Siswa Madrasah Dapat Bantuan Paket Data

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Kementerian Agama (Kemenag) membantu siswa madrasah dengan memberikan paket data. Kemenag menggandeng lima operator telekomunikasi untuk memberikan paket data secara cuma-cuma untuk meringankan beban siswa dan orang tua saat pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, pandemi Covid-19 mengharuskan siswa madrasah belajar dari rumah dengan PJJ. Hal ini berakibat kebutuhan kuota internet meningkat dan ini bisa membebani orang tua mereka.

“Kami telah bersinergi dengan Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Tri, dan Smartfren memberikan kartu perdana gratis kepada siswa madrasah,” kata Ramdhani melalui pesan tertulis kepada Republika, Kamis (24/9).

Menurutnya, upaya lain untuk membantu madrasah di tengah pandemi terus dilakukan. Misalnya, Kemenag saat ini tengah mengusulkan anggaran untuk menunjang pelaksanaan PJJ di madrasah kepada Kementerian Keuangan.

“Kita masih upayakan, kita sedang mengajukan usulan anggaran khusus bantuan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh di madrasah,” ujarnya.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ahmad Umar menambahkan, upaya meringankan beban siswa madrasah sudah dilakukan sejak masa awal pandemi. Kemenag misalnya segera mengeluarkan kebijakan yang membolehkan penggunaan dana BOS untuk menunjang kegiatan PJJ.

“Kami pada awal Juni juga sudah melakukan kerjasama dengan provider untuk memberi paket data dengan harga terjangkau bagi siswa dan guru madrasah,” ujarnya.

Untuk kerjasama kali ini, lanjut Umar, paket data diberikan secara gratis dalam bentuk kartu perdana. Adapun besaran kuotanya, berbeda-beda sesuai kesepakatan kerjasama yang ditandatangani dua belah pihak.

Sumber: republika.co.id

Dai Daerah Hadapi Tantangan Keterbatasan Teknologi Digital

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) menyampaikan kendala yang dihadapi para dai di daerah dan kota berbeda-beda, terutama dalam memanfaatkan teknologi digital. Para dai belum bisa sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital untuk keperluan dakwah di masa pandemi Covid-19.

Ketua Umum Ikadi, Prof KH Achmad Satori Ismail mengatakan, kemungkinan besar pada dai di daerah menghadapi masalah jaringan internet yang sulit diakses dan biaya kuota internet yang sulit terjangkau.

“Mereka (para dai di daerah) juga bisa dikatakan untuk (memenuhi kebutuhan) hidup saja agak susah (apalagi untuk membeli kuota internet untuk keperluan dakwah),” kata Kiai Satori kepada Republika, Kamis (24/9).

Ia menjelaskan, untuk bisa berdakwah dengan memanfaatkan teknologi digital tentu dibutuhkan keahlian dalam memanfaatkan teknologi. Tapi tidak bisa dipungkiri masih banyak para dai di daerah yang belum bisa sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital.

Ia mengatakan, untuk para dai yang ada di kota, tantangan dan kendalanya berbeda dengan para dai di daerah. Kemungkinan para dai di kota masih ada yang belum maksimal memanfaatkan teknologi digital.

“Karena para dai kadang-kadang memiliki program yang rutin yang cukup menyita waktu, ada yang aktivitas di pesantren, ada yang mengelola masjid, mengelola majelis taklim, itu saja sudah merasa capai,” ujarnya.

Dengan demikian, lanjutnya, para dai di kota-kota sudah memiliki kegiatan padat sehingga tak sempat melakukan dakwah digital.

Sumber:republika.co.id

Menkopolhukam: Saya Selalu Nonton Film G30S/PKI Karena Film Bagus

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut mengomentari soal film Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) yang belakangan ini, santer dibicarakan masyarakat luas.

Hal itu setelah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membuat pengakuan mengejutkan tentang pencopotan jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Desember 2017, padahal baru pensiun 1 April 2018. Menurut Gatot, ia dicopot lantaran bersikukuh menginstruksikan jajaran TNI untuk menonton film G30S/PKI.

“Ada yang nanya, apa penting film G.30.S/PKI disiarkan? Saya jawab, saya selalu nonton film tersebut, tapi bukan ingin tahu atau meyakinkan tentang sejarah PKI,” kata Mahfud dalam status Twitter, @mohmahfudmd pada Kamis (24/9) siang WIB.

Mahfud secara terus terang memuji kualitas film yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C Noer, serta diproduseri oleh G Dwipayana tersebut. Film G30S/PKI wajib diputar setiap akhir September pada era Presiden Soeharto berkuasa. Namun, sejak Orde Baru tumbang, tidak ada kewajiban bagi stasiun televisi untuk menayangkannya kembali.

Menurut Mahfud, film itu layak ditonton karena memang berkualitas, bukan karena ingin belajar sejarah PKI. “Saya selalu nonton karena ia adalah karya film yang bagus, artistik, dan dramatisasinya. Kalau sejarah PKI sih saya sudah tahu, sebab tahun 1965 saya sudah (berusia) delapan tahun,” kata Mahfud.

Sumber: republika.co.id

 

Palestina Puji Pidato Erdogan di Sidang Umum PBB

YERUSALEM(Jurnalislam.com) – Kementerian Luar Negeri Palestina pada Rabu memuji isi pidato Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kita harus berterima kasih kepada presiden Turki atas pidatonya yang mengingatkan dunia tentang penderitaan rakyat Palestina serta hak mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan serta penolakannya atas inisiatif yang ditolak Palestina,” kata kementerian Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

Dalam pidatonya, Erdogan mengatakan “Atas penolakan dokumen penyerahan, yang coba diberlakukan di Palestina dengan nama ‘Kesepakatan Abad Ini,’ Israel kali ini mempercepat upayanya untuk ‘memiliki jalur dalam’ dengan bantuan dari sekutunya”.

“Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak disetujui oleh rakyat Palestina,” kata presiden Turki itu.

“Negara-negara yang telah menyatakan niat mereka untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya akan membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka,” tukas Erdogan.

Sumber: anadolu agency

 

Ekonom: Tangani Dulu Pandemi, Baru Ekonomi Bisa Pulih

JAKARTA(Jurnaislam.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan ekonomi Indonesia bakal tetap tumbuh negatif hingga kuartal IV/2020. Menurut kemungkinan terburuknya, pertumbuhan ekonomi nasional 2020 bisa terkontraksi 1%.

Artinya, dalam kuartal III dan IV, ekonomi Indonesia akan mengalami negatif. Hal ini seiring kontraksi perekonomian yang juga terjadi di setiap negara selama masa pandemi Covid-19 saat ini.

Lantas kapan perekonomian Tanah Air kembali pulih dan berada di tren yang positif? Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, pemerintah kini harus fokus untuk menurunkan jumlah kasus baru Covid-19.

Pasalnya, kunci untuk membangkitkan geliat perekonomian di Indonesia adalah dengan penanganan pandemi secara baik. “Kita akan kembali pulih ketika wabah sudah berlalu,” kata Piter saat dihubungi, Kamis (24/9/2020).

Menurut dia, dengan selalu bertambahnya jumlah kasus, maka menandakan pemerintah belum serius menangani pandemi tersebut. Bila tren penderita Covid-19 terus meningkat, lanjut dia, jangan diharapkan ekonomi akan kembali pulih seperti dahulu.

Sebab, hampir dapat dipastikan daya beli masyarakat masih akan selalu menurun dan investor takut membelanjakan uangnya di pasar saham.

Seperti diketahui, kasus harian virus corona kembali memecahkan rekor selama pandemi terjadi yakni mencapai 4.465 kasus baru pada 23 September 2020. Total kasus positif per kemarin mencapai 257.388.

sumber: sindonews.com

Erdogan Pidato Bela Palestina, Dubes Israel Keluar dari Ruang Sidang PBB

WASHINGTON(Jurnalislam.com) — Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan keluar dari ruang sidang Majelis Umum PBB saat video pidato Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diputar. Dalam video itu, Erdogan mengecam dan mengkritik keras kebijakan penindasan Israel.

“Rakyat Palestina telah menentang kebijakan penindasan, kekerasan, dan intimidasi Israel selama lebih dari setengah abad,” kata Erdogan dalam pidatonya, dikutip laman Anadolu Agency, Rabu (23/9).

Dia turut menyoroti kebijakan Israel di Yerusalem. “Tangan kotor yang mencapai privasi Yerusalem, tempat tempat suci tiga agama besar hidup berdampingan, terus meningkatkan kelancangannya,” ujarnya.

Erdogan pun mengomentari rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk untuk konflik Israel-Palestina, yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia menegaskan, Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang ditolak rakyat Palestina.

“Partisipasi beberapa negara di kawasan ini dalam permainan ini tidak berarti apa-apa selain melayani upaya Israel untuk mengikis parameter dasar internasional. Negara-negara itu telah menyatakan niat mereka untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, yang melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka,” ucap Erdogan.

Dia menekankan bahwa konflik hanya dapat diselesaikan dengan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. “Mencari solusi selain ini sia-sia, sepihak dan tidak adil,” kata Erdogan.

Sumber: republika.co.id

 

Ngotot Gelar Pilada, Pemerintah Dinilai Tak Responsif Penderitaan Rakyat

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Desakan agar Pilkada Serentak 2020 kembali ditunda terus disampaikan sejumlah pihak. Sebabnya, pilkada kali ini dianggap berbahaya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang makin luas.

Bahkan, Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra telah bersikap tak akan menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pilkada.

Mantan Rektor UIN Jakarta yang juga anggota dewan pertimbangan MUI itu mengaku alasan dirinya golput karena atas dasar solidaritas kemanusiaan akibat banyaknya masyarakat yang jadi korban virus tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, kredibilitasnya pilkada bisa diragukan karena banyak desakan pilkada ditunda dan tokoh meminta ditunda.

“Termasuk juga ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah (meminta pilkada ditunda),” ujar Ujang, Kamis (24/9/2020).

Ujang menganggap, kebijakan memaksakan kehendak dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pilkada melanjutkan pesta demokrasi lima tahunan itu menandakan mereka tak responsif atas aspirasi dan penderitaan rakyat.

Dia pun menilai, hal ini bisa berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Dia melihat, partisipasi akan rendah itu karena pengaruh tokoh-tokoh dan ormas yang meminta pilkada ditunda.

“Namun partisipasi akan bisa tinggi, jika calon kepala daerah memobilisasi pemilih untuk datang mencoblos di hari H dengan imbalan atau janji,” kata dia.

Sumber: sindonews.com

Pidato di Sidang PBB, Indonesia Harus Bisa Mainkan Peran Diplomasi Strategisnya

JAKARTA(Jurnalislam.com)- Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya secara virtual   dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-75 pada, Rabu (23/9).

Dalam pidato yang sudah direkam sebelumnya (taping), Presiden meminta akses yang setara bagi semua negara di dunia terhadap vaksin Covid-19.

 

Menanggapi pidato Presiden, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah bisa memainkan peran strategisnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam berdiplomasi dengan negara lain.

 

“Indonesia harus bisa memainkan peran diplomasi strategisnya terhadap negara-negara kuat agar saling bekerjasama, bukan justru saling berperang. Dorong negara-negara di dunia untuk berpacu menemukan vaksin Covid-19 terbaik dan membuka akses yang setara bagi semua negara. Pandemi adalah persoalan kemanusiaan yang harus dihadapi bersama,” kata Netty dalam keterangan medianya, Rabu (23/09/2020).

 

Menurut Netty, sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB, Indonesia ikut bertanggung jawab akan terselenggaranya perdamaian dan keamanan internasional.

“Kerjasama global di masa pandemi ini adalah sebuah keharusan untuk menyelamatkan peradaban manusia kedepannya,” ujarnya.

 

Netty menyebut, secara normatif keberadaan Indonesia di DK dapat mempengaruhi keputusan PBB, meskipun tidak memiliki hak veto sebagaimana lima negara anggota tetap DK PBB. “Indonesia   dapat memberikan pandangan dan ide  dalam menjaga stabilitas global. Hal ini tentunya  mengharuskan pemerintah memiliki kemandirian, kepercayaan diri dan jiwa nasionalisme yang berwawasan global agar bisa dipercaya dunia,”  terangnya.

 

Untuk  menunjukkan pada dunia keseriusan Indonesia menyelesaikan permasalahan Covid-19, kata Netty,  pemerintah harus mendukung segala upaya  keberlangsungan riset di tanah air.

“Pemerintah harus mendukung ekspolarasi pengetahuan dan riset iptek untuk penemuan vaksin  oleh anak bangsa. Publik saat ini sedang menanti bagaimana kelanjutan obat Covid yang dibuat Unair,  bagaimana progres vaksin merah putih? Apakah memang menjanjikan atau  hanya sebatas isapan jempol saja?” tandas Netty retoris.

Qatar: Israel Lakukan Pelanggaran Mencolok terhadap Hukum Internasional

ANKARA(Jurnalislam.com) — Amir Qatar mengatakan terlepas dari konsensus internasional bahwa perjuangan Palestina bisa dijustifikasi, komunitas internasional tidak berdaya dalam menghadapi kekerasan dan kegigihan Israel dalam menduduki tanah Palestina dan Arab.

“Selain melakukan pengepungan yang mencekik di Jalur Gaza, Israel melanjutkan kebijakan memperluas permukiman dengan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional,” kata Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani pada sidang ke-75 Majelis Umum PBB, Selasa (22/9).

Menurut al-Thani, tujuan Palestina yang berlarut-larut tanpa solusi yang adil, permukiman Israel yang terus berlanjut dan penciptaan dalih di lapangan tanpa halangan menimbulkan tanda tanya terbesar tentang kredibilitas komunitas internasional dan lembaganya.

Mengenai wabah Covid-19, al-Thani mengatakan pandemi telah mengingatkan semua orang bahwa kita hidup di planet yang sama dan bahwa kerja sama multilateral adalah satu-satunya cara untuk mengatasi tantangan epidemi, iklim dan lingkungan.

Al-Thani menggarisbawahi bahwa lebih dari tiga tahun telah berlalu sejak dimulainya blokade tidak adil dan ilegal di Qatar. “Meski ada blokade, Qatar terus maju dan berkembang di berbagai bidang,” ujarnya.

Qatar memuji dukungan Turki setelah blokade yang diberlakukan sejak Juni 2017. Sidang Majelis Umum PBB ke-17 dijadwalkan berlangsung hingga 29 September.

Sumber: anadolu agency

Santri Pesantren Mahasiwa Dai Gelar Ngaji di Alam Terbuka

SUKABUMI(Jurnalislam.com)–Momentum pandemi yang masih belum selesai ini, Santri penghafal qur’an Pesantren Mahasiswa Dai (PESMADAI) kembali menggelar ngaji on the road di Situ Gunung, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu, (23/09/2020) untuk mengisi waktu yang bermanfaat dengan bertadabbur al-Qur’an di alam terbuka.

 

Dikatakan Direktur Pesantren Mahasiswa Dai, Ahmad Muzakky bahwasanya ngaji di alam terbuka ini sebelumnya juga pernah berlangsung di Bogor dan Banten.

 

“Alhamdulillah, puluhan para santri mengawali keberangkatan dari asrama Tangerang selatan untuk menuju di kawasan pegunungan Sukabumi,” ucap Ahmad Muzakky yang juga selaku Ketua DPD Hidayatullah Jakarta Barat.

 

Zaky, demikian sapaan akrabnya menambahkan, masing-masing santri ditemani Al-Qur’an untuk mengaji dan menghafal saat berada di kawasan destinasi wisata, baik di pinggir Curug Sawer, dan di tepi danau kawasan Situ Gunung, Sukabumi.

 

Sementara itu Ketua Panitia Fatih Husaini, mengungkapkan bilamana program Ngaji On The Road bisa disingkat NGANTOR, adalah salah satu terobosan yang out of the box, karena hanya orang yang bermental kuat dan berani tampil beda yang mampu mengaji diantara kerumunan orang di tempat wisata yang dimana niatnya hanya jalan-jalan. Sementara itu, para santri jalan-jalannya sambil mengaji membaca Al-Qur’an dan bertafakkur serta mentadabburi kalam-Nya.

”Ya, jadi seorang santri tidak harus mengaji di pesantren atau masjid, tapi perlu ditunjukkan bahwasanya santri bisa juga memanfaatkan kawasan wisata untuk mengaji dan tidak sekedar jalan-jalan saja,” terang Pengasuh PESMADAI. */Mas Andre Hariyanto