Kementrian BUMN Mulai Merger Bank Syariah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Segenap pihak terkait merger bank syariah anak usaha BUMN dikabarkan menyepakati rencana tersebut secara resmi melalui kesepakatan tertulis pada hari ini, Senin (12/10). Direktur BRI Syariah, Ngatari mengomentari hal tersebut.

“Kami tidak bisa menanggapi rumor, yang jelas, kami, seluruh karyawan serta manajemen, berkomitmen untuk memaksimalkan potensi perbankan syariah di Indonesia yang masih sangat besar,” kata dia    , Senin (12/10) malam.

Merger bank syariah sudah menjadi wacana yang dibenarkan langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir sejak awal tahun 2020. Disebutkannya bank syariah hasil merger dengan skala yang lebih besar ini akan rampung awal tahun 2021.

Tiga bank yang akan digabung adalah BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah. Ketiga bank tersebut enggan mengomentari proses yang berjalan dan menyatakan akan tunduk pada pemegang saham yang merupakan bank-bank BUMN konvensional.

Upaya menggabungkan bank syariah ini juga telah disambut baik pula oleh regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meski demikian, belum ada informasi soal pengajuan izinnya secara resmi pada OJK.

Sementara itu, beberapa waktu lalu wacana merger bank syariah diminta segera dilaksanakan untuk mengambil momentum. Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2015-2020 Fauzi Ichsan menyampaikan industri perbankan syariah memiliki prospek besar untuk terus tumbuh dan menjadi energi baru untuk ekonomi nasional.

“Aksi konsolidasi akan berdampak pada turunnya biaya penggalangan dana bank syariah sehingga memungkinkan untuk memperluas ruang gerak,” katanya kepada wartawan, Ahad (11/10).

Selain itu, merger juga dianggap menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya operasional dan capital expenditure yang kerap dialami perbankan syariah. Dengan konsolidasi, biaya penggalangan DPK, biaya operasional dan biaya capex bisa ditekan.

Prospek cerah juga dimiliki perbankan syariah karena industri ini terbukti mampu bertahan di tengah pengaruh buruk pandemi Covid-19. Bahkan, kinerja industri perbankan syariah tercatat lebih baik dibanding kondisi perbankan konvensional.

Sumber: republika.co.id

Komisi Fatwa MUI Persilakan Umat Gelar Aksi Demonstrasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Dr Hasanuddin Abdul Fatah menyampaikan pandangan mengenai Islam dan aksi demonstrasi.

Dia menjelaskan, Islam pada prinsipnya membolehkan aksi demonstrasi untuk menyampaikan pendapat pada berbagai kebijakan yang dinilai kurang baik atau merugikan masyarakat.

“Dengan catatan dilaksanakan dengan tertib dan tidak merusak. Jadi tidak masalah, boleh-boleh saja,” kata Guru Besar Ushul Fiqih UIN Syarif Hidayatullah, Ahad (11/10).

Hasanuddin melanjutkan, dalil tentang unjuk rasa baik di Alquran dan Hadis secara tekstual tidak ada. Meski tidak ada di dalam nash, ada dalil umum terhadap hal itu, yakni “Al-Ashlu fil Asy-Yaa’i Al-Ibaahah” (dasar segala sesuatu itu boleh), selama tidak bertentangan dengan syariah.

“Maka, yang bertentangan adalah perusakannya atau anarkisnya. Unjuk rasanya itu sendiri, menyampaikan pendapat, saran atau protes terhadap hal-hal yang dianggap merugikan itu boleh boleh saja,” tutur dia.

Aksi unjuk rasa, terang Hasanuddin, sebetulnya merupakan salah satu cara menyampaikan nasehat demi kebaikan dan kemaslahatan. Ketika pintu-pintu dialog atau musyawarah itu tertutup, atau tidak menjadi perhatian, maka cara lainnya adalah dengan berdemonstrasi. “Selama untuk kebaikan, tidak ada unsur anarkis, boleh,” katanya.

Hasanuddin juga mengingatkan bahwa ada kaidah fikih “Tasharruf al-Imam ‘ala al-Ro’iyah Manuutun bi al-Maslahah (apapun kebijakan yang diambil pemerintah, harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya).

Bila kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu dinilai menimbulkan kemudharatan, maka harus ada yang mengingatkan sebagai bentuk “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. “Kalau ada mungkarnya ya dilarang dan mengajaknya pada kebaikan. Ini menjadi kewajiban bagi rakyat termasuk ulama terhadap hal yang merugikan masyarakat,” jelasnya.

Sumber: republika.co.id

Polisi Kerahkan 7500 Personel Brimob Tambahan ke Jakarta

Redaktur: Mazaya

JAKARTA (Jurnalislam.com) — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengerahkan 7.500 personel Brimob tambahan dari beberapa daerah ke Jakarta untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beberapa waktu ke depan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan personel tambahan tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan tiba di Jakarta dalam dua gelombang yakni pada 5 Oktober dan 12 Oktober 2020.

Selain itu, Polri juga mengirimkan 200 personel Brimob tambahan ke Jawa Barat.

“Personel tambahan untuk membantu Polda Metro Jaya dan Polda Jabar menyikapi perkembangan situasi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) akhir-akhir ini,” kata Awi melalui pesan singkat kepada Anadolu Agency, Senin kemarin (12/10).

Selain personel Brimob tambahan, Polri dan TNI juga menyiagakan 9.332 personel lainnya di Jakarta, dengan rincian 7.593 polisi, 1.600 TNI, dan 139 personel dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Polri dan TNI juga telah menggelar apel pasukan dan patroli bersama di ibu kota terkait gelombang unjuk rasa pada Senin.

Gelombang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan sejak Selasa, 6 Oktober 2020 setelah DPR mengesahkan omnibus law ini sehari sebelumnya.

Pengunjuk rasa yang terdiri dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa juga kembali bergulir hari ini oleh massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta Pusat pada Senin.

Presiden KSBSI Elly Rosita mengatakan ada sekitar 1.000 orang yang terlibat dalam aksi unjuk rasa ini.

“Iya, hari ini unjuk rasa lagi,” kata Elly.

Presidium Alumni 212 juga akan berunjuk rasa untuk menolak UU Cipta Kerja pada Selasa, 13 Oktober 2020.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin mengatakan unjuk rasa akan dilaksanakan di sekitar Istana Negara pada pukul 13.00 WIB.

Terkait rencana unjuk rasa ini, Polri menyatakan tetap tidak akan menerbitkan izin keramaian untuk massa aksi.

Sumber: republika.co.id

 

Laznas BMH Bedah Rumah Keluarga Dhuafa di Malang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Sebagai bentuk dan wujud tanggungjawab untuk membantu masyarakat kalangan dhuafa, Laznas Baitul Maal Hidayatullah (BMH) perwakilan Jawa Timur Kembali adakan program bedah rumah. Bedah Rumah kali ini menyasar untuk keluarga Bapak Muhammad Wahid, warga Dusun Banyol Desa Wonorejo Kec. Singosari Kab. Malang.

Muhammad Wahid merupakan relawan yang selama ini banyak terlibat dalam aksi sosial kemanusiaan, termasuk diantaranya membantu masyarakat dan posyandu Jiwa program pemberdayaan eks-ODGJ (Orang dengan gangguan jiwa) dengan memberikan keterampilan batik ciprat serta pembuatan keset yang berbahan baku kain perca.

Program ini mendapat banyak dukungan, salah satunya melalui Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Kepala Kecamatan (Camat) Singosari, Heri Krispiyanto yang menyambut baik program bedah rumah Laznas BMH sekaligus meresmikannya, Kamis (8/10).

“Kami mengucapkan terimakasih kepada BMH yang telah memberikan kepedulian pada warga Desa Wonorejo dengan membedah rumah sehingga menjadi laik huni. Harapan kami program BMH bisa berlanjut dan berkesinambungan,” kata Heri.

Sementara itu Imam Muslim selaku Manager Prodaya BMH Jatim mengungkapkan ucapan syukur dan terima kasih atas selesainya program Bedah Rumah untuk dhuafa dalam hal ini rumah Bapak Muhammad Wahid.

“Alhamdulillah kami ucapkan kepada para donatur yang telah membantu wujudkan mimpi bapak wahid dengan bantuan program bedah rumah ini, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya,” ucap Imam Muslim.

Tidak hanya ucapan terima kasih kepada para donator, Imam Muslim juga mengungkapkan ungkapan terima kasih kepada teman-teman  yang membantu dalam pelaksanaan program Bedah Rumah ini.

“Terima Kasih juga kepada teman-teman yang membantu dalam pelaksananaan program bedah rumah ini, dimana BMH bekerjasama dengan KODIM 0818/26 Singosari serta PMI KSR Singosari Malang,” tutup Imam Muslim.

Tips Kelola Keuangan Darurat di Masa Resesi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Pandemi Covi-19 telah menyebabkan roda ekonomi di hampir seluruh belahan dunia mengalami resesi, tak terkecuali Indonesia. Suatu negara dikatakan resesi jika mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Perekonomian Indonesia pada kuartal satu dan dua tahun 2020 masing-masing tumbuh 2,97 persen dan minus 5,32 dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan akibat turunnya sisi produksi, rendahnya daya beli masyarakat, dan melonjaknya tingkat pengangguran.

Dengan kondisi resesi saat ini, memiliki dana darurat itu penting. Namun, tak setiap individu siap dan memiliki dana darurat yang memadai. Lalu bagaimana cara menyikapi resesi terhadap kondisi keuangan kita?

“Memiliki perencanaan keuangan yang matang sangatlah penting dalam menghadapi situasi resesi seperti saat ini. Hal ini dapat menghindari pengeluaran yang tak dibutuhkan, selain itu juga mempersiapkan diri untuk memiliki dana darurat,” ungkap co-founder dan Chief Investment Officer FUNDtastic, Franky Chandra, melalui keterangan resminya, Senin (12/10).

Perencanaan keuangan dengan matang, berarti ‘membedah’ dan mencatat kondisi keuangan, baik pemasukan rutin dan pengeluaran pokok. Pengeluaran pokok merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan setiap bulannya, utamanya kebutuhan primer, lalu kemudian juga pengeluaran rutin termasuk cicilan kredit produktif (KPR, kredit investasi, kredit modal kerja), biaya asuransi atau beban kesehatan, maupun kredit konsumtif.

Jika pemasukan dikurangi pengeluaran pokok, masih terdapat sisa dana yang memadai, maka bisa mulai merencanakan tujuan keuangan kedepan. Namun, apabila keadaan sebaliknya dimana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, maka diperlukan perencanaan keuangan yang lebih baik, misalkan dengan memilah mana yang benar-benar merupakan pengeluaran untuk kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan semata. Menentukan perencanaan keuangan tergantung dengan kebutuhan dan target setiap orang, misalnya untuk pendidikan anak sekolah, kuliah, kebutuhan pensiun, dana darurat atau kebutuhan masa depan lain.

Sementara, jika masih terdapat kelonggaran dana, maka bisa merencanakan hal lainnya, seperti jalan-jalan atau buka bisnis sampingan baru.

Franky menambahkan, proteksi baik itu asuransi jiwa maupun kesehatan sebaiknya juga penting agar tujuan keuangan tetap dapat berjalan tanpa terhambat.

Adapun, kebutuhan dana darurat idealnya sebesar enam bulan dari pengeluaran pokok. Namun, jika belum memiliki dana darurat yang ideal dengan kondisi resesi saat ini, tak perlu tergesa-gesa memenuhi kebutuhan dana darurat tersebut

Jika belum ada dana darurat, Franky tak menyarankan untuk tergesa-gesa memenuhi kebutuhan dana darurat, melainkan dana darurat bisa diatur tergantung kondisi keuangan individu, baik itu dalam 1 tahun hingga 5 tahun.

Sebagai contoh, jika memiliki pengluaran pokok selama 20 juta per bulan. Maka, dana darurat yang diperlukan adalah Rp 120 juta. Namun, dana darurat ini bisa dikumpulkan selama 5 tahun atau Rp 2 juta per bulan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk rencana lainnya seperti rencana kuliah anak Rp 2 juta per bulan, kebutuhan pensiun sebesar Rp 1,5 juta per bulan. di samping kebutuhan keuangan lainnya seperti tabungan.

Di luar pengeluaran bulanan, asuransi kesehatan, BPJS, maupun perencanaan tujuan keuangan lainnya, apabila masih terdapat ‘dana menganggur’, maka ada baiknya diproteksi dengan asuransi jiwa atau asuransi pendidikan tergantung dari tujuan keuangan yang sedang dikejar. Dengan demikian, kondisi hidup sudah cukup aman dan tujuannya dapat tercapai sesuai jangka waktu yang direncanakan.

Sumber: republika.co.id

Selasa Besok, Ormas Islam Akan Demo Tolak UU Ciptaker

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif membenarkan PA 212bersama dengan tiga ormas lainnya, Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, dan Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI akan menggelar aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja besok, Selasa (13/10). Aksi akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta pukul 13.00 WIB.

“Korlap sudah sampaikan SP (surat pemberitahuan) ke polda,” kata Slamet, Senin (12/10).

Slamet tidak menjelaskan lebih lanjut terkait siapa saja tokoh nasional yang akan hadir dalam aksi besok. “Insya Allah kita liat besok,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin tidak mengetahui pasti berapa jumlah massa yang akan turun ke jalan besok. “Kegiatan aksi ini akan dilaksanakan di setiap daerah jadi jumlah massa tergantung kondisi msing masing daerah adapun panitia sudah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian,” ucapnya.

Sebelumnya, beredar di sosial media poster undangan aksi 1310 menolak UU Cipta Kerja. Sejumlah lambang ormas terkait juga tercantum dalam poster tersebut. Selain menolak UU Cipta Kerja, dalam poster tersebut juga terdapat sejumlah tuntutan lain seperti selamatkan NKRI dan kaum buruh, tolak RUU HIP/BPIP dan bubarkan BPIP.

“JANGAN PULANG SEBELUM UU Ciptaker TUMBANG,” bunyi ajakan dalam poster tersebut.

Sumber: republika.co.id

 

MUI Heran Polisi Malah Tangkap dan Aniaya Wartawan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas merasa heran terhadap adanya penangkapan dan pemukulan wartawan oleh oknum polisi dalam aksi demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10) lalu.

Karena, menurut dia, wartawan juga memiliki hak untuk menjalankan tugasnya dan juga dilindungi oleh undang-undang.

“Saya juga heran kok wartawan bisa ditangkap dan dipukuli. Bukankah mereka punya hak untuk meliput dan hak itu harus kita hormati termasuk oleh pihak kepolisian dan  keamanan,” ujar Anwar, Senin (12/10).

Aliansi Jurnalis Independen Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum Pers setidaknya mencatat ada tujuh orang jurnalis yang mengalami kekerasan dari polisi saat meliput aksi tolak UU Cipta Kerja, di Jakarta pada Kamis (8/10).

Salah satunya adalah jurnalis CNNIndonesia.com, Tohirin, yang mengaku kepalanya dipukul dan ponselnya dihancurkan polisi ketika ia meliput demonstran yang ditangkap dan dipukul di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Saat itu, Tohirin tak memotret atau merekam perlakuan itu.

Namun, polisi tak percaya kesaksiannya, lantas merampas dan memeriksa galeri ponselnya. Polisi lalu marah saat melihat foto aparat memiting demonstran, akibatnya gawai yang ia gunakan sebagai alat liputan dibanting hingga hancur dan seluruh data liputannya turut rusak.

“Saya diinterogasi, dimarahi. Beberapa kali kepala saya dipukul, beruntung saya pakai helm,” kata Thohirin yang mengaku telah menunjukkan kartu pers dan rompi bertuliskan “Pers” miliknya ke aparat.

Contoh kedua adalah wartawan dari merahputih.com, Ponco Sulaksono. Ia sempat “hilang” beberapa jam, sebelum akhirnya diketahui Ponco ditangkap polisi dan ditahan di Polda Metro Jaya. Namun, Ponco akhirnya dibebaskan pada Jumat (9/10) malam.

Sumber: republika.co.id

Pandemi Sebabkan 32 % Rumah Tangga Kekurangan Pangan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Pemerintah menilai Indonesia juga memiliki tantangan fundamental dengan struktur demografi dan geografi kepulauan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sekitar 32% rumah tangga mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh terganggunya sistem logistik dan turunnya daya beli karena kehilangan penghasilan dan pekerjaan.

“Itulah sebabnya pemerintah sangat serius mengawal reformasi struktural meski di tengah pandemi,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dia menjelaskan, Indonesia akan berupaya menangani masalah ketersediaan pangan dengan memperluas wilayah atau membuka lahan tambahan baru, tidak hanya untuk padi tetapi juga untuk perkebunan hortikultura.

“Indonesia juga memperkenalkan program food estate (lumbung pangan) sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia dengan meningkatkan produktivitas di luar pulau Jawa,” katanya.

Dia melanjutkan, investasi pada infrastruktur teknologi digital juga dipersiapkan agar dapat menciptakan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok negeri.

“Dengan demikian, produksi dan pasar akan terhubung dengan cara yang lebih efisien. Semua ini menjadi bagian dari reformasi struktural yang telah diakomodasi di dalam APBN 2021,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah memperluas bantuan sosial untuk 10 juta penerima manfaat agar mereka dapat memiliki akses keterjangkauan makanan yang stabil. “Hal ini telah terakomodasi di dalam APBN 2020,” tandasnya.

Sumber: sindonews.com

Jokowi Narasikan Penolak UU Termakan Hoaks, BEM SI: Pemerintah Ciptakan Kebohongan

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) meminta agar pemerintah bertanggung jawab terkait disinformasi yang muncul perihal Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menurutnya, pemerintah memutarbalikkan narasi seolah mahasiswa, akademisi, LSM, NGO, buruh, serta elemen masyarakat lainnya yang menolak UU Cipta Kerja termakan hoaks.

Padahal, ia mengatakan, pemerintah dan DPR lah yang diduga mengesahkan kertas kosong lantaran draf final UU Cipta Kerja sampai saat ini tidak bisa diakses publik.

“Dalam hal ini pemerintah lah yang menciptakan kebohongan serta membuat disinformasi yang sesungguhnya di mata publik karena masyarakat tidak diberikan ruang untuk  mengakses informasi mengenai UU Cipta Kerja yang telah disahkan,” kata Koordinator Pusat BEM SI Remy Hastian, Senin (12/10).

BEM SI juga menuntut agar Pemerintah RI membuka ruang demokrasi seluas-luasnya dan menjamin kebebasan berpendapat mengenai penolakan UU Cipta Kerja.

BEM SI mengecam berbagai upaya pembungkaman dan penggembosan gerakan mahasiswa serta masyarakat melalui berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

“Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwasannya Pemerintah Republik Indonesia seolah anti kritik serta tidak mengakomodir dan melayani keresahan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujarnya.

Aliansi BEM SI juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan pemberitaan di media mengenai kerusuhan yang terjadi. Ia berharap media fokus terhadap substansi tuntutan buruh, mahasiswa dan elemen masyarakat, bukan malah fokus pada kerusuhan yang terjadi.

“Mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk fokus menjaga nalar kritis merawat perjuangan mencabut UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Terakhir, BEM SI juga menegaskan perjuangan menolak UU Cipta Kerja belum selesai. Mereka menganggap penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya terbatas pada aksi tanggal 8 Oktober 2020 lalu.

“Narasi perjuangan penolakan akan terus kami gaungkan sampai Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Presiden RI mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja,” ucapnya.

Sumber: republika.co.id

Semarak Aksi Sosial 21 Tahun Solopeduli

Redaktur: Mazaya

SOLO (Jurnalislam.com)- Pada milad Solopeduli yang ke 21 tahun, Solopeduli melakukan serangkaian acara sinergi kepeduIian untuk masyarakat dhuafa dan yang membutuhkan yang tersebar di berbagai daerah seperti di Soloraya, Semarang, Jogjakarta, Bekasi dan kota-kota lainnYa ‘ khusunya di jawa tengah.

Milad 21 tahun Solopeduli mengambil tema Sinergi kepedulian dengan melakukan aksi-aksi kepeduIian seperti santunan dan bemberian paket untuk yatim. santunan untuk keluarga dhuafa, layanan kesehatan, webinar kesehatan, webinar parenting, Bantuan pembuatan Wakaf sumur artetsis di wilayah kekeringan, hingga pada puncaknya yakni peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah SMK Gratis.

Peletakan batu pertama pembangunan gedung Sekolah SMK Gratis dilakukan di atas tanah wakaf dan sedekah dari para donatur Solopeduli. Peletakan batu pertama dilakukan di atas tanah seluas 2990 m2 yang dihadiri jajaran pembina dan dewan pengawas dan ketua dan pengurus yayasan Solopeduli Ummat, serta dihadiri tamu undangan di JI. Pleret Raya RT 04/09, Sumber, Banjarsari, Surakarta pada ahad, (11/10/2020).

“Jadi sekolah ini akan dibuat 3 gedung, 2 kelas dan satu kellas putra dan kelas putri dan di depan aula sekaligus masjid, lalu tema bangunan ini dengan pakai model kontainer, jadi kita berharap karena ini SMK, kita membuat sekolah yang memang unik dan menarik bagi masyarakat dan nyaman bagi anak anak yang melaksanakan proses belajar,” kata direktur utama Solopeduli Sidik Anshori kepada jurnalislam.com.

Sementara menurut Sidik, pembangunan sekolah tersebut menghabiskan dana 6 miliyar dan berjalan selama 1 tahun.

“Dan beberapa fasilitas yang kita bangun ini selain ruang kelas, juga ada masjid sebagai sarana masyarakat umum, masyarakat boleh mengakses, lalu berikutnya adalah model kayak villa sebagai tempat untuk para kunjungan yang dari luar kota, jadi aula sudah ada, spot spot untuk mereka selfie juga ada, jadi bangunan ini bukan hanya tema kontainer tapi juga milenial,” ungkapnya.

Sekolah SMK Gratis Solopeduli atau SMKIT Smart lnformatika ini ditujukan untuk siswa-siswi yang berasal dari kalangan menengah ke bawah atau kaum dhuafa.

Sekolah ini dibuka semenjak tahun 2009 dengan menyewa bangunan eks SD Gremet Manahan Surakarta. Dengan jumlah sekitar 180 siswa-siswi yang sekolah di SMK ini, para siswa yang berasal dari berbagai daerah ini mendapatkan biaya pendidikan, biaya makan dan biaya tempat tinggal secara gratis 100 persen.

Siswa-siswi di sekolah ini mendapatkan pendidikan sekolah (ilmu pengetahuan) dan sore atau malamnya mereka mendapatkan bimbingan dan belajar ilmu agama.

Walau diisi oleh anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi siswa siswi di Sekolah ini telah menorehkan prestasi yang membangakan

Selama tiga tahun terakhir. sekolah ini mendapatkan peringkat Ill UNBK dan pada tahun 2019 meraih peringkat I se-Solo dan prestasi-prestasi lainnya.

Sekolah ini juga telah meluluskan siswa-siswinya yang siap bekerja. Hampir semua lulusan sekolah ini memiliki ketrampilan dan skill yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga beberapa perusahaan swasta telah merekrutnya untuk meniadi pegawainya. Sekolah ini memiliki bidang keahlian teknologi lnformatika dan komunikasi dan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan