Ratusan Ribu Warga Tel Aviv Demo Tolak Perluasan Perang di Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Ribuan orang memadati jalanan Tel Aviv, Sabtu (9/8/2025), untuk menuntut diakhirinya perang di Gaza. Aksi ini berlangsung sehari setelah pemerintah Israel berjanji memperluas operasi militer dan merebut Kota Gaza.

Para demonstran membawa spanduk dan foto para sandera yang masih ditahan di Gaza, sambil mendesak pemerintah menjamin pembebasan mereka. Wartawan AFP memperkirakan jumlah peserta mencapai puluhan ribu, sementara kelompok keluarga sandera menyebut angka hingga 100.000 orang.

Pihak berwenang tidak memberikan estimasi resmi jumlah massa, namun jumlah peserta dinilai jauh lebih besar dibandingkan aksi anti-perang sebelumnya.

“Kami ingin mengirim pesan langsung kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: jika Anda menyerbu Gaza dan para sandera terbunuh, kami akan mengejar Anda di alun-alun kota, dalam kampanye pemilu, dan di setiap waktu serta tempat,” ujar Shahar Mor Zahiro, kerabat salah satu sandera yang tewas, kepada AFP.

Sehari sebelumnya, kabinet keamanan Israel menyetujui rencana operasi besar merebut Kota Gaza. Keputusan tersebut memicu kritik domestik dan internasional. Sejumlah negara, termasuk sekutu Israel, mendesak gencatan senjata yang dinegosiasikan untuk memulangkan sandera dan mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.

Meski menghadapi penolakan keras dan kabar adanya perbedaan pendapat di internal militer, Netanyahu tetap mempertahankan keputusannya. Dalam unggahan di media sosial Jumat malam, ia menegaskan, “Kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas.”

Netanyahu telah menghadapi protes rutin selama 22 bulan perang. Banyak aksi sebelumnya menyerukan kesepakatan gencatan senjata, yang di masa lalu menghasilkan pertukaran sandera dengan tahanan Palestina di penjara Israel.

Kecaman Otoritas Palestina
Otoritas Palestina (PA) pada Sabtu mengecam rencana Israel memperluas operasi militernya. Presiden PA Mahmud Abbas menyebut langkah tersebut sebagai “kejahatan baru” dan menegaskan perlunya tindakan segera untuk menghentikannya.

Abbas juga menekankan pentingnya memberikan kewenangan penuh kepada Negara Palestina untuk mengelola Jalur Gaza. Dalam rapat yang sama saat rencana Kota Gaza disetujui, kabinet keamanan Israel juga mengadopsi prinsip untuk mengakhiri perang, termasuk pembentukan pemerintahan baru di Gaza yang bukan berasal dari Hamas maupun PA.

PA, yang dibentuk sebagai langkah awal menuju negara Palestina, hanya memiliki kewenangan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat dan tidak memiliki kendali di Gaza yang dikuasai Hamas sejak 2007.

Korban Sipil Terus Bertambah
Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan setidaknya 37 orang tewas akibat serangan Israel di seluruh wilayah tersebut pada Sabtu, termasuk 30 warga sipil yang tengah menunggu bantuan.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina sejak perang pecah, angka yang dinilai Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diverifikasi. (Bahry)

Sumber: TNA

Turki dan Mesir Desak Perlawanan Internasional atas Rencana Israel Kuasai Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

EL ALAMEIN (jurnalislam.com)– Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menyerukan negara-negara Muslim untuk bertindak bersama dan menggalang perlawanan internasional terhadap rencana Israel menguasai Kota Gaza. Seruan ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, di El Alamein, Mesir, Sabtu (9/8/2025).

“Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah dipanggil untuk menghadiri pertemuan darurat,” kata Fidan dalam konferensi pers bersama. Ia menegaskan bahwa kebijakan Israel bertujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka melalui kelaparan dan menginvasi Gaza secara permanen.

Menurut Fidan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan dukungan negara-negara terhadap Israel. Ankara menilai rencana tersebut sebagai bagian dari kebijakan genosida dan ekspansionis Israel, serta menyerukan langkah global untuk menghentikannya.

Mesir dan Turki pada Jumat (8/8) sama-sama mengecam rencana tersebut. Abdelatty menyebutnya sebagai “perkembangan yang sangat berbahaya” yang tidak hanya mengancam rakyat Palestina, tetapi juga negara-negara tetangga. Ia menegaskan terdapat koordinasi penuh antara Mesir dan Turki dalam isu Gaza.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Komite Menteri OKI pada Sabtu, rencana Israel dinilai sebagai “eskalasi berbahaya dan tidak dapat diterima, pelanggaran berat hukum internasional, dan upaya memperkuat pendudukan ilegal.” Komite memperingatkan bahwa langkah itu akan menghilangkan setiap peluang perdamaian.

Israel telah memberlakukan pembatasan ketat terhadap bantuan masuk ke Gaza selama lebih dari 22 bulan. Meski demikian, Israel membantah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan menuding Hamas bertanggung jawab atas krisis pangan massal.

Para menteri Israel sebelumnya berulang kali menyatakan ambisi untuk mengusir 2,2 juta penduduk Gaza dalam tindakan yang mereka sebut sebagai “emigrasi sukarela,” yang oleh banyak pihak dinilai sebagai pembersihan etnis skala besar.

Tim mediasi dari Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat masih berupaya mencapai gencatan senjata antara Israel dan Hamas. OKI mendesak negara-negara adidaya dan Dewan Keamanan PBB untuk memikul tanggung jawab hukum dan kemanusiaan mereka, serta mengambil langkah segera menghentikan rencana Israel di Gaza. (Bahry)

Sumber: TNA

Bupati dan Wakil Bupati Bone Kompak Hadiri Tabligh Akbar IPC Bersama Ustaz Bachtiar Nasir

Redaktur: Arie Ristyan

BONE (jurnalislam.com)– Konvoi solidaritas Palestina bertajuk Indonesia Peace Convoy (IPC) kembali menyapa Sulawesi Selatan. Sabtu pagi (9/8/2025), giliran Kabupaten Bone menjadi tuan rumah kegiatan yang dipimpin langsung oleh inisiator IPC, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN).

Lebih dari 500 kendaraan roda dua dan roda empat ikut dalam iring-iringan sepanjang sekitar satu kilometer. Rute konvoi dimulai dari Lapangan H. Andi Palentei, Tonra, menuju Masjid Agung Kabupaten Bone sejauh kurang lebih 59 kilometer.

Pelaksanaan IPC di Bone bertepatan dengan peringatan milad ke-10 tahun Madrasah Hafizh Quran (MHQ) Tonra, lembaga pendidikan penghafal Alquran binaan UBN.

Sabtu sore, ribuan santri dan masyarakat jalan santai dari Masjid Agung Bone menuju Lapangan Merdeka sejauh tiga kilometer. Jalan santai dilepas oleh Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin. Sepanjang jalan, para santri membawa bendera Palestina sembari meneriakkan yel-yel “Free Palestine”.

Puncak kegiatan pada Sabtu malam diisi dengan tabligh akbar di Lapangan Merdeka. UBN berkesempatan menjadi penceramah.

Acara puncak IPC dihadiri Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, bersama ribuan warga.

Dalam sambutannya, Bupati Andi Asman menyampaikan apresiasi terhadap kiprah dakwah UBN yang telah dikenal luas melalui media massa.

“Kepada Kiai Haji Bachtiar, terima kasih kakandaku sudah sampai di Bone. Kita sering melihat di media, beliau adalah salah satu putra Bone yang selama ini berjuang untuk Kabupaten Bone,” ujar Bupati Andi Asman.

Pada kesempatan ini, Bupati Andi Asman memaparkan rencana pembangunan pelabuhan di dekat MHQ Tonra dan mengajak masyarakat mendukung proyek tersebut. Ia juga menyampaikan harapan agar kegiatan dakwah seperti IPC, zikir, dan tabligh akbar bisa diselenggarakan secara rutin di Bone.

Sementara itu, UBN dalam ceramahnya memberikan pesan kepada para santri untuk mempersiapkan diri memerdekakan Palestina.

“Biarlah anak-anak kami di MHQ untuk sementara jauh dari HP, jauh dari dunia, tetapi kalian dekat dengan iman sejati,” jelas UBN.

Dengan kondisi itu, kata UBN, diharapkan santri dapat membangkitkan peradaban dunia dengan Quran. Termasuk membebaskan Palestina dan Masjid Al Aqsha.

Menurut UBN, dalam catatan sejarah kerajaan Bani Israil berkuasa tidak lebih dari 80 tahun. Hal ini seperti yang Allah janjikan.

“Sejak tahun 1948 Palestina diambil alih oleh Israel, dan sebentar lagi 80 tahun, 2028 dia akan hancur dan peradaban Islam akan bangkit,” tegas UBN.

Dengan Semangat Kemerdekaan, Dewan Dakwah Lepas 225 Da’i Muda Terbaik ke Pelosok Negeri dari Gedung MPR RI

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Dalam momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia menggelar acara pelepasan 225 da’i muda terbaik, dan terbanyak sepanjang penugasan, di Gedung Nusantara V Komplek DPR MPR RI, Senayan, Jakarta pada Jum’at, (8/8/2025).

Acara yang bertajuk “Dengan Semangat Kemerdekaan, Membangun Peradaban dari Pedalaman” ini bukan hanya menjadi agenda penting bagi dunia dakwah, namun juga menjadi bagian dari langkah nyata membangun bangsa melalui pendidikan, pencerahan, dan pelayanan umat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kegiatan ini menjadi simbol sinergi antara lembaga dakwah dengan institusi negara dalam mendorong pembangunan karakter bangsa berbasis nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. Para da’i yang dilepas adalah lulusan terbaik dari lembaga pendidikan milik Dewan Da’wah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) M. Natsir, dan telah menjalani pelatihan intensif, pembekalan dakwah, serta kesiapan menghadapi kondisi sosial dan geografis daerah tugas masing-masing.

Para da’i membawa misi besar dan strategis untuk dakwah dan kemajuan bangsa, salah satunya adalah menamkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada masyarakat binaan.

Acara ini mempertemukan elemen-elemen penting dan strategis bangsa, di antaranya; Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A, Wakil Ketua MPR RI, Tamsil Linrung, Wakil Ketua DPD RI, Menteri Transmigrasi RI, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pembangunan & Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dr. Sigit Mustofa Nurudin, ST.MM, Menteri Pertanian Republik Indonesia, diwakili oleh Ketua BRMP Pascapanen Pertanian, Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P, Ir. H. Muhammad Noor Rifani, S.H., S.T., M.T, Bupati Tabalong, Dato’ Aneng Bupati Kabupaten Anambas, hingga Prof.(H.C.) Dr.Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec, Pimpinan BAZNAS RI.

Ketua Umum Dewan Dakwah, Dr. Adian Husaini, dalam sambutannya menegaskan bahwa misi pengiriman da’i bukan sekadar aktivitas keagamaan, tetapi bagian dari membangun peradaban bangsa dari wilayah pedalaman. “Da’i adalah agen perubahan. Mereka menjalankan misi Bapak Mohammad Natsir dalam mengokohkan Indonesia dalam persatuan umat dan juga memajukan bangsa,” ujarnya.

Islam inilah yang mengikat nusantara, pengiriman da’i ini adalah cara kita memajukan Indonesia,” tambahnya.

Pada momen kenegaraan ini, Dewan Dakwah sekaligus melakukan penandatangan kerjasama (MoU) dengan Baznas RI dan Kabupaten Tabalong.

“Pelepasan dai ini juga sejalan dengan visi misi kami, Tabalong SMART (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), di mana salah satu poinnya adalah hadirnya para da’i di setiap desa dan pertemuan ini jadi langkah awal da’i-da’i Dewan Dakwah akan ada di setiap desa kami di Tabalong,” tutur Muhammad Noor Rifani, Bupati Tabalong

Para da’i yang dilepas akan diberangkatkan menuju tempat bertugas dan mengabdi selama 1 hingga 2 tahun di 175 titik di 29 Provinsi di Indonesia, seperti Papua, NTT, pedalaman Kalimantan, pesisir Sulawesi, hingga perbatasan Sumatera dan Malaysia. Mereka akan menjadi pelopor dakwah, pendidikan, hingga penguatan ekonomi umat di komunitas-komunitas Muslim minoritas.

Dewan Dakwah memastikan bahwa setiap da’i tidak hanya membawa ilmu, tetapi juga keteladanan. Sehingga pengiriman da’i berdampak luas terhadap masyarakat dari akar rumput.

“Ini adalah bukti konkret Dewan Dakwah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan membangun indonesia dari pinggiran. Para da’i yang jadi pelita di tengah pedalaman yang bukan hanya menerangi tapi juga menghangatkan masyarakat dengan dakwah kita,” ujar Tamsil Linrung dalam sambutannya.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyampaikan nasihat untuk para dai tentang kesatuan Indonesia yang telah dilakukan oleh Bapak Mohammad Natsir saat merangkai dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga bisa terus berjalan hingga hari ini.

“Hal ini senafas dengan bagaimana dakwah yang telah dicontohkan Rasulullah Shalallahu alaihi wa Sallam tentang pendekatan secara universal untuk persatuan,” kata Hidayat.

Lebih dari itu, Wakil Ketua MPR RI juga memberikan suntikan semangat dalam nasihatnya untuk para da’i agar bisa berdakwah, berdampak dan jadi manifestasi kebaikan yang akan digapai pada momen Indonesia Emas 2045 nanti. “Apa yang kita tanam hari ini melalui para dai yang dikirim ke penjuru negeri adalah apa yang akan kita tuai saat Indonesia Emas 2045 nanti,” tambahnya.

Turut serta di dalam kegiatan Pelepasan Da’i ini kisah inspiratif dari Ustadz Sigit, da’i senior Dewan Dakwah, yang telah mengabdi lebih dari 21 tahun di pedalaman Morowali Utara. Ia membawa surat-surat harapan anak bangsa di Dusun Ngoyo untuk kita semua

“Dan hari ini, 225 dai di hadapan kita menjadi bagian tali estafet yang akan melanjutkan perjuangan untuk memerdekakan anak bangsa yang belum merasakan arti kemerdekaan di wilayah pedalaman,” tutur Ustadz Sigit menatap penuh arti para da’i dari podium tempatnya bicara.

Kegiatan ini menegaskan bahwa semangat kemerdekaan bukan hanya dirayakan, tapi juga diwujudkan melalui kontribusi nyata ke wilayah yang selama ini sering terlupa bahkan belum tersentuh secara merata. Bahwa dakwah bukan hanya domain agama, tetapi juga instrumen kenegaraan dalam membina masyarakat. Melalui dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan, LAZNAS Dewan Dakwah ikut hadir dan berkomitmen membersamai para dai dan menjadikan pedalaman sebagai titik tolak peradaban baru; kuat dalam iman, mandiri dalam ekonomi, dan kokoh dalam semangat kebangsaan.

UBN Serukan Boikot Israel di Indonesia Peace Convoy Sinjai–Bulukumba

Redaktur: Arie Ristyan

SINJAI (jurnalislam.com)- Ulama nasional sekaligus aktivis kemerdekaan Palestina, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), menyerukan aksi boikot produk-produk terafiliasi Israel saat memimpin Indonesia Peace Convoy (IPC) di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025).

“Boikot… boikot… boikot Israel! Boikot Israel sekarang juga!” teriak UBN yang juga inisiator IPC, disambut pekikan takbir ratusan peserta konvoi.

Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) itu membeberkan kondisi terkini Gaza yang menurutnya “bukan kelaparan, tetapi dilaparkan” akibat blokade Israel yang juga dibantu Mesir.

“Saat ini bantuan internasional menumpuk hingga 14 ribu ton di perbatasan Rafah, bahkan ada yang sudah basi,” ujarnya.

UBN menegaskan, IPC adalah simbol persatuan rakyat Indonesia untuk Palestina sekaligus bukti bahwa pesan kemanusiaan bisa disampaikan secara damai namun penuh makna. Hingga pelaksanaan di Sinjai–Bulukumba, IPC telah digelar 15 putaran di berbagai kota di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Aksi solidaritas ini menempuh jarak sekitar 60 kilometer, dimulai dari Alun-Alun Sinjai Bersatu dan berakhir di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) Bontobahari, Bulukumba. Sepanjang rute, ratusan kendaraan roda dua dan roda empat mengibarkan bendera Palestina, disambut hangat oleh warga yang berdiri di tepi jalan.

Dukungan penuh datang dari Pemerintah Kabupaten Sinjai. Staf Ahli Bupati Sinjai Bidang Sosial dan SDM, Andi Mandasini, menyampaikan apresiasi kepada Aliansi Rakyat Sinjai Bela Palestina dan seluruh pihak yang terlibat.

“Anak-anak kehilangan masa depan, ibu-ibu kehilangan keluarga, dan pemuda kehilangan hak-hak dasarnya. Kemerdekaan bukan hanya urusan dunia Arab atau umat Islam, tetapi urusan umat manusia,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata kepedulian dan kebersamaan masyarakat Sinjai terhadap penderitaan rakyat Palestina.

“Semangat kepedulian di Sinjai tidak pernah padam. Mari jadikan konvoi ini momentum untuk terus menyuarakan kebenaran dan mendoakan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Semoga Allah memberikan kekuatan dan ketabahan kepada saudara-saudara kita di Palestina,” tambahnya.

Hamas Janji Lanjutkan Perlawanan, Dunia Kecam Rencana Pendudukan Gaza oleh Israel

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Hamas menegaskan akan melanjutkan perlawanan bersenjata setelah kabinet Israel menyetujui rencana pendudukan Jalur Gaza. Kelompok itu menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membalikkan arah negosiasi gencatan senjata dan mengorbankan para sandera demi kepentingan politiknya.

“Netanyahu berusaha menyingkirkan para sandera dan mengorbankan mereka demi agenda ideologis ekstremisnya,” demikian pernyataan resmi Hamas pada Jum’at (8/8/2025).

Sementara itu, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) juga mengecam langkah tersebut dengan mengatakan, “Netanyahu tidak peduli pada nyawa tentaranya yang kelelahan akibat perang, dan juga tidak peduli pada warga Palestina yang kelaparan di Gaza.”

Rencana pendudukan Gaza itu memicu gelombang kecaman internasional. Kepala HAM PBB Volker Turk menilai langkah Israel tersebut “bertentangan dengan keputusan Mahkamah Internasional yang memerintahkan Israel mengakhiri pendudukannya sesegera mungkin, demi terwujudnya solusi dua negara dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.”

Perdana Menteri Inggris Kier Starmer juga menolak rencana itu.

“Tindakan ini tidak akan mengakhiri konflik atau membantu mengamankan pembebasan para sandera,” ujarnya.

Senada, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendesak Israel “untuk tidak menempuh jalan ini, karena hanya akan memperburuk bencana kemanusiaan di Gaza.”

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan “kekhawatiran serius” atas keputusan tersebut, seraya menegaskan bahwa “penyelesaian penuh konflik Gaza hanya dapat dicapai melalui gencatan senjata; hanya dengan demikian jalan menuju de-eskalasi dapat diaspal dan keamanan regional terjamin.”

Dari Ankara, Kementerian Luar Negeri Turki menyerukan “masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya guna mencegah penerapan keputusan ini, yang bertujuan menggusur paksa warga Palestina dari tanah mereka.”

Sementara itu, seorang pejabat Yordania mengatakan kepada Reuters bahwa “negara-negara Arab hanya akan mendukung apa yang diputuskan rakyat Palestina mengenai tata kelola Gaza” dan menegaskan bahwa “kami tidak akan menyetujui kebijakan Netanyahu dan tidak akan memperbaiki apa yang telah ia rusak.”

Menurut data otoritas kesehatan Gaza, perang yang berlangsung sejak tahun lalu telah menewaskan 61.258 warga Palestina dan melukai 152.045 orang lainnya. Sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut kini hancur, membuat Gaza nyaris tidak layak huni. (Bahry)

Sumber: TNA

4.000 Pengungsi Suriah Kembali dari Jerman Sejak Jatuhnya Rezim Assad

BERLIN (jurnalislam.com)– Sekitar 4.000 pengungsi Suriah telah kembali dari Jerman ke negara asal mereka sejak jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada Januari lalu, menurut data yang dikutip Deutsche Welle.

Pemerintah Jerman terus mendanai dan mempromosikan program repatriasi sukarela, namun sebagian besar pengungsi yang pulang tidak menerima dukungan keuangan resmi.

Data menunjukkan hanya 995 orang yang memanfaatkan program pemulangan sukarela yang dikelola pemerintah federal dan negara bagian. Program ini biasanya menanggung biaya perjalanan dan memberikan pembayaran satu kali sebesar €1.000 (sekitar Rp18 juta) per orang dewasa sebagai “insentif awal”.

Selain itu, 193 orang lainnya kembali melalui inisiatif terpisah di tingkat negara bagian, yang juga menyediakan bantuan transportasi dan tunjangan keuangan untuk proses reintegrasi.

Sementara itu, kelompok terbesar, yakni 2.727 warga Suriah, pulang tanpa bantuan pemerintah. Kementerian Dalam Negeri Jerman menyatakan tidak memiliki konfirmasi resmi bahwa mereka telah tiba di Suriah, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah mereka benar-benar kembali ke rumah atau keluar dari sistem suaka Jerman.

Hingga akhir April 2025, sebanyak 464 warga Suriah dipulangkan di bawah pengawasan Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi (BAMF), menurut laporan jaringan media Jerman, RND.

Jerman saat ini menampung populasi pengungsi Suriah terbesar di Eropa, yakni sekitar satu juta orang. Sebagian besar tiba pada periode 2014–2015, di puncak konflik Suriah. Antara 2015 dan 2023, lebih dari 163.000 warga Suriah telah memperoleh kewarganegaraan Jerman.

Meski Suriah mengalami transisi politik, jumlah pengungsi yang kembali dari Eropa masih tergolong rendah. Sebaliknya, negara-negara tetangga seperti Lebanon, Turki, Yordania, dan Irak mencatat sekitar 500.000 pengungsi yang pulang, menurut data PBB. (Bahry)

Sumber: TNA

Pejabat PBB Bertemu Yayasan Kemanusiaan Gaza yang Didukung AS-Israel, Bahas Krisis Bantuan

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan perwakilan Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation/GHF) yang kontroversial, menggelar pertemuan di New York pada Rabu (6/8/2025) atas permintaan pemerintahan Donald Trump. Pertemuan ini disebut sebagai pembicaraan pertama yang diketahui antara kedua pihak.

Pertemuan berlangsung di misi AS untuk PBB dengan aturan Chatham House dan tanpa penggunaan telepon. Hadir dalam pertemuan tersebut pejabat dari Program Pangan Dunia (WFP), UNICEF, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Dari pihak AS hadir diplomat Morgan Ortagus, sementara GHF diwakili ketuanya, Johnnie Moore.

Menurut laporan Axios, para peserta sepakat untuk mengurangi kritik publik satu sama lain, namun gagal mencapai kesepakatan terkait kerja sama di Gaza.

PBB sebelumnya menuduh GHF melakukan distribusi bantuan secara “militerisasi” yang melanggar hukum internasional. Pihak PBB mencatat adanya insiden di mana pasukan Israel dan personel keamanan GHF menembaki warga Palestina yang tengah menunggu bantuan makanan. Ratusan orang dilaporkan tewas dan ribuan lainnya terluka dalam insiden tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah melarang seluruh badan PBB terlibat dengan GHF. Sementara itu, pelapor khusus PBB pada Selasa (5/8) menyerukan pembubaran yayasan tersebut, dengan alasan operasinya digunakan untuk “agenda militer dan geopolitik terselubung” yang melanggar hukum internasional.

Kabar pertemuan ini muncul bersamaan dengan laporan NBC News bahwa Presiden AS Donald Trump mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait penyangkalan adanya kelaparan di Gaza.

Menurut mantan pejabat AS yang dikutip media tersebut, Netanyahu menelepon Trump untuk meyakinkan bahwa kelaparan di Gaza adalah “rekayasa Hamas”. Trump disebut langsung memotong pembicaraan dan meninggikan suara, seraya mengatakan bahwa bukti yang ia terima menunjukkan anak-anak Palestina menderita kelaparan. “Percakapan itu sebagian besar satu arah,” ujar sumber tersebut, menambahkan bahwa Trump menegaskan AS “memiliki” krisis tersebut karena GHF.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan sedikitnya 99 warga Palestina di Gaza meninggal akibat kelaparan sepanjang tahun ini, sementara hampir 12.000 anak balita mengalami malnutrisi akut.

Di sisi lain, Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, mengumumkan rencana memperluas titik distribusi bantuan GHF di Gaza dari empat menjadi 16 lokasi.

Namun, pada Jumat (8/8), pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk kembali menduduki Jalur Gaza, dimulai dari Kota Gaza. Langkah ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya intensitas perang yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan melukai sedikitnya 152.000 orang, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah. (Bahry)

Sumber: TNA

Kabinet Israel Setujui Rencana Pendudukan Gaza, Militer dan Oposisi Melawan

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)– Kabinet Israel menyetujui rencana untuk menduduki Jalur Gaza meskipun mendapat penolakan keras dari militer dan tim negosiasi, yang memperingatkan risiko besar terhadap keselamatan para sandera Israel di wilayah tersebut. Keputusan itu diambil dalam rapat kabinet keamanan selama 10 jam pada Kamis (7/8/2025), dengan mayoritas menteri mendukung lima tujuan utama mengakhiri perang.

Menurut kantor perdana menteri, tujuan itu meliputi “pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera hidup dan mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kendali Israel di Jalur Gaza; serta pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina.”

Berdasarkan rencana tersebut, militer Israel akan “bersiap mengambil alih Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.”

Seorang pejabat senior mengatakan kepada Haaretz bahwa tidak ada rencana memasuki Gaza tengah atau menduduki kamp pengungsi. Namun, sumber lain mengatakan kepada The Times of Israel bahwa setelah merebut Kota Gaza, pasukan akan bergerak ke seluruh wilayah kantong itu. Pengungsian paksa penduduk Kota Gaza ditargetkan selesai pada 7 Oktober 2025, bersamaan dengan dimulainya operasi.

Citra satelit yang ditinjau NBC menunjukkan penumpukan militer di sepanjang perbatasan Gaza, yang konsisten dengan persiapan invasi darat. Empat sumber menyebutkan citra itu mengindikasikan operasi skala besar dalam waktu dekat.

Media Israel juga mencatat, penghilangan istilah “pendudukan” dari pernyataan resmi dimaksudkan untuk menghindari kewajiban hukum internasional terkait pemenuhan kebutuhan penduduk Gaza dan pencegahan pengusiran paksa. Meski demikian, seorang pejabat senior kepada YNET menegaskan, “Dalam praktiknya, tujuannya adalah pendudukan Gaza.”

Rencana ini menuai penentangan dari Kepala Staf Militer Eyal Zamir. Ia memperingatkan, “Nyawa para sandera akan terancam jika kita melanjutkan rencana pendudukan Gaza ini. Tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan menyakiti mereka.”

Lebih lanjut, Zamir juga menyoroti kondisi pasukan yang “sudah usang”, perlunya perawatan peralatan militer, serta risiko kemanusiaan dan sanitasi bagi warga Palestina. Menurutnya, pendudukan penuh Gaza bisa memakan waktu dua tahun, dengan lima bulan pertempuran intens di tahap awal.

Di ranah politik, partai-partai oposisi mengecam keputusan tersebut. Ketua Yesh Atid, Yair Lapid, menyebutnya sebagai “bencana yang akan menyebabkan lebih banyak bencana” dan diambil “bertentangan sepenuhnya dengan pendapat jajaran militer dan keamanan.”

Pemimpin Uni Demokratik Yair Golan menilai kebijakan itu sebagai “bencana bagi generasi mendatang” yang berpotensi membuat lebih banyak sandera “ditelantarkan hingga tewas.” Ketua Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, menuding Netanyahu “mengorbankan keamanan warga negara Israel demi kursinya.”

Sementara itu, keluarga para sandera menyebut keputusan Netanyahu sebagai “surat perintah hukuman mati bagi para sandera yang masih hidup dan hukuman penghilangan paksa bagi para sandera yang telah meninggal.” (Bahry)

Sumber: TNA

Suriah Teken Investasi Rp224 Triliun untuk Proyek Strategis, Fokus Bangun Infrastruktur dan Transportasi

Redaktur: Arie Ristyan

DAMASKUS (jurnalislam.com)– Pemerintah Suriah menandatangani serangkaian kesepakatan investasi besar senilai total $14 miliar atau sekitar Rp224 triliun dengan sejumlah perusahaan internasional. Kesepakatan ini mencakup 12 proyek strategis di bidang infrastruktur, transportasi, dan properti, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pascaperang yang melanda negara itu selama hampir 14 tahun.

Salah satu proyek utama adalah pembangunan kembali Bandara Internasional Damaskus senilai $4 miliar (sekitar Rp64 triliun), bekerja sama dengan UCC Holding dari Qatar. Selain itu, pemerintah juga menandatangani kesepakatan $2 miliar (Rp32 triliun) dengan perusahaan investasi nasional Uni Emirat Arab (UEA) untuk pembangunan sistem metro di ibu kota Damaskus.

“Proyek-proyek ini akan tersebar di berbagai wilayah Suriah dan menandai perubahan besar dalam pembangunan infrastruktur dan kehidupan ekonomi,” ujar Talal al-Hilali, Kepala Otoritas Investasi Suriah, dalam seremoni penandatanganan yang digelar di Istana Kepresidenan Damaskus, Rabu (6/8/2025).

Kesepakatan tersebut juga mencakup proyek Menara Damaskus senilai $2 miliar (Rp32 triliun) yang ditangani oleh perusahaan Italia UBAKO, pembangunan Menara Baramkeh senilai $500 juta (Rp8 triliun), serta pengembangan pusat perbelanjaan Mal Baramkeh senilai $60 juta (Rp960 miliar).

Acara penandatanganan dihadiri oleh Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa dan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barrack. Dalam sambutannya, Barrack menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian tersebut dan menyebutnya sebagai “kebangkitan pusat perdagangan dan kemakmuran baru di kawasan”.

Kesepakatan investasi ini datang di tengah upaya pemerintah baru Suriah untuk mengatasi dampak konflik sektarian di provinsi Suwayda yang meletus pada 13 Juli lalu, serta ketegangan akibat serangan udara Israel yang diklaim dilakukan untuk melindungi kelompok Druze, namun turut menggempur jantung kota Damaskus.

Sejak penggulingan Presiden Bashar al-Assad pada Desember tahun lalu, pemerintahan baru terus mendorong masuknya investasi asing demi mempercepat rekonstruksi nasional. Langkah ini juga didukung oleh pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang selama ini membatasi aktivitas ekonomi Suriah.

Selain kesepakatan terbaru ini, sejumlah kerja sama besar telah diumumkan sebelumnya:

– Arab Saudi pada bulan lalu menandatangani investasi senilai $6,4 miliar (sekitar Rp102,4 triliun).

– Pada Juli, perusahaan DP World dari UEA menyepakati pengembangan Pelabuhan Tartous senilai $800 juta (Rp12,8 triliun).

– Pada Mei, Suriah menandatangani kontrak energi senilai $7 miliar (Rp112 triliun) dengan konsorsium perusahaan dari Qatar, Turki, dan AS.

Menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), biaya rekonstruksi Suriah setelah perang diperkirakan mencapai lebih dari $400 miliar (sekitar Rp6.400 triliun). Al-Hilali menyebut kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai “titik balik” menuju masa depan Suriah yang lebih stabil dan sejahtera. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera