Warga di Pemukiman Rawan Bencana Diminta Waspada

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) — Gubernur Jabar prihatin dengan Banjir Bandang terjadi di Kampung Gunung Mas Blok C Rt 01,02,03/02,03 dan Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa, (19/1).

Walaupun, Ridwan Kamil bersyukur bencana itu tak sampai menelan korban jiwa.

“Dalam kesempatan ini juga saya merasa prihatin dengan kebencanaan di Cisarua, saya sudah koordinasi dengan Bupati, sementara tidak ada korban, tapi kerusakan rumah rumah,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (20/1).

Emil berharap ke depan, tingkat kebencanaan bisa berkurang. Karena, Covid-19 belum usai tapi bencana silih berganti seperti di Kalimantan Selatan, Sulawesi. “Saya titip waspada. Pemkot/pemkab mengevaluasi rumah di lahan berbahaya,” katanya.

Terkait longsor Sumedang, menurut Emil, Pencarian sudah dihentikan. Semua korban sudah ditemukan. Sekarang persiapan relokasi. Penyiapan lahan urusan kab dan provinsi. Sementara bangunanannya, urusan PUPR dan BNPB.

“Mudah mudahan semua bisa beralih dan tenang tidak dihantuai waswas karena tinggal di daerah rawan,” katanya.

Sebelumnya, Banjir Bandang terjadi di Kampung Gunung Mas Blok C Rt 01,02,03/02,03 dan Kampung Rawa Dulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Selasa, (19/1).

Menurut Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) BPBD Provinsi Jawa Barat Budi Budiman Wahyu, banjir terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi sehari sebelumnya. Sehingga, menimbulkan longsor dengan skala kecil dan longsoran tersebut membendung aliran sungai yang akhirnya tidak bisa di bendung dan meluap ke pemukiman warga.

“Dampaknya 3 Unit Rumah Rusak Berat (RB), 1 Unit Warung Rusak Berat (RB),” ujar Budi kepada wartawan, Selasa malam.

Budi mengatakan, jumlah masyarakat yang mengungsi adalah 40 kepala keluarga (KK)/180 Jiwa Mengungi ke Pondokan ( tersebar di 21 pondokan ), 2 KK/11 Jiwa Mengungsi ke Cirohani (Samping Argamulya) 8KK/30 Jiwa Mengungsi ke Rawadulang, 111 KK/416 Jiwa Mengungsi ke Kp Pengsiunan. “Alhamdulillah tak ada korban jiwa,” katanya.

Adapun upaya penanganan yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Barat, kata dia, adalah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bogor. Kemudian PUSDALOPS PB Kab Bogor mengasessment ke lokasi kejadian, serta melakukan evakuasi.

Selain itu, kata dia, PUSDALOPS PB Kab Bogor berkoordinasi dengan aparat setempat untuk mememuhi kebutuhan mendesak. Seperti, pipa air torn/bak penampungan air (penampungan air bersih warga hancur), perlengkapan bayi/kidswer+family kit.

“Sementara logistik ter-cover oleh warga,” katanya.

Saat ini, kata dia, kondisinya warga sementara di ungsikan di rumah saudaranya dan sebagian di wisma PTPN 8 gunung mas. Banjir pun,  sudah mulai surut. “BPBD Kabupaten bogor mendirikan posko di Gunung Mas untuk penerimaan logistik dan bantuan lainnya,” katanya.

Sumber: republika.co.id

 

Biden Resmi Dilantik Jadi Presiden AS, Trump Tinggalkan Gedung Putih

Redaktur: Mazaya

WASHINGTON(Jurnalislam.com) – Pelantikan Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS) menjadi catatan sejarah karena digelar secara sederhana di halaman Gedung Capitol, Washington DC Rabu (19/1) . Hal itu dilakukan karena masih dalam masa pandemi Covid-19.

Joe Biden resmi menjadi Presiden dan mengambil sumpah jabatan di hadapan Hakim Agung AS John Robet. Ia pun mengatakan sumpahnya untuk melestarikan, melindungi, dan mempertahankan konsistusi Amerika Serikat dengan meletakan tangan di atas Alkitab pusaka yang dimiliki keluarga secara turun menurun.

Sementara itu, beberapa saat sebelum pelantikan dimulai, Donald Trump meninggalkan Gedung Putih menggunakan pesawat kepresidenan Air Force One.

Sumber: republika.co.id

 

Kenali 7 Gejala Umum Covid-19

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Saat terinfeksi covid-19, berbagai gejala bisa saja muncul dari hari pertama. Misalnya seperti demam, batuk, hingga kehilangan kemampuan indra penciuman dan perasa atau anosmia.

Dari banyaknya gejala yang muncul, mana yang paling umum dirasakan pasien pasca terinfeksi virus Corona?

Untuk mengetahuinya, salah satu studi di China mengumpulkan data tentang karakteristik klinis  pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Peneliti memeriksa karakteristik klinis dari 138 pasien rawat inap yang mengalami pneumonia akibat terinfeksi virus Corona di Wuhan, China.

Para pasien dipantau antara 1 Januari hingga 3 Februari 2020 lalu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami bagaimana gejala covid-19 yang berkembang dan prevalensinya.

Dari studi tersebut, para peneliti akhirnya mengurutkan gejala pasien COVID-19 dari yang paling umum hingga yang paling jarang dialami. Berikut urutannya, dikutip dari Express UK.

  • Demam: 99 persen
  • Kelelahan: 70 persen
  • Batuk kering: 59 persen
  • Kehilangan nafsu makan: 40 persen
  • Nyeri tubuh: 35 persen
  • Sesak napas: 31 persen
  • Batuk berdahak atau berlendir: 27 persen

Untuk gejala yang kurang umum atau jarang dialami pasien COVID-19, yaitu sakit kepala, pusing, sakit perut, diare, mual, dan muntah.

Sebanyak 14 pasien dalam studi tersebut atau sekitar 10,1 persen awalnya datang ke rumah sakit dengan diare dan mual. Sampai dua hari setelahnya, mereka baru mengalami demam dan dispnea atau sesak napas.

sumber: detik.com

Walau PSBB, Kasus Covid Bandung Terus Meningkat

Redaktur: Mazaya

BANDUNG(Jurnalislam.com) – Pemerintah Kota Bandung tengah menerapkan PSBB Proporsional sejak 11-25 Januari 2021. Namun jumlah kasus positif aktif Covid-19 di Kota Bandung terus meningkat.

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku prihatin terhadap kondisi saat ini. Oleh karenanya, dia meminta masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah pandemi.

Oded berharap masyarakat bisa mengikuti anjuran pemerintah yaitu dengan cara membatasi aktivitas keluar rumah dan tetap mentaati protokol kesehatan.

“Kalau menyalahkan masyarakat kurang tepat, tapi saya melihat mereka selalu kucing-kucingan dengan petugas,” tutur Oded di Pendopo, Rabu (20/1/2021).

“Jadi saya selalu mengimbau kepada masyarakat, agar bisa memahami kondisi ini. Pandemi masih ada, mereka harus disiplin. Karena korban sudah banyaknya,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang tertulis di laman covid19.bandung.go.id, kasus positif aktif di Kota Bandung mencapai 1.314 kasus dan terjadi penambahan perhari kemarin sebanyak 62 kasus.

“Hari ini memang masih menghawatirkan, tapi ini bukan hanya di Kota Bandung, tapi di daerah lain juga seperti itu,” tuturnya.

Untuk itu, Oded akan segera berkoordinasi bersama Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk menyiapkan cara lain agar menekan penyebaran kasus Covid-19 di Kota Bandung.

“Per hari ini insyaallah kita sudah mulai dan terus melihat petanya secara komprehensif. Supaya kita bisa mengantisipasi,” terangnya.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Ema [Sekretaris Daerah Kota Bandng Ema Sumarna], pekan ini harus secepatnya mengevaluasi lagi apa yang harus kita lakukan ke depan,” imbuhnya.

Sumber:bisnis.com

 

Legislator Pertanyakan Perpres Ekstremisme, Bahayakan Demokrasi

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) — Anggota Komisi I Sukamta mempertanyakan motif Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme tahun 2020-2024. Sukamta memberikan beberapa catatan kritis terkait adanya Perpres tersebut.

“Apa motif pemerintah melahirkan Perpres esktrimisme ini? Padahal sudah ada UU Terorisme yang dipergunakan untuk memberantas teroris. Apakah perpres ini benar-benar menyasar pencegahan tindakan terorisme atau punya motif lain. Ini yang menjadi catatan pertama dari Fraksi PKS DPR RI,” kata Wakil Ketua Fraksi Bidang Polhukam PKS tersebut kepada Republika, Rabu (20/1).

Catatan selanjutnya yaitu tafsir pemerintah terkait multitafsir ekstremisme. Menurut dia, tafsir ekstremisme versi pemerintah tersebut berbahaya bagi keadilan hukum dan iklim demokrasi.

“Pemerintah membuat tafsir sendiri mengenai ekstrimisme yang tidak jelas bentuk dan ukurannya. Sehingga dalam tataran teknis menjadi multitafsir. Misal, ada laporan dari masyarakat tentang kejadian ekstremisme kepada kepolisian terhadap orang atau kelompok dengan keyakinan tertentu yang dianggap mendukung ekstrimisme kekerasan polisi pun akan mentafsirkan laporan secara subjektif,” ujar dia.

Jika pemerintah serius ingin memberantas terorisme, ia menyarankan agar pemerintah mempergunakan Undang-Undang Terorisme. Sebab selama ini UU Terorisme hanya dipergunakan untuk mengadili pelaku teroris dengan baju agama Islam.

“Sedangkan kelompok pemberontak, makar di Papua tak pernah ditangani layaknya kasus terorisme namun hanya ditangani seperti kelompok kriminal bersenjata biasa,” jelasnya.

Ia  kemudian memberikan sebuah hipotesis tentang tujuan dilahirkanya Perpres tersebut.

Dia memandang, jika KKB Papua tidak ditangani selayaknya kasus terorisme, kemudian pemerintah menangani kasus ekstremisme lain yang level ekstremnya masih di bawah KKB Papua maka menurutnya perpres tersebut bertujuan untuk menekan kelompok ekstremis sesuai tafsir pemerintah. Perpres tersebut bukan benar-benar bertujuan memberantas ektrimisme kekerasan.

Sumber: republika.co.id

 

Menag Usul Pesantren dan Perguruan Tinggi Islam Bisa Akses SBSN

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar perguruan tinggi Islam swasta, pesantren dan madrasah swasta bisa mengakses skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Usulan ini disampaikan Menag usai paparan proyek SBSN Kementerian Agama 2020 dalam gelaran Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN yang digelar secara daring.

“Harapan kami kemungkinan proyesk SBSN bisa diakses oleh perguruan tinggi agama Islam swasta, pondok pesantren dan madrasah swasta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena, lembaga ini memiliki kontrbusi dalam mencerdaskan anak bangsa,” kata Menag Yaqut, Rabu (20/01).

Menurut Menag, jumlah madrasah negeri dan swasta di Indonesia sangat jauh. Jumlah madrasah negeri hanya 2018, sementara madrasah swasta mencapai 82 ribu lebih. Itu juga perlu mendapat perhatian.

“Kami juga berharap pesantren bisa mengakses SBSN tentunya pesantren yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Semoga Ibu Menteri Keuangan bisa mencarikan solusi terkait ini,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik masukan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait perguruan tinggi Islam, pesantren dan madrasah bisa mengakses proyek SBSN.

“Masukan dari Menteri Agama akan kami catat dan kami telaah. Masukan ini sangat berharga dan kami akan lihat dari berbagai peraturan apakah bisa diberikan dan dilakukan sesuai mekanisme,” kata Menkeu Sri Mulyani

“Secara prinsip tidak ada perbedaan, yang paling penting proyeknya ada, apakah nanti dihibahkan atau bagaimana nanti kita telaah lagi,” sambung Menkeu.

Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN 2021 yang mengusung tema ‘Membangun Negeri di Tengah Pandemi ini diikuti sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, di antaranya Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Mentri KLH dan Menteri Bappenas.

Hadir mendampingi Menag, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, dan Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag.

 

Percepat Penanganan Korban Gempa Sulbar, Tim SAR DMC DD Bangun Pos Di 5 Titik

Redaktur: Mazaya

MAMUJU(Jurnalislam.com) – Area terdampak bencana yang begitu luas, membuat tim SAR Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa terbagi di dua wilayah yakni Majene dan Mamuju, kemudian menyebar ke beberapa titik untuk melakukan aktifitas respon dan mendirikan pos-pos pengungsian. Sebaran pos-pos pengungsi berada di daerah Majene dan Mamuju dengan memusatkan para terdampak yang mengungsi secara mandiri di pinggir-pinggir jalan dan di tanah lapang.

DMC Dompet Dhuafa mendirikan pos di beberapa titik sebaran antara lain:

1.Pos DMC Majene: Jl. Poros Majene-Mamuju KM 77, Dusun Liba Desa  Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar (Dekat SD No 10 Inpres Salutambung) (CP: Syarif 085298453916);

2.Pos DMC Mamuju: Jl. Soekarno-Hatta Kecamatan Sombori, Mamuju (CP: Ahmad Yamin 082113353641);

  1. Pos Logistik: Mamuju Jl. Soekarno Hatta No 27, Kecamatan Sombori, Mamuju (CP: Ahmad Mansyur 085298342755);
  2. Pos Hangat: Masjid Baitul Ikhsan, Jl. M.Husni Tamrin 38, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
  3. Pos Layanan Kesehatan: Pos Pengungsian depan Kantor Bupati Mamuju, Jl. Cut Nyakdin, Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

 

“Beberapa aksi tim SAR DMC DD pada (Selasa, 19/01/2021) adalah melakukan assessment lokasi pengungsian, menggulirkan layanan kesehatan, mendirikan pos hangat, mendirikan dapur umum di posko pengungsian dengan 300 porsi makanan per hari, melakukan SAR di RS Mitra Manakarra Mamuju, koordinasi kegiatan Dompet Dhuafa bersama Wakil Bupati Mamuju, pendistribusian logistik dan logistik, mendirikan musholla, pipanisasi untuk MCK darurat serta kegiatan lainnya,”ujar Ahmad Yamin, Koordinator Lapangan Tim SAR DMC Dompet Dhuafa pada respon gempa bumi Sulbar.

 

Di lokasi yang berbeda dengan aktivitas dari Tim Kesehatan mendirikan Pos Medis di dua titik, yakni titik pertama berada di Jl. Angsa, Dusun Padangbaka, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 18 jiwa sedangkan di titik kedua berada di RT 02 Gandang, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan total penerima manfaat 19 jiwa. Penerima manfaat dari layanan kesehatan mayoritas cenderung lansia, anak-anak hingga balita yang rentan terhadap cuaca maupun sanitasi di pengungsian.

 

“Tidak hanya kami gulirkan layanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak, kami juga mendirikan mushola darurat yang berada di Pengungsian Da’ah (Mapolda Subar)

Jalan Aiptu Norman Kalubibing, Mamuju, Sulbar, dengan 608 Jiwa sebagai penerima manfaat tersebut, selain itu kami membuat pipanisasi untuk kebutuhan MCK darurat dan serta wudhu bagi para pengungsi,”tambah Ahmad Yamin.

 

Sampai sore ini (Selasa,19/01/2021) BNPB menginfokan total meninggal dunia terdapat 81 jiwa, dari 70 jiwa meninggal dunia terdapat di Kabupaten Mamuju dan 11 jiwa meninggal dunia berada di Kabupaten Majene. Kebutuhan yang diperlukan saat ini bagi para pengungsi yakni sembako, perlengkapan bayi, susu formula, hygiene kit, tenda atau terpal, Matras hingga medis atau  kesehatan.

 

Perguruan Tinggi Islam Diharap Cerminkan Wajah Islam Wasathiyah

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi berharap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pro aktif dalam penguatan pemahaman Islam Wasathiyah. Selain itu juga pro aktif dalam dakwah ajaran Islam rahmatan lil alamin.

Hal ini disampaikan Wamenag saat meresmikan gedung akademik Institut Ummul Quro Al-Islami (IUQI) Bogor. “Saya berharap kampus PTKI terus pro aktif serta membantu Kemenag dalam memperkuat pemahaman Islam wasatiyah dan ikut serta menebarkan ajaran agama Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam,” ujar Wamenag.

Hadir, Pembina Yayasan Pendidikan Tinggi Ummul Quro: K.H. Helmy Abdul Mubin, Lc. Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor: Dr. Saiful Falah, M.Pd.I., Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor: Dr. H. Endin Mujahidin, M.Si., Ketua PCNU Kabupaten Bogor: K.H. Bundari Abbas, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat: Dr. H. Adib, M.Ag.

Menurut Wamenag, dalam dua tahun terakhir, kampus PTKI Negeri tengah mengembangkan “rumah moderasi beragama”. Wamenag berharap gedung baru pusat akademik kampus IUQI ini juga bisa dimanfaatkan dalam pengembangan “rumah moderasi beragama” untuk menegakkan DNA Islam wasathiyyah di Indonesia.

“Kini dari 58 PTKIN sudah ada 30-an lebih yang mendirikan rumah moderasi beragama sebagai tempat yang dapat memberikan pencerahan terhadap umat, khususnya umat Islam agar menjadi pribadi Muslim yang tidak mudah jatuh ke dalam ekstrem ke kanan ataupun ke kiri,” urainya.

“Dengan cara seperti ini saya meyakini Indonesia nantinya akan menjadi referensi dan destinasi pendidikan Islam bagi dunia karena praktik kedamaian betul-betul terjadi dalam keragaman budaya dan agama yang ad di Indonesia ini,” sambungnya

 

MES Gelar Musyawarah Nasional dan Islamic Economic Forum Secara Daring

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)–Musyawarah Nasional dan Indonesia Islamic Economic Forum Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) akan segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional Munas) ke-V pada Sabtu, 23 Januari 2021 yang dilakukan secara daring/ online dengan alasan Pandemi Covid 19 dan pembatasan aktifitas sosial.

Munas merupakan forum tertinggi yang diselenggarakan secara rutin setiap 3 (tiga) tahun dan bertujuan untuk mengambil keputusan strategis organisasi, penyampaian laporan pertanggungjawaban dan evaluasi program kerja, serta memilih Ketua Umum MES untuk periode kepengurusan selanjutnya.

Munas akan diikuti oleh perwaklian Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah (29 Provinsi), Pengurus Wilayah Khusus (9 Wilayah Luar Negeri), dan Pengurus Daerah (95 Kabupaten/Kota) serta peserta peninjau dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja MES.

Wakil Ketua Umum III Pengurus Pusat MES yang juga sebagai Ketua Panitia Pengarah, Firdaus Djaelani mengonfirmasi bahwa acara ini akan dibuka oleh Ketua Dewan Pembina MES yang juga Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin.

“Jadi Munas kali ini kita mengangkat tema Mewujudkan Ekonomi dan Keuangan Syariah yang Berkontribusi Signifikan dalam Ekosistem Perekonomian Nasional dan insyallah akan dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin”.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat MES, Edy Setiadi menyampaikan harapannya Munas ke V ini menghasilkan keputusan strategis untuk pegembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia.

“Saya berharap Munas ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk peningkatan peran ekonomi dan keuangan syariah dalam mengatasi permasalahan ekonomi umat, terlebih dalam masa pandemi ini yg juga berdampak pada perlambatan ekonomi”.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Iggi Achsien mengungkapkan Munas secara online ini dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi Pandemi Covid 19 yang masih melanda sebagian besar wilayah Indonesia.

“Biasanya Munas ini dilaksanakan secara offline, namun dengan melihat kondisi yang belum memungkinkan, kita memutuskan dilaksanakan secara online.

Sebagai rangkaian kegiatan Munas, sehari sebelumnya yaitu Jumat 22 Januari 2021, MES kembali menyelenggarakan acara Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) ke 7 secara virtual yang mengangkat tema “Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Sovereign Wealth Fund dalam Pemerataan Ekonomi Umat”.

Para nara sumber yang dijadwalkan hadir antara lain, Hery Gunardy (Direktur Utama Bank Syariah Indonesia), Jens Reisch (President Director Prudential Life Assurance Indonesia), Anwar Abbas (PP Muhammadiyah), Haryadi B. Sukamdani (Ketua Umum APINDO), Budi Hikmat (Direktur Bahana TCW Investment Management), serta akan dimoderatori oleh Rizky Wisnoentoro. Menteri BUMN RI Erick Thohir juga dijadwalkan akan memberikan keynote speech pada sesi pembukaan webinar ini.

Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah, KH. Afifuddin Muhajir, Terima Doktor Honoris Causa dari UIN Semarang

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)– Ketua MUI Bidang Fatwa Maudhuiyah dan Metodologi menerima Doktor Honoris Causa (Kehormatan) Bidang Ushul Fiqih dari UIN Walisongo Semarang. Penganugerahan tersebut dilaksanakan Rabu (20/01) pagi di UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.

Semula, penyelenggaraan ini dilaksanakan pada Rabu, 16 Desember 2020 lalu namun karena berbagai pertimbangan, akhirnya dilaksanakan hari ini. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Said Agil Husein Al Munawwar bertindak sebagai promotor sedangkan Rektor UIN Semarang Imam Taufiq bertindak sebagai Co-Promotor.

Rektor UIN Semarang, Imam Taufiq, menyampaikan bahwa penganugerahan gelar doktor honoris causa (kehormatan) dilakukan dengan pertimbangan matang. Dari sisi akademik, penganuegrahan ini melalui proses seleksi dan uji akademik serius.

“Penganugerahan gelar doktor honoris causa ini merupakan wujud komitmen UIN Walisongo Semarang dalam memberikan apresiasi kepada putera puteri terbaik bangsa yang telah benar-benar berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh baik dalam tataran teoritis maupun praktis,” paparnya Rabu (20/01) di Semarang.

Menurutnya, tidak ada yang meragukan kapasitas Kiai Afifuddin Muhajir. Latar belakang beliau sebagai ulama, dosen, akademisi, wakil pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo, Rais Syuriah PBNU, dan Ketua MUI Bidang Fatwa Maudluiyah dan Metodologi membuktikan itu.

Dia mengatakan, Kiai Afifuffin Muhajir memiliki dedikasi tinggi dalam membumikan pemikiran Islam khususnya di bidang hukum Islam secara dinamis dan terbuka. Ini sesuai dengan kebijaksanaan dan kepribadian bangsa Indonesia.

“Maka menjadi kehormatan bagi UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Kami sungguh mendapatkan model fikih yang responsif terhadap problematika masyarakat kontemporer, yang tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah, akan tetapi menjangkau bidang sosial dan politik, khususnya terkait relasi agama dan negara,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Afifuddin menyampaikan makalah berjudul Al Jumhuriyatul Indonesiyah al muwahhadah fi mizanis syariati Dirasatun an banjasila fi dhuin nushushi wal maqashid. Dalam makalah berbahasa arab tersebut, beliau menyampaikan tentang fokus kajian ushul fiqihnya selama ini yaitu tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai dasar dalam neraca atau pandagan teks syariah dan tujuan syariah.

Ada empat inti yang disampaikan Kiai Afif. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara sah menurut pandangan syariat Islam. Sebagai dasar negara, Pancasila juga bukan penghalang terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia.

Yang unik, beliau menyampaikan bahwa sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata memiliki arti yang lebih dalam daripada sila pertama yang termuat pada piagam Jakarta. Sebab, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut adalah cerminan tauhid sebagai pilar akidah Islam.

Konsekuensi dari disepakatinya sila pertama itu, maka tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa maupun sila-sila yang lain.