Senator Minta Masyarakat Tetap Kawal RUU BPIP

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Pengubahan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkesan dipaksakan. Masyarakat diminta tetap mengawal dan mengkritisi pembahasan RUU tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menerangkan, RUU BPIP itu hanya memuat ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan. Hal seperti itu sebenarnya cukup diatur melalui peraturan presiden (perpres).

Masyarakat diminta tidak lengah untuk tetap mengawasi jalannya pembahasan RUU BPIP. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang telah menyatakan substansi RUU itu berbeda dengan RUU HIP karena tidak ada lagi pasal kontroversial, seperti sejarah Pancasila.

Sumber: sindonews.com

Pesepeda Langgar Lalu Lintas Akan Langsung Ditilang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengimbau kepada pesepeda untuk mengikuti aturan lalu lintas yang berlaku. Pasalnya, selama ini polisi kerap melihat pesepeda melanggar lalu lintas.

“Saya ambil contoh banyak pesepeda yang menerobos lampu merah, padahal harusnya mengikuti aturan lalu lintasnya,” kata Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dia menegaskan, selama ini banyak pesepeda yang terlihat ugal-ugalan di jalan raya. Padahal, kata Fahri, hal demikian dapat membahayakan pesepada maupun pengguna jalan lainnya.

“Kami imbau kepada mereka (pesepeda) untuk bisa mengikuti aturan yang ada, bahkan pemerintah juga telah menyiapkan jalur sepeda. Tapi banyak juga pesepda yang tidak memanfaatkannya,” tuturnya.

Sumber: sindonews.com

Wapres Minta Pesantren Terapkan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pondok pesantren bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid-19 apabila tidak dilakukan pencegahan dengan mempersiapkan prosedur penerimaan kembali santri sesuai protokol kesehatan.

“Kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ini (pesantren) bisa menjadi klaster baru. Ini yang saya lebih takutkan,” kata Ma’ruf Amin dalam video yang diunggah di akun Youtube resmi Wakil Presiden Republik Indonesia, Ahad (19/7).

Penyebaran Covid-19 di kalangan pesantren dapat terjadi secara cepat karena umumnya santri dan para pengasuh atau pengajar berasal dari berbagai daerah. Sehingga, persiapan tes dan penyediaan sarana kesehatan di pondok pesantren harus dipastikan siap sebelum menerima santri kembali ke asrama.

“Pesantren ini kan kalau tidak dipersiapkan, ini bisa bahaya. (Misalnya) Datang anak, kemudian ada yang terpapar, maka itu bisa menjadi klaster baru di pesantren itu,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, banyak pesantren dengan kondisi kurang layak untuk dihuni secara berkelompok, khususnya ruang kamar tidur yang diisi oleh santri dengan jumlah lebih dari kapasitas seharusnya.

“Pesantren kan banyak yang tempatnya dempet-dempetan, (ada yang) satu kamar itu mestinya lima orang tapi dipakai untuk 15 orang. Saya kan alumni pesantren, jadi tahu, memang pesantren itu kan begitu apa adanya,” tuturnya.

Oleh karena itu, Ma’ruf meminta seluruh pengurus pondok pesantren menerapkan protokol kesehatan dengan ketat ketika ingin memulai kembali kegiatan belajar dan mengajar secara tatap muka. Pengurus pesantren diminta memberlakukan rapid test terhadap seluruh santri dan pengajar sebelum memulai kegiatan pembelajaran di pondok.

Selain itu, sarana kesehatan di lingkungan pesantren juga harus memenuhi standar protokol kesehatan, yakni memiliki tempat cuci tangan, sanitasi dan tempat wudu bersih.

“Oleh karena itu, pertama, yang masuk harus steril, jadi harus di-rapid test dulu bahwa dia tidak terinfeksi. Kemudian ada tempat cuci tangan dan sebagainya, kamarnya diatur dengan baik. Kalau tidak begitu, maka pesantren bisa menjadi klaster baru untuk Covid-19,” ujarnya.

Depok Denda Warganya Rp 50 Ribu yang Tak Pakai Masker

Redaktur: Mazaya

DEPOK(Jurnalislam.com)- Pemerintah Kota Depok akan menerapkan sanksi bagi warga yang tidak memakai maskerdi tempat umum. Sanksi diterapkan agar seluruh warga mematuhi aturan.

“Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok No 45 Tahun 2020 dan hasil rapat Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok, bersama ini kami menginformasikan tentang Gerakan Depok Bermasker,” kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana, Minggu (19/7/2020)

Sanksi yang dijatuhkan berupa denda. Besarannya adalah Rp50.000. “Dikenakan denda Rp50.000 bagi yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Kecuali saat sedang makan, berpidato, dan melakukan olah raga untuk memperkuat jantung dan paru-paru,” ujarnya.

Penertiban akan dilakukan Satpol PP atas nama Gugus Tugas. Proses penindakan penertiban berdenda ini akan diberikan kwitansi. “Dana denda akan masuk ke kas daerah sesuai peraturan,” ucapnya.

Dia mengimbau seluruh warga mematuhi aturan ini. “Supaya tidak terkena denda dan melindungi diri serta keluarga, mari kita selalu menjaga jarak sosial, sering mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer dan jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas keluar rumah,” ujar Dadang.

Sebelum denda diberlakukan terlebih dulu dilakukan sosialisasi selama tiga hari yaitu 20-22 Juli 2020. Gerakan Depok Bermasker untuk menggalakkan kembali Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penggunaan masker di Kota Depok sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masa adaptasi kebiasaan baru.

Israel Krisis, Protes Terhadap PM Netanyahu Meningkat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Protes terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meningkat atas dugaan korupsi dan penanganannya terhadap krisis virus corona.

Terpukul oleh tingkat pengangguran yang tinggi dan peningkatan tajam jumlah kasus COVID-19, warga Israel hampir setiap hari turun ke jalan dalam demonstrasi menentang pemerintah.

Kemarahan publik semakin diperparah dengan dugaan korupsi terhadap Netanyahu, yang diadili pada bulan Mei dengan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Netanyahu membantah semua tuduhan itu.

Di Yerusalem ratusan orang berkumpul di luar kediaman perdana menteri dan kemudian berbaris di jalan-jalan, Sabtu (18/7), menyerukan pengunduran diri Netanyahu ketika polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Setidaknya dua orang ditangkap, kata polisi.

Di Tel Aviv, pusat komersial Israel, ribuan orang berkumpul di tepi pantai, menuntut bantuan negara yang lebih baik untuk bisnis yang dirugikan oleh aturan pembatasan virus corona dan kepada orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau telah diberhentikan dengan cuti yang tidak dibayar. Pengangguran di Israel saat ini mencapai 21 persen.

Reshet TV News melaporkan polisi di Tel Aviv menggunakan gas air mata untuk mencoba membubarkan para demonstran yang berbaris di jalan-jalan. Stasiun televisi itu menyiarkan rekaman bentrokan para pengunjuk rasa dengan polisi.

Israel membuka kembali sekolah-sekolah dan banyak bisnis pada Mei dan mencabut pembatasan-pembatasan guna melandaikan kurva penularan kasus, setelah penguncian sebagian diberlakukan pada Maret.

Tetapi dengan tingkat infeksi meningkat tajam dalam beberapa minggu terakhir, banyak ahli kesehatan masyarakat mengatakan pemerintah telah bergerak terlalu cepat sementara mengabaikan langkah-langkah epidemiologis yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi setelah ekonomi dibuka kembali.

Sebuah jajak pendapat oleh Lembaga Demokrasi Israel pada Selasa (14/7) mencatat hanya 29,5 persen kepercayaan publik terhadap Netanyahu dalam menangani krisis kesehatan itu.

Netanyahu telah mengumumkan banyak paket bantuan ekonomi, beberapa di antaranya lambat untuk dijalankan, sementara yang lain telah menuai kritik karena tidak efektif.

Israel, dengan populasi 9 juta, telah melaporkan hampir 50.000 kasus dan 400 kematian akibat COVID-19.

Sumber: republika.co.id

Inggris Wajibkan Warga Gunakan Masker, Atau Denda Rp 1,7 Juta

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com) — Penggunaan masker akan menjadi kewajiban di Inggris mulai Jumat (24/7). Akan tetapi, aturan tersebut dinilai sulit diterapkan meski ada sanksi denda bagi pelanggar.

Berdasarkan aturan baru, warga Inggris diwajibkan untuk mengenakan masker ketika berbelanja di toko atau supermarket. Warga yang melanggar akan dikenakan denda sebesar 100 euro atau sekitar Rp 1,7 juta.

Metropolitan Police Federation mengungkapkan aturan baru ini cukup mustahil untuk diterapkan secara menyeluruh. Alasannya, sulit bagi pihak kepolisian untuk menangkap semua orang yang tidak menggunakan masker.

“Kecuali kami secara fisik menjumpai itu, tak banyak yang bisa kami lakukan,” ujar Kepala Metropolitan Police Federation Ken Marsh seperti dilansir di laman My London News, Sabtu (18/7).
Penerapan aturan ini memang dilaksanakan oleh para petugas kepolisian. Akan tetapi, Marsh berharap pihak toko atau swalayan pun turut bekerjasama dan menerapkan aturan baru ini.
“Kami berharap penjaga toko juga memandang penting hal ini, memastikan orang-orang tidak datang tanpa sebuah masker,” ujar Marsh.

Hal ini senada dengan pandangan yang diungkapkan oleh National Police Chiefs’ Council atau NPCC. NPCC berharap keterlibatan polisi menjadi jalan terakhir dalam penerapan aturan penggunaan masker di Inggris.
Sumber: republika.co.id

Corona Global, 600 Ribu Orang Meninggal Dunia

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Wabah virus SARS-CoV-2 alias Covid-19 mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia awal tahun ini. Data dari Universitas Johns Hopkins menunjukkan bahwa angka kematian akibat virus tersebut telah mencapai 601.213 jiwa.

Seperti dilansir laman Aljazirah, Ahad (19/7) paparan kasus Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 14,2 juta kasus. Dari angka tersebut, sebesar 7,9 juta pasien berhasil sembuh dari infeksi penyakit tersebut.

Mengacu pada data itu, Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara dengan tingkat kematian tertinggi. Hingga saat ini setidaknya 140 ribu warga negara mereka tercatat telah meninggal dunia akibat virus yang muncul pada Desember 2019 lalu ini.

Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat menyusul kemunculan sejumlah kasus baru di 43 dari 50 negara bagian dalam dua pekan terakhir. AS juga masih mencatat tingkat penularan tertinggi mencapai 3,7 juta kasus infeksi dengan 1,1 juta warga berhasil sembuh.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan rekor peningkatan kasus virus corona secara global dalam dua berturut-turut. Mereka melaporkan setidaknya ada peningkatan 259.848 kasus dalam 24 jam di seluruh dunia. Paparan infeksi terbesar berasal dari AS, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Presiden Brasil, Jair Bolsonaro kemudian menerapkan kebijakan lockdown guna mengekang tingkat penyebaran virus Covid-19 di negaranya. Meskipun diakuinya, langkah tersebut akan mencekik perekonomian negara. Ekonomi Brasil diperkirakan terhambat di angka 6,4 persen tahun ini karena pandemi.

Brasil mencatatkan 28.532 kasus baru infeksi Covid-19 dalam 24 jam terakhir per Sabtu (18/7) waktu setempat. Sebanyak 921 kasus berakhir dengan kematian. Total infeksi Covid-19 di negara tersebut telah melebihi 2 juta kasus dengan angka kematian 78.722 pasien.

Kondisi yang terjadi memaksa para pemimpin Uni Eropa bersepakat untuk memperpanjang KTT mereka sampai Ahad nanti. Hal tersebut dilakukan setelah mereka gagal menyepakati dana guna menghidupkan kembali perekonomian mereka yang hancur akibat pandemi Covid-19.

Sumber: republika.co.id

Presiden Rouhani Perkirakan 35 Juta Warga Iran Terjangkit Covid-19

Redaktur: Mazaya

TEHERAN(Jurnalislam.com) — Presiden Iran, Hassan Rouhani memperkirakan, 35 juta warga Iran terinfeksi virus corona. Peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat virus corona di negara tersebut terus melonjak.

“Perkiraan kami adalah bahwa sampai sekarang, 25 juta orang Iran telah terinfeksi virus ini. Kami harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa 30 hingga 35 juta lebih mungkin menghadapi infeksi,” ujar Rouhani, dilansir Aljazirah, Ahad (19/7).

Jumlah kasus baru dan kematian akibat virus corona melonjak, setelah mencapai level terendah pada Mei. Rouhani mengatakan, pihaknya belum memutuskan untuk melakukan herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai langkah melawan Covid-19. Menurut Rouhani, satu-satunya cara untuk mengalahkan virus korona adalah dengan memutus mata rantainya.

“Kami belum mencapai herd immunity dan kami tidak punya pilihan selain bersatu dalam memutus rantai penularan virus korona,” ujar Rouhani mengutip hasil studi Kementerian Kesehatan.

Iran yang memiliki populasi penduduk 80 juta orang mencatat kasus infeksi virus corona lebih dari 269.400 dengan 14.000 kematian. Meningkatnya jumlah kasus telah mendorong pihak berwenang untuk memberlakukan kembali pembatasan di sejumlah provinsi yang terdampak.

Rouhani mengatakan, Iran harus mempersiapkan diri untuk menggandakan jumlah ruang rawat inap. Kementerian Kesehatan sejauh ini tidak melaporkan jumlah ruang rawat inap yang tersedia selama pandemi virus corona.

Iran telah berjuang melawan pandemi virus corona sejak muncul kasus pertama pada pertengahan Februari.

Pada Maret, Iran menahan diri untuk tidak melakukan lockdown secara penuh tetapi menutup sekolah, membatalkan pertemuan publik, dan melarang perjalanan antarprovinsi. Sanksi ekonomi menjadi kendala bagi Iran untuk menangani pandemi virus corona.

Sumber: republika.co.id

 

Menlu Inggris: Cina Jelas Langgar HAM Muslim Uighur

Redaktur: Mazaya

LONDON(Jurnalislam.com)– Menteri Luar Inggris Dominic Raab mengatakan, sudah jelas masyarakat minoritas Muslim Uighur mengalami pelanggaran hak asasi manusia. Raab menyampaikan hal itu dalam program ‘The Andrew Marr Show’ di stasiun televisi BBC.

“Jelas ada pelanggaran hak asasi yang keterlaluan, menjijikan yang sedang terjadi, itulah mengapa di PBB di Jenewa bersama dengan 27 mitra kami mengangkat isu ini, menyuarakan pelanggaran hak asasi manusia pemerintah China terhadap masyakarat Uighur dan juga Hong Kong,” kata Raab, Ahad (19/7).

Di program yang sama Duta Besar China untuk Inggris Liu Xiaoming mengatakan sebagian besar masyarakat Uighur hidup bahagia. Ia juga menegaskan masyarakat etnik minoritas di China diperlakukan setara.

Dalam acara tersebut Liu mengatakan Cina akan menanggapi dengan tegas setiap upaya Inggris memberikan sanksi pada pejabat China dengan alasan Undang-undang Keamanan Nasional di Hong Kong. “Jika pemerintah Inggris berjalan begitu jauh dengan memberlakukan sanksi pada setiap individu di Cina, Cina pasti akan meresponnya dengan tegas,” kata Liu.

Ia menambahkan hal ini dapat dilihat dalam respon Cina terhadap sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) pada pejabat Cina yang terlibat dalam pengesahan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong. “Mereka sanksi pejabat Cina, kami sanksi senator-senator mereka, pejabat-pejabat mereka,” tambah Liu.

Sumber: republika.co.id

60 Persen Travel Haji Umrah Gulung Tikar

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekitar 60 persen perusahaan biro perjalanan haji dan umrah diproyeksikan gulung tikar karena pandemi Covid-19. Wakil Ketua bidang Humas dan Kelembagaan Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad menyampaikan pandemi diperkirakan akan meniadakan total satu tahun aktivitas bisnis haji dan umrah.

“Melihat indikasi sebagian besar sudah banyak yang merumahkan karyawannya, satu tahun diperkirakan tidak beroperasi tidak ada pemasukan, banyak penarikan, kerusakannya 60 persen travel kolaps,” katanya, Ahad (19/7).

Tutupnya bisnis travel haji umrah ini terjadi pada mereka yang tidak punya sama sekali diferensiasi usaha. Saat ini perusahaan yang masih bisa bertahan karena memiliki sampingan bisnis lainnya yang dapat jadi sumber pemasukan. Baik itu di bidang pendidikan, maupun konsumsi lainnya.

Muharom memperkirakan kebangkitan industri akan membutuhkan waktu hingga dua tahun kedepan dengan pelaku industri yang berkurang. Ini bergantung juga pada kondisi pasar, seperti daya beli masyarakat dan kepastian keamanan.

Biro travel Wahana yang dipimpin oleh Muharom sendiri belum menawarkan paket perjalanan karena banyaknya ketidakpastian. Seperti harga-harga akomodasi di Arab Saudi, protokol keamanan, dan lainnya. Ia memperkirakan keberangkatan paling cepat bisa jadi pada kuartal III 2020.

“Tapi kita belum berani menawarkan, dari sisi syar’i juga tidak bisa menawarkan sesuatu yang tidak pasti,” katanya.

Asosiasi sendiri masih terus berupaya dan memantau perkembangan kedepan. Seperti bagaimana kebijakan-kebijakan Arab Saudi dalam new normal, dan kebijakan pemerintah dalam negeri. Asosiasi juga mempersiapkan pelaku industri untuk lebih siap menghadapi era baru.

Kedepan, digitalisasi jadi satu keniscayaan. Seiring dengan masyarakat yang akan lebih terbiasa dengan online digital, maka perusahaan biro perjalanan juga akan mempercepat adopsinya.

Sumber: republika.co.id