KYIV (jurnalislam.com)– Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran menggunakan pesawat nirawak (drone) ke ibu kota Ukraina, Kyiv, dan kota pelabuhan Odesa pada Selasa pagi (10/6). Serangan ini menewaskan satu orang, melukai sejumlah lainnya, dan menghantam infrastruktur sipil termasuk rumah sakit bersalin.

Menurut pejabat Ukraina, serangan intensif ini menjadi bukti bahwa Moskow terus mengabaikan seruan internasional untuk perdamaian, meskipun perundingan damai telah digelar akhir pekan lalu namun gagal mencapai terobosan berarti.

“Rusia berbohong setiap hari tentang keinginannya untuk perdamaian dan menyerang orang setiap hari. Saatnya untuk menjatuhkan sanksi. Saatnya untuk mendukung Ukraina dengan senjata. Saatnya untuk membuktikan bahwa demokrasi memiliki kekuatan,” tegas Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, dalam pernyataan di Telegram.

Gubernur Odesa, Oleg Kiper, mengumumkan seorang pria berusia 59 tahun tewas dalam serangan terhadap bangunan tempat tinggal, sementara empat orang lainnya terluka. Ia menyebut serangan Rusia kali ini sangat besar dan menyebabkan kebakaran serta kerusakan parah pada infrastruktur sipil.

“Musuh menyerang Odesa secara besar-besaran dengan drone. Rumah sakit bersalin, bangsal medis darurat, dan bangunan tempat tinggal menjadi sasaran. Untungnya, rumah sakit telah dievakuasi tepat waktu,” ungkap Oleg Kiper.

Di pusat kota Kyiv, sedikitnya 12 ledakan terdengar pada dini hari, disertai suara tembakan antipesawat dan dengung drone. Wali Kota Kyiv, Vitali Klitschko, mengimbau warga tetap berada di tempat perlindungan karena “serangan besar-besaran di ibu kota terus berlanjut.”

Serangan tersebut menghantam sedikitnya tujuh distrik di Kyiv, membakar bangunan dan kendaraan serta menyebabkan beberapa warga luka-luka.

Konflik yang dimulai pada Februari 2022 ini telah menjadi perang terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. Meskipun Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump mencoba memediasi gencatan senjata, perundingan damai putaran kedua di Turki tidak menghasilkan kesepakatan berarti.

Satu-satunya kesepakatan yang dicapai adalah pertukaran tawanan perang yang terluka parah, sakit, atau masih berusia di bawah 25 tahun. Namun tidak ada kesepakatan soal gencatan senjata.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut kesepakatan pertukaran tahanan tersebut, namun menyebut perundingan lebih lanjut dengan delegasi Rusia “tidak ada gunanya,” bahkan menyebut mereka sebagai “orang bodoh” karena tidak mau menyetujui gencatan senjata.

Rusia menolak usulan gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari yang diminta oleh Ukraina dan Uni Eropa. Moskow menuntut agar Ukraina menyerahkan wilayah yang telah mereka aneksasi dan bersumpah untuk tidak bergabung dengan NATO, yang oleh Kyiv dianggap sebagai “ultimatum.”

Ukraina bersikeras bahwa penarikan penuh pasukan Rusia dan jaminan keamanan dari Barat adalah syarat mutlak untuk perdamaian.

“Rusia hanya memahami serangan, bukan kata-kata rasional,” ujar Yermak, menyiratkan kritik terhadap pendekatan diplomasi yang dianggapnya lemah terhadap Moskow.

Sementara itu, pada Minggu lalu, militer Rusia juga mengklaim menyerang wilayah Dnipropetrovsk yang berbatasan dengan Donetsk dan Zaporizhzhia sebagai bagian dari eskalasi konflik. (Bahry)

Sumber: Alarabiya

DAMASKUS (jurnalislam.com)— Suriah resmi kembali terhubung ke sistem pembayaran internasional SWIFT melalui Bank Sentralnya. Pengumuman ini disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Suriah, Abdul Qader al-Husriya, pada Sabtu (7/6), menandai tonggak penting dalam rehabilitasi ekonomi negara itu setelah lebih dari satu dekade terkucil akibat sanksi internasional.

“Kami bertujuan untuk meningkatkan citra negara sebagai pusat keuangan mengingat investasi asing langsung yang diharapkan dalam pembangunan kembali dan infrastruktur – ini sangat penting,” ujar Husriya dalam wawancara dengan Financial Times (FT).

Menurut laporan FT, Husriya tengah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam menyusun “rencana stabilisasi enam hingga 12 bulan.” Prakarsa ini mencakup reformasi undang-undang perbankan dan Bank Sentral, serta upaya restrukturisasi jaminan sosial dan pembiayaan perumahan untuk menarik minat investor, khususnya dari diaspora Suriah.

Langkah ini disambut positif di Damaskus, namun Husriya menegaskan bahwa masih diperlukan reformasi kebijakan secara menyeluruh.

“Sejauh ini, kami hanya melihat penerbitan lisensi dan pencabutan sanksi selektif. Implementasinya harus komprehensif, bukan ad hoc,” tegasnya.

Kembalinya Suriah ke sistem SWIFT terjadi setelah negara tersebut menunjukkan kesediaan untuk memenuhi sejumlah kondisi politik dari negara-negara Barat.

Suriah terakhir kali terhubung ke SWIFT pada 2011, tahun dimulainya perang perubahan rezim yang didukung oleh Amerika Serikat.

Lebih lanjut, Husriya mengatakan bahwa sistem keuangan Suriah akan diperkuat oleh jaminan investasi. Ia mengungkapkan bahwa meskipun bank-bank milik negara telah mendapat dukungan pemerintah, pihaknya sedang menyiapkan lembaga penjamin simpanan untuk bank swasta.

“Rencananya adalah semua perdagangan luar negeri sekarang akan disalurkan melalui sektor perbankan formal,” jelasnya. Sebelumnya, penukar uang informal mengambil sekitar 40 sen dari setiap dolar yang masuk ke Suriah.

Kode SWIFT telah diberikan kembali kepada bank dan lembaga keuangan Suriah. “Langkah yang tersisa adalah agar bank-bank koresponden kembali memproses transfer,” ujarnya.

Menurut Husriya, kembalinya SWIFT akan memperlancar perdagangan luar negeri, mengurangi biaya impor, memperkuat ekspor, serta meningkatkan akses terhadap mata uang keras. Selain itu, langkah ini juga akan mendukung sistem anti pencucian uang dan mengurangi ketergantungan pada jaringan transaksi informal lintas negara.

Sebelumnya, Arab Saudi dan Qatar telah menjanjikan dukungan finansial kepada Damaskus setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut sebagian besar sanksi bulan lalu, hal ini memberi Suriah jalur hidup baru setelah hampir 14 tahun perang dan isolasi ekonomi.

Sebagai bagian dari reformasi ekonomi yang lebih luas, Damaskus telah menandatangani kesepakatan energi senilai $7 miliar (sekitar Rp114 triliun) dengan Qatar, membuka kembali Bursa Efek Damaskus yang telah lama tidak aktif, serta meluncurkan proyek jaringan serat optik senilai $300 juta (sekitar Rp4,9 triliun) bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dari Teluk.

Kembalinya Suriah ke sistem SWIFT menandai upaya serius negara tersebut untuk membangun kembali ekonomi dan kredibilitas internasionalnya.

Sebagai catatan, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) adalah jaringan global yang menghubungkan lebih dari 11.000 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara untuk melakukan transaksi keuangan internasional secara aman dan terstandar. Akses ke SWIFT memungkinkan negara-negara melakukan transfer dana lintas batas, pembayaran ekspor-impor, serta memperkuat hubungan perbankan internasional. Kehadiran kembali Suriah dalam sistem ini merupakan sinyal positif bagi pemulihan keuangan negara tersebut. (Bahry)

Sumber: Cradle

GAZA (jurnalislam.com)– Tentara Israel dilaporkan menculik sejumlah aktivis kemanusiaan yang berada di atas kapal bantuan Madleen yang sedang menuju Gaza pada Ahad malam (8/6/2025), demikian disampaikan Koalisi Armada Kebebasan, penyelenggara misi tersebut.

“SOS! Para relawan di ‘Madleen’ telah diculik oleh pasukan Israel,” tulis LSM internasional itu melalui saluran Telegram resminya.

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengonfirmasi bahwa ia sempat berbicara dengan kapten kapal sebelum komunikasi terputus.

“Pada saat kapal dicegat, tidak ada yang terluka kapten meminta saya untuk merekam,” ujarnya.

Albanese menyebut dirinya mendengar suara tentara Israel di latar belakang sebelum sambungan telepon terputus.

“Saya kehilangan koneksi dengan kapten saat dia memberi tahu saya bahwa ada kapal lain yang mendekat,” tambahnya.

Koalisi Armada Kebebasan menyatakan bahwa pasukan angkatan laut Israel menaiki kapal Madleen di perairan internasional. Sejak itu, komunikasi dengan kapal sepenuhnya terputus. Rekaman langsung yang sempat tersiar memperlihatkan kapal-kapal Israel mengelilingi Madleen, dengan tentara bersenjata memerintahkan para aktivis untuk mengangkat tangan.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa kapal tersebut diperintahkan untuk mengubah arah karena mendekati apa yang disebutnya sebagai “daerah terlarang”.

Kapal layar sepanjang 18 meter itu berlayar menuju Gaza pada 1 Juni lalu dari Pelabuhan San Giovanni Li Cuti di Catania, Sisilia, Italia. Misi ini merupakan bagian dari upaya Koalisi Freedom Flotilla untuk menembus blokade Israel atas Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan.

Sebanyak 12 orang berada di atas kapal Madleen, terdiri dari 11 aktivis dan satu jurnalis. Di antara mereka terdapat nama-nama terkenal seperti aktivis iklim asal Swedia Greta Thunberg, anggota parlemen Eropa keturunan Prancis-Palestina Rima Hassan, serta aktivis dari berbagai negara: Jerman, Prancis, Brasil, Turki, Spanyol, dan Belanda. Seorang jurnalis dari Al Jazeera Mubasher, Omar Faiad, juga berada di kapal tersebut.

Kapal ini membawa berbagai bantuan penting bagi warga Gaza, termasuk susu formula bayi, tepung, beras, popok, produk sanitasi wanita, peralatan desalinasi air, pasokan medis, kruk, dan prostetik untuk anak-anak.

Hingga saat ini, nasib para aktivis dan kondisi kapal Madleen masih belum diketahui secara pasti. (Bahry)

Sumber: AA

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah mengumumkan penutupan kamp pengungsian Rukban, kamp yang selama bertahun-tahun menjadi tempat pelarian ribuan warga sipil dari kekejaman rezim Bashar al-Assad. Ribuan keluarga yang sebelumnya tertahan di gurun tanpa akses bantuan kini telah kembali ke kampung halaman mereka.

Menteri Informasi Suriah, Hamza al-Mustafa, menyampaikan bahwa pembongkaran kamp tersebut menjadi akhir dari babak kelam dalam sejarah bangsa Suriah.

“Rukban bukan sekadar kamp, melainkan segitiga kematian yang menjadi saksi kekejaman pengepungan dan kelaparan. Kisah tragis ini kini telah usai,” tulis al-Mustafa di akun X, Sabtu (7/6).

Kamp Rukban didirikan pada tahun 2014, di perbatasan gurun antara Suriah dan Yordania, sebagai tempat perlindungan bagi warga sipil yang melarikan diri dari pemboman dan serangan brutal rezim Assad. Kamp ini berada di zona dekonflik yang dikuasai pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan menjadi simbol penderitaan rakyat sipil akibat kebijakan penyiksaan massal, pengepungan, dan pemblokiran bantuan kemanusiaan.

Selama bertahun-tahun, kamp ini terisolasi. Bantuan kemanusiaan sulit masuk akibat blokade, sementara kondisi kehidupan di dalam kamp sangat memprihatinkan. Ribuan pengungsi bertahan hidup dengan makanan yang diselundupkan dengan harga tinggi, tinggal di gubuk lumpur tanpa fasilitas dasar.

Situasi mulai berubah setelah rezim Assad digulingkan oleh pasukan loyalis Ahmed al-Sharaa pada Desember lalu. Pemerintah baru segera membuka jalan pemulangan dan reintegrasi warga yang terpaksa hidup dalam pengungsian akibat kekejaman masa lalu.

“Kami kembali dengan hati penuh harapan, meski rumah kami hancur dan hidup dalam kekurangan. Namun tetap saja, pulang ke rumah rasanya seperti berada di istana,” ujar Yasmine al-Salah, pengungsi yang kembali ke kampung halamannya di al-Qaryatan, provinsi Homs.

Pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa kini bertekad memulihkan Suriah dan memulangkan para pengungsi yang selama ini terlantar akibat konflik dan penindasan. Dukungan dari dunia internasional terus mengalir, termasuk dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang mencabut sanksi terhadap Damaskus untuk membuka jalan pemulihan ekonomi.

Menteri untuk Situasi Darurat dan Bencana, Raed al-Saleh, menyebut penutupan kamp Rukban sebagai akhir dari salah satu krisis kemanusiaan paling memilukan dalam sejarah Suriah.

“Kami berharap ini menjadi langkah awal untuk mengakhiri penderitaan di kamp-kamp lainnya, dan membawa rakyat kami pulang dengan aman dan bermartabat,” ungkapnya.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa lebih dari 1,8 juta warga Suriah telah kembali ke rumah mereka sejak kejatuhan rezim Assad. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera