Jokowi Minta Luhut Habisi Covid-19 dalam 2 Pekan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus menangani Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus secara nasional. Luhut diberi target dua pekan.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan) dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9).

Luhut, yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, bersama Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana (BNPB) Doni Monardo diperintahkan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Atas instruksi itu, Luhut pun segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual, Senin. Dalam rapat koordinasi pula hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Sementara itu, kepala daerah yang hadir dalam pertemuan virtual tersebut yakni Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Luhut menjelaskan, alasan Presiden memerintahkannya untuk berkonsentrasi lebih dahulu ke sembilan provinsi tersebut adalah karena delapan provinsi, selain Papua, di antaranya berkontribusi terhadap 75 persen dari total kasus atau 68 persen dari total kasus yang masih aktif. Ia juga menjelaskan, untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 di sembilan provinsi utama itu, pihaknya telah menyusun tiga strategi.

“Operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate serta penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi,” terangnya.

Menurut Luhut, operasi yustisi dilakukan sebagai upaya menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan yang masih kerap diabaikan masyarakat.

“Kita harus melakukan operasi yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya.

Luhut menambahkan dalam dua hari mendatang rapat-rapat teknis dengan semua provinsi akan digelar secara intensif.

Sumber: republika.co.id

Cakramandala Institute Gelar Webinar Internasional Warisan Diplomasi Ottoman

ANKARA(Jurnalislam.com) – Cakramandala Institute melaksanakan Webinar Spesial Ottoman Talk Series dengan tema “Warisan Diplomasi dan Toleransi Beragama Dinasti Ottoman” pada Selasa (15/09/2020).

 

Webinar tersebut menghadirkan Adhe Nuansa Wibisono (Direktur Eksekutif Cakramandala Institute) sebagai narasumber dan Bima Marcha (Peneliti Manzikert Institute) sebagai moderator.

 

“Kesultanan Ottoman yang menguasai wilayah Anatolia, Balkan, Timur Tengah dan Afrika Utara selama hampir 600 tahun, apakah memiliki pengaruh terhadap budaya diplomasi modern? Khususnya praktik diplomasi yang dianut oleh negara-negara pada saat ini?”, pantik Bima mengawali diskusi.

 

Menanggapi hal tersebut Adhe Nuansa Wibisono menyebutkan bahwa Turki Ottoman memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan diplomasi modern. “Ottoman selama berabad-abad tercatat memiliki misi diplomatik ke berbagai negara di Eropa, Balkan, Afrika Utara dan Timur Tengah. Para utusan tersebut menyampaikan kebijakan Sultan atas kerjasama ekonomi dan politik”, ujarnya.

 

“Baru pada tahun 1793, Turki Ottoman menempatkan seorang duta besar permanen pertamanya di Inggris. Yusuf Agha Effendi yang menjadi perwakilan diplomasi Ottoman di London. Dia menjadi perwajahan Ottoman untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan Ottoman di Inggris Raya. Ternyata sejak masa klasik, Turki Ottoman sudah memiliki Duta Besar”, kata alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut.

 

Kandidat doktor Turkish National Police Academy tersebut juga menyatakan bahwa tradisi diplomasi yang dilakukan oleh negara modern saat ini berasal dari tradisi kerajaan-kerajaan di Eropa termasuk Kesultanan Ottoman.

 

“Ottoman mengadopsi prinsip perwakilan permanen dan timbal balik dalam hubungan diplomasi dengan negara lain. Jadi jika ada negara Eropa yang membuka kantor perwakilannya di Istanbul maka Ottoman akan juga membuka perwakilan permanennya di London atau Paris misalnya. Kedutaan Besar Ottoman untuk London sampai sekarang tetap bertahan menjadi Kedutaan Besar Republik Turki untuk Inggris Raya”, ungkapnya.

 

Wibisono juga menjelaskan bagaimana gagasan-gagasan modernisasi dan westernisasi Eropa juga sampai ke dalam internal Ottoman melalui para Duta Besar dan kemudian memicu lahirnya periode Tanzhimat atau Reformasi.

 

“Hal menarik lainnya adalah para Duta Besar Ottoman yang ditempatkan ke berbagai ibukota Eropa, selain menjalankan tugasnya dalam hubungan bilateral. Mereka juga menjadi pelopor modernisasi dengan mempercepat proses westernisasi dan reformasi di dalam tubuh kesultanan yang menjadi awal dari masa Tanzhimat”, pungkasnya.

 

Webinar Ottoman Talk Series ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kota di Turki seperti Istanbul, Ankara, Sakarya, Kastamonu, Bursa, dan Isparta. Selain itu juga terdapat diaspora pelajar dan WNI di Turki, Indonesia, Mesir, Saudi Arabia dan Sudan yang mengikuti kajian ini.

 

Cakramandala Institute adalah lembaga think tank yang membahas topik sejarah kebudayaan Turki Ottoman, kajian politik dan keamanan internasional serta isu terkini tentang hubungan Indonesia dan Turki. Cakramandala Institute didirikan di Ibukota Ankara pada 1 Juni 2020 bertepatan dengan Hari Lahirnya Pancasila.

 

Masyarakat Semakin Tak Percaya Polri Bila Tak Tuntaskan Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (jurnalislam.com)- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof Din Syamsuddin menyebut aparat kepolisian akan mendapatkan stigma negatif apabila tidak bisa mengusut secara tuntas kasus penikaman terhadap syeikh Ali Jaber.

 

“Kami berpendapat bahwa ketidakmauan dan ketidakmampuan Polri untuk menyingkap kasus ini, seperti kasus-kasus penganiayaan terhadap ulama, dai pada masa lalu, akan mengurangi kepercayaan masyarakat khususnya umat Islam terhadap Polri,” ungkapnya pada Selasa, (15/9/2020).

 

“Mengingat bobot dari kasus ini yg berdimensi luas karena mengenai figur ulama dan tokoh Islam, maka kami mengharapkan kepada Bapak Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz, dan juga Bapak Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengatasinya,” sambungnya.

 

Prof Din juga menghimbau masyarakat untuk tetap bersikap tenang dan tidak terprovokasi dan menyerahkan proses kasus tersebut kepada pihak aparat kepolisian.

 

“Menyerukan kepada umat Islam untuk tetap tenang dan menahan diri serta tidak terhasut untuk melakukan tindakan yang melanggarkan hukum. Kepada para pengacara Muslim diharapkan dapat mengawal kasus ini demi tegaknya hukum secara berkeadilan di Negara Pancasila,” pungkasnya.

Sinergi Foundation Luncurkan Surabi Enhaii Berbasis Wakaf

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com)–Sinergi Foundation Kembali kenalkan kuliner berbasis wakaf produktif. Kali ini, kedai surabi terkenal di Kota Bandung, Soerabi Enhaii, menghadirkan cabang barunya di Gedung Wakaf 99.

“Kelezatan surabi yang satu ini sudah tidak diragukan. Warga Bandung tentu tahu kalau kedai surabi yang didirikan pertama kali di tahun 97 ini punya banyak cabang, bahkan juga sudah banyak tersebar di beberapa kota di luar Kota Kembang,” kata CEO Sinergi Foundation, Asep Irawan, Selasa (15/9/20).

Ia melanjutkan, “Namun ada yang spesial dari kedai di cabang Gedung Wakaf 99 ini, sebab ini adalah kedai Soerabi Enhaii pertama berbasis wakaf,”

Layaknya bisnis yang berbasis wakaf, nantinya sebagian keuntungan yang didapatkan dari kedai ini, akan dialirkan untuk program-program sosial di Sinergi Foundation.

Gerakan ini tercetus oleh pemiliknya sendiri, Asep Rica, yang berniat memberikan sebagian bisnisnya untuk dikelola bersama Sinergi Foundation dengan skema wakaf.

Sukses dengan berbagai brand kuliner yang terkenal di Bandung, ia pun berniat menjadikan bisnisnya tidak hanya meraup keuntungan materil saja, namun juga bisa berperan memberikan manfaat untuk umat.

“Nanti kan suatu saat kita akan ditanya, hasil usaha kita (keuntungannya) dikemanakan saja. Jadi saya termotivasi bersama Sinergi Foundation ingin memberikan kontribusi untuk umat,” jelas Asep Rica.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama meramaikan kuliner berbasis wakaf ini. “Untuk sahabat yang ingin makan surabi sambil beramal, bisa kunjungi kedai Soerabi Enhaii di Gedung wakaf 99, jl. Sidomukti No.99 H, Sukaluyu – Kota Bandung,” tandasnya

MUI Desak Polri Usut Tuntas Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com)–Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Prof Din Syamsuddin mendesak aparat kepolisian untuk bisa mengusut tuntas kasus penikaman terhadap syeikh Ali Jaber.

 

Prof Din menilai meragukan atas keterangan orang tua tersangka yang menyebut Alpin Andria mengalami gangguan jiwa selama 4 tahun.

Menurutnya, bukti-bukti atau kesaksian banyak pihak yg beredar luas di media sosial bahwa Alpin Andria tidaklah gila, seperti dia sering bermain media sosial, muncul di tempat umum sebagai orang waras, atau dia sedang memerlukan uang, untuk itu janganlah dianggap remeh atau diabaikan oleh Polri.

 

“Maka sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI kami mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, menyingkap tentang kemungkinan ada pihak yg bermain di baliknya, memproses secara transparan, obyektif dan imparsial, hingga menyeret pelaku ke ruang pengadilan dan keadilan, untuk dikenakan sanksi maksimal sesuai hukum yang berlaku,” katanya dalam keterangan yang diterima jurnalislam.com selasa, (15/9/2020).

 

Ia meyakini bahwa tindakan penikaman itu adalah bentuk kriminalisasi terhadap ulama atau tokoh Islam, dan dirasakan merupakan bagian dari skenario terorisasi terhadap ulama dan tokoh Islam.

 

Oleh karena itu, Prof Din meminta Polri bersungguh-sungguh menegakkan keadilan hukum dengan, memeriksa pelaku penikaman dengan melibatkan Tim Psikiater independen.

 

“Perhatikan bukti-bukti, kesaksian yang disampaikan banyak pihak bahwa pelaku penikaman tidaklah gila. Agar Polri jangan ringan lisan dengan hanya menerima pengakuan sepihak dari orang tua pelaku tanpa verifikasi dan mengabaikan bukti-bukti dan testimoni banyak pihak dan menyeret pelaku ke meja pengadilan dan keadilan untuk dituntut hukuman maksimal sesuai hukum yg berlaku,” ungkapnya.

70 Perawat Tercatat Meninggal Terinfeksi Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mencatat lebih dari 70 perawat Tanah Air meninggal dunia usai dinyatakan positif terinfeksi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19). Perawat yang tidak tertolong ini tersebar di berbagai wilayah.

“Lebih dari 70 perawat telah gugur akibat pandemi Covid-19. Virus ini juga merenggut nyawa tenaga kesehatan yang lain seperti bidan, tenaga kesehatan laboratorium, radiografer yang menangani Covid-19,” kata Ketua Umum PPNI Harif Fadilah saat mengisi konferensi virtual PPNI bertema Doa Perawat untuk Negeri, Selasa (15/9).

Pihaknya merasakan kehilangan dan duka yang mendalam akibat kematian para tenaga kesehatan perawat ini. Padahal, dia melanjutkan, perawat yang meninggal ini begitu berkompeten dan berdedikasi tinggi. Lebih lanjut, ia meminta keselamatan perawat tetap terjamin. Sebab, negara ini akan menderita kerugian bila ada tenaga kesehatan kompeten namun tidak bisa melayani masyarakat Indonesia.

Ia menyontohkan jika satu orang perawat sebenarnya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada puluhan orang. Namun ketika satu saja di antaranya sakit bahkan meninggal dunia maka otomatis masyarakat tidak bisa dilayani. “Semoga tenaga kesehatan, khususnya perawat bisa tetap terlindungi dalam melaksanakan tugasnya,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Bantuan Hukum PPNI Maryanto menambahkan, sebanyak 71 perawat meninggal dunia akibat Covid-19 selama kurun waktu 12 Maret hingga 14 September 2020. “Mereka terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan tes swab atau rapid test nya. Mereka tersebar di DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Sumatra Utara, hingga Dewan Pengurus PPNI luar negeri,” katanya.

Dia menyebutkan rinciannya DKI Jakarta 13 orang,  Banten dua, Jawa Tengah 13, Jawa Timur 25, Sumatra Selatan empat, Sulawesi Selatan dua, Kalimantan Selatan lima, Kalimantan Tengah dua, Kalimantan Timur satu, Jawa Barat dua, Riau satu, dan DPLN Kuwait satu.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Klaim Uji Coba Vaksin Corona Sinovac Berhasil

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, 30 juta dosis vaksin corona Sinovac sudah dapat diterima Indonesia  pada kuartal keempat tahun ini. Apabila uji coba klinis yang kini sedang berlangsung berhasil, vaksinasi diharapkan bisa dimulai pada kuartal pertama 2021.

Airlangga menjelaskan, Indonesia mendapatkan akses vaksin Sinovac sebanyak 250 juta sampai 300 juta dosis. Tapi, untuk tahun ini, pemerintah baru mendapatkan komitmen sebanyak 30 juta dosis.

“Nanti, di kuartal pertama 2021, kita sudah bisa melakukan vaksinasi subject ke keberhasilan clinical trial,” ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom secara virtual, Selasa (15/9).

Pemerintah melalui induk holding BUMN farmasi Bio Farma, siap melakukan uji klinis tahap tiga untuk vaksin Sinovac. Sebagai tahap awal uji klinis tahap ketiga, vaksin tersebut sudah tiba di Bio Farma pada 19 Juli 2020 sebanyak 2.400 vaksin untuk diuji coba pada Agustus.

Selain dari Sinovac, menjelaskan, pemerintah juga menggaet swasta lain dalam pengembangan vaksin Covid-19. Di antaranya dengan Wuhan Institute Biological Product yang juga bermitra dengan Sinopharm. Untuk mitra di Indonesia, pengembangannya akan dilakukan bersama dengan PT Kimia Farma.

Menurut presentasi yang disampaikan Airlangga, kini sedang berlangsung uji klinik fase ketiga di Uni Emirat Arab (UEA) untuk vaksin tersebut.

Sumber pengembangan vaksin berikutnya adalah Astra Zeneca yang kini juga sedang diadakan uji klinik fase ketiga di Inggris, Amerika, Brazil dan Afrika selatan.

Pemerintah juga menggaet aliansi Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) dan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) untuk pengembangan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Melalui GAVI dan CEPI, Airlangga menyebutkan, pemerintah Indonesia bisa mendapatkan vaksin dengan harga lebih rendah. “Bisa sampai tiga hingga lima dolar AS, sedangkan Sinovac antara 10 sampai 20 dolar AS,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kini juga sedang menyiapkan vaksin Merah Putih. Dalam proses perumusan percepatan, diharapkan uji klinis ketiga dapat diselesaikan pada akhir 2021.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp 3,3 triliun untuk pembayaran uang muka (down payment/DP) dalam pengadaan vaksin. Dana tersebut sudah tersedia dan masuk dalam tahun anggaran 2020.

Jumlah DP tersebut sekitar 10 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan vaksin. “Seluruh dana yang disiapkan adalah Rp 37 triliun untuk program multiyears,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Jumat (4/9).

Sumber: republika.co.id

Sukuk Tetap Diminati di Masa Pandemi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Masa pandemi tidak menyurutkan minat masyarakat untuk berinvestasi. Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik DJPPR Kementerian Keuangan, Asti Mashita menyampaikan penerbitan sukuk sepanjang 2020 ini terus melebihi target.

“Kita juga tidak menyangka, di masa pandemi ini semula proyeksi masyarakat akan simpan uang tunainya, tapi ternyata tidak,” katanya dalam Webinar Cerdas Finansial di Era New Normal yang digelar Bank Muamalat, Jumat (11/9).

Pemerintah telah meluncurkan dua sukuk seri Sukuk Ritel pada tahun ini yang biasanya hanya satu kali. Pada seri SR013 yang diluncurkan Agustus 2020, pemerintah menargetkan Rp 5 triliun. Pada awal September 2020, penjualan SR013 sudah melebihi 50 persen dari target tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan hasil penjualan sukuk ritel seri SR012 pada Maret lalu sebesar Rp 12,14 triliun dari target awal Rp 5 triliun. Jumlah jangkauan investor di seluruh Indonesia mencapai 23.952 investor.

Asti mengatakan penawaran sukuk ritel yang secara online memudahkan masyarakat untuk lebih memilih instrumen investasi. Dengan adanya pandemi, aktivitas seperti hiburan, pariwisata, dan konsumtif lainnya terhambat sehingga alokasi dananya bisa dialihkan ke investasi.

Head of Wealth Management, E-Bussiness, and Priority Segmentation Bank Muamalat, Wang Wardhana menambahkan, tren penjualan sukuk di Bank Muamalat juga mengalami peningkatan minat, terutama di kalangan nasabah prioritas. Ini terjadi karena fitur Sukuk Ritel menarik untuk masuk dalam portofolio investasi individu.

Ia berharap sukuk ritel ini bisa terus dicari masyarakat karena akan berpengaruh juga pada perluasan basis investor domestik. Per Juli 2020, porsi kepemilikan asing di surat berharga negara (SBN) menyusut menjadi Rp 941,94 triliun. Padahal, awal tahun ini, porsi kepemilikan asing di SBN mencapai Rp 1.077,05 triliun.

“Ini saatnya investor domestik untuk meningkatkan portofolio di pasar keuangan nasional,” katanya.

Wang mengatakan masyarakat yang ingin membeli SR013 bisa melalui Internet Banking Muamalat. Semua prosesnya mudah dilakukan tanpa harus keluar rumah. Proses penawaran SR013 masih berlangsung hingga 22 September 2020 mendatang.

Sumber: republika.co.id

Terapkan PSBB, Dinkes DKI Kerahkan Tim Pengawas Kantor

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta mengerahkan personel dengan 25 tim pengawas protokol saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kali ini. Tim ini akan mengawasi pelaksanaan protokol pencegahan penularan Covid-19 di perkantoran atau tempat kerja.

Kepala Dinas Nakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, masing-masing suku dinas (sudin) membentuk lima tim dan satu timnya terdiri dari empat hingga lima orang. Sudin yang berpartisipasi dari lima wilayah administrasi kota Jakarta.

“Jadi ada sekitar 25 tim, beranggotakan sekitar 100-an anggota yang akan secara intensif melakukan pengawasan protokol dan pemeriksaan di perkantoran atau perusahaan selama PSBB ini,” ujar Andri, Selasa (15/9).

Andri menjadwalkan, setiap tim melakukan pemeriksaan terhadap tiga perusahaan atau tempat kerja dalam satu hari. “Objek yang diawasi ketat selama PSBB ini yaitu, penerapan protokol kesehatan, kapasitas atau jumlah karyawan, dan adanya karyawan yang terpapar Covid-19,” ujar dia.

Untuk diketahui, perusahaan esensial atau yang dikecualikan boleh beroperasi dengan tetap melaksanakan pembatasan karyawan sebesar 50 persen dan melaksanakan protokol kesehatan. Sementara, terhadap perusahaan nonesensial atau yang tidak dikecualikan boleh beroperasi, namun membatasi maksimal 25 persen karyawannya.

Andri menambahkan, untuk mengukur jumlah karyawan yang boleh bekerja dari kantor sesuai dengan proporsi 25 persen dari total jumlah karyawan dapat dilihat dari data wajib lapor perusahaan yang diberikan pada saat mengurus surat-surat atau administrasi perusahaan yang bersangkutan. Dari data wajib lapor itu terlihat jumlah karyawan di perkantoran/perusahaan tersebut.

“Data ini sudah tersimpan di database kami maupun Kementerian Tenaga Kerja. Dari situ bisa diukur, tinggal kita cocokan saja,” terang Andri.

Dilaporkan sebelumnya Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sudin Nakertrans) Jakarta Barat mendapat kabar banyak karyawab MNC terpapar Covid-19. Sudin Nakertrans kemudian meminta pengelola Gedung MNC Vision mengurangi jumlah karyawan yang bekerja di kantor (work from office/WFO) di masa PSBB.

Sumber: republika.co.id

Pilkada Serentak Wajib Terapkan Protokol Ketat

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir mengingatkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Erick memastikan sudah mengkoordinasikan hal tersebut agar menjadi perhatian bagi penyelenggara Pilkada 2020.

“Kemarin operasi yustisi kita mengundang calon pemimpin daerah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” kata Erick dalam webinar Transportasi Sehat Indonesia Maju, Selasa (15/9).

Dia menegaskan saat penyelenggaraan Pilkada dalam masa pandemi sangat berkaitan dengan kondisi perkembangan kasus Covid-19. Erick tidak ingin penyelenggaraan Pilkada justru malah memperparah kasus Covid-19.

“Pilkada sukses, penanganan covid gagal adalah kegagalan juga bagi calon pemimpin daerah,” ujar Erick.

Untuk itu dia menegaskan protokol kesehatan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Erick mengatakan pemerintah tidak ingin nantinya berpotensi menimbulkan gelombang kedua dan ketiga pandemi Covid-19.

“Kalau ada gelombang kedua dan ketiga, ini yang bisa melumpuhkan kehidupan masyarakat dan kesehatan,” tutur Erick.

Sumber: republika.co.id