Pemimpin Arab-Muslim Desak Tinjau Hubungan dengan Israel usai Serangan di Qatar

Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)— Para pemimpin Arab dan Muslim menyerukan peninjauan kembali hubungan dengan Israel setelah perundingan darurat di Doha, Senin (15/9/2025). Pertemuan itu digelar menyusul serangan mematikan Israel terhadap pejabat Hamas di ibu kota Qatar pekan lalu.

Sidang gabungan Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang dihadiri hampir 60 negara menghasilkan pernyataan bersama yang menuntut “semua negara mengambil langkah hukum dan efektif untuk mencegah Israel melanjutkan tindakannya terhadap rakyat Palestina.” Termasuk di dalamnya adalah seruan untuk meninjau hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel serta mengajukan proses hukum internasional terhadapnya.

Pernyataan itu juga mendesak negara anggota agar mengoordinasikan upaya untuk menangguhkan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sejumlah negara yang memiliki hubungan resmi dengan Israel seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Yordania, dan Maroko turut hadir. Namun, para pemimpin UEA, Bahrain, dan Maroko yang menandatangani Perjanjian Abraham lima tahun lalu tidak menghadiri sidang, melainkan hanya mengirimkan perwakilan senior.

𝗞𝗲𝘁𝗲𝗴𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿-𝗔𝗦

Serangan Israel terhadap pejabat Hamas di Doha telah memicu ketegangan antara Washington dan sekutu-sekutu utamanya di Teluk. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dijadwalkan tiba di Qatar pada Selasa (16/9) dengan membawa pesan “dukungan penuh” bagi Israel. Namun, Departemen Luar Negeri AS juga menegaskan bahwa Rubio akan menyampaikan komitmen terhadap keamanan dan kedaulatan Qatar.

𝗧𝗲𝗸𝗮𝗻𝗮𝗻 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗚𝗮𝘇𝗮

Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menuding Israel sengaja menggagalkan proses gencatan senjata dengan menargetkan negosiator Hamas. “Siapa pun yang bekerja dengan tekun dan sistematis untuk membunuh pihak yang sedang bernegosiasi dengannya, jelas bermaksud menggagalkan negosiasi,” ujarnya dalam KTT.

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memperingatkan bahwa serangan Israel di Qatar bisa menjadi preseden berbahaya. “Besok, giliran ibu kota Arab atau Islam mana pun,” katanya. Ia menyerukan persatuan dunia Islam menghadapi agresi Israel.

Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menilai serangan Israel di Qatar berpotensi “menghambat peluang perjanjian damai baru dan bahkan membatalkan perjanjian damai yang ada.”

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut Israel telah mengadopsi “mentalitas teroris,” sedangkan para pemimpin lain bergantian mengecam kebrutalan Zionis, terutama atas perang di Gaza yang telah menewaskan hampir 65.000 warga Palestina.

𝗦𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗲𝗿𝘀𝗮𝘁𝘂

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, Presiden Palestina Mahmud Abbas, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, serta sejumlah pemimpin kawasan lainnya turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Di sela-sela KTT, negara-negara Teluk juga mendesak Amerika Serikat untuk menggunakan pengaruhnya agar dapat menekan Israel. “AS harus menggunakan pengaruhnya untuk mengendalikan Israel,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Mohamed Al-Budaiwi.

KTT Doha ini diharapkan menjadi titik balik dalam upaya bersama dunia Islam untuk menghentikan agresi Israel di Gaza dan menekan rezim Zionis agar menghentikan kejahatan perang terhadap rakyat Palestina. (Bahry)

Sumber: TNA

Israel Lancarkan Serangan Darat Besar-Besaran ke Kota Gaza, PBB Tuduh Genosida

Redaktur: Arie Ristyan

GAZA (jurnalislam.com)– Israel akhirnya melancarkan serangan darat besar-besaran yang selama ini mereka ancamkan ke jantung Kota Gaza. Para pejabat militer Zionis menyebut langkah itu sebagai “fase utama” operasi, dengan pasukan bergerak dari pinggiran menuju pusat kota sejak Senin malam (15/9/2025).

“Tadi malam kami mulai memperdalam operasi kami lebih jauh ke Kota Gaza,” kata seorang pejabat Pasukan Pertahanan Israel (IDF). “Ini bertahap. Bukan hitam putih. Namun kemarin merupakan langkah maju yang besar dalam operasi di lapangan.”

Pejabat itu menambahkan, fase baru operasi darat ditandai dengan manuver gabungan antara pasukan darat, udara, dan intelijen yang menargetkan basis perlawanan Hamas. Menurut klaim IDF, sekitar 3.000 pejuang Hamas dan faksi sekutu masih bertahan di Kota Gaza, siap menghadapi pasukan pendudukan baik di permukaan maupun di jaringan terowongan bawah tanah.

Serangan ini berlangsung di saat Dewan HAM PBB merilis laporan yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Ketua Komisi Penyelidikan Palestina, Navi Pillay, menyatakan, “Jelas ada niat untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza melalui tindakan yang memenuhi kriteria Konvensi Genosida.”

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan melalui akun X (Twitter), “Gaza sedang terbakar. IDF menyerang infrastruktur Hamas dengan tangan besi. Kami tidak akan menyerah sampai misi selesai.”

Sebelumnya, warga Gaza melaporkan pengeboman intensif di malam hari sebelum invasi darat dimulai. IDF mengklaim bahwa sekitar 40% dari satu juta penduduk Kota Gaza sudah mengungsi ke selatan setelah perintah evakuasi dikeluarkan.

“Kota Gaza adalah zona pertempuran berbahaya. Bertahan di kota ini membahayakan Anda,” ujar juru bicara IDF berbahasa Arab, Kolonel Avichay Adraee.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi bahwa operasi besar ini telah dimulai. Ia menyebut Israel kini memasuki “tahap krusial” perang Gaza. Pernyataan itu ia sampaikan ketika menghadiri sidang kasus korupsi di pengadilan Tel Aviv. Kritikus menuding Netanyahu sengaja memperpanjang perang Gaza untuk menunda pemilu, mempertahankan jabatan, sekaligus menghindari jerat hukum.

Invasi darat ini juga dilakukan setelah kunjungan dua hari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menjanjikan dukungan “tanpa syarat” Washington terhadap Israel. Dukungan penuh AS juga diperlihatkan oleh mantan Presiden Donald Trump, yang melalui platform Truth Social menyebarkan klaim belum terkonfirmasi bahwa Hamas menggunakan sandera Israel sebagai perisai manusia.

Trump bahkan mengancam Hamas dengan menulis: “Jangan biarkan ini terjadi atau, SEMUA TARUHAN DIBATALKAN.” (Bahry)

Sumber: Guardian

Menyambut Kewajiban Halal 2026, JIC Gelar Talk Show Edukatif untuk UMKM dan Masyarakat

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)- Jakarta Islamic Centre (JIC) kembali menggelar JIC Halal Fair 2025, ajang tahunan bertema Halal Lifestyle yang menjadi ruang edukasi, hiburan, sekaligus promosi produk halal. Festival berlangsung selama dua hari, 13–14 September 2025, di Convention Hall JIC, Jakarta Utara, dengan berbagai rangkaian acara untuk masyarakat luas.

Acara ini turut dibuka oleh Prof. Agus Suradika, Kepala Divisi Umum PPIJ, yang hadir mewakili Kepala Pusat PPIJ, Kiai Muhyiddin Ishaq serta Kepala Divisi Sosial Budaya dan Ekonomi Syariah Sukri Kardjono, Dalam sambutannya, Prof. Agus mengapresiasi penyelenggaraan Festival Halal JIC 2025. Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap makanan yang halal dan thayyib, terutama setelah mencuatnya kasus daging tidak halal yang sempat meresahkan publik.

“Melalui kegiatan halal ini, kami berharap masyarakat semakin peduli dan selektif terhadap produk halal. Halal bukan hanya label, tetapi juga menyangkut kualitas, keamanan, dan keberkahan,” ujar Prof. Agus.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan apresiasi khusus kepada UMKM binaan JIC yang hari ini menerima sertifikat halal sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung kebijakan halal nasional.

Festival menghadirkan pameran produk halal dari puluhan pelaku usaha, seminar dan talkshow halal lifestyle bersama narasumber kompeten, hingga JIC fun run kidz yang merupakan ajang lari untuk anak anak usia 5-9 tahun yang diikuti oleh lebih dari 300 peserta, selain itu Pengunjung juga dimanjakan dengan lomba seni Islami seperti hadroh dan marawis, area edukasi literasi halal bagi keluarga dan generasi muda, serta hiburan musik islami mulai dari gambus, hingga Tari Saman.

Salah satu acara yang menjadi sorotan adalah Talk Show “Menyambut Kewajiban Halal 2026: Kesiapan Pelaku Usaha dan Pandangan Masyarakat” yang digelar di Aula JIC pada Sabtu (13/9). Talk show ini menghadirkan Bang Anca, tokoh masyarakat dan public figure yang menyuarakan aspirasi konsumen terkait produk halal, serta Drg. Deden Edis Soetrisna, MM, Direktur LPPOM MUI DKI Jakarta, yang membahas sisi regulasi dan teknis sertifikasi halal.

Seperti diketahui, mulai tahun 2026 mendatang Indonesia akan memberlakukan kewajiban sertifikasi halal secara menyeluruh sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Aturan ini menjadi tonggak penting dalam melindungi konsumen muslim sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.

Namun, masih banyak UMKM yang belum siap, baik dari sisi pemahaman regulasi, teknis pendaftaran, hingga kelengkapan dokumen. Karena itu, talk show ini digelar untuk memberikan panduan praktis bagi para pelaku usaha.

Melalui talk show ini, peserta diharapkan memahami kewajiban halal 2026 dan langkah persiapan yang harus dilakukan. Acara juga menjadi ruang sinergi antara lembaga halal, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan konsumen dalam membangun ekosistem halal yang kuat di Jakarta.

Festival Halal JIC 2025 tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga momentum literasi publik yang memperkuat peran Jakarta sebagai pusat peradaban Islam modern yang ramah, kreatif, dan inovatif.

PM Qatar Desak Dunia Akhiri Standar Ganda, Tuntut Israel Dihukum

Redaktur: Arie Ristyan

DOHA (jurnalislam.com)– Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mendesak komunitas internasional untuk menghentikan “standar ganda” dan meminta pertanggungjawaban Israel atas agresinya di Gaza. Seruan itu disampaikan pada Ahad (14/5), sehari sebelum KTT darurat Arab dan Islam di Doha yang digelar menyusul serangan udara Israel yang menargetkan anggota Hamas.

“Sudah saatnya masyarakat internasional menghukum Israel atas semua kejahatan yang telah dilakukannya,” ujarnya dalam konferensi pers persiapan. Ia menegaskan bahwa “perang pemusnahan” Israel tidak akan berhasil, dan menuding kebisuan dunia internasional telah mendorong Israel melanjutkan agresinya.

Pertemuan tingkat tinggi yang akan berlangsung Senin (15/5) dihadiri sejumlah pemimpin kawasan, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kehadiran Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman masih belum dipastikan, meski ia sempat berkunjung ke Qatar awal pekan ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengatakan KTT tersebut akan membahas rancangan resolusi terkait serangan Israel ke Qatar. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menilai isu Israel kini bukan lagi sekadar persoalan Palestina, melainkan menyangkut ekspansionisme di kawasan.

“Negara-negara Arab dan Islam harus bersatu untuk menemukan solusi atas masalah yang kini semakin meluas,” katanya kepada Al Jazeera.

Para analis menilai KTT ini akan menjadi momentum penting. Elham Fakhro dari Harvard University memperkirakan negara-negara Teluk akan mendesak Washington agar menekan Israel sekaligus menuntut jaminan keamanan yang lebih kuat. Sementara akademisi Timur Tengah Karim Bitar menyebut pertemuan itu sebagai “ujian lakmus” bagi pemimpin Arab-Muslim.

“Konstituen mereka muak dengan pernyataan lama. Mereka ingin sinyal nyata, bukan hanya kepada Israel, tapi juga kepada Amerika Serikat, bahwa cek kosong bagi Israel harus dihentikan,” ujarnya.

Qatar, yang menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar AS di kawasan, memainkan peran penting sebagai mediator konflik Gaza bersama AS dan Mesir. Gerakan Hamas pun berharap KTT ini menghasilkan posisi tegas dan bersatu dari negara-negara Arab dan Islam. (Bahry)

Sumber: TNA

Delegasi Indonesia Tarik Diri, Kapal Kemanusiaan RI Tetap Lanjut ke Gaza

Redaktur: Arie Ristyan

TUNIS (jurnalislam.com)– Delegasi Indonesia Global Peace Convoy (IGPC) resmi menarik diri dari armada Global Sumud Flotilla (GSF) yang direncanakan berlayar menuju Gaza. Keputusan ini diambil setelah pelayaran mengalami penundaan berulang kali dan sejumlah kapal dinyatakan tidak siap menempuh perjalanan jarak jauh.

Ketua IGPC, Muhammad Husein, menjelaskan bahwa pihaknya sudah menunggu selama 12 hari sejak awal September, namun pelayaran terus ditunda oleh Steering Committee (SC) GSF. Penundaan terjadi pada 4, 7, hingga 10 September 2025, meski seluruh relawan internasional telah berkumpul di Pelabuhan Sidi Bou Said, Tunisia.

“Setelah kami melihat kondisi kapal, ternyata banyak yang tidak layak berlayar jauh. Sejumlah kapal dari Barcelona mengalami kerusakan ketika tiba di Tunis dan membutuhkan perbaikan panjang. Hal ini tentu mengurangi armada yang siap berangkat, sementara jumlah relawan justru melebihi kapasitas,” ujar Husein, Jumat (12/9/2025).

Atas kondisi tersebut, IGPC memutuskan mundur dari misi GSF tahun ini. Kuota 30 relawan Indonesia yang sudah dipersiapkan sejak awal pun diberikan kepada delegasi lain yang dinilai lebih membutuhkan.

“Indonesia sudah memberikan kontribusi sejak awal, baik berupa lima kapal maupun akomodasi bagi relawan internasional. Kapal-kapal tersebut tetap akan digunakan dalam misi ini, dan para relawan dari Eropa serta negara lain akan berlayar bersama kapal Indonesia,” tegasnya.

Menurut Husein, langkah Indonesia mendapat apresiasi dari SC GSF. Mereka menilai keputusan tersebut menunjukkan sikap memahami urgensi misi kemanusiaan untuk Gaza.

“Kami memutuskan untuk meninggalkan Tunisia. Namun perjuangan tidak berhenti di sini. Kami kembali ke Tanah Air dengan membawa pengalaman berharga,” tambahnya.

Meski delegasi Indonesia tidak ikut berlayar, kapal-kapal yang dibeli dengan dana umat tetap akan digunakan oleh relawan GSF. Armada dijadwalkan berangkat pada 14 September 2025. IGPC menyatakan tetap terlibat dalam proses pelepasan, namun jika kembali tertunda, delegasi akan segera pulang ke Indonesia.

PBNU Desak KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Haji: Jangan Bikin Serial Drama

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)– Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji 2023–2024. Desakan ini muncul karena berlarut-larutnya proses hukum dinilai menimbulkan keresahan di kalangan kiai dan warga NU.

A’wan PBNU 2022–2027, KH Abdul Muhaimin, menyebut para kiai sepuh dan jamaah NU merasakan kegelisahan yang mendalam. Namun di sisi lain, mereka tetap mendukung penuh penegakan hukum sepanjang dilakukan secara transparan.

“Kita mendukung KPK. Tapi segera umumkan tersangkanya supaya tidak ada kesan KPK memainkan tempo yang membuat resah internal NU,” kata KH Abdul Muhaimin, Sabtu (13/9/2025).

Ia mengingatkan, bila KPK terus menunda pengumuman tersangka, hal itu justru berpotensi merusak reputasi NU secara kelembagaan. Menurutnya, kasus dugaan korupsi haji hanya melibatkan oknum-oknum yang memanfaatkan nama besar NU untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

Aktivis GP Ansor tiga periode itu menegaskan, mayoritas ulama dan warga NU di akar rumput tidak tahu menahu soal praktik kotor dalam penyelenggaraan haji.

“Namun mereka ikut menanggung akibat, mulai dari tuduhan hingga caci maki di media sosial. Ini sungguh menyesakkan,” ujarnya.

KH Abdul Muhaimin juga menyoroti maraknya perang narasi di media sosial antara pihak yang mendukung KPK dan yang membela para terduga. Menurutnya, semua itu terjadi karena ketidakjelasan sikap KPK.

“Kepada KPK, segera tetapkan tersangka. Jangan dibikin serial drama. Siapa pun yang terlibat harus dibuka terang benderang, meskipun melibatkan pemimpin tertinggi PBNU sekalipun,” tegasnya.

Ia memastikan, sepanjang proses hukum berjalan sesuai aturan dan disertai bukti kuat, para masyayikh sepuh serta jamaah NU akan mendukung penuh langkah KPK.

Soroti Pemborosan Anggaran, ICW Nilai MBG dan Koperasi Merah Putih Jadi Ladang Korupsi Baru

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti sejumlah program pemerintah yang dianggap boros anggaran dan berpotensi menjadi ladang korupsi baru. ICW menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih dirancang serampangan, minim perencanaan, dan lemah dalam pengawasan.

Dalam siaran pers yang dipublikasikan di laman resminya, antikorupsi.org, pada Selasa (9/9/2025), ICW menyebut alokasi dana besar untuk program tersebut justru berisiko disalahgunakan.

“Alih-alih membuang uang publik untuk proyek bermasalah, anggaran seharusnya dipakai untuk sektor yang jelas bermanfaat bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan,” tulis ICW.

Selain mengkritik program bermasalah, ICW juga mendesak pemerintah membebaskan penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran negara dari konflik kepentingan serta praktik nepotisme. Menurut ICW, banyak kebijakan publik saat ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite bisnis, politisi, dan pejabat, sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat luas.

ICW turut menuntut perombakan kabinet secara menyeluruh. Lembaga antikorupsi itu menyoroti politik transaksional dalam pembagian jabatan menteri maupun posisi strategis yang kerap diberikan kepada tim sukses, partai koalisi, atau orang dekat presiden. Praktik rangkap jabatan di BUMN, Polri, dan TNI juga disebut menimbulkan konflik kepentingan serta memperbesar peluang korupsi.

ICW menegaskan, kabinet seharusnya diisi oleh figur profesional dengan rekam jejak bersih, bukan hasil kompromi politik.

Tuntutan tersebut merupakan sebagian dari 11 poin rekomendasi yang diajukan ICW untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Majelis Umum PBB Sahkan Resolusi Dukung Pengakuan Negara Palestina

Redaktur: Arie Ristyan

NEW YORK (jurnalislam.com)– Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (12/9) mengadopsi resolusi yang mendukung Deklarasi New York, sebuah dokumen yang bertujuan mengakui negara Palestina serta mendorong implementasi solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina.

Resolusi berjudul “Pengesahan Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain.

Deklarasi tersebut diusulkan oleh Prancis dan Arab Saudi, serta telah ditandatangani 17 negara anggota dalam konferensi internasional di markas besar PBB, New York, pada Juli lalu. Teks deklarasi menguraikan peta jalan menuju perdamaian yang mencakup gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan sandera, pelucutan senjata Hamas serta pengucilannya dari pemerintahan Gaza, normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, serta tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza.

“Deklarasi ini lahir dari kerja sama selama konferensi 28–30 Juli 2025 di New York, yang melibatkan 17 ketua bersama kelompok kerja. Dokumen ini menyajikan peta jalan tunggal untuk mewujudkan solusi dua negara,” ujar Jerome Bonnafont, Perwakilan Tetap Prancis untuk PBB.

Perwakilan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang mendukung. “Bagi mereka yang menginginkan perdamaian, datanglah dan bergabung bersama kami. Bagi mereka yang ingin menyelamatkan nyawa, datanglah dan bergabung bersama kami,” katanya.

Namun, Israel dan Amerika Serikat menentang resolusi tersebut. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan, “Dukungan terhadap apa yang disebut deklarasi ini bukanlah upaya serius untuk mencapai perdamaian.”

Sementara itu, Perwakilan AS, Morgan Ortagus, menilai teks resolusi justru “merusak upaya diplomatik yang serius untuk mengakhiri konflik,” serta “memperkuat Hamas dan merusak prospek perdamaian.” (Bahry)

Sumber: AA

KPK Periksa Syaiful Bahri, PBNU: Namanya Tercatat Dalam Struktur tapi Tak Pernah Aktif

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama (Kemenag) kembali menyeret nama yang dikaitkan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi bernama Syaiful Bahri yang sempat disebut sebagai staf PBNU.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Lukman Khakim, meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa meski nama Syaiful Bahri tercatat dalam struktur Lembaga Wakaf dan Pertanahan (LWP) PBNU periode 2022–2027, yang bersangkutan tidak pernah aktif menjalankan tugas.

“Sejak Rakernas pertama PBNU setelah Muktamar Lampung 2021, saya tidak pernah melihat dia aktif. Syaiful hanya sekali muncul saat Rakernas di Cipasung,” kata Lukman di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Lukman menambahkan, Syaiful Bahri bukan pegawai sekretariat PBNU,

“Info sementara, dia tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Tinggal dikroscek data di Keuangan. Ada atau tidak aliran gaji dari PBNU untuk dia,” ujar Lukman.

Menurutnya, Syaiful lebih dikenal sebagai orang dekat Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan Wasekjen PBNU yang juga sudah dipanggil KPK sebagai saksi dan dicegah bepergian ke luar negeri.

“Dia lebih sering menjadi operator lapangan dalam urusan sekretariat dan kepanitiaan saat Gus Alex masih menjabat,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Syaiful Bahri dipanggil bersama seorang PNS Kemenag bernama Ramadhan Haris untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (9/9). Namun, hingga kini penyidik belum mengungkap materi pemeriksaan keduanya.

PKS: Indonesia Harus Berdiri di Garda Terdepan Hentikan Agresi Israel

Redaktur: Arie Ristyan

JAKARTA (jurnalislam.com)— DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri mengecam keras eskalasi militer Israel yang dalam 48 jam terakhir menyerang lima wilayah Qatar, Suriah, Lebanon, Tunisia, dan Gaza.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Diplomasi dan Pembinaan Luar Negeri DPP PKS, Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., menilai tindakan Israel tersebut merupakan ancaman serius terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah.

“Serangan Israel ke Qatar dan negara-negara lain bukan hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan dan perdamaian dunia. PKS memandang ini sebagai agresi militer yang harus dihentikan segera,” kata Syahrul Aidi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menyebut, serangan paling mengejutkan terjadi pada Selasa (9/9), ketika jet tempur Israel meluncurkan serangan udara ke Doha, Qatar, menargetkan para pemimpin Hamas yang tengah membahas gencatan senjata.

Dari serangan tersebut, sedikitnya enam orang tewas dan sejumlah warga sipil mengalami luka-luka. Pemerintah Qatar mengecam keras aksi itu sebagai agresi brutal sekaligus pelanggaran kedaulatan negara.

Selain Qatar, Israel juga menghantam beberapa titik strategis di Suriah, termasuk Latakia, Homs, dan Palmyra, yang berisi instalasi pertahanan udara serta infrastruktur militer. Di Lebanon, serangan drone menargetkan kendaraan yang diduga membawa anggota Hezbollah di dekat Jiyyeh, selatan Beirut, dan melukai sejumlah orang.

Di Tunisia, Israel dilaporkan menyerang kapal Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Sementara di Gaza, Israel menggencarkan serangan darat dan udara di distrik Rimal, sekaligus memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke zona kemanusiaan.

Melihat rangkaian serangan tersebut, DPP PKS mendesak Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas di forum internasional.

“Pemerintah Indonesia harus memberikan sikap keras serangan Israel terhadap Qatar, Suriah, Lebanon, dan Gaza melalui forum PBB dan OKI meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel dan melindungi kedaulatan negara-negara yang diserang,” ucapnya.

“Seluruh elemen bangsa Indonesia harus melakukan tindakan lebih aktif menggalang dukungan diplomatik bersama negara-negara ASEAN, OKI, parlemen dunia dan Gerakan Non-Blok untuk menekan Israel serta memperkuat bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina dan masyarakat sipil yang terdampak di Qatar, Suriah, dan Lebanon,” tegas Syahrul Aidi.

Anggota Komisi I DPR RI itu menekankan bahwa Indonesia tidak boleh mengambil posisi pasif dan harus bersikap tegas karena itu sudah diatur dalam UUD 1945.

“Indonesia tidak boleh bersikap netral terhadap pelanggaran kedaulatan dan kemanusiaan ini. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dan pendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia harus berdiri di garda terdepan membela keadilan dan perdamaian,” tambah lulusan Al Azhar Mesir itu.

PKS menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan diplomasi internasional, membela hak-hak rakyat Palestina, serta mendorong penghentian agresi militer Israel di kawasan Timur Tengah.