Langgar PSBB, Lima Restoran di Jakpus Ditutup

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) –– Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menutup lima restoran di Jakarta Pusat dalam dua pekan terakhir. Sebab, kelimanya kedapatan melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Mereka melanggar aturan (PSBB) karena masih melayani pelanggannya untuk makan di tempat,” kata Kepala Satpol PP Jakarta Pusat Bernard Tambunan, Sabtu (26/9).

Bernard pun mengimbau agar pengelola restoran mematuhi aturan PSBB yakni hanya melayani pembelian bawa pulang. “Jadi, makanan atau minuman itu kalau beli di restoran wajib dibawa pulang (take away),” ucapnya.

Tujuan kebijakan itu dibuat guna menghindari kerumunan di restoran. Dengan demikian angka penularan virus corona (Covid-19) di ibu kota bisa ditekan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menarik rem darurat karena melonjaknya kasus Covid-19 pada 14 September lalu. Sejak saat itu, PSBB ketat kembali diterapkan dengan sejumlah ketentuan, salah satunya ketentuan pelayanan di restoran. Warga DKI juga diimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

sumber: republika.co.id

Tercatat 157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat total 157 pegawai KPK telah mengundurkan diri selama periode 2016 sampai September 2020. Mereka mundur dengan berbagai alasan.

“Tercatat setidaknya pada periode 2016-2020 data pengunduran diri sebagai berikut. Tahun 2016 sebanyak 46 terdiri dari pegawai tetap 16 dan pegawai tidak tetap 30, tahun 2017 sebanyak 26 terdiri dari pegawai tetap 13 dan pegawai tidak tetap 13,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selanjutnya, pada 2018 sebanyak 31 terdiri dari 22 pegawai tetap dan sembilan pegawai tidak tetap,  2019 sebanyak 23 orang terdiri dari 14 orang pegawai tetap dan sembilan pegawai tidak tetap. “Tahun 2020 (Januari-September) ada 31 terdiri dari 24 pegawai tetap dan tujuh pegawai tidak tetap,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Ali menyatakan sebagai sebuah organisasi, pegawai yang mengundurkan diri adalah hal yang wajar terjadi di banyak organisasi atau lembaga, termasuk juga di KPK. Adapun, kata dia, alasan pengunduran diri para pegawai tersebut beragam. Namun, lebih banyak karena ingin mengembangkan karir di luar instansi KPK.

“KPK mendukung pegawai yang ingin mengembangkan diri di luar organisasi dan bahkan mendorong para alumni KPK menjadi agen antikorupsi berbekal pengalaman di KPK,” ujar Ali.

Menurutnya, keputusan untuk keluar dari lembaga atau bertahan di lembaga agar tetap berjuang dari dalam menjaga KPK di tengah kondisi ytidak lagi sama adalah pilihan yang tidak mudah. “Oleh karenanya, kedua pilihan tersebut harus kita hormati,” kata Ali.

Sebelumnya, pegawai KPK sekaligus Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah juga telah mengajukan surat pengunduran diri pada 18 September 2020 kepada Pimpinan, Sekjen, dan Kepala Biro SDM KPK. Saat ini, surat pengundurannya tersebut sedang diproses di Biro SDM KPK.

Adapun salah satu alasan pengunduran diri Febri disebabkan kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Febri sebelumnya menjabat sebagai Juru Bicara KPK sejak 6 Desember 2016 hingga 26 Desember 2019, tidak lama setelah Firli Bahuri dilantik sebagai Ketua KPK. Febri menyatakan tugasnya sebagai Juru Bicara KPK telah selesai dan memilih untuk fokus menjadi Kepala Biro Humas KPK.

Sumber: republika.co.id

Sarekat Buruh NU Dukung Penanganan Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Organisasi badan otonom NU, Konfederasi Sarekat Buruh Muslimin Indonesia (Konfederasi Sarbumusi) memperingati hari lahirnya yang ke-65 secara virtual pada Jumat (25/9) malam.

Sarbumusi menyatakan tetap konsisten dalam menjaga nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, dan kebangsaan dari pengaruh ideologi lain. Sarbumusi juga bertekad membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kegiatan Harlah Sarbumusi kali ini mengangkat tema “Pekerja Sejahtera Indonesia Maju”. Presiden Konfederasi Sarbumusi, Saifu Bahri Anshori menjelaskan, Harlah ke-65 ini merupakan momentum untuk merefleksikan seluruh gerakan Konfederasi Sarbumusi demi mewujudkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia.

 

Menurut Saiful, organisasi buruh di bawah naungan NU ini telah berhasil menjadi konfederasi buruh terbesar keempat di Indonesia. Karena itu, dia optimistis bisa mengembalikan kejayaan Sarbumusi di masa lalu yang jumlah anggotanya mencapai tiga juta orang lebih.

 

“Memasuki usia yang ke-65 tahun, Konfederasi Sarbumusi telah berhasil berevolusi menjadi salah satu konfederasi terbesar keempat di Indonesia. Jumlah anggota Sarbumusi saat ini mencapai 350 ribu orang,” kata Saiful dalam keterangan tertulis, akhir pekan ini.

 

Di masa pandemi ini, menurut dia, Sarbumusi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas program pemerintah dalam menangani Covid-19. Dalam hal ini, kata dia, Sarbumusi bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan berupaya mengoptimalkan program penanganan Covid-19 agar tepat sasaran.

 

Menurut Saiful, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus Sarbumusi dalam membantu penanganan Covid-19 kali ini, yaitu mengawal secara hukum, membantu pemerintah memperkuat mitigasi, dan membantu mengawasi perusahaan-perusahaan dalam menerapkan protokol kesehatan.

 

Selain itu, kata dia, Sarbumusi akan mengawal para pekerja agar tidak di-PHK secara sepihak.

 

“Selain itu Sarbumusi juga mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Sarbumusi bisa ikut berperan aktif mendorong untuk memulihkan perekonomian nasional,” katanya.

 

Ketua Panitia Harlah Konfederasi Sarbumusi ke-65 tahun Agung Prastowo menjelaskan, kegiatan harlah ini telah dibuka sejak Kamis (24/9) dengan menggelar khataman Alquran dan doa bersama secara virtual dengan semua pengurus di seluruh Indonesia. Setelah itu dilanjutkan dengan acara puncak.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Konfederasi Sarbumusi Eko Darwanto menjelaskan, Sarbumusi didirikan pada 19 Shafar 1375 H atau bertepatan 27 September 1955 di pabrik Gula Tulangan Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut Eko, berdirinya Sarbumusi adalah bagian dari pergerakan atas interaksi antara buruh dengan pengusaha, antara pekerja dengan pengusaha.

 

“Alhamdulillah para pendiri kita, telah berhasil melakukan konsolidasi atas keanggotaannya, di mana Sarikat Buruh Muslimin Indonesia adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Bagian perjuangan dari NU di mana buruh merupakan bagian terbesar dari kaum Nahdliyin,” kata Eko.

 

Acara Harlah virtual ini diikuti oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, Ketua Dewan Pembina Sarbumusi Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, dan Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid.

sumber: republika.co.id

Jokowi Minta Pemerintah Utamakan Masalah Kesehatan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Presiden Joko Widodo menekankan bahwa upaya pencegahan penularan Covid-19 mesti lebih diutamakan. Termasuk di antaranya peningkatan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan.

“Sekali lagi saya ulangi penanganan masalah kesehatan adalah yang utama dan lebih utama lagi adalah pencegahan penularan,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, saat membuka Muktamar IV Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia melalui telekonferensi video.

Jokowi minta kepada semua pihak untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan agar penularan bisa ditekan dan kehidupan masyarakat dapat berjalan normal kembali. “Bagi yang sehat kita jaga agar tidak terpapar, bagi yang sudah terpapar kita berupaya untuk kita sembuhkan,” katanya.

Presiden mengatakan bahwa per 25 September 2020 jumlah total pasien Covid-19 yang sudah sembuh mencapai 196 ribu orang atau 73,5 persen dari jumlah akumulatif pasien Covid-19 di seluruh Indonesia. “Ini semakin meningkat, dan terus akan kita tingkatkan,” kata Presiden.

Pemerintah, kata Jokowi, juga terus berupaya menekan angka kematian akibat penyakit tersebut. Pemerintah terus menjalankan upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 supaya penularan penyakit yang disebabkan oleh virus coronatipe SARS-CoV-2 itu bisa terus diturunkan.

“Dalam mencegah penyebaran Covid-19 tidak ada jalan lain selain kita disiplin menjalankan protokol kesehatan, disiplin menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru yang aman dari Covid-19, di dalam rumah ketika bersama keluarga maupun ketika keluar rumah,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya penerapan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit tersebut. “Mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan, menjaga wudhu, menjauhi kerumunan, termasuk tidak menyelenggarakan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, termasuk hari ini melaksanakan muktamar secara virtual,” katanya.

Sumber: republika.co.id

Peserta Pilkada Diingatkan Patuhi Protokol Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pemerintah memastikan pelaksaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember tetap berlangsung.

Setelah melewati tahapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan serta penetapan nomor urut, para calon kepala daerah akan menjalani tahapan sosialisasi dan kampanye terbuka.

Tahapan kampanye dinilai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani berpotensi menimbulkan gesekan, sehingga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, Muzani meminta kepada para calon gubernur, bupati, maupun wali kota yang diusung Gerindra untuk menjaga ketertiban, kerukunan, dan persatuan.

Mereka harus tetap menjujung tinggi Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, Muzani mengingatkan, para calon kepala daerah harus terus mengedepankan kampanye damai.

“Semua rival kita di pilkada gubernur, bupati, wali kota adalah sahabat kita, saudara kita, dan itu semua adalah orang-orang yang bertekad sama baiknya dengan kita dalam hal memajukan masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memajukan daerah kita masing-masing,” jelas Muzani di Jakarta, Sabtu (26/9).

Atas dasar itu, Muzani menegaskan, para calon kepala daerah harus menjunjung tinggi azas kesehatan dan protokol kesehatan Covid-19 selama kampanye. Simpatisan maupun kader pendukung juga jangan sampai berkerumun, tetap menjaga jarak, dan senantiasa mengenakan masker.

Selain itu, Muzani juga berharap agar kampanye tidak melibatkan banyak orang. “Masing-masing wajib tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, dan tetap mencuci tangan serta tidak berkerumunan dalam jumlah yang banyak,” jelas wakil ketua MPR tersebut.

Begitu juga dengan konser musik yang melibatkan banyak orang juga harus ditiadakan. Muzani berharap, semua peserta pilkada serentak menaati ketentuan KPU. “Karena keselamatan para pemilih kita adalah yang utama,” kata Muzani.

Sumber: republika.co.id

Masa Pandemi, Kualitas Pilkada 2020 Akan Turun

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago memandang kualitas Pilkada 2020 yang diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 akan menurun.

Penyebabnya terdapat banyak keterbatasan Pilkada yang membuat pelaksanaannya tak maksimal.

Pangi menyayangkan kalau pilkada tetap dipaksakan untuk diteruskan di tengah pandemi.

Menurutnya, potensi serangan fajar makin besar karena paslon ogah mengeluarkan uang untuk kampanye yang dibatasi protokol kesehatan.

“Jelas ini bukan pilkada yang mudah, kondisi yang tidak normal, kuat-kuatan soal daya tahan tubuh, kuat-kuatan logistik untuk berfikir melakukan beli suara rakyat (vote buying) atau main di ujung untuk serangan fajar,” kata Pangi, Jumat (25/9).

Selain itu, Pangi menyoroti kampanye daring sulit berjalan efektif karena tidak meratanya sinyal di daerah. Sehingga menurutnya, pilkada kali ini tak akan berkualitas.

“Calon kepala daerah tidak maksimal menyampaikan program, visi dan misi kepada masyarakat karena terbatasnya ruang gerak untuk menyapa dan menyalami masyarakat,” ujar Pangi.

Atas dasar itu, Pangi mendukung jika pemerintah memilih menunda Pilkada demi mencegah penularan Covid-19. Hal itu dirasa lebih bijak dalam menyikapi pandemi ini.
“Menyelamatkan dan melindungi nyawa rakyat menjadi skala prioritas kelas wahid, pemulihan ekonomi bisa ditunda, pilkada bisa ditunda, tapi nyawa rakyat tak bisa ditunda,” ucap Pangi.

Pemerintah memutuskan Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember meski ditentang oleh sejumlah ormas keagamaaan. Pilkada serentak tahun ini diadakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Diketahui, revisi PKPU Nomor 13/2020 menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang berpotensi mengundang kerumunan seperti pagelaran konser musik, bazar dan perlombaan, sepenuhnya dilarang. Dalam PKPU itu para calon kepala daerah di imbau melakukan kegiatan dalam bentuk lain seperti melalui virtual.

Sumber: republika.co,id

Tiga Hari Rekor Kasus Corona

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merilis penambahan terkini kasus Covid-19 di Indonesia. Selama tiga hari beruntun, penambahan kasus Covid-19 pun terus mencetak rekor baru.

Kasus positif Covid-19 bahkan tembus mencapai 4.823 dari 46.133 pemeriksaan spesimen pada Jumat (25/9). Total akumulasi kasus Covid-19 di Indonesia hingga hari ini sebanyak 266.845. DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus terbanyak.

Selain itu, kasus sembuh tercatat sebanyak 4.343 dengan total kasus sembuh sebanyak 196.196. Sedangkan, kasus meninggal mencapai 113 orang. Total kumulatif kasus meninggal pun telah tembus 10.218 orang.

Indonesia kini berada pada tren dengan angka penambahan kasus harian di kisaran 4.000 orang per hari. Tercatat dalam satu pekan terakhir, sudah enam kali angka kasus harian tembus 4.000-an.

Di tengah masih terus naiknya penambahan kasus positif, ada pilkada serentak yang diselenggarakan pada Desember mendatang. Pesta demokrasi ini sangat dikhawatirkan bisa memperburuk situasi dengan bertambahnya orang yang terinveksi Covid-19. Apalagi jika protokol pencegahan Covid-19 tak diterapkan secara disiplin.

Sumber: republika.co.id

ASPI: Ribuan Masjid di Xinjiang Rusak dalam Kurun Tiga Tahun

Redaktur: Mazaya

XINJIANG (Jurnalislam.com) —Ribuan masjid di Xinjiang telah rusak atau hancur hanya dalam kurun waktu tiga tahun. Saat ini hanya menyisakan sedikit masjid saja sejak era revolusi budaya karena penindasan Tiongkok kepada minoritas muslim di sana.

Hal ini terungkap dalam data Australian Strategic Policy Institute (ASPI), yang menggunakan citra satelit untuk memetakan bangunan kamp tahanan dan situs budaya hingga agama yang dirusak.

Thinktank mengatakan, klaim pemerintah Cina bahwa ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang dan berkomitmen untuk melindungi dan menghormati keyakinan agama sama sekali tidak didukung oleh temuan tersebut. Mereka memperkirakan ada 15.000 masjid sebelumnya berdiri dan lebih dari setengahnya saat ini sudah rusak.

“Ini adalah angka terendah sejak Revolusi Kebudayaan, ketika kurang dari 3.000 masjid tersisa,” kata laporan itu

Sekitar dua pertiga masjid di kawasan itu te, dan sekitar 50 persen situs budaya yang dilindungi telah rusak atau hancur, termasuk penghancuran total mazar Ordam (kuil), sebuah situs kuno ziarah yang berasal dari abad ke-10.

Sejak 2017, diperkirakan 30 persen masjid telah dihancurkan, dan 30% lainnya rusak, termasuk penghapusan fitur arsitektur seperti menara atau kubah, kata laporan itu. Sementara sebagian besar situs tetap sebagai lahan kosong, yang lain diubah menjadi jalan dan tempat parkir mobil atau diubah untuk keperluan pertanian.

Beberapa diratakan dengan tanah dan dibangun kembali di sebagian kecil dari ukuran sebelumnya, termasuk Masjid Agung Kashgar yang dibangun pada tahun 1540 dan diberikan perlindungan bersejarah tingkat tertinggi kedua oleh otoritas Tiongkok.

Daerah yang menerima banyak wisatawan, termasuk ibu kota, Urumqi, dan kota Kashgar, mengalami kerusakan paling sedikit. Namun ASPI mengatakan laporan dari pengunjung ke kota-kota menunjukkan mayoritas masjid digembok atau telah digunakan untuk keperluan lain.

ASPI mengatakan pihaknya membandingkan citra satelit baru-baru ini dengan koordinat yang tepat dari lebih dari 900 situs keagamaan yang terdaftar secara resmi sebelum tahun 2017. Lalu kemudian menggunakan metodologi berbasis sampel untuk membuat perkiraan yang kuat secara statistik dengan referensi silang dan data sensus.

Beijing telah menghadapi tuduhan yang kuat dan  didukung oleh bukti yang semakin banyak. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya bukti pelanggaran hak asasi manusia massal di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta Muslim Uighur dan Turki di kamp-kamp penahanan.

Tuduhan lain sepeeti kamp-kamp pelecehan, kerja paksa, sterilisasi paksa perempuan, pengawasan massal dan pembatasan kepercayaan agama dan budaya telah dicap sebagai genosida budaya.

Beijing dengan keras menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kebijakannya di Xinjiang adalah untuk melawan terorisme dan ekstremisme agam. Mereka mengatakan sedang menjalankan program tenaga kerjanya untuk mengentaskan kemiskinan dan tidak dipaksa.

Laporan ASPI mengatakan, selain upaya paksa untuk merekayasa ulang kehidupan sosial dan budaya Uighur dengan mengubah atau menghilangkan bahasa, musik, rumah, dan bahkan makanan Uighur, kebijakan pemerintah China secara aktif menghapus dan mengubah elemen kunci dari warisan budaya nyata mereka.

Intervensi pada budaya dan komunitas etnis minoritas telah meningkat di bawah kepemimpinan Xi Jinping.  Dalam beberapa pekan terakhir terungkap pihak berwenang juga telah memperluas program kerja paksa di Tibet, dan kebijakan untuk mengurangi penggunaan bahasa Mongolia di Mongolia Dalam.

Pemerintah setempat sering kali menggambarkan langkah ini sebagai kebutuhan untuk mengubah “pemikiran terbelakang dari kelompok budaya yang ditargetkan

Sumber: republika.co.id

 

UGM Kembangkan Alat Bisa Deteksi Covid-19 dalam Dua Menit

Redaktur: Mazaya

YOGYAKARTA(Jurnalislam.com) – Peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) berhasil membuat alat deteksi covid-19 yang diberinama GeNose. Alat ini dapat mendeteksi COVID-19 dengan cepat dengan akurasi tinggi, Selain itu harganya juga terjangkau dibandingkan dengan tes usap PCR.

UGM secara resmi menyerahkan GeNose kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenrsitek) Badan Riset dan Inovasi Nasiona (BRIN), Kamis (24/9/2020).

Anggota tim peneliti GeNose, Kuwat Triyono mengatakan alat deteksi COVID-19 GeNose ini memiliki kemampuan mendeteksi virus corona baru dalam tubuh manusia dalam waktu cepat. Tidak kurang dari 2 menit hasil tes sudah dapat diketahui apakah positif atau negatife COVID-19.

“Kalau sebelumnya butuh waktu sekitar 3 menit, kemarin saat uji di BRIN sudah bisa turun menjadi 80 detik sehingga lebih cepat lagi,” kata Kuwat, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/9) sore.

Selain cepat melakukan deteksi dan memiliki akurasi tinggi, penggunaan GeNose jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tes usap PCR. Satu unit GeNose harga Rp40 juta dan dapat digunakan untuk 100 ribu pemeriksaan.

“Untuk saat ini kemampuan produksi optiumum sekitar 50 ribu unit per bulannya,” ungkapnya.

Peneliti GeNose lainnya, Dian Kesumapramudya Nurputra menambahkan GeNose bekerja mendeteksi Volatile Organic Compound (VOC) yang terbentuk karena adanya infeksi COVID-19 yang keluar bersama nafas melalui hembusan nafas ke dalam kantong khusus.

“Selanjutnya diidentifikasi melalui sensor-sensor yang kemudian datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence),” tambahnya.

GeNose telah melalui uji profiling dengan menggunakan 600 sampel data valid di Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID di Bambanglipuro Bantul hasilnya tingkat akurasi hingga 97% .

“Setelah melalui uji klinis tahap pertama, saat ini GeNose tengah memasuki uji klinis tahap kedua,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Pemerintah Siapkan Flat Isolasi Wisma Atlet Khusus OTG

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) – Sebagai langkah mengantisipasi flat isolasi mandiri di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, mengalami kehabisan tempat bagi pasien Orang Tanpa Gangguan (OTG).

Satuan Tugas Gabungan Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 mulai mempersiapkan penambahan tempat.

Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat Covid-19, Letkol (L) M Arifin mengatakan, saat ini pimpinan satgas telah menentukan tower 8 Wisma Atlet, Pademangan digunakan untuk pasien positif Covid-19 dengan status OTG.

“Jadi ini dipakai untuk mem-back up persiapan dari tower 4 dan tower 5 yang ada di Kemayoran. Dimana kita ketahui daya tampungnya di tower itu sudah mulai menipis artinya sudah menampung 1.200-an di tower 4 sudah 85% terisi,” kata Arifin di Wisma Atlet Pademangan, Sabtu (26/9/2020).

 

Dijelaskan Arifin, ada tower 8 Wisma Atlet Pademangan terdiri dari 18 lantai dan mampu menampung sekitar 1. 500 pasien. “Jadi di dalam satu gedung ini terdapat 524 kamar. Dimana setiap kamarnya terdapat tiga tempat tidur. Jadi satu keluarga bisa tinggal dalam satu unit,” tuturnya.

“Mungkin ruang poli lantai dasar masih belom terpasang AC dan nanti kita siapkan sekat buat tower 8 dan tower 9 dikasih pembatas. Diharapkan ini pasien yang mandiri dalam kondisi sehat dan bisa beraktivitas sendiri,” tambahnya.

sumber: republika.co.id