SMP Muhammadiyah PK Gelar Pangajian Online Nuzulul Alquran 

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Kondisi pandemi corona (covid 19) yang tengah melanda kehidupan masyarakat tidak lantas menyurutkan semangat para siswa untuk mengikuti kegiatan pengajian pada bulan Ramadan.

SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta menggelar pengajian online dalam rangka memperingati Nuzulul Alquran yang digelar pada Sabtu (9/5) dengan pembicara Ustaz Dr. Syamsul Hidayat, M.A, Dekan Fakultas Agama Islam, UMS.

 

Rubiatun Nurush Sholihati selaku ketua panitia menjelaskan tujuan diadakan kegiatan pengajian online adalah untuk menambah rasa syukur kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah sekaligus mengajak kepada para siswa agar memaksimalkan ibadah salah satunya membaca, memahami, dan mengamalkan Alquran.

 

“Walaupun diselenggarakan secara online, insyallah tidak mengurangi esensi dari kegiatan kajian tersebut. Dua ratus enam puluh delapan siswa beserta orang tua dari kelas 7, 8, dan 9 serta guru dan karyawan wajib mengikuti acara ini dengan menyimak melalui youtube sekolah, PK TV, dari rumah masing-masing,” ungkapnya.

 

Saat menyimak pengajian online, para siswa juga bisa melakukan tanya jawab pada nomor telepon yang disediakan panitia dan melalui live chat yang tersedia di kanal youtube. Setelah kegiatan, terdapat penugasan para siswa berupa merangkum hasil kajian yang dikumpulkan ke wali kelas masing-masing.

 

Rubiatun Nurush juga menjelaskan bahwa agenda kegiatan Ramadan di tengah pandemi memang berbeda seperti biasa. Panitia memanfaatkan media-media online dan situs video conference seperti zoom, google meet, dan sebagainya untuk menggelar pesantren online.

“Agenda kegiatan Ramadan meliputi perlombaan menyambut bulan Ramadan berupa poster, videografi, dan artikel; video kajian Ramadan menjelang berbuka setiap hari melalui youtube sekolah, PK TV; mentoring siswa setiap hari; kajian online via video conference setiap seminggu sekali; dan pengajian online peringatan Nuzulul Alquran,” ungkapnya.

Selain itu, guru dan karyawan pun mengikuti kegiatan Ramadan seperti tadarus Alquran, tilawah Alquran irama nahawan, forum grup diskusi bertema pendidikan, dan sebagainya.

Harapan dari berbagai kegiatan tersebut adalah mengajak kepada civitas akademika SMP Muhammadiyah PK memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah SWT.

“Mari kita meningkatkan ibadah dan amalan-amalan di bulan Ramadan,” tandasnya.

 

Turki Kecam Rencana Perluasan Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Redaktur: Mazaya

ANKARA(Jurnalislam.com) — Turki mengecam keras rencana Israel  untuk memperluas permukiman ilegal di daerah Tepi Barat.

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah itu adalah “kelanjutan dari kebijakan pendudukan dan penindasan Israel”.

Rencana itu mengisyaratkan upaya Israel untuk terus memastikan hak-hak warga Palestina melalui aktivitas ilegal secara terang-terangan.

Kritikan dari Turki muncul sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennet menyetujui pembangunan 7.000 unit pemukiman ilegal di daerah Efrat, yang terletak di bagian selatan Tepi Barat yang diduduki.

Kemlu Turki akhir pekan ini mengatakan Israel mengabaikan segala kemungkinan solusi dua negara melalui ekspansi permukiman ilegal di wilayah Palestina secara terus menerus.

Turki menekankan bahwa perdamaian dan stabilitas diperlukan saat ini di mana seluruh komunitas global memerangi pandemi Covid-19.

Kementerian itu mengatakan Turki menolak semua kegiatan Israel yang melanggar resolusi PBB, dan akan selalu mendukung perjuangan saudara-saudara Palestina.

Pemerintah Israel meningkatkan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki dalam beberapa bulan terakhir, menjelang rencana untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki pada Juli di bawah embel-embel yang disebut “Kesepakatan Abad” dari Amerika Serikat (AS).

Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dianggap sebagai “wilayah pendudukan” di bawah hukum internasional, sehingga semua pemukiman Yahudi di sana dianggap ilegal.

Sumber: anadolu agency

 

533 Sehari, Kasus Corona RI Tembus Rekor Tertinggi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah berjalan sebulan lebih, tetap waspada karena penyebaran kasus corona di Indonesia ternyata masih tinggi.

Kemarin, bahkan menembus rekor tertinggi dengan 533 kasus dalam sehari.

Juru Bicara Pemerintah Khusus untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, dengan penambahan tersebut maka total pasien yang positif terpapar Covid-19 menjadi 13.645 orang dari hari sebelumnya yang tercatat 13.112 orang.

“Gambaran ini menjadi poin kita bisa lihat seberapa disiplin kita patuhi jaga jarak, tetap di rumah dan cuci tangan dan gunakan masker. Ini jadi ukuran dan cara kita kendalikan covid-19,” ujarnya Sabtu (8/5/2020).

Tapi, meski jumlah kasus positif bertambah tapi ada juga yang sembuh. Total yang sembuh hingga hari ini mencapai 2.607 kasus atau bertambah 113 dari jumlah kemarin.

Selain jumlah positif dan yang sembuh bertambah, jumlah kasus yang meninggal juga terjadi peningkatan. Hingga siang ini jumlah yang meninggal mencapai 959 atau bertambah 16 kasus.

“(Kasus) ini jadi ukuran kita agar bisa sama-sama patuhi himbauan pemerintah. Itu hal yang sangat penting,” kata dia.

Sementara itu, jumlah OPD hingga saat ini mencapai 246.847 kasus atau bertambah 2.367 kasus. Kemudian yang menjadi PDP sebanyak 29.690 kasus atau bertambah 603 kasus.

“Ini ada penambahan 14 kabupaten kota sehingga totalnya menjadi 370 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Sumber: cnbcindonesia

WHO Prediksi Vaksin Corona Baru Bisa Digunakan Akhir 2021

Redaktur: Mazaya

SAUDI(Jurnalislam.com) — Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingati bahwa kecil kemunginan akan ada vaksin untuk virus corona sampai akhir 2021.

Kendatipun penelitian dan uji coba vaksin tengah di kembangkan di beberapa negara.

Saat ini, pemerintah di seluruh dunia memang tengah menganggarkan untuk penelitian vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, bisnis pemula, universitas, hingga lembaga penelitian asing. Beberapa penelitian telah mencapai tahap uji coba kepada manusia untuk melihat efektivitasnya.

Kendati demikian, pejabat senior WHO, Dale Fisher menegaskan bahwa kemungkinan vaksin Covid-29 akan tersedia di akhir 2021 tetap belum bisa dipastikan. Pasalnya, vaksin yang saat ini sedang dalam uji klinis berada dalam fase pertama dari proses pengembangan, dan masih harus melewati Fase kedua dan ketiga serta uji coba untuk memastikan vaksin aman dan dapat diandalkan. Belum lagi proses produksi massal yang tentu akan memakan waktu sendiri.

“Jadi saya pikir akhir tahun depannya (lagi) adalah ekspektasi yang sangat masuk akal,” ujar Fisher dilansur dari englishalarabiya, Ahad (10/5).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan sangat optimis akan pengembangan vaksin Covid-19. Bahkan menegaskan bahwa vaksin tersebut akan tersedia pada akhir tahun ini.

“Kami sangat yakin bahwa kami akan memiliki vaksin akhir tahun ini dan kami berusaha sangat keras,” kata Trump di Balai Kota.

Namun Fisher bersama sebagian besar Pakar Kesehatan menolak pernyataan Trump yang dianggap tidak realistis. “Agak prematur,” ujar CEO Roche, sebuah perusahaan farmasi besar di AS.

Roche membenarkan, begitu banyak perusahaan yang mencoba bekerja untuk menemukan vaksin Covid-19 dan begitu hebat kolaborasi dengan regulator termasuk FDA dalam menemukan vaksin covid-19. Tapi tetap saja, ungkapnya dibutuhkan percobaan dan oenelitian lagi untuk memastikan vaksin tersebut benar-benar ampuh.

“Tapi tetap saja, biasanya butuh bertahun-tahun untuk mengembangkan obat baru. Sebagian besar ahli sepakat bahwa dibutuhkan setidaknya 12 hingga 18 bulan sampai kita melihat vaksin yang tersedia dalam jumlah yang diperlukan untuk pasien,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Anies Bantah Tudingan Menteri Keuangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah soal tudingan sejumlah menteri karena lepas tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta soal bansos untuk warga terdampak Covid-19. Ia menyatakan inisiatif bansos sudah tercetus sebelum pembatasan sosial berskala besar (PSBB) digulirkan pemerintah pusat.

Pernyataan itu sekaligus menjawab pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang menyatakan DKI meminta pusat membantu bansos.

“Kami sudah menerapkan pembatasan itu sebelumnya dan rakyat akan kesulitan pangan jika belum ada bansos pangan sejak PSBB diberlakukan. Sehingga, kami Pemprov DKI Jakarta telah membagikan bansos terlebih dulu untuk mengisi kekosongan itu,” kata Anies, Kamis (7/5) malam.

Anies mengatakan, sebelum ada PSBB yang didahului distribusi bansos, Pemprov DKI Jakarta juga telah berinisiatif mengeluarkan seruan gubernur untuk berkegiatan, bekerja, dan belajar di rumah sejak 16 Maret.

Dengan sejumlah pembatasan yang telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta untuk menekan penyebaran Covid-19 sejak pertengahan Maret, akhirnya membuat perekonomian di Jakarta lesu. Karena itu, inisiatif distribusi sembako diambil untuk memastikan bisa terpenuhinya kebutuhan pokok pangan (sembako) warga miskin.

Hal ini dinilai Pemprov DKI harus dilakukan karena di satu sisi, dengan PSBB berlaku sejak 10 April, warga miskin dan rentan miskin adalah kelompok masyarakat yang paling terdampak atas situasi ini. Di sisi lain, pemerintah pusat baru mendistribusikan bansos pada 20 April 2020 kepada warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19.

Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan pangan itu untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial. Pemprov DKI berinisiatif membagikan sembako itu dengan sesegera mungkin, yakni sehari sebelum dimulainya PSBB.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik juga menolak penilaian Anies lepas tanggung jawab mengenai bansos lanjutan bagi 1,1 juta warga Jakarta selama PSBB. Menurut Taufik, penilaian tersebut keliru. Justru Pemprov DKI termasuk yang lebih dulu memberikan bansos kepada warga terdampak Covid-19.

“Jadi, ceritanya musti diluruskan dulu. Sangat keliru kalau Anies dibilang lepas tanggung jawab soal pembagian bansos. Justru kami lebih dulu membagikan bansos,” ujar Taufik, Jumat (8/5).

Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta ini juga menilai, Pemprov DKI Jakarta yang paling siap menghadapi pandemi Covid-19 termasuk dalam menanggulangi dampaknya. Taufik meminta pemerintah pusat tak mempersoalkan adanya kesamaan data penerima bansos yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI.

Meski, sesungguhnya ada klaster-klaster tertentu yang membedakan penerima bansos pemprov dan Kemensos. Bahkan, di DKI dibedakan 3,6 juta tanggung jawab Kemensos dan 1,1 juta tanggung jawab Pemprov DKI.

“Saya kira enggak masalah kalau warga dapat bansos dua kali dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI, dalam pekan yang berbeda,” kata Taufik.

Utang Pemerintah Pusat

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono juga menyatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah kehabisan anggaran. Menurut dia, ada juga dana belanja tak terduga yang mencapai Rp 897 miliar. Sedangkan dana yang sudah digunakan untuk bansos tahap I sekitar Rp 179,4 miliar (Rp 149.500×1,2 juta kepala keluarga).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga masih memiliki sumber dana lainnya untuk penanganan dampak Covid-19 di Jakarta, yakni dari dana bagi hasil (DBH) pemerintah pusat. Karena itu, dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati segera melunasi utang pemerintah pusat ke Pemprov DKI Jakarta itu.

“Saat ini, piutang DBH baru dicairkan separuh dari Menkeu. Harusnya piutang DBH pemprov lunasi dong, jangan cuma separuh. Ini di satu sisi kewajiban tak dipenuhi, tapi sisi lain terkesan malah memojokkan pemprov,” ujar Mujiyono.

Politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan dana bagi hasil Rp 2,56 triliun. Padahal, utang DBH tahun lalu ke DKI ini mencapai Rp 5,1 triliun. DBH tahun ini hingga kuartal II mencapai Rp 2,4 triliun.

“Jadi, total hutang Kemenkeu ke DKI itu Rp 7,5 triliun. Tapi baru terbayarkan Rp 2,56 triliun,” ujar dia. Menurut dia, piutang Kemenkeu kepada Pemprov DKI yang masih hampir Rp 5 triliun itu bisa mencukupi kebutuhan warga miskin dan rentan miskin selama masa PSBB.

Sumber: republika.co.id

 

Jabar, DKI, Banten Sepakat Usul ke Pusat Soal Pengendalian Covid-19 KRL

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Provinsi Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Banten sepakat mengusulkan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line ke pemerintah pusat usai ditemukannya penumpang positif COVID-19 di KRL.

Hal itu dibahas dalam video conference bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan bupati/wali kota Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek) serta Sekretaris Daerah Banten yang diikuti Gubernur Jabar Ridwan Kamil dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (8/5).

Ridwan Kamil menilai, KRL yang merupakan tempat berkerumunnya warga itu, identik dengan sifat virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 yang menyebar melalui kerumunan orang.

“Kita tahu COVID-19 ini penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, di situ ada COVID-19. Nah, salah satu kelompok kerumunan adalah KRL,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, sebelumnya sudah menyetujui usulan pertama para wali kota/bupati Bodebek untuk menghentikan KRL. Namun, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tetap mengizinkan KRL  beroperasi.

“Sekarang mengemuka lagi (penghentian KRL), saya juga sangat mendukung. Karena problem-nya adalah OTG (Orang Tanpa Gejala),” katanya.

Sumber: republika.co.id

Leadership Dinilai Kunci Keberhasilan Penanganan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Pakar manajemen sekaligus Founder & Chairman MarkPlus, Inc. Hermawan Kartajaya menilai leadership atau kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan Covid-19. Tetapi, kepemimpinan ini bukan hanya pada government, tapi governance juga harus diutamakan.

“Lalu leadership, bukan management. Dan entrepreneurship, bukan profesionalism. Karena Covid-19 menjadi ujian bagi kepemimpinan,” ujar Hermawan dalam diskusi daring bertajuk “MarkPlus Industry Roundtable Government Sector Perspective,” di Jakarta, Jumat (8/5).

Ia menambahkan kepemimpinan untuk mengatasi dampak wabah ini penting mengingat vaksin Covid-19 belum menunjukkan adanya tanda-tanda ditemukan.

“Artinya, ketika ekonomi terbuka kembali, masyarakat harus memasuki era next normal di mana Covid-19 harus dihadapi tanpa vaksin,” ujarnya.

Dalam kesempatan sama, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyampaikan tiga hal yang menjadi fokus pemerintah pusat terkait Covid-19. Yakni pencegahan, memperkuat daya tahan tubuh masyarakat, dan membangun sistem kesehatan yang kuat.

Kemudian, lanjut dia, terdapat juga beberapa skenario yang disiapkan pemerintah, jika Covid-19 berlanjut. Yaitu, memperkuat fokus penanganan, pencegahan, sistem kekebalan dan kesehatan, sampai kebutuhan pangan yang mencukupi.

“Kalau Covid-19 selesai maka fokus pemulihan ekonomi tertuju ke sektor-sektor vital kesejahteraan masyarakat. Terutama sektor pendorong seperti investasi dan pariwisata,” kata Akmal.

Sumber: republika.co.id

 

Naik KRL Harus Tunjukkan Surat Tugas

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com)–Kepala daerah se Jabodetabek bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali membahas dan mengevaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayahnya melalui video conference, Jumat (8/5).

Salah satu point yang dibahas yakni, membuat regulasi yang mengatur penumpang kereta rel listrik (KRL) agar memiliki surat tugas.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menjelaskan, kepala se-Jabodetabek sepakat untuk sama-sama membuat regulasi yang mengatur pergerakan masyarakat. Bima memaparkan, hanya delapan sektor dikecualikan dalam aturan PSBB yang diperbolehkan untuk menggunakan moda transportasi KRL.

“Yang mau naik KRL harus ada surat itu. Nanti kita atur teknisnya seperti itu, harus ada keterangan bahwa dia berada di sektor yang dikecualikan,” kata Bima.

Diketahui, lima kepala daerah dari Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) sebelumnya telah menyurati Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk menghentikan sementara operasional KRL. Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara tegas menolak menghentikan operasional KRL dengan alasan mengakomodasi kebutuhan masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah.

Di sisi lain, KRL juga menjadi tempat persebaran Covid-19. Pasalnya, enam penumpang KRL lintas Bogor-Jakarta dan Bekasi-Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19 usai menjalani test swab.

Bima menuturkan, masing-masing kepala daerah akan segera membuat regulasi yang dibuktikan dalam Peraturan Gubernur maupun Peraturan Wali Kota/Bupati. Selanjutnya, aturan itu akan segera disosialisasikan kepada perusahaan dan masyarakat yang menggunakan KRL.

Dengan demikian, masyarakat yang ingin bepergian menggunakan KRL harus mengantongi surat tersebut. Jika tidak, sambung dia, mereka akan diberikan sanksi.

Sumber: republika.co.id

MUI Seluruh Provinsi Minta Pemerintah Pusat Serius Tangani Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 32 provinsi se-Indonesia membuat pernyataan sikap.

 

Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia itu menyoroti keputusan kontradiktif pemerintah dalam kasus wabah virus corona (Covid-19).

 

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar pernyataan sikap MUI Provinsi se-Indonesia ini merupakan hasil diskusi mendalam.

 

Hal ini sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinan atas kondisi bangsa dan negara sekarang ini yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi karena ada di berita dan media sosial.

 

“Pada saat melawan virus crona, tiba-tiba pemerintah membuka dan melonggarkan moda transportasi. Ulama sudah mengajak umat mematuhi Fatwa MUI, tapi mau dimentahkan lagi oleh pemerintah. Masyarakat menjadi bingung,” kata KH Munahar, melalui siaran pers yang diterima Jurnalislam, Sabtu (09/05/2020).

 

Sedangkan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatra Barat, Buya Gusrizal Gazahar, mengutarakan pernyataan sikap ini sudah melalui pembicaraan sejak malam kemarin. Artinya, tuturnya, pernyataan sikap ini bukan keputusan tiba-tiba. MUI juga mempunyai Satuan Tugas Covid-19 MUI. Mereka mengikuti perkembangan dan kebijakan pemerintah sejak wabah Covid-19 melanda Indonesia.

 

“Kami melihat dan merasakan kondisi di daerah. Kesimpulan ini harus disampaikan demi kepentingan bangsa dan umat,” ujar Buya Gusrizal.

 

Di bawah ini  pernyataan sikap selengkapnya dari 32 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia:

 

Berdasarkan pembukaan UUD tahun 1945 bahwa peran, fungsi dan tanggung jawab pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Maka setelah mencermati dan menganalisis kebijakan Menteri Perhubungan (Menhub) yang kontradiktif dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut:

 

Pertama, mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara Cina dengan alasan apa pun juga karena TKA dari Cina adalah transmitor utama virus corona desease 2019 (Covid-19) yang sangat berbahaya dan mematikan.

 

Kedua, meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan Covid-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru.

 

Ketiga, memerintahkan kepada seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan/ desa/ nagari) dalam masa pandemi Covid-19 ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan TKA. Jika ditemukan TKA maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya.

 

Keempat, Dewan Pimpinan MUI se-Indonesia mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dalam setiap kebijakannya. Kami pun bertekad akan senantiasa menjadi garda terdepan dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Kelima, mendesak kepada presiden, para menteri, para gubernur, para bupati dan para walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia. Sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya.

 

UEA Larang Anak-anak dan Lansia Masuk Supermarket

Redaktur: Mazaya

DUBAI(Jurnalislam.com) — Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) melarang anak-anak dan orang lanjut usia (lansia) memasuki pusat perbelanjaan dan supermarket. Tujuannya mencegah penularan virus corona di negara kaya minyak itu.

Dilansir dari Saudi Gazette pada Jumat, (8/5), lansia yang berusia di atas 60 tahun memang masuk kategori resiko tinggi penularan corona. Orang dengan penyakit turunan dan anak-anak masuk kategori yang sama dengan lansia karena lemahnya sistem imun. Dikhawatirkan penularan corona pada kategori tersebut jauh lebih cepat.

Diketahui, sudah ada 15,192 pasien positif corona di UEA hingga Selasa pekan ini. Adapun angka kematian akibat corona mencapai 146 orang. Data tersebut hasil rangkuman Kementerian Kesehatan yang mendapati mayoritas pasien corona meninggal ialah lansia sekaligus menderita penyakit kronis.

Dubai mengumumkan pembukaan pusat perbelanjaan sejak 22 April. Namun pembukaan itu disertai sejumlah prosedur kesehatan demi mencegah penularan corona. Diantaranya pembatasan pengunjung hanya 20 persen kapasitas toko, maksimal durasi belanja per orang hanya tiga jam, pengunjung wajib pakai masker setiap waktu dan menjaga jarak satu sama lain.

Sebelumnya, UEA menutup pusat perbelanjaan dan pusat perniagaan demi menghindari meluasnya wabah corona. Hanya pasar penjualan makanan yang tetap buka.

Sumber: republika.co.id