Abu Ubaidah: Rencana Israel Duduki Gaza Akan Jadi Bencana, Pejuang Al-Qassam Siap Berikan Perlawanan

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Juru bicara militer Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, Abu Ubaidah, pada Jumat (29/8/2025) memperingatkan Israel bahwa setiap rencana untuk menduduki Jalur Gaza akan berakhir dengan bencana besar bagi kepemimpinan politik dan militer Tel Aviv.

“Rencana jahat musuh untuk menduduki Gaza akan menjadi bencana bagi kepemimpinan politik dan militernya, dan tentara musuh akan membayar harganya dengan darah para prajuritnya. Ini akan meningkatkan peluang untuk menangkap prajurit baru, insya Allah,” tegas Abu Ubaidah dalam pernyataannya yang disiarkan melalui kanal resmi Hamas.

Ia menegaskan bahwa para pejuang Qassam saat ini berada dalam kondisi siaga penuh dengan moral yang tinggi.

“Mereka akan menunjukkan contoh kepahlawanan dan keberanian yang unik, dan mereka akan memberi pelajaran yang keras kepada para penjajah, insya Allah,” ujarnya.

Abu Ubaidah juga menuding Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan para menterinya sebagai “penjahat perang” yang telah secara sengaja mengurangi jumlah tahanan Israel yang masih hidup hingga separuhnya serta menghilangkan sebagian besar jenazah tahanan. Menurutnya, tanggung jawab penuh atas hal tersebut berada di tangan militer Israel dan pemerintahan Netanyahu.

Terkait keberadaan para tahanan Israel di Gaza, Abu Ubaidah menegaskan bahwa mereka akan dijaga sebisa mungkin oleh para mujahidin Hamas.

“Mereka akan bersama para mujahidin kami di medan pertempuran dan konfrontasi, dalam kondisi hidup dan berisiko yang sama. Kami akan mengumumkan nama dan foto setiap tahanan yang tewas akibat agresi, beserta bukti kematian mereka,” tegasnya.

Pernyataan ini kembali menegaskan posisi Hamas yang siap melakukan perlawanan penuh terhadap setiap upaya Israel memperluas agresinya ke Gaza, sekaligus memperingatkan konsekuensi serius terhadap nasib tentara dan warga Israel yang ditawan.

Sumber: Situs Resmi Hamas

PP Persis Kecam Tindakan Represif Aparat, Desak Usut Tuntas Kematian Driver Ojol Affan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mengecam keras tindakan represif aparat Brimob yang berujung pada tewasnya seorang pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Ketua Umum PP Persis, KH Jeje Zaenudin, menyampaikan rasa belasungkawa dan empati mendalam kepada keluarga almarhum.

“Semoga Allah SWT menerima iman dan amal salehnya, mengampuni segala khilaf dan dosanya, serta menempatkannya di alam kubur yang penuh rahmat. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (29/8/2025).

KH Jeje menegaskan bahwa jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi seharusnya bisa dihindari jika semua pihak, terutama aparat, mampu menahan diri dan bertindak proporsional. Ia menilai sikap represif Brimob dalam menangani massa telah melampaui batas kewajaran.

“Kami mengecam sikap represif oknum Brimob yang ditengarai melampaui kewajaran dalam penanganan unjuk rasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, PP Persis mendesak Polri mengusut tuntas kasus ini dan menindak siapa pun yang bertanggung jawab atas hilangnya nyawa Affan. Menurut KH Jeje, Polri juga harus bertanggung jawab atas nasib dan keberlangsungan hidup keluarga korban.

Tak hanya itu, KH Jeje turut menyampaikan kekecewaan terhadap DPR yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat, khususnya para pengemudi ojol yang selama ini banyak membantu aktivitas masyarakat termasuk para anggota dewan sendiri.

“DPR hendaknya memberikan tanggapan yang bijaksana dan simpatik terhadap aspirasi rakyat demi mencegah terulangnya kejadian serupa,” pungkasnya.

Sumber: persis.or.id

Muhammadiyah Bela Sungkawa, Dukung Komitmen Kapolri Usut Kematian Affan

Redaktur: Arie Ristyan

YOGYAKARTA (jurnalislam.com)– Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa di Jakarta, Kamis malam (28/8/2025).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, dalam pernyataan resminya, Jumat (29/8/2025), mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta memperoleh keadilan. Muhammadiyah juga berharap para korban luka segera pulih dan menyatakan empati kepada komunitas pengemudi ojol yang menuntut keadilan untuk almarhum Affan.

Dalam pernyataannya, Muhammadiyah menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghentikan kekerasan yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

“Mari bersama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah,” tegas Haedar.

Muhammadiyah juga menyoroti perilaku elit politik dan pejabat negara. Organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia itu mengingatkan agar para pemimpin lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat dengan sikap santun, sederhana, dan peduli.

“Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya. Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat,” tegasnya.

Selain itu, Muhammadiyah mendukung komitmen Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa meninggalnya Affan akibat dugaan tindakan berlebihan aparat di lapangan. PP Muhammadiyah meminta aparat keamanan lebih mengedepankan pendekatan persuasif, dialog, dan non-kekerasan sebagai wujud polisi yang humanis.

Kepada masyarakat luas, Muhammadiyah mengimbau agar aksi unjuk rasa tetap tertib dan tidak terprovokasi oleh isu destruktif, terutama yang bersumber dari media sosial yang tidak jelas kebenarannya.

Muhammadiyah juga menyampaikan keyakinan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah. Menurut Haedar, Indonesia perlu menjaga soliditas dan persatuan agar tetap kokoh menghadapi situasi nasional maupun global yang dinamis.

“Sejauh ini Indonesia telah mendapatkan karunia kedamaian dan stabilitas nasional yang baik ketika bangsa lain dilanda konflik dan peperangan. Mari kita jaga kondisi positif ini demi kelangsungan Indonesia Raya yang bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju,” pungkas Haedar.

PBNU Bela Sungkawa atas Driver Ojol Tewas, Ingatkan Aparat Bersikap Bijaksana

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Miftachul Akhyar, menyampaikan seruan resmi terkait dinamika yang terjadi pasca letupan antara aparat keamanan dan masyarakat di sejumlah titik di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Dalam seruannya, PBNU menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya seorang warga bernama Affan Kurniawan.

“Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahannya dan menerima amal ibadahnya,” ujar KH. Miftachul Akhyar.

PBNU menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, Rais Aam PBNU mengingatkan agar aspirasi tersebut disampaikan secara tertib dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan bersama.

Selain itu, KH. Miftachul Akhyar meminta aparat keamanan yang bertugas agar bersikap sabar dan bijaksana dalam menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Pendekatan persuasif dinilai perlu dikedepankan guna mencegah terjadinya tindakan yang kontraproduktif.

“PBNU mengajak seluruh warga masyarakat dan komponen bangsa untuk menghindari segala bentuk tindakan anarkisme yang dapat merugikan semua pihak. Mari kita pupuk kebersamaan di tengah perbedaan yang diwariskan pendahulu kita,” tegasnya.

Lebih lanjut, Rais Aam PBNU juga menginstruksikan kepada seluruh pengurus NU, badan otonom, dan lembaga di semua tingkatan untuk membantu menenangkan situasi. PBNU menekankan agar seluruh kader NU tidak terlibat dalam provokasi maupun tindakan yang berpotensi memicu anarkisme.

Menteri Israel Serukan Caplok Gaza, Hamas Sebut Proyek Genosida

Redaktur: Arie Ristyan

TEL AVIV (jurnalislam.com)— Menteri Keuangan Israel dari sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyerukan agar pemerintah Israel mencaplok Jalur Gaza jika Hamas menolak melucuti senjata. Usulan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers pada Kamis (28/8/2025).

Smotrich mengatakan, Israel harus mencaplok sebagian Gaza setiap minggu selama empat pekan apabila Hamas tidak menyerah, melucuti senjata, dan membebaskan tawanan Israel. Ia menilai langkah itu dapat diselesaikan dalam waktu tiga hingga empat bulan.

“Warga Palestina akan diperintahkan pindah ke selatan, kemudian wilayah utara dan tengah akan dikepung, hingga akhirnya aneksasi penuh dilakukan. Dengan cara ini Israel bisa menang di Gaza pada akhir tahun,” ujarnya.

Seruan aneksasi ini muncul di tengah operasi militer Israel yang semakin intensif di Kota Gaza. Serangan tersebut telah memaksa lebih dari satu juta warga Palestina mengungsi dan menuai kecaman luas dari dunia internasional.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan pekan lalu bahwa serangan militer Israel di Gaza berisiko membawa “kematian dan kehancuran besar-besaran.” Ia menegaskan kelaparan kini bukan lagi ancaman, melainkan “bencana nyata” bagi warga Gaza.

“Orang-orang sekarat karena kelaparan. Perempuan hamil menghadapi risiko tak terbayangkan. Sistem kehidupan—makanan, air, layanan kesehatan—telah dihancurkan secara sistematis,” kata Guterres.

Israel dan sekutu Baratnya selama ini menuntut Hamas meletakkan senjata serta menolak kelompok tersebut ikut dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Menanggapi pernyataan Smotrich, Hamas menyebutnya sebagai “seruan resmi untuk membasmi rakyat Palestina” sekaligus pengakuan bahwa kelaparan dan pengepungan digunakan sebagai senjata perang.

“Pernyataan ini bukan opini ekstremis yang terisolasi, melainkan kebijakan pemerintah Israel yang telah dijalankan hampir dua tahun,” kata Hamas.

“Apa yang terjadi di Gaza bukan sekadar operasi militer, tetapi proyek genosida dan pengungsian massal.” imbuhnya.

Hamas mendesak masyarakat internasional untuk menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kebijakan tersebut.

Smotrich juga meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mengadopsi rencana aneksasi. Netanyahu tidak merespons langsung, namun sebelumnya menyatakan bahwa Israel berencana mengambil alih kendali penuh Gaza dengan pengerahan pasukan.

Militer Israel dalam beberapa minggu terakhir terus mengeluarkan perintah evakuasi paksa terhadap warga Palestina dari wilayah yang mereka sebut “zona tempur” ke Gaza selatan.

Smotrich, yang dikenal sebagai tokoh pendukung pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat, juga menyerukan pembangunan kembali permukiman di Jalur Gaza yang telah dibongkar pada 2005. Ia bersama anggota sayap kanan lain di pemerintahan Netanyahu menentang kesepakatan gencatan senjata, bahkan mengancam akan menggulingkan pemerintah jika kesepakatan tercapai. (Bahry)

Sumber: Al Jazeera

Israel Hancurkan Lebih dari 1.500 Bangunan di Gaza, Situasi Kemanusiaan Kian Memburuk

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)— Lebih dari 1.500 bangunan tempat tinggal di lingkungan Al-Zeitoun, tenggara Kota Gaza, hancur total sejak Israel memulai operasi darat pada 6 Agustus 2025. Hal ini disampaikan juru bicara Pertahanan Sipil Gaza, Mahmoud Basal.

“Bagian selatan Al-Zeitoun telah rata dengan tanah, tanpa ada bangunan yang tersisa,” kata Basal. Ia menjelaskan bahwa militer Israel menggunakan ekskavator, alat berat, hingga robot peledak dengan intensitas rata-rata tujuh ledakan per hari.

Menurutnya, penggunaan drone quadcopter turut memperparah skala kehancuran. Basal menambahkan, sekitar 80 persen warga Al-Zeitoun telah mengungsi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza.

Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal Agustus menyetujui rencana pendudukan penuh Jalur Gaza. Serangan terbaru yang dijuluki “Kereta Perang Gideon 2” difokuskan di bagian utara wilayah tersebut. Rencana ini menuai kecaman internasional karena memperburuk kondisi kemanusiaan dan menghambat upaya gencatan senjata.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 62.900 warga Palestina telah tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023. Jumlah tersebut diyakini masih lebih rendah dari angka sebenarnya, karena ribuan korban masih tertimbun reruntuhan bangunan.

Basal juga menyebut kota Jabalia di Gaza utara mengalami kondisi serupa dengan Al-Zeitoun akibat penembakan dan serangan udara yang terus-menerus, meski invasi darat belum dilakukan.

“Situasi kemanusiaan sangat memprihatinkan, dengan sistem pertahanan sipil yang hancur, minimnya layanan kesehatan, serta tidak adanya tempat aman bagi pengungsi,” tegasnya.

Ia membantah klaim Israel tentang adanya “zona aman” bagi warga sipil. “Bagaimana mungkin ada zona aman setelah Rumah Sakit Nasser di Khan Younis dan kamp pengungsi di dekat Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah diserang, sementara Rafah sepenuhnya berada di bawah kendali Israel?” ujarnya.

Sementara itu, puluhan keluarga di wilayah Jabalia al-Nazla dilaporkan terpaksa mengungsi akibat gempuran Israel. Pada Rabu (27/8), militer Israel mengumumkan pembentukan batalion zeni baru di bawah Brigade Givati untuk memperkuat operasi di kota tersebut. (Bahry)

Sumber: TNA

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Lakukan Reformasi Total Polri

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian mendesak Presiden Republik Indonesia segera melakukan reformasi total terhadap institusi Polri, menyusul insiden seorang pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis aparat saat demonstrasi pada 28 Agustus 2025.

Koalisi menilai, peristiwa tersebut memperlihatkan kembali brutalitas aparat yang berulang dan mencerminkan kegagalan struktural serta budaya dalam tubuh kepolisian. Deretan kasus kekerasan sebelumnya seperti tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 135 orang, penembakan, penyiksaan, hingga pelanggaran proses peradilan disebut telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan hukum.

“Brutalitas yang berulang telah menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan penegakan hukum, menormalisasi penggunaan kekerasan sebagai respons terhadap aksi sipil, serta menjadi bentuk pembungkaman ruang demokrasi,” tulis Koalisi dalam pernyataan pers, Jumat (29/8/2025).

Dalam pernyataannya, Koalisi Masyarakat Sipil menuntut tiga langkah utama reformasi kepolisian. Pertama, fungsi-fungsi pengamanan sipil dan pelayanan publik yang selama ini diemban Polri dipindahkan ke kementerian terkait, seperti Kemendagri dan Kementerian Perhubungan, guna mengurangi kecenderungan militerisasi dalam penanganan urusan sipil.

Kedua, fungsi penyidikan pidana harus ditempatkan di bawah lembaga penegakan hukum yang independen, dengan mekanisme pengawasan ketat melalui hakim komisaris dalam setiap upaya paksa penyidik.

Ketiga, Koalisi menyoroti peran Korps Brigade Mobil (Brimob) yang kerap terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh atas fungsi Brimob yang dianggap menyerupai instrumen militer, sehingga tidak tepat digunakan dalam penanganan aksi massa di negara demokrasi.

“Kami menuntut Presiden Republik Indonesia segera membenahi institusi Polri dengan melakukan reformasi total, dengan paling tidak adanya laporan tahunan terbuka termasuk juga terbukanya penggunaan anggaran Polri setiap tahunnya. Presiden harus segera lakukan perubahan struktural sekarang juga!,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.

Adapun Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian terdiri atas 19 organisasi, di antaranya YLBHI, ICW, AJI Indonesia, KontraS, ICJR, PBHI, WALHI, Greenpeace Indonesia, SAFEnet, dan sejumlah lembaga bantuan hukum serta organisasi masyarakat sipil lainnya.

Garuda Indonesia Umrah Festival Resmi Digelar, Proyeksikan Penjualan 49 Ribu Kursi Penerbangan

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia resmi mulai menggelar Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 yang didukung oleh Bank Mandiri sebagai bank partner.

Pembukaan umrah festival ini diresmikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Hilman Latief dan Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani pada Jumat (29/8/2025) di Atrium Mall Kota Kasablanka.

Garuda Indonesia Umrah Festival di Jakarta selanjutnya akan berlangsung sampai 31 Agustus 2025. Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menjelaskan,

“Penyelenggaraan Garuda Indonesia Umrah Festival 2025 merupakan kelanjutan dari keberhasilan penyelenggaraan sebelumnya fase satu yang dilaksanakan pada Februari 2025 lalu. Kegiatan ini kami hadirkan sebagai respons atas tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah, serta wujud komitmen Garuda Indonesia untuk menyediakan solusi perjalanan umrah yang aman dan nyaman bagi para jemaah,” katanya.

Pada penyelenggaraan Umrah Festival kali ini, Garuda Indonesia memproyeksikan penjualan sedikitnya 49.000 kursi penerbangan yang tersedia untuk periode perjalanan mulai September 2025 sampai bulan Agustus 2026.

“Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Garuda Indonesia Umrah Festival ini diselenggarakan di 16 kota besar di Indonesia. Selain itu, Garuda Indonesia bermitra dengan Bank Mandiri sebagai official bank partner, untuk menawarkan berbagai program spesial bagi pengunjung kegiatan ini. Melalui kemitraan ini, kami berharap calon pengguna jasa akan memiliki berbagai opsi dan mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci,” tambah Wamildan.

Seusai pelaksanaan Jakarta, Garuda Indonesia Umrah Festival selanjutnya akan diadakan serentak pada tanggal 5-7 September 2025 di Surabaya (Royal Plaza), Makassar (Mall Ratu Indah). Serta di Kantor Penjualan Garuda Indonesia yang berada di 13 kota lainnya yaitu Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Balikpapan, Jambi, Lampung, Lombok, Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Solo, Yogyakarta.

Macron Kecam Netanyahu atas Tuduhan Anti-Semitisme, Sebut sebagai Penghinaan bagi Prancis

Redaktur: Arie Ristyan

PARIS (jurnalislam.com)– Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas tuduhan yang menyebut dirinya memicu gelombang anti-Semitisme di Prancis. Macron menilai pernyataan Netanyahu sebagai “penghinaan terhadap seluruh bangsa Prancis”.

Dalam sebuah surat terbuka yang diterbitkan di sejumlah surat kabar pada Selasa (26/8), Macron menyatakan tuduhan Netanyahu “tidak dapat diterima” dan menegaskan bahwa perjuangan melawan anti-Semitisme tidak boleh dijadikan alat politik.

“Tuduhan tidak bertindak dalam menghadapi momok yang sedang kami lawan dengan segala daya adalah pelanggaran bagi Prancis secara keseluruhan,” tulis Macron.

“Perjuangan melawan anti-Semitisme tidak boleh dijadikan senjata, dan tidak seharusnya menimbulkan perselisihan antara Israel dan Prancis.” sambungnya.

Lebih jauh, Macron juga mendesak Netanyahu mengakhiri “perang permanen yang mematikan dan ilegal” di Jalur Gaza. Ia menilai agresi Israel telah mempermalukan negaranya sendiri serta menempatkan rakyat Israel dalam kebuntuan.

Perselisihan diplomatik kedua negara mencuat sejak pekan lalu, setelah Netanyahu menuduh Macron mengobarkan “api anti-Semit” dengan rencana mengakui kenegaraan Palestina dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan depan. Tuduhan tersebut disampaikan Netanyahu dalam sebuah surat yang mengklaim anti-Semitisme meningkat di Prancis sejak pengumuman rencana itu.

Kantor kepresidenan Prancis merespons tudingan tersebut dengan menyebutnya sebagai “keji” dan “keliru”.

“Saat ini adalah waktu untuk keseriusan dan tanggung jawab, bukan manipulasi. Kekerasan terhadap komunitas Yahudi tidak bisa ditoleransi. Prancis melindungi dan akan selalu melindungi warga Yahudinya,” demikian pernyataan resmi Élysée.

Ketegangan diplomatik ini juga menyeret Amerika Serikat. Duta Besar AS untuk Prancis, Charles Kushner, menulis surat terbuka di The Wall Street Journal pada Ahad (24/8), mendukung tuduhan Netanyahu dan menuding Paris gagal menanggulangi anti-Semitisme.

Pemerintah Prancis memanggil Kushner ke Kementerian Luar Negeri untuk memberikan penjelasan. Namun, ia tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa usaha Kedutaan Besar AS di Paris. Prancis menyebut tudingan Kushner sebagai “tidak dapat diterima”.

Anti-Semitisme sendiri merujuk pada sikap permusuhan, diskriminasi, atau kebencian terhadap orang Yahudi, yang kerap dijadikan isu politik dalam perdebatan internasional terkait konflik Israel–Palestina. (Bahry)

Sumber:Al Jazeera

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Katering Jamaah Haji, Potensi Kerugian Capai Rp300 Miliar

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Penyelenggaraan ibadah haji kembali tercoreng dengan dugaan praktik korupsi. Kali ini, kasus yang disorot berkaitan dengan pengadaan katering jamaah haji yang nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dana katering jamaah haji. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa penyelidikan masih berlangsung di level Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat.

“Ini yang katering mungkin tidak hanya tahun 2025. Kami juga akan mengecek ke tahun 2024, 2023, dan sebelumnya,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Kasus dugaan korupsi katering ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya praktik pungutan liar, pemotongan kualitas makanan, hingga lemahnya perencanaan penyediaan konsumsi jamaah. Berdasarkan hasil investigasi ICW, total potensi kerugian akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 miliar.

𝗧𝗲𝗺𝘂𝗮𝗻 𝗜𝗖𝗪: 𝗔𝗱𝗮 𝗣𝘂𝗻𝗴𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗱𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶

ICW mencatat, setiap jamaah haji semestinya memperoleh tiga kali makan per hari dengan total 72 kali makan selama ibadah. Biaya makan yang ditetapkan adalah SAR 10 (Rp43 ribu) untuk sarapan, SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan siang, dan SAR 15 (Rp65 ribu) untuk makan malam. Total biaya makan per jamaah sekitar Rp173 ribu per hari.

Namun, ICW menduga adanya pungutan sebesar SAR 0,8 (Rp3.400) per kali makan oleh oknum pejabat Kementerian Agama. Jika pungutan terjadi untuk seluruh jamaah haji 2025, potensi kerugian mencapai Rp51,03 miliar.

Selain itu, ICW menemukan adanya pengurangan porsi makanan dari spesifikasi yang telah disepakati. Uji timbang makanan menunjukkan pengurangan nilai konsumsi sekitar SAR 4 (Rp17 ribu) per sekali makan. Jika diterapkan kepada seluruh jamaah, kerugian akibat pemangkasan menu ini diperkirakan mencapai Rp255,18 miliar.

𝗞𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝘀𝗶 𝗝𝗮𝗺𝗮𝗮𝗵 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗣𝗲𝗻𝘂𝗵𝗶 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗚𝗶𝘇𝗶

ICW juga menyoroti kualitas gizi makanan jamaah haji. Menu yang disajikan rata-rata hanya terdiri dari 150 gram nasi, 75 gram lauk, dan 80 gram sayur. Dari simulasi yang dilakukan, makanan tersebut hanya memberikan asupan energi sekitar 1.729–1.785 kkal per hari.

Padahal, berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan untuk individu dewasa adalah 2.100 kkal. Artinya, jamaah haji tidak mendapatkan asupan gizi sesuai standar kesehatan.

𝗞𝗣𝗞 𝗗𝗮𝗹𝗮𝗺𝗶 𝗣𝗲𝗿𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗷𝗮𝗯𝗮𝘁 𝗞𝗲𝗺𝗲𝗻𝗮𝗴

KPK menegaskan penyelidikan masih berlangsung. Dugaan pungutan, pengurangan kualitas konsumsi, dan tidak terpenuhinya standar gizi akan menjadi fokus pemeriksaan lanjutan.

“Ini masih proses penyelidikan. Kami akan kembangkan lebih lanjut dan tidak menutup kemungkinan akan ditarik ke tahun-tahun sebelumnya,” ujar Asep.

Kasus dugaan korupsi katering haji ini menambah daftar panjang persoalan penyelenggaraan haji setelah sebelumnya KPK juga mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024 yang merugikan ribuan jamaah.

Sumber: ICW