Kampus Malaysia Sepakat Gelar Kuliah Online hingga Akhir Tahun

Redaktur: Mazaya

KUALA LUMPUR(Jurnalislam.com) — Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) Malaysia memutuskan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran secara daring hingga 31 Desember 2020. KPT menginformasikan bahwa semua aktivitas pengajaran dan pembelajaran secara tatap muka tidak dibenarkan.

Namun demikian pengecualian diberikan kepada beberapa kategori mahasiswa yang bisa kembali ke kampus secara bertahap.

Pertama, mahasiswa pascasarjana yang melakukan penelitian di universitas negeri dan swasta diberikan izin untuk melanjutkan penelitian mereka segera. Fleksibilitas ini hanya diperbolehkan bagi mereka yang diharuskan hadir di laboratorium, bengkel, studio desain atau memerlukan peralatan khusus untuk melakukan penelitian.

Selanjutnya, mahasiswa semester atau tahun akhir untuk studi diploma dan sarjana yang membutuhkan kerja klinis, atau membutuhkan peralatan khusus bisa kembali kuliah di kampus. Mahasiwa dalam kategori ini diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran di kampus mulai 1 Juli 2020.

Kedua, mahasiswa semester / tahun akhir yang tidak mempunyai akses yang diperlukan dan lingkungannya tidak kondusif bagi melaksanakan pembelajaran online. Mahasiswa kategori ini dibenarkan untuk kembali ke kampus mulai 1 Juli 2020 dan menggunakan infrastruktur di kampus bagi pembelajaran secara online.

Ketiga, mahasiswa berkebutuhan khusus yang mengikuti program Pendidikan dan Latihan Teknik dan Vokasional (TVET) di Politeknik dan perguruan tinggi komunitas yang perlu mendapat bimbingan secara tatap muka bagi melaksanakan pebelajaran yang diperbolehkan awal 1 Agustus 2020.

Keempat, mahasiswa baru untuk sesi akademik 2020/2021 di semua perguruan tinggi negeri, swasta, politeknik dan community colleges untuk masuk ke tingkat dasar dan diploma untuk lulusan SPM (SMA) serta masuk ke gelar sarjana.

Kementerian Kesehatan mengarahkan pelaksanaan kegiatan akademik di kampus dengan kepatuhan penuh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memprioritaskan langkah-langkah keamanan dan penahanan sosial. Penunjukan ini tunduk pada instruksi otoritas dari waktu ke waktu.

Sumber: republika.co.id

New Normal, Akan Ada Penyesuaian Fleksibilitas Jam Kerja, Infrastruktur dan SDM

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengungkap penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) jika tatanan hidup baru sehat atau new normal nantinya berlaku. Ia mengatakan, setidaknya penyesuaian sistem kerja ASN akan difokuskan ketiga hal, yakni fleksibilitas jam kerja, infrastruktur penunjang, dan sumber daya manusia.

Ia menerangkan, new normal akan berpengaruh pada fleksibilitas sistem kerja ASN baik waktu maupun lokasi kerja ASN. “Dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas waktu, fleksibilitas tempat dan fleksibilitas jumlah pekerjaan. Tentunya dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Kamis (28/5).

Fokus kedua, lanjut Tjahjo, yakni infrastruktur penunjang untuk kerja ASN di era new normal. Tjahjo mengatakan, sistem kerja ASN nantinya harus memanfatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Nantinya, dapat diterapkan pad layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, aplikasi komunikasi dan kolaborasi melalui video web conference, email, dan lainnya. Termasuk menggunakan aplikasi pendukung lainnya seperti penyimpanan melalui cloud storage.

Sebab, kata Tjahjo, penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam kondisi the new normal menciptakan cara kerja baru dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu bekerja secara fleksibel, dinamis dan kolaboratif.

“Namun perlu diikuti dengan perbaikan sistem keamanan informasi pemerintah, dan mendorong penggunaan tanda tangan elektronik,” ungkapnya.

Di samping penggunaan teknologi, infrastruktur penunjang yang perlu diperhatikan adalah tata ruang kantor dan manajemen aset, yang harus dipastikan protokol khusus dalam penggunaannya.

“Perlu dilakukan protokol khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kerja, ruang rapat dan penggunaan gedung serta ruang pelayanan,” ujarnya.

Sementara, fokus ketiga adalah sumber daya manusia (SDM. Nantinya, sistem kerja baru dengan fleksibilitas tidak diterapkan kepada semua ASN, tetapi disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh ASN.

Dengan begitu, perlu disusun kriteria pekerjaan yang menggunakan flexible working. Hal lain yang perlu diperhatikan pada aspek SDM adalah perubahan pola pikir  dan adaptasi yang cepat dari ASN berorientasi pada pencapaian kinerja.

Selain itu, setiap pimpinan instansi melakukan pengawasan dan penilaian terhadap disiplin maupun kinerja pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan jarak jauh. Ia mengatakan pengawasan dan penilaian dapat dilakukan dengan berbagai sistem yang jelas dan terukur.

Ia mengatakan, dalam waktu dekat KemenPANRB akan mengeluarkan surat edaran ke kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait paduan umum kerja ASN. Baik bagi daerah yang telah selesai PSBB maupun yang tidak melakukan PSBB.

“SE bagi kerja ASN tetap merujuk pada pokok-pokok yang sudah menjadi keputusan GugusTugas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti tetap pakai masker, menjaga Jarak, tata ruang kerja diatur dan menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan/kementrian/lembaga/pemda mengatur jadwal kerja bagi ASN-nya masing-masing,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Kampanye New Normal Dinilai Kontraproduktif dengan Larangan Arus Balik

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti jajarannya untuk mengendalikan arus balik setelah Lebaran. Ia meminta arus balik perlu diwaspadai agar tidak muncul gelombang kedua penularan Covid-19 di DKI Jakarta dan daerah penyangga.

“Berkaitan pengendalian arus balik, ini penting untuk kita kendalikan agar tidak terjadi sirkulasi bolak balik dalam penyebaran virus yang berpotensi untuk memunculkan gelombang yang kedua,” ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Rabu (27/5).

Jokowi mengungkapkan, tren R0 (angka reproduksi) dan Rt (R0 terhadap waktu tertentu) untuk wilayah Jabodetabek sudah di bawah angka 1. Dalam kajian epidemiologi, R0 memberikan interpretasi mengenai seberapa parah proses penularan suatu penyakit.

Bila R0 di atas angka 1, tingkat infeksinya terbilang masih tinggi. Bila R0 kurang dari 1, tingkat infeksinya terbilang rendah. “Sehingga ini perlu kita tekan agar lebih menurun lagi,” ujar Jokowi.

Ahli epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, memaparkan, tim FKM UI mencatat ada 1,7 juta pemudik yang pulang kampung hingga 3 Mei 2020.

“Itu kalau dia balik, sebagian akan menularkan atau akan tertular yang sakit di Jabodetabek sehingga jumlah kasus di Jabodetabek akan meningkat lagi setelah adanya arus balik ini,” kata Pandu saat Selasa (26/5).

Terlebih, jumlah yang masuk Jabodetabek selepas Lebaran biasanya lebih banyak dari yang bertolak sebelum Idul Fitri. Ia juga menilai gelombang penularan arus balik sangat mungkin teramplifikasi dengan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan aktivitas ekonomi atau yang dikenal dengan istilah new normal.

“Ini kan seperti undangan ‘ayo balik ke Jakarta, cari duit ke Jakarta’, ekonomi sudah kembali normal, jadi semacam iklan,” ujarnya. Untuk meminimalkan penularan yang ditimbulkan pemudik arus balik, Pandu menilai langkah yang paling tepat adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pemudik yang kembali tersebut. Namun, seturut masih kurangnya alat tes, tak kembali ke Jabodetabek adalah pilihan yang lebih masuk akal.

Pengamat lalu lintas dan transportasi, Budiyanto, menjelaskan, mobilitas masyarakat yang mudik dan balik beserta orang baru yang akan ke Jakarta pada umumnya menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil pribadi, maupun angkutan umum. Eks Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya itu menilai, dalam kondisi itu, proses physical distancing dan menghindari kerumunan sulit dilaksanakan dan diawasi.

“Sehingga wajar kalau Pemerintah Provinsi DKI dan pemangku kepentingan yang lain berusaha untuk menyeleksi, mencegah, dan mengendalikan ranmor yang akan ke Jakarta, apalagi Jakarta juga masih diberlakukan PSBB sampai 4 Juni 2020,” papar Budiyanto.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya meminta warga yang berasal dari luar daerah agar tidak memaksa masuk ke Ibu Kota pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Anies menyampaikan, selama PSBB, hanya kalangan yang bekerja di 11 sektor yang diizinkan datang. Itu pun diharuskan mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM).

Sumber: republika.co.id

Masjid Hasyim Asy’ari Siapkan Lima Ruang Isolasi Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Masjid KH Hasyim Asy’ari atau Masjid Raya Jakarta, Cengkareng, Jakarta Barat menyiapkan lima ruangan untuk isolasi pemudik dan memiliki izin kembali ke Jakarta. Totalnya, masjid menyiapkan 100 tempat tidur sementara.

“Pria dan wanita dipisah. Pria ditaruh di aula dan wanita serta anak-anak di empat ruangan bersekat,” ujar Pengurus Masjid KH Hasyim Asy’ari Suprapto di Jakarta, Rabu (27/5).

Para pemudik yang dicegat karena tak membawa surat izin keluar masuk (SIKM), wajib jalani isolasi terlebih dahulu di masjid tersebut selama 14 hari. Petugas dari tiga pilar Jakarta Barat baik dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, dan Polisi sudah bersiap mengamankan pemudik di masjid tersebut.

Tak hanya itu, masjid tersebut menyediakan posko kesehatan untuk memeriksa para pemudik, sebelum menjalani isolasi. Hingga saat ini, Suprapto mengaku belum ada pemudik yang ditampung di masjid tersebut.

“Sampai saat ini masih kosong. Jadi fasilitas itu belum terpakai sama sekali,” ujar dia.

Jika sudah ada pemudik yang diamankan, maka mereka harus dicek kesehatan terlebih dahulu di Masjid KH Hasyim Asy’ari.

Pemudik akan jalani tes cepat yang disediakan tenaga kesehatan.

Jika positif maka pemudik akan dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. “Namun jika negatif pemudik harus tetap jalani isolasi di Masjid KH Hasyim Asy’ari selama 14 hari,” ujar dia.
Sumber: republika.co.id

DPR MInta Pemerintah Tidak ‘Ngebet’ Jalankan New Normal

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan terlebih dahulu berbagai rinciannya.

“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan Maharani, Rabu (27/5/2020).

Sebab, lanjut Puan Maharani, protokol kenormalan baru tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. “Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing,” kata Puan Marahani.

WHO sendiri, kata Puan Maharani, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus corona. Kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Selain itu, kata Puan Maharani, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan. “Transparansi data menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemic Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan. Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” katanya.

Di dalam protokol kenormalan baru, tambah Puan Maharani, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggungjawab atas setiap tindakan,” kata Puan Maharani.

Kesemuanya nanti, kata Puan, harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga.

Sumber: beritasatu.com

Bahas Ibadah di Era New Normal, MUI: Menjaga Nyawa Diutamakan!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah membahas pola penyelenggaraan ibadah maupun aktivitas keagamaan di era new normal nanti.

MUI juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas aturan pemerintah di masa pandemi selama ini. Setelah itu MUI akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. “Kita tidak mau terburu-buru,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang fatwa, KH Sholahuddin Al Aiyub, di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurut dia, keselamatan jiwa masyarakat harus diutamakan daripada kepentingan-kepentingan yang lain, bahkan kepentingan masalah keagamaan sekalipun. Ia juga mengingatkan, dalam hal masalah keagamaan itu ada alternatif lain yaitu alternatif rukhsoh.

“Sementara kalau untuk menjaga jiwa masyarakat atau umat Islam itu tidak ada alternatif lain. Maka dalam hal ini, MUI ingin mendahulukan itu (perlindungan jiwa masyarakat). Kesimpulan seperti apa, saat ini masih digodok,” katanya.

Menurut Sholahuddin, perlu pendekatan yang lebih mikro dan bukan secara nasional untuk memastikan apakah suatu daerah bisa melaksanakan aktivitas keagamaan di rumah ibadah pada era new normal nanti.

“Kondisi daerahnya seperti apa, tingkat penyebarannya seperti apa, karena ini variabel yang penting,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengaku heran dengan kurva kasus Covid-19 yang masih menunjukkan tingginya penularan. Padahal menurutnya tingkat kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap protokol medis sudah cukup bagus.

Contohnya pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri akhir pekan lalu. “Kita mendapat laporan, aspek protokol kesehatan menjadi pertimbangan utama para jamaah untuk melakukan sholat Id,” ujar dia.

Sholahuddin menjelaskan, banyak kalangan Muslim saat itu yang tidak menggelar sholat Id dalam kapasitas yang besar. Mereka menggelar shalat Id di lingkup yang kecil seperti di area perumahan dengan membagi per blok atau klaster.

Dalam kondisi demikian, Sholahuddin mengakui, memang seharusnya ada dampak terhadap kurva kasus Covid-19. Tetapi nyatanya, masih belum berdampak pada penurunan grafik penularan Covid-19. Bahkan masih tinggi. Karena itu dia mengatakan, MUI ingin mengkajinya secara mendalam.

Menurut dia, variabel kepatuhan protokol medis sudah bagus.

“Tetapi kok penularan masih tinggi, ini sebenarnya karena apa. Informasi-informasi ini akan menjadi pertimbangan yang penting untuk merumuskan rekomendasi MUI kepada pemerintah. (MUI),” pungkasnya.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang New Normal, Haedar: Jangan Sampai Rakyat Dikorbankan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Umum PP Muhamamdiyah Haedar Nasir meminta pemerintah agar mengkaji dengan seksama pemberlakuan “new normal”.

Ia mempertanyakan beberapa hal terkait kampanye new normal seperti dasar kebijakan “new normal” dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini,

Lalu, maksud dan tujuan “new normal”; juga  konsekwensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik,

Pemerintah juga diminta mengkaji jjaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan “new normal”.

Ia meminta dilakukan persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid-19.

“Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggungjawab atas segala konsekuensi dari kebijakan “new normal” yang akan diterapkan di negeri tercinta,” kata dia (28/5/2020) dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Muhammadiyah: Covid-19 Belum Berhasil Diatasi, Pemerintah Malah Wacanakan ‘New Normal’

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Pengurus Pusat Muhammadiyah mengkritisi pernyataan pemerintah yang akan menerapkan ‘new normal’ dalam menghadapi covid-19.

“Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan “new normal”. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing,” kata Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Kamis (28/5/2020) dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com.

Menurut Haedar, mengutip laporan BNPB bahwa bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi.

“Tetapi Pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal,” tambahnya.

Ia mempertanyakan apakah kampanye new normal benar-benar sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi.

“Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi,” kata Haedar.

“Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketika wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” pungkasnya.

 

Jokowi Minta Pelaku Industri Pariwisata Beradaptasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa preferensi liburan bagi para turis akan berubah seiring dengan era new normal.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan tatanan normal baru di sektor pariwisata yang produktif dan aman Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Saya ingin mengingatkan pandemi Covid akan membuka perubahan tentang tren pariwisata di dunia. Di mana isu health, hygine, serta safety dan security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melancong,” kata Jokowi, Kamis (28/5/2020).

“Preferensi liburan akan bergeser ke alternatif yang tidak banyak orang seperti solo travel tour, wellness tour, termasuk di dalamnya virtual tourism dan staycation,” katanya.

Jokowi mengingatkan bahwa para pelaku industri pariwisata maupun ekonomi kreatif betul-betul harus jeli melihat situasi saat ini. Para pelaku diminta melakukan adaptasi dengan perubahan ini.

“Pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul mengantisipasi perubahan tren ini dan kita harus betul-betul bisa mencium perubahan ke arah mana,” katanya.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajarannya untuk merancang sebuah inovasi untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dalam negeri di era new normal hidup berdampingan bersama Covid-19.

“Sehabis pandemi ini kita harus melakukan inovasi, melakukan perbaikan sehingga cepat beradaptasi dengan perubahan tren yang kemungkinan besar nanti akan terjadi di dunia pariwisata global,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Kelompok Teroris Pro Iran dan Bashar Al Assad Gali Kuburan Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Redaktur: Mazaya

SURIAH(Jurnalislam.com)–Kelompok-kelompok teroris dukungan Iran di pasukan rezim Bashar al-Assad di Suriah menggali kuburan Umar bin Abdulaziz, salah satu khalifah Islam dari Dinasti Umayyah.

Kini belum diketahui nasib sisa-sisa tubuh khalifah tersebut.

Gambar yang dibagikan oleh pasukan rezim lewat akun media sosial mereka menunjukkan makam Khalifah Umar bin Abdulaziz, di Desa Deir Sharqi dekat distrik Maarat Numan di Idlib, telah digali.

Makam khalifah yang merupakan cucu dari Umar bin Khattab, khalifah Islam yang kedua, nampak kosong.

Pasukan rezim melanggar konsensus Sochi dan perjanjian Astana serta menghancurkan makam Kekhalifahan Islam di Distrik Maarat Numan, yang mereka rebut dan rusak pada bulan-bulan sebelumnya.

Sumber: anadolu agency