini, diperlukan peran aktif dunia pendidikan diantaranya melalui empat langkah.

“Pertama, saya minta Universitas Darunnajah menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam tayangan vidio pada acara Konferensi Internasional Pengasuh Pesantren se-Asia Tenggara dan Peresmian Universitas Darunnajah di Jakarta, Senin (07/11/2022).

Kedua, dunia pendidikan (salah satunya pada jenjang universitas) harus dapat mengembangkan keahlian dan bakat individu yang sesungguhnya dipersiapkan untuk memajukan perekonomian dan mengurangi kemiskinan negara. Nantinya, individu-individu yang dihasilkan melalui pendidikan di universitas ini diharapkan menjadi angkatan kerja yang mumpuni dalam menghadapi aneka tantangan di dunia kerja.

“Saat ini, visi kita bukan lagi di tingkat nasional, melainkan kita ingin mewujudkan tenaga kerja yang kompetitif di tingkat global. Saya harap Universitas Darunnajah dapat menjadi salah satu institusi yang mampu memenuhi target ini. Dari Darunnajah, lahir profesional dan ahli yang dibutuhkan oleh negeri,” paparnya.

Ketiga, Wapres menilai, dengan jejaring yang dimiliki, universitas memiliki akses terhadap perkembangan pengetahuan global yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk kemajuan di dalam negeri. Kelebihan ini pun harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat menciptakan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta melakukan inovasi secara terus-menerus.

“Untuk itu Universitas Darunnajah harus mengembangkan kerja sama seluas-luasnya dengan institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri,” pesan Wapres.

Sementara dari sisi keilmuan, selain menciptakan lulusan yang berdaya saing melalui ilmu pengetahuan, Universitas Darunnajah juga diminta untuk dapat mendidik lulusannya menjadi individu yang saleh melalui ilmu agama. Dengan keseimbangan kedua ilmu tersebut, maka individu yang tercipta akan memiliki modal kuat dalam membangun negeri serta dapat menjadi duta dalam penyebaran ajaran Islam yang moderat.

“Keempat, sebagai lembaga perguruan tinggi berbasis pesantren, saya harap Universitas Darunnajah turut berkontribusi dalam pengembangan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam (al-‘ulum asyar’iyah) yang berpaham moderat, sehingga Indonesia dapat menjadi rujukan Islam wasathiyah bagi dunia,” imbau Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar ke depan, seluruh usaha yang dilakukan oleh Universitas Darunnajah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terus membawa peradaban Indonesia ke arah yang lebih baik lagi.

“Insya Allah, ikhtiar ini akan mengantar dan membimbing para mahasiswa dan santri Darunnajah menjadi generasi yang saleh, cerdas, terampil dan mandiri dalam mewujudkan kemajuan peradaban umat Islam dan dakwah Islam rahmatan lil alamin di negara Indonesia yang kita cintai,” pungkas Wapres.

Sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Sofwan Manaf memaparkan sejarah berdirinya Universitas Darunnajah yang semangatnya telah dimulai sejak tahun 1942 dari sekolah bernama Madrasah Islamiyah hingga menjadi universitas di Tahun 2022 ini. Ia pun menyatakan komitmennya bahwa Universitas Darunnajah akan terus mengimplementasikan semangat para pendiri Pondok Pesantren Darunnajah dalam mendidik sumber daya manusia yang unggul melalui proses belajar mengajar yang dilakukan di Universitas Darunnajah.

“kita tetap memegang kepada amanat dari pendiri Pondok Pesantren Darunnajah bagaimana supaya Darunnajah ini menjadi lembaga pendidikan yang membantu masyarakat umat Islam dan membantu masyarakat Indonesia mendidik para kader-kadernya sehingga menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang,” imbuh Sofwan.

Selain Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah, hadir dalam acara ini Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid, Ketua Dewan Masjid Indonesia sekaligus Ketua Dewan Penyantun Universitas Darunnajah H.M. Jusuf Kalla, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor Hasan Abdullah Sahal, para Civitas Akademika Universitas Darunnajah dan para Kiai Pengasuh Pesantren se-Asia Tenggara.

JAKARTA(Jurnalislam.com) Menjelang tahun politik 2024, Muhammadiyah menegaskan posisinya dan pandangannya terhadap hal itu yang dituangkan ke dalam poin di dalam materi isu-isu strategis Muktamar ke-48 Muhammadiyah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam acara Media Gathering, Senin (7/11) di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta menuturkan bahwa, masalah tahun politik 2024 tergabung dalam sembilan isu-isu strategis tentang kebangsaan.

Dalam isu suksesi kepemimpinan, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 merupakan kontestasi yang krusial. Haedar berharap pada pemilu nanti ada suasana baru yang membedakannya dengan tahun 2019, dimana pemilu menyisakan ‘pertikaian’ yang seakan tak berujung.

“Apa sih suasana baru itu ? Pertama, kita tidak mengulangi lagi yang selama ini kita resahkan bersama, dan pembelahan politik,” ucapnya.

Menurut Haedar, cara agar kejadian serupa tidak terulang maka harus menghindari hal-hal yang membuatnya terbelah, misalnya seperti menghindarkan politisasi identitas agama, suku, ras dan golongan, bahkan ideologi tertentu. Hal-hal ini jika ditarik dalam urusan politik terlalu dalam akan menimbulkan pembelahan.

Cara selanjutnya adalah menghadirkan negara dengan segala kekuatan pranatanya, namun tidak ikut terlibat dalam kontestasi. “Ini penting agar kita tidak terlibat dalam subjektivikasi politik yang akhirnya ketika terjadi pembelahan menyebabkan negara tidak bisa menjadi kekuatan yang berwibawah,” ungkapnya.

Kewibawaan negara ini penting sebagai penengah atas terjadinya pembelahan yang menyebabkan ketidakseimbangan tubuh bangsa akibat polarisasi politik. Kewibawaan tersebut akan hilang jika negara ikut serta dalam kontestasi.

Selain itu, untuk mencegah kejadian pembelahan sebagaimana pemilu 2019, menurutnya kekuatan masyarakat seperti organisasi keagamaan, termasuk Muhammadiyah supaya menjaga jarak dari kontestasi itu. Terkait ini, Muhammadiyah konsisten berada pada posisinya menjaga jarak.

“Terakhir tentu kita ingin lahirnya para elit siapapun yang diusung partai manapun, baik di partai politik, di kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga dari kontestasi, baik dari relawan maupun calon eksekutif betul-betul menjadi negarawan,” tuturnya.

“Saat ini menciptakan ruang publik untuk kontestasi 2024 itu adalah ajang para negarawan untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan diri, kelompok, kroni, dinasti dan orientasi kekuasaan yang tak berkesudahan,” tegas Haedar.

Menghadapi kontestasi politik 2024, Guru Besar Sosiologi ini mengingatkan tentang pentingnya persatuan bangsa yang satu paket dengan Bhineka Tunggal Ika. Dialektika antara perbedaan dan persatuan ini tidak mudah, oleh karena itu memerlukan manajemen yang baik. (Muhammadiyah)

MESIR(Jurnalislam.com)– Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, saat ini praktik pengembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia sudah sangat baik. Namun demikian, ia menilai bahwa tingkat literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah secara makro masih relatif rendah.

Untuk itu, Wapres mengharapkan kalangan mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) untuk terus aktif meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah khususnya di tingkat makro atau teoritis.

“Sekarang banyak pembicaraan terkait ekonomi syariah hanya di tingkat mikro (praktik). Nah yang dibutuhkan juga saat ini adalah tentang makro-nya, filosofinya, tentang ekonomi syariah ini perlu untuk terus dikembangkan,” pinta Wapres saat menerima audiensi jajaran Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Mesir di Hotel Royal Maxim Palace Kempinski, Kairo, Republik Arab Mesir, Minggu (06/11/2022).

Adapun salah satu cara untuk meningkatkan literasi masyarakat tersebut, tutur Wapres, salah satunya dengan memperbanyak tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang teori dan filosofi dari ekonomi syariah.

“Meskipun gerakannya sudah masif sampai kita membuat berbagai hal terkait ekonomi syariah, tetapi mengubah pemikiran yang sifatnya teoritis dan filosofis terkait ekonomi syariah secara makro, ini mungkin perlu banyak tulisan (ilmiah),” ujarnya.

Selain itu pada kesempatan ini, Wapres juga meminta PCINU Mesir agar terus menjaga pola berpikir NU yang moderat, dinamis, dan tetap ber-manhaj atau memiliki dasar keilmuan yang jelas.

“Dahulu NU pernah juga menjadi konservatif khususnya sebelum Muktamar NU di Lampung pada 1992, sehingga lahirlah apa yang disebut sistem pengambilan keputusan di lingkungan NU yang saya namakan sebagai dinamisasi pemikiran,” terang Wapres.

“Itulah kerangka berpikir NU, dia tidak statis, tidak liberal, tapi dia moderat, dinamis, tapi juga ber-manhaj,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan agar pola pemikiran NU tersebut terus dipakai khususnya oleh kalangan mahasiswa NU untuk menyikapi segala persoalan, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita boleh mendengar berbagai pendapat, tetapi kita harus saring apakah memenuhi kriteria pola pemikiran NU atau tidak,” ujarnya.

Sebagai contoh, sambung Wapres, terkait adanya perdebatan bahwa muslim kaffah tidak NKRI dan NKRI tidak muslim kaffah, NU menyikapi hal ini dengan pendekatan bahwa keduanya tidak saling bertentangan dan menegasikan.

“Ini pikiran yang saya angkat dan sekarang sudah mulai dipahami banyak pihak. Tetapi saya minta pola pemikiran NU ini tetap terus disosialisasikan,” pintanya.

Sebelumnya, Ketua Tanfidziyah PCINU Ahmad Rikza Aufarul Umam melaporkan pada Wapres bahwa PCINU Mesir dalam hal pendidikan saat ini berfokus pada diskursus keilmuan klasik dan kontemporer, serta berorientasi pada produksi karya ilmiah.

“Dan sebagaimana arahan Bapak Wapres, lembaga-lembaga kajian PCINU Mesir juga kita dorong untuk mengarah pada kajian-kajian penguatan pada moderasi beragama,” ujarnya.

Kemudian, tutur Rikza, PCINU Mesir juga tengah menguatkan riset dan inovasi di kalangan mahasiswa Indonesia di Mesir.

“Di sini memang minim metodologi riset. Di kampus Al-Azhar memang tidak secara langsung diajarkan metodologi riset, sehingga PCINU Mesir berinisiatif untuk membangun budaya riset dan literasi, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” paparnya.

Lebih lanjut, Rikza menuturkan bahwa dalam mengembangkan budaya riset ini, PCINU Mesir saat ini memiliki hambatan terkait akses jurnal ilmiah keindonesiaan dan keagamaan khususnya di tingkat nasional, karena semuanya berbayar.

“Mohon dapat dibantu untuk mempermudah akses terhadap jurnal-jurnal tersebut,” harapnya.

Lebih lanjut dalam bidang sosial, tutur Rikza, PCINU Mesir bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) ikut mengelola dan memberdayakan dana zakat, serta dana darurat untuk jaminan kemanan dan kesehatan mahasiswa.

“Kemudian terkait pemberdayaan ekonomi, PCINU Mesir saat ini mengelola beberapa unit usaha, ada rumah makan kuliner nusantara, kemudian penginapan, dan jasa ekspedisi barang atau kargo untuk pengiriman kitab-kitab mahasiswa yang akan pulang ke Indonesia,” imbuhnya.

Terakhir, terkait penguatan ekonomi syariah, kata Rikza, PCINU Mesir telah menginisiasi berdirinya Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sejak dua tahun lalu.

“Terkait literasi digital kita juga sedang menggarap proyek untuk promosi khasanah nusantara dan pemikiran-pemikiran ulama nusantara termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani untuk dipromosikan secara luas di kalangan internasional dengan diterjemahkan ke dalam
bahasa Inggris dan Arab,” pungkasnya.

KAIRO(Jurnalislam.com)— Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia (RI) sepakat untuk memperkuat kerja sama dengan Bayt Zakat dan Sedekah Mesir.

Kesepakatan ini dibahas bersama dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal Bayt Zakat dan Sedekah Mesir, Mayjen Muhammad Amru Lutfi dan Sekretaris Baznas RI, Muchlis M Hanafi. Pertemuan berlangsung di gedung perkantoran (Masyiyakhah) Al-Azhar, Senin (7/11/2022)

Turut hadir, atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo Prof. Dr. Bambang Suryadi, dan jajarannya. Sedangkan di pihak Bayt Zakat Mesir, hadir antara lain Dr. Sahar Nashr, penasihat Grand Syeikh Azhar untuk Bayt Zakat, mantan Menteri Investasi dan Kerjasama Internasional.

Pertemuan kedua pihak berlangsung hangat, diwarnai dengan saling berbagi informasi dan pengalaman. Kepada Sekjen Bayt Zakat Mesir, Muchlis M Hanafi menyampaikan salam hormat dari Ketua Baznas Prof. Dr. KH. Noor Achmad yang berhalangan hadir karena harus mengikuti kegiatan Wapres RI di kota lain, Sharm Syeikh Mesir.

Menurutnya, kedua lembaga bersepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang agama dan kebudayaan serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. “Baznas RI siap berkolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat, di tingkat lokal, regional, dan internasional, termasuk Bayt Zakat dan Sedekah Mesir,” terang Muchlis di Kairo.

Muchlis juga menegaskan prinsip dalam pengelolaan zakat yang sering dikemukakan Pimpinan Baznas, yaitu aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI.

Sekjen Bayt Zakat, Mayjen Muhammad Amru Lutfi, menyambut baik kunjungan Baznas RI. Dia berharap peningkatan kerjasama kedua lembaga dalam pengelolaan zakat dapat terwujud dan semakin diperkuat.

Menurutnya, Bayt Zakat Mesir adalah sebuah lembaga independen yang didirikan pada 9 September 2014 berdasarkan undang-undang no 123 tahun 2014. Keberadaan lembaga ini berada di bawah supervisi Grand Syeikh Al-Azhar, Prof. Dr. Syeikh Ahmad Al-Thayyib.

“Saling tukar pengalaman antar lembaga zakat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan peran lembaga zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tuntunan syariat,” ujarnya.

“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pengalaman Indonesia dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama pengelolaan zakat dan haji tentu sangatlah menarik,” sambungnya.

Kunjungan Muchlis M Hanafi ke Bayt Zakat dan Sedekah Mesir ini  dilakukan di sela-sela kegiatan Baznas RI di Mesir, berupa peluncuran beasiswa cendekia Baznas di KBRI Kairo bersama Wakil Presiden RI. Baznas memberikan beasiswa kepada 300 mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir dan sejumlah negara Timur Tengah lainnya.

MESIR(Jurnalislam.com)– Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia diakui mampu menjaga kerukunan antarumat beragama yang ada. Pengakuan ini salah satunya ditandai dengan diberikannya Penghargaan Al Hasan bin Ali untuk Perdamaian oleh Abu Dhabi Forum for Peace (ADFP) kepada Indonesia pada 2 November 2022.

Keberhasilan tersebut dapat dicapai tidak lepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga toleransi, serta peran serta masyarakat muslim Indonesia dalam mengamalkan Islam Wasathiyah (moderat) dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, ke depan, pemahaman dan pemikiran tentang Islam Wasathiyah perlu terus di kembangkan oleh seluruh umat muslim Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Saya titip kepada semua pelajar di Mesir untuk mengembangkan pikiran-pikiran [tentang Islam Wasathiyah] lebih baik lagi, lebih di-update [perbarui] lagi sesuai dengan perkembangan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat melakukan silaturahmi dan dialog dengan para mahasiswa serta diaspora Indonesia di Mesir, di Wisma Duta Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) Kairo, Sabtu malam, (5/11/2022).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, menjaga kerukunan adalah hal penting. Sebab, komitmen ini telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan umat Islam turut bertanggung jawab dalam meneruskan warisan tersebut.

“NKRI ini kita itu menjadi komitmen seluruh bangsa Indonesia dan itu yang kita jaga supaya kehidupan bangsa kita tetap utuh, tetap satu. Bagi umat Islam, menjaga komitmen itu menjadi penting,” tegas Wapres.

Lebih dari itu, tambah Wapres, selain dalam lingkup nasional, menjaga perdamaian juga harus dilakukan dalam lingkup internasional. Sebab, hal tersebut telah tercantum di dalam konstitusi Indonesia dimana negara menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian dan menjaga ketertiban dunia.

“Dan juga tentu bukan hanya nasional tapi lebih besar daripada itu. Karena itu isu persaudaraan kita itu diletakkan pada 3 ukhuwah (persaudaraan): ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan se-bangsa), ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama umat manusia),” papar Wapres.

“Itu memang bagian daripada kerangka berpikir kita untuk menyelamatkan, membangun kedamaian di dunia, dan itu juga dalam konstitusi negara kita untuk membangun ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia,” imbuhnya.

Wapres pun memberi contoh upaya damai yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam lawatan beliau ke Ukraina dan Rusia. Wapres menilai, hal tersebut merupakan bentuk nyata keseriusan Indonesia dalam menjaga toleransi serta perdamaian baik di dalam maupun luar negeri.

Menutup arahannya, kembali Wapres mengingatkan bahwa mengamalkan paham Islam Wasathiyah merupakan komitmen dan tanggung jawab umat muslim. Serta, kedua aspek tersebut (Islam Wasathiyah dan kehidupan bernegara), merupakan faktor yang saling mengisi dan menguatkan.

“Antara Islam kaffah dan wathani (negara) itu tidak saling menegasikan (menyangkal), tapi saling memperkuat. Ini hal yang penting bagi pelajar kita merumuskan tentang bagaimana kita kehidupan berbangsa dan bertanah air. Jadi itu hal yang menurut saya ternyata itu menjadi model yang sekarang dicari orang untuk membangun kedamaian,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf memaparkan garis besar kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dengan Mesir baik di tingkat antarpemerintah maupun antarmasyarakat.

“Hubungan kedua negara memiliki dasar yang kuat dari sejarah dan tradisi. Mesir negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini tidak lepas dari peran pemuda dan pelajar Indonesia saat itu yang berjuang agar Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia,” urai Lutfi.

“Hubungan tersebut berlangsung dengan baik di segala bidang antara lain di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang-bidang lainnya,” tandasnya.

Selain Duta Besar Indonesia untuk Mesir, hadir pada acara ini Kepala BAZNAS Noor Achmad, para mahasiswa, dan diaspora Indonesia di Mesir.

MESIR(Jurnalislam.com)– Di sela-sela kunjungan kerja di Kairo, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berkesempatan melakukan silaturahmi dan dialog dengan para mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di Mesir, di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo pada Sabtu malam (05/11/2022) waktu setempat.

Pada kesempatan ini, Muhammad Ikramurrahman Amin dari Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir, melontarkan usulan penambahan asrama mahasiswa Indonesia di Mesir. Alasannya, asrama yang ada saat ini tidak lagi mampu menampung banyaknya jumlah mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir.

“Memang ada asrama yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun hanya memiliki kapasitas untuk 1.200 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa Indonesia sekarang yang ada di Mesir sebanyak kurang lebih 12.000 orang. Maka dengan ini kami harapkan semoga ada asrama Indonesia baru lagi,” harapnya.

Tidak hanya itu, kata Ikramurrahman, perlunya pembangunan asrama baru bagi mahasiswa Indonesia di Mesir adalah untuk melindungi dan menjaga mahasiswa dari segala tindakan kriminal mulai dari pencurian, penipuan penyewaan rumah, hingga kekerasan fisik yang kasusnya terus meningkat setiap tahun.

“Salah satu kendala kami sebagai mahasiswa di sini adalah tingginya tingkat kriminalitas yang kami rasakan terkhusus kekerasan fisik, pembobolan rumah, penipuan penyewaan rumah, dan segala macam,” sebutnya.

Menanggapi usulan tersebut, Wapres pun berjanji akan menindaklanjutinya bersama dengan Duta Besar RI di Mesir.

“Usulan tentang asrama, saya menyambut baik usulan ini. Dan nanti Pak Duta Besar saya minta ini dimatangkan alasan-alasannya, pertimbangan rasionalnya semua,” pintanya.

Apabila pembangunan asrama ini terealisasi, sambung Wapres, ia mengusulkan untuk diberi nama Presiden RI saat ini yakni Joko Widodo.

“Mudah-mudahan ini saya akan sampaikan kepada Pak Jokowi supaya ini menjadi perhatian. Andaikata nanti bisa dibangun bukan asramanya Ma’ruf Amin tapi Joko Widodo,” tegasnya disambut tepuk tangan mahasiswa.

Selanjutnya, mahasiswa lain bernama Teja Wirahadikusuma yang berasal dari Nusa Tenggara Barat mengajukan pertanyaan mengenai peran dan kontribusi mahasiswa, termasuk bagaimana cara menguatkan dakwah Islam wasathiyah (moderat) yang selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjawab pertanyaan ini, Wapres menerangkan bahwa kontribusi mahasiswa yang utama adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sehingga dapat lulus tepat waktu, kemudian berkiprah di berbagai bidang.

“Dan yang untuk bagaimana mengembangkan Islam wasathiyah, saya minta coba membuat semacam tulisan, menurut mahasiswa dengan referensi yang banyak tentang Islam wasathiyah dan juga tentang bagaimana Indonesia menerapkan Islam wasathiyah,” jawabnya.

Terakhir, seorang mahasiswi bernama Huna Ayu Rosyidah bertanya pada Wapres mengenai cara menjalankan ajaran Islam wasathiyah dengan tetap menjaga keseimbangan antara perkara dunia dan akhirat.

Terkait pertanyaan ini, Wapres pun menjawab bahwa kunci menjalankan ajaran Islam wasathiyah adalah memiliki rasa kepedulian dan tidak berlebihan dalam beragama.

“Dalam beragama itu tidak boleh abai (tafrid), yakni tidak punya kepedulian terhadap masalah agama, masalah dakwah, tidak peduli. Itu tafrid. Tapi tidak juga ifrad, yakni berlebihan sampai memaksa orang, memaki orang, dakwahnya itu sampai berlebihan,” terangnya.

Sebagaimana dicontohkan para ulama di masa lalu, sambungnya, yang mampu membawa Islam masuk ke Indonesia dengan damai dan tidak ada kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran sehingga mudah diterima berbagai kalangan.

“Itu harus kita jaga terus sampai sekarang bahwa tidak ada kekerasan di dalam kita membangun agama itu dari dulu, sampai sekarang, sampai kapanpun. Inilah Islam wasathiyah yang kita bangun itu,” tegasnya.

Demikian halnya dalam urusan dunia, tutur Wapres, penerapan ajaran Islam wasathiyah dapat tunjukkan misalnya melalui tolong menolong dalam kebaikan tanpa memandang latar belakang agamanya.

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan jajaran pimpinan baru Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027 di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menag meminta BPKH untuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Agama.

“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014, BPKH dan Kementerian Agama adalah dua institusi yang tidak bisa dipisahkan dalam melakukan pelayanan terhadap jemaah haji,” ujar Menag, Selasa (8/11/2022).

“Kalau memungkinkan, supaya antara Kementerian Agama dan BPKH semakin erat, tolong dibikin semacam tim penghubung seperti yang sudah Kementerian Agama lakukan bersama DPR Komisi VIII,” lanjutnya.

Menurut Menag pembentukan tim penghubung ini perlu diupayakan supaya dinamika komunikasi antara BPKH dan Kemenag bisa lebih cepat dan progresif dalam merespon situasi yang terus berubah.

“Misalnya dalam menyikapi keputusan pemerintah Arab Saudi yang sering sekali berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi dalam pelayanan jemaah haji. Hal ini tentu harus direspon cepat tidak hanya oleh Kementerian Agama, tetapi juga BPKH,” jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Plt. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengungkapkan salah satu rencana program 100 hari pertama Anggota Badan Pelaksana BPKH, yaitu harmonisasi hubungan antar lembaga dengan seluruh stakeholder.

“Jadi ke depannya sampai dengan akhir tahun ini kami akan melakukan silaturrahmi dengan seluruh kementerian terkait, yang paling utama adalah Kementerian Agama, lalu juga Kementerian Keuangan,” ungkap Fadlul.

“Menurut kami ini sangat penting bagi BPKH untuk dapat menjalankan tugas ke depannya supaya lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Turut hadir, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah Nazaroedin, Anggota Dewan Pengawas BPKH merangkap Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, serta jajaran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH periode 2022-2027.

MESIR(Jurnalislam.com)– Melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya di Timur Tengah, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin berkesempatan mengunjungi para mahasiswa Indonesia yang melakukan studi di Mesir. Pada kesempatan tersebut Wapres berpesan kepada para mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir untuk memperkuat Islam wasathiyah.

“Saya minta para mahasiswa agar kita memperkuat pemahaman ini sebagai bagian dari pemahaman Islam wasathiyah,” ujar Wapres saat melakukan pertemuan dengan para mahasiswa Indonesia yang tengah melakukan studi di Mesir, di Wisma Duta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, pada Sabtu malam (05/11/2022) waktu setempat.

Menurut Wapres, menjaga Islam wasathiyah merupakan upaya dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia yang sesuai dengan konstitusi negara.

“Itu juga dalam konstitusi negara kita untuk membangun ketertiban, keamanan, dan perdamaian dunia,” ungkap Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengakui bahwa penduduk Indonesia didominasi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam, namun hal tersebut tidak mengurangi nasionalisme dan komitmen dalam menjaga keutuhan bangsa.

“Kebetulan kita Indonesia mayoritas muslim, tapi kita umat Islam menjaga komitmen kebangsaan yang sudah kita pegang,” terang Wapres.

Kemudian Wapres memberikan contoh langkah perdamaian yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu yang lalu datang langsung ke Ukraina dan Rusia dalam misi mendamaikan kedua negara tersebut.

“Presiden Jokowi juga melakukan langkah, yaitu  dengan keberanian apapun hasilnya, tapi beliau melakukan upaya-upaya damai antara Ukraina dan Rusia, beliau datang sendiri,” jelas Wapres.

“Itu memang selain perintah agama, juga perintah konstitusi untuk menghargai hak-hal manusia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesepakatan negara yang tidak dapat tergantikan di Indonesia.

“Saya nyebutnya menjaga kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” tuturnya.

Menutup sambutannya, Wapres menegaskan keutuhan bangsa harus dijaga sebagai komitmen masyarakat Indonesia, baik bagi masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

“NKRI kita itu menjadi komitmen seluruh bangsa Indonesia dan itu yang kita jaga supaya kehidupan bangsa kita tetap utuh,” pungkas Wapres.