MAPIM Minta Indonesia Selamatkan 94 Pengungsi Rohingya yang Terdampar

Redaktur: Mazaya

MALAYSIA(Jurnalislam.com)–Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia meminta (MAPIM)  pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan 94 pengungsi Rohingya dari Myanmar yang terdampar di pantai Seunuddon di Aceh, Indonesia.

 

Orang-orang Rohingya dilaporkan terlihat di sebuah perahu yang rusak, nyaris tidak bisa bertahan, dan menangis meminta pertolongan

 

“Kami senang mengetahui bahwa pasukan gabungan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam misi penyelamatan. Rencana untuk mengungsi dan membawa para pengungsi ke pusat imigrasi adalah tepat,” kata Mohd Azmi Abdul Hamid Presiden MAPIM dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Kamis (25/6/2020).

MAPIM, katanya, mendukung seruan menteri luar negeri Indonesia untuk negara-negara anggota ASEAN untuk membantu memastikan keselamatan bagi para pengungsi Rohingya.

“Kami mendesak setiap upaya untuk memulangkan mereka harus sukarela, aman dan bermartabat,” tambahnya.

 

Ia juga mendesak negara-negara ASEAN untuk memastikan penyediaan kebutuhan dasar dan layanan di Arakan.

“Kesejahteraan penduduk Rohingya dalam kehidupan sehari-hari mereka harus diprioritaskan jika pemulangan akan dilakukan di bawah pengawasan Asean,” pungkasnya.

 

Pameran Artefak Rasulullah SAW dan Sahabat akan Digelar di Kota Bogor

Redaktur: Mazaya

BOGOR(Jurnalislam.com) – Di tengah situasi Pandemi Covid-19 dan adaptasi kebiasaan baru, Kota Bogor akan menyelenggarakan pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi.

Pameran tersebut akan diselenggarakan selama kurang lebih 30 hari pada awal Agustus mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 ketat.

Rencana penyelenggaraan pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi ini disampaikan langsung Tim Panitia Penyelenggara kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 di Sekretariat Gugus Tugas, Rabu (24/06/2020) sore.

Panitia Penyelenggara Pameran, M. Nur Asyik menyampaikan, tujuan kedatangannya ke Gugus Tugas bersama tim bermaksud ingin meminta arahan dan dukungannya kepada pemerintah terkait rencananya yang akan menyelenggarakan Pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi di Kota Bogor.

“Kunjungan kami bersama tim kesini ingin menyampaikan rencana terkait kegiatan pameran yang akan diselenggarakan di Kota Bogor. Pada situasi saat ini, kami merasa perlu sekali berkomunikasi dengan Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor agar bisa mendapat arahan petunjuk teknis kegiatan serta dukungannya dari pemerintah,” kata M. Nur Asyik.

Penyampaian panitia penyelenggara diterima langsung oleh Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman.

Sesuai Protokol

Dalam hal ini, Ketua GTPP Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan, pada prinsipnya pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi ini merupakan kegiatan yang perlu direspon positif.

Tentu ia mendukung adanya kegiatan tersebut, namun Dedie menegaskan kepada pihak penyelenggara kegiatan agar pada pelaksanaannya nanti tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Pada dasarnya kegiatan Pameran Artefak Rasulullah SAW ini merupakan sesuatu yang perlu kita respon dengan positif. Dengan tujuan kita bisa merefleksikan kembali kondisi sejarah islam yang sangat panjang dan dahsyat. Hanya, tinggal menyesuaikan saja dengan situasi Pandemi Covid-19 ini. Kemudian, kita juga harus coba mengemas apabila akan dipamerkan, namun tetap perlu menyesuaikan new normal,” ujar Dedie.

Dukungan dan respon positif juga disampaikan Kepala Disparbud Kota Bogor, Atep Budiman dalam rencana kegiatan pameran tersebut. Menurut Atep, pameran tersebut memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat bernilai tinggi, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat.

Bahkan, Atep menilai, kegiatan pameran Artefak Rasulullah ini bisa menjadi trigger (pemicu) terhadap kegiatan pameran lainnya yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi di Kota Bogor akibat dampak Covid-19 yang terjadi tiga bulan belakangan ini.

“Mengingat di Kota Bogor statusnya masih berada di zona kuning (level 3) untuk kegiatan/event seperti pameran yang mengundang orang berkerumun, tentunya harus tetap mempertimbangkan resiko di aspek kesehatan. Sebagai dukungan, kami selaku pembina teknis pelaksanaan kegiatan/event meminta panitia menyampaikan kesiapan penerapan protokol kesehatan ketat sekaligus cek fisik lapangan terkait komitmen penerapan protokol kesehatannya seperti apa,” ujarnya.

Hasil verifikasi nantinya, sambung Atep, akan dilaporkan kepada pimpinan (Gugus Tugas) untuk bahan kajian dan pertimbangan dalam memberikan izin operasional penyelenggaraan kegiatan pameran tersebut. Mengenai teknis kegiatan, ia mengaku akan membahasnya lebih lanjut bersama para pihak dari unsur Forkopimda Kota Bogor.

Sekedar informasi, dalam Pameran Artefak Rasulullah SAW dan Para Sahabat Nabi tersebut akan ada 30-40 Artefak bersejarah yang dipamerkan nantinya.

Benda bersejarah yang turut dipamerkan antara lain, sorban, baju, janggut, darah bekam, baju perang, pedang, tongkat dan lain-lain. Untuk lokasi pameran tersebut, akan dibahas lebih lanjut oleh panitia penyelenggara.

Mendarat di Kendari, 156 TKA Cina Dikawal TNI-Polri

Redaktur: Mazaya

KENDARI (Jurnalislam.com) – Aparat TNI dan Polri kawal ketat kedatangan 156 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang tiba di Bandar Udara Haluoleo Kendari, Selasa (23/6/2020).

Rombongan TKA ini tiba pukul 20.30 WITA dengan pesawat Lion Air. Pendemo dari kalangan warga menunggu di sekitar bandara, para TKA ini pun kemudian diarahkan melewati pintu keluar khusus.

Masih dengan pengawalan ketat, para TKA satu per satu masuk dalam mobil. Setiap mobil mengangkut enam orang TKA China

Rombongan mobil berbaris menunggu seluruh TKA masuk kedalam mobil baru kemudian mereka berangkat ke Morosi Kabupaten Konawe. Tidak ada pemeriksaan terhadap identitas para TKA ini.

Di simpang empat Desa Ambaipua Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, mahasiswa menggelar bakar ban untuk mencegat jalan rombongan TKA. Mereka melakukan demo penolakan kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China.

TKA asal China ini rencananya akan didatangkan secara bergelombang. Gelombang pertama telah datang 152 TKA.

Pada saat aksi, massa sempat merazia salah satu kendaraan yang hendak masuk Bandara. Mobil jenis Hilux yang memuat satu TKA China yang didampingi oleh penerjemah. Seluruh penumpang mobil itu diturunkan paksa dan dicecar beberapa pertanyaan terkait kepentingannya masuk Bandara.

TKA China tersebut diketahui bernama Mr Wei. Ia sudah satu tahun di Sultra dan bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) sebagai pengawas operator kendaraan. Mereka ke Bandara Halu Oleo Kendari untuk mengikuti rapid test dan selanjutnya balik ke China. TKA ini diketahui telah habis masa berlakunya untuk tinggal di Indonesia.

“Mau kembali ke China hari ini,” kata penerjemah TKA China Hendri.

Sementara itu, mempertanyakan kejujuran visa TKA, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra, Abdurrahman Shaleh meminta perusahaan maupun unsur pemerintah jujur soal visa yang digunakan para TKA tersebut.

“Kita perlu kejujuran dan transparansi,” kata Rahman di Bandara Haluoleo Kendari saat ikut dalam demo massa.

Ia menyebut penolakan TKA China selama ini bukan sebagai bentuk anti-investasi. Namun, kata dia, kedatangan TKA ini ada hubungannya dengan keterpenuhan aturan hingga implikasi pendapatan daerah.

Ia menyebut, berkaca pada kedatangan 49 TKA China beberapa waktu lalu, ditemukan fakta bahwa mereka menggunakan visa 211 atau visa kunjungan.

 

“Harusnya, TKA ini menggunakan visa 312 khusus tenaga ahli,” kata Rahman

Tidak hanya melakukan sidak visa terhadap TKA pada gelombang pertama dari total 500 TKA itu. Rahman juga menanyakan keahlian masing-masing TKA tersebut.

“Kami juga masih meminta terkait keahlian yang ada pada 15 kategori keahlian,” ujarnya.

Rahman mengatakan pihaknya akan mengumpulkan semua TKA tersebut. Kemudian, Rahman menyebut akan ada putusan selanjutnya.

“Kita kumpulkan dulu semua secara konkrit baru kita ambil langkah apa yang akan kita lakukan,” tutupnya.

sumber: detik.com, cnn

Minta RUU HIP Dicabut, Ribuan Massa Anti Komunis Geruduk Gedung DPR

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)  – Ribuan massa aksi dari Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu siang (24/6/2020).

Unjuk rasa dengan tema “Aksi Selamatkan NKRI dan Pancasila dari Komunisme menuntut agar Rancangan Undang – undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dapat ditarik dari prolegnas.

Massa dari berbagai organisasi Islam ini melakukan aksi dengan menggunakan masker. Hal tersebut selaras dengan aparat kepolisian yang berjaga menggunakan masker.

Orator Aksi sendiri mengingatkan agar massa aksi untuk tetap menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak sesuai protokol kesehatan.

“Jangan lupa pakai masker,” ujar Orator kepada massa aksi.

Orator pun menekankan, jika memang ada pihak yang ingin mengganti Pancasila maka seharusnya dapat di lawan.

“Jadi kalau ada orang yang mengganti Pancasila kita diam atau lawan. Kalau ada yang mau ganti pancasila diam atau lawan,” tanya orator kepada massa aksi.

Massa aksi pun menjawab dengan lantang pertanyaan dari orator.

“Harus kita lawan,” tandas Massa aksi.

Hingga saat ini aksi masih terlalu berlangsung.

Pantauan Jurnalislam.com di lapangan, jalan Gatot Subroto sendiri sudah ditutup total.

Kendaraan menuju Slipi dialihkan menuju Gedung TVRI dan di bawah flyover dekat Gerbang Stadion Gelora Bung Karno

Anggaran Lomba Video New Normal Rp168 Miliar, Mendagri Tito Jadi Sorotan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi NasDem Saan Mustopa mengkritik Mendagri Tito Karnavian yang menggagas lomba video new normal dengan total hadiah sebesar Rp168 miliar.

Alih-alih menganggarkan dana hingga ratusan miliar untuk lomba video, Saan menilai Tito lebih baik fokus dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona.

“Lebih baik misalnya dana-dana seperti itu ya dialokasikan, apalagi Pak Mendagri sekarang kan lagi punya pekerjaan besar yaitu terkait dengan Pilkada di tengah pandemi,” kata Saan saat, Senin (22/6).

Saan menilai anggaran tersebut bisa dipakai untuk daerah-daerah yang masih bergelut dengan pandemi corona tetapi juga harus menyiapkan pelaksanaan Pilkada 2020. Menurutnya, pemerintah daerah yang bersangkutan membutuhkan banyak hal .

“Ini menurut saya bukan saatnya untuk membikin lomba seperti itu ya lebih baik dicek aja ke lapangan pak Mendagri bikin tim untuk cek ke lapangan daerah yang sudah new normal keadaan sesungguhnya gimana. Daripada lewat video saja,” kata dia.

Sebelumnya, Kemendagri menggelar lomba simulasi tatanan normal baru atau new normal pandemi virus corona. Anggaran Rp168 miliar digelontorkan sebagai hadiah bagi 84 pemda pemenang.

Dalam lomba itu, Kemendagri memberi Rp3 miliar untuk pemenang pertama, Rp2 miliar untuk pemenang kedua, dan Rp1 miliar untuk pemenang ketiga.

Dana yang dipakai Kemendagri berasal dari Dana Insentif Daerah (DID). DID bisa dipakai untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berkinerja baik.

Di antaranya dalam hal mengelola keuangan dan kesehatan fiskal daerah, pelayanan dasar masyarakat, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

sumber: cnnindonesia.com

 

Indonesia Harus Lobi DK PBB Tolak Pencaplokan Palestina

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committe (MER-C) Indonesia, dr. Sarbini Abdul Murad menyarankan Republik Indonesia (RI) aktif melobi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menolak rencana Israel aneksasi Tepi Barat.

MER-C khawatir Palestina akan hilang bila dianeksasi Israel.

“Dewan Keamanan PBB harus melakukan sikap yang tegas untuk menghambat aneksasi Israel terhadap Tepi Barat,” kata dr. Sarbini, Selasa (23/6).

Menurutnya, Indonesia harus aktif melobi negara-negara di Dewan Keamanan PBB, terutama negara-negara Arab. Supaya dibuat sikap istimewa yang khusus membicarakan penolakan terhadap aneksasi Israel atas Tepi Barat.

Ia mengatakan, menekan Israel harus dilakukan dengan cara mengeroyoknya. Apalagi sekarang dunia disibukkan dengan pandemi Covid-19, sehingga banyak orang tidak terlalu fokus terhadap rencana Israel aneksasi wilayah Palestina.

“Tapi kalau dikeroyok ramai-ramai di forum internasional seperti PBB, (bersama) dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), itu bisa menekan Israel untuk tidak melakukan langkah ilegal ini,” ujarnya.

Menurut dr. Sarbini, kecaman-kecaman kepada Israel tidak terlalu mempan jika tanpa aksi yang lebih serius dan masif dari negara-negara Islam khususnya. Mungkin harus ada gerakan masif demonstrasi di berbagai negara dan ada tekanan politik kepada Israel.”Mungkin dengan begitu Israel baru mikir, besar betul reaksi dunia (terhadap rencana aneksasi Tepi Barat),” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

 

Palestina Minta DK PBB Bersidang Tolak Pencaplokan Tebi Barat

Redaktur: Mazaya

RAMALLAH(Jurnalislam.com) — Palestina telah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan untuk membahas rencana aneksasi pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu (24/6).

“Pertemuan akan diadakan di tingkat menteri dan ini sangat penting dalam upaya untuk menyajikan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB,” kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat, dikutip laman Asharq al-Awsat, Selasa (23/6).

Erekat tak mempersoalkan jangka waktu, tapi konsep pencaplokan itu sendiri. Dia menegaskan, aneksasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Tindakan demikian akan secara sistematis merusak proses perdamaian Israel-Palestina.

Dia mengungkapkan, Palestina memiliki beberapa opsi untuk menggagalkan ambisi Israel. Mengakhiri pendudukan adalah satu di antaranya.

Sebelumnya, Erekat mengingatkan bahwa 192 negara telah menyatakan menolak rencana pencaplokan Tepi Barat oleh Israel. “Kami memiliki dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 192 negara dari 194 negara anggota Majelis Umum PBB menolak langkah Israel (mencaplok Tepi Barat),” ucapnya.

Erekat mengatakan, saat ini Palestina sedang menjalin diskusi dengan berbagai negara guna membahas kemungkinan diadakannya pertemuan di Majelis Umum PBB terkait rencana aneksasi oleh Israel. Dia menyebut semua negara Arab mendukung Palestina untuk melawan aneksasi Tepi Barat. Israel berencana memulai proses aneksasi sebagian wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat termasuk Lembah Jordan pada 1 Juli. Ia telah menyatakan ia hanya akan menganeksasi wilayahnya, namun tidak akan mengakui warga Palestina yang masih tinggal di wilayah tersebut.

sumber: republika.co.id

 

PKS Minta RUU HIP Dibatalkan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota DPR Fraksi PKS, Surahman Hidayat meminta DPR untuk menarik kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pasalnya, RUU tersebut menimbulkan banyak penolakan di masyarakat.

Ia menerangkan, bahwa Pasal 70 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 4, serta Pasal 8 peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 memungkinkan hal tersebut.

“Banyaknya penolakan masyarakat menandakan draft RUU HIP masih banyak kekurangan dan kelemahan,” kata Surahman dalam keterangannya, Rabu (24/6/2020).

Menurut Surahman, tidak dimasukannya TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme dan berusaha memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila dalam draft RUU HIP menjadi masalah fatal dalam RUU tersebut.

“Ada masyarakat yang mengaitkannya dengan kebangkitan komunisme dan membangkitkan orde lama,” ujar Surahman.

Ia menyampaikan bahwa Pancasila menurut Soekarno merupakan antitesa dari komunisme dan liberalisme, sebagaimana pidato Soekarno to bulid the world a new yang disampaikan pada sidang umum PBB ke XV.

“Apalagi bangsa ini juga mempunyai pengalaman kelam atas peristiwa kekejaman komunisme yang dilakukan berulang tidak hanya sekali saat pemberontakan G30S/PKI saja, banyak peristiwa kekejaman lainnya yang telah dilakukan PKI dalam sejarah Indonesia” tegas Surahman.

Ia pun menilai wajar munculnya reaksi keras dan meluas dari masyarakat atas RUU HIP yang tidak memuat TAP MPRS XXV/MPRS/1966 tentang Ajaran Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme sebagai konsideran.

Anggota komisi II itu menyoroti soal keinginan memeras Pancasila menjadi trisila dan ekasila yang membuka perdebatan lama. Sehingga, berpotensi menjerumuskan bangsa kedalam konflik berkepanjangan.

Ia menambahkan, Pancasila sudah melalui perumusan panjang dengan berbagai dinamika, sehingga tidak perlu kembali membuka perdebatan lama.

“Bangsa ini seharusnya lebih menatap ke depan, move on. Jangan memutar perdebatan lama yang tidak produktif dan mengorek-orek luka lama yang nyaris sembuh,” tegas Surahman.

“DPR RI sebaiknya menarik kembali RUU HIP dan membatalkan Draft RUU HIP melalui rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif DPR. Kebesaran jiwa sebagai wakil rakyat mendapat momentum yang tepat, dengan menarik kembali Draft RUU HIP yang ditolak secara luas oleh pelbagai daerah NKRI,” pungkas Surahman.

Sumber: sindonews.com

KH Athian: Usut Konseptor RUU HIP Sebagai Jaminan Jokowi Anti Komunis

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)—Ketua Aliansi Nasional Anti Syiah KH Athian Ali meminta RUU Haliuan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan.

“Menghentikan pembahasan dan sekaligus memastikan RUU HIP ini tidak akan menjadi Undang-Undang,” kata KH Athan Ali dalam keterangan yang diterima Jurnalislam.com, Rabu (24/6/2020).

Menurut Kiai kharismatik asal Bandung ini, aktor di balik RUU HIP juga harus diungkap.

“Mengusut konseptor yang menginisiasi RUU HIP ini agar Rakyat mendapat jaminan bahwa Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi adalah anti komunisme,” katanya.

Ia juga  meminta Jokowi untuk memastikan Partai Politik yang ada di DPR RI benar-benar bersih dan bebas dari orang-orang yang berafiliasi dengan gerakan Neo PKI.

 

DPR Kritik Pemerintah, Soroti Mahalnya Rapid Test

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengarkan keluhan masyarakat yang mengkritik mahalnya biaya rapid test corona.

Menurut dia, pemerintah telah menerbitkan aturan yang mewajibkan masyarakat melakukan rapid test guna memastikan nonreaktif corona, sebelum berpergian dengan menggunakan moda transportasi massal keluar daerah.

“Ya pertama kami meminta pemerintah untuk serius memerhatikan keluhan masyarakat atas besarnya atau mahalnya biaya rapid test yang ada. Sebab pemerintah sendiri yang membuat aturan agar masyarakat ikut secara ramai-ramai untuk melakukan tes itu,” kata Saleh, Rabu (24/6/2020).

 

“Kalau orang mau bepergian misalnya, terutama yang menggunakan pesawat, itu kan diminta untuk melengkapi berkas salah satunya rapid test,” tambahnya.

Seharusnya, sambung dia, setiap aturan yang diterbitkan pemerintah tidak memberatkan masyarakat. Sehingga, ia mendorong agar pemerintah mengurangi biaya rapid test yang saat ini bisa mencapai Rp400 ribu untuk sekali tes.

Apalagi, hasil rapid test tersebut hanya berlaku selama tiga hari. Politisi PAN itu menyatakan bahwa seharus pemerintah gencar melakukan rapid test massa kepada masyarakat secara gratis.

Selain itu, mantan Ketua PP Muhammadiyah itu mendorong pemerintah membuat skema pembiayaan terkait dengan rapid test supaya tidak memberatkan masyarakat.

“Kalaupun masyarakat ikut rapid test, yang untung itu bukan masyarakat yang melakukan rapid test itu saja, tetapi juga pemerintah dapat untung. Kenapa? Dengan rapid test itu, pemerintah tahu mana yang sakit, mana yang sehat, mana yang terpapar Covid. Ini kan keuntungannya bersama. Karena itu, ini harus dikurangi harganya,” imbuhnya.

Sumber: sindonews.com