Ikhtiar Hadapi Pandemi, Persatuan Wartawan Gelar Doa Bersama Daring

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)—Pers memegang peranan krusial sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa. Peran tersebut kian nyata di tengah pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) untuk menghadirkan beragam fakta dan informasi tepercaya seputar Covid-19, mulai dari edukasi pentingnya protokol kesehatan, sosialisasi berbagai kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, pelaksanaan vaksinasi, dan juga soal penyajian data terkait lainnya secara akurat. Untuk itu, aktivitas pers harus terus berjalan.

“Pekerjaan pers harus terus berjalan agar akses masyarakat terhadap informasi yang aktual, faktual, dan kredibel dapat terus terbuka,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dengan tajuk PWI Bermunajat “Mengetuk Pintu Langit” dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (24/07/2021).

Oleh karena itulah, pemerintah senantiasa mendorong insan pers untuk terus meningkatkan partisipasinya dalam program vaksinasi.

“Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga 16 Juli 2021, terdapat 22.700 insan pers juga media yang telah mendapatkan dosis vaksin yang pertama dan 14.385 orang telah menerima dosis yang kedua,” papar Wapres.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi pemberitaan oleh insan pers harus senantiasa didasari kode etik jurnalistik dalam kerangka menjaga persatuan bangsa.

“Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan media yang selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam melakukan pemberitaan dengan baik, objektif, berimbang, benar, dan bertanggung jawab,” ucap Wapres.

“Saya juga berharap agar cara-cara pemberitaan yang demikian dapat terus dipertahankan dan dikembangkan demi persatuan bangsa, kecerdasan masyarakat, dan kemajuan bersama,” tambahnya.

Wapres pun tak lupa mengingatkan, peran krusial pers tersebut bukan hanya dalam memberikan kritik yang membangun kepada pemerintah, melainkan sekaligus mengkroscek setiap hoaks dan disinformasi.

“Namun, patut kita sayangkan masih adanya media yang mengabaikan kode etik jurnalistik, bahkan mengamplifikasi informasi yang tidak benar demi meraih clickbait atau umpan klik, misalnya dengan judul berita yang membuat orang tertarik, padahal kontennya berbeda, sehingga ramai beredar tanpa didukung verifikasi dan fakta yang mumpuni,” ujar Wapres.

Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga 16 Juli lalu, ditemukan sebanyak 2.027 isu hoaks mengenai COVID-19, vaksin COVID-19, dan PPKM darurat dengan total keseluruhan persebaran berjumlah 5.835 konten hoaks dan disinformasi.

“Situasi demikian tidak hanya akan memancing kesalahpahaman, menciptakan keresahan, namun juga dapat memicu perpecahan dan melemahkan eksistensi pers Indonesia sebagai pers pemersatu,” imbuhnya.

Terlebih lagi dalam situasi pandemi saat ini, Wapres meminta pers untuk terus mengedepankan empati, baik terhadap tenaga kesehatan, aparat pelaksana, penderita Covid-19, maupun masyarakat terdampak Covid-19.

“Kini merupakan waktu bagi kita semua untuk menyatukan langkah dan bahu-membahu mendukung satu sama lain,” pesan Wapres.

Mengakhiri sambutannya, Wapres sangat mengapresiasi diselenggarakannya acara PWI Bermunajat  bertajuk “Mengetuk Pintu Langit”, sebagai salah satu bentuk ikhtiar batiniah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Melalui munajat ini kita ketuk pintu langit untuk memohon inayah dan himayah-Nya, pertolongan dan perlindungan-Nya. Inayah robbaniyah, pertolongan Tuhan agar kita diberi kemampuan untuk menemukan cara yang tepat mengatasi pandemi Covid-19 serta berbagai masalah yang kita hadapi. Dan himayah robbaniyah, perlindungan Allah SWT dari berbagai kesalahan dalam bertindak dan mengambil keputusan,” harapnya.

Wapres tetap optimistis, pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan upaya bersama, baik upaya lahiriah berupa disiplin menerapkan protokol kesehatan, mematuhi kebijakan PPKM, dan melakukan vaksinasi ataupun upaya batiniah melalui munajat/doa.

Prof Huzaemah, Sosok Perempuan Langka Ulama Kebanggaan Indonesia

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Umat Islam kembali kehilangan sosok ulama perempuan kebanggaan. Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum yang juga Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo  tutup usia di RSUD Serang, Banten, Jumat (23/7/2021). Huzaemah meninggal setelah sebelumnya berjuang melawan Covid-19.

Rektor UIN Jakarta Amany Lubis yang juga kolega dekat almarhumah di Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya ahli hukum Islam Indonesia tersebut. Amany menyebut Huzaemah sebagai seorang tokoh hukum Islam sekaligus pejuang hak perempuan dan anak yang cukup disegani di Indonesia.

Huzaemah, lanjut Amany, dikenal cukup tegas dalam memperjuangkan hukum Islam. Almarhumah juga telah meninggalkan banyak jasa dalam memajukan kaum perempuan Indonesia.  Di antaranya, gagasan mengenai hak-hak politik perempuan, hak menjadi pemimpin perempuan, dan hak menjadi ulama perempuan.

“Sebagai Rektor UIN Jakarta dan kolega almarhumah di MUI, saya tentu merasa sangat kehilangan. Saya mendoakan semoga makam beliau bersinar karena ilmu dan amal jariyahnya yang tidak pernah terputus. Semoga pula almarhumah diterima di surga Allah SWT,” kata Rektor UIN Jakarta Amany Lubis, di Ciputat, Jumat (23/7/2021)

Ia menambahkan, jasa almarhumah juga tak hanya dalam pengembangan keilmuan hukum Islam di Indonesia. Huzaemah T. Yanggo juga seorang akademisi yang cukup dedikatif selama mengajar di UIN Jakarta. Di dunia akademisi, pakar perbandingan mazhab itu sempat menjadi Wakil Dekan Bidang Akademik di FSH UIN Jakarta dan dosen Sekolah Pascasarjana.

“Selamat jalan guru besar kita semua, Ibu Huzaemah Tahido Yanggo. Allahummaghfirlaha warhamha wa’fu ‘anha,” ucap Rektor.

Ketua MUI Asrorun Niam Sholeh yang juga murid almarhum di UIN Jakarta menyebut Huzaemah sebagai sosok ulama perempuan langka yang dimiliki Indonesia. Menurut dia, Huzaemah selama ini aktif di MUI, khususnya di Komisi Fatwa. Terakhir Huzaemah sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI.

“Saya banyak menimba ilmu dan keadaban dari sosok yang sangat bersahaja ini. Sejak 1994 saya belajar dengan beliau. Bahkan hingga jenjang pendidikan formal di S3. Saat penulisan disertasi, beliau juga dengan tekun membimbing saya. Saat di Komisi Fatwa, kami juga bersama. Beliau sangat aktif, baik kehadiran fisik maupun pemikiran-pemikirannya,” ujar Asrorun dalam keterangan persnya kepada media.

Huzaemah Tahido Yanggo dilahirkan di Donggola, Sulawesi Tengah, pada 30 Desember 1946. Ia memperoleh Ph.D dalam Ilmu Fikih Perbandingan Mahzab dari Universitas al-Azhar Kairo, Mesir, pada tahun 1981 dengan hasil cumlaude.

Selain pernah menjadi pimpinan FSH UIN Jakarta, ia juga Rektor IIQ selama dua periode (2014-2018 dan 2018-2022) serta menjadi Dewan Pengawas Syariah di beberapa lembaga keuangan syariah.

Beberapa karya buku yang ditinggalkan almarhumah di antaranya Pandangan Islam tentang Gender, Pengantar Perbandingan Mahzab, Konsep Wanita dalam Pandangan Islam, Fiqih Perempuan Kontemporer, dan Masail Fiqhiyah: Kajian Fiqih Kontemporer.

Hingga berita ini diturunkan, jenazah saat sedang dalam perjalanan dari RSUD Banten menuju asrama IIQ di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, untuk disemayamkan. Setelah itu jenazah akan dimakamkan di Tempat Pemakaman milik UIN Jakarta di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, selepas salat Jumat.

BEM SI: Berlindung Dibalik ‘Tugas’, Polisi Kini Kian Beringas

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Akun media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia, Instagram bemui_official kembali mengunggah kritikan yang ditujukan ke institusi negara Polri, pada Sabtu malam, (25/07/2021).

Dalam unggahannya tertanda atas nama aliansi BEM Seluruh Indonesia mengatakan bahwa penegakan prokes saat ini dinilai tidak adil,

“Mahasiswa dipukuli aparat saat demonstrasi seolah jadi hal biasa. Penegakan protokol kesehatan tebang pilih sering kita lihat. Jika mahasiswa sedang demonstrasi, penegakannya luar biasa ketat. Namun, jika pejabat yang mengadakan ‘kondangan’, tidak demikian,” tulis BEM SI dalam unggahannya.

Keberadaan polisi virtual juga menjadi sorotan oleh mahasiswa, bukanya membuat suasana makin tentram bermedia sosial, justru membuat orang takut bersuara di media sosial.

“Yang paling baru, ada Pasukan Pengamanan swakarsa. Untuk teman-teman generasi Z mungkin agak asing. Pam Swakarsa ini dulunya diterapkan pada masa orde baru untuk mengamankan orang-orang yang sedang melakukan aksi. Kenapa sekarang polisi ingin membangkitkan lagi ya?, apa kapolri ingin membuat masyarakat sipil seperti kaki tangan polisi?” Terangnya.

“Belum lagi, masalah pungli dan dugaan-dugaan korupsi yang dilakukan oknum kepolisian masih belum terselesaikan sampai sekarang.” Sambung BEM SI.

Lebih lanjut menurut BEM SI, meskipun kapolri silih berganti nyatanya tidak pernah ada solusi, bahkan ternyata Kapolri baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo lah yang menggagas polisi virtual dan wacana menghidupkan lagi pam swakarsa.

“Bukannya maju, malah makin mundur demokrasi di Indonesia ini,” tegasnya.

Berdasarkan data, dari total 28.035 aduan yang diterima Komnas HAM sepanjang 4 tahun kebelakang, 43,9% ditujukan kepada aparat kepolisian.

“Mulai dari ditangkap, disiksa, hingga kemudian dipenjara. Berlindung dibalik ‘tugas’, polisi kini kian beringas. Tahun lalu saja, Komnas HAM mencatat terdapat 1.122 aduan pelanggaran HAM yang diduga dilakukan aparat kepolisian,” pungkas BEM SI.

Kontributor: Bahri

Afghanistan Berlakukan Jam Malam Untuk Mengekang Kemajuan Taliban

Redaktur: Mazaya

AFGANISTAN(Jurnalislam.com)–Pemerintah Afghanistan telah memberlakukan jam malam di hampir semua 34 provinsi di negara itu untuk membendung meningkatnya kekerasan yang dipicu oleh serangan Taliban yang membuat gerilyawan itu memperoleh keuntungan teritorial dengan cepat.

“Untuk mengekang kekerasan dan membatasi gerakan Taliban, jam malam telah diberlakukan di 31 provinsi di seluruh negeri,” kecuali di Kabul, Panjshir dan Nangarhar, kata kementerian dalam negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (24/07/2021)

Tindakan itu akan efektif antara pukul 10 malam sampai 4 pagi waktu setempat, terang Ahmad Zia Zia, wakil juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan, dalam pernyataan audio terpisah kepada wartawan.

James Bays dari Al Jazeera, melaporkan dari ibukota, Kabul, mengatakan alasan jam malam itu “cukup sederhana”.

“Sudah jelas selama bertahun-tahun bahwa di bagian Afghanistan yang diperebutkan, pemerintah dapat mengendalikan banyak hal di siang hari, tetapi Taliban, sangat menguasai di malam hari.”

Taliban dengan cepat merebut wilayah itu sejak awal Mei dan merebut perlintasan perbatasan strategis, saat tentara Amerika Serikat dan NATO meninggalkan Afghanistan.

Penarikan pasukan AS-NATO sudah mencapai lebih dari 95 persen dan akan selesai dalam beberapa minggu lagi.

Pada hari Rabu, perwira tinggi militer AS Jenderal Mark Milley mengatakan pada konferensi pers Pentagon bahwa Taliban memiliki “momentum strategis” dan mengendalikan sekitar setengah pedesaan saat melaju untuk memotong pusat penduduk dari pemerintah yang didukung Barat di Kabul.

Pejuang Taliban mengancam sejumlah dari 34 ibu kota provinsi, tetapi belum merebut kendali satupun ibu kota provinsi itu dari pasukan Afghanistan.

AS, Jerman dan negara-negara lain telah meminta Taliban untuk menghentikan serangan tersebut.

Sementara itu, Taliban menegaskan tidak akan ada perdamaian di Afghanistan sampai ada pemerintahan baru yang dirundingkan di Kabul dan Presiden Ashraf Ghani digulingkan.

“Saya ingin memperjelas bahwa kami tidak percaya pada monopoli kekuasaan karena pemerintah mana pun yang (berusaha) untuk memonopoli kekuasaan di Afghanistan seperti masa lalu, bukanlah pemerintah yang berhasil,” kata juru bicara Taliban Suhail Shaheen kepada kantor berita The Associated Press, yang tampaknya termasuk menyinggung pemerintahan lima tahun Taliban sendiri.

“Jadi kami tidak ingin mengulang formula yang sama.” sambungnya.

Sementara Ghani berulang kali menegaskan bahwa dia akan tetap menjabat sebagai presiden sampai pemilihan baru yang dapat menentukan pemerintahan berikutnya.

Pada hari Jumat, Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah mengesahkan hingga $ 100 juta dari dana darurat untuk memenuhi kebutuhan pengungsi “yang mendesak tidak terduga” disebabkan dari situasi di Afghanistan, termasuk untuk pemohon visa imigrasi khusus Afghanistan.

Biden juga menyetujui pelepasan layanan dan barang senilai $200 juta dari inventaris lembaga pemerintah AS untuk memenuhi kebutuhan yang sama. (Bahri)

Sumber: Al Jazeera

Selamat Jalan Ibu Prof Huzaemah

Redaktur: Mazaya

Oleh: KH Sholahuddin Al-Aiyub (Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal)

 

Kabar duka itu akhirnya datang juga. Jumat (23/07) pagi ini tersiar kabar Prof Huzaemah Tahido Yanggo berpulang ke Rahmatullah setelah sebelumnya dirawat intensif di RSUD Serang,  Banten.

 

Berbagai ikhtiar untuk kesembuhan telah diupayakan maksimal oleh tim dokter, keluarga, kolega dan murid-murid beliau. Semua mengupayakan ketersediaan obat yang sedang sangat langka di pasaran. Dengan berbagai upaya, alhamdulillah, obat yang dimaksud kemarin bisa didapatkan. Tetapi ajal memang sebuah misteri.

 

Tidak ada yang bisa mengetahui kapan datangnya. Ia sudah termaktub pasti di azali. Upaya dan ikhtiar apapun yang telah dilakukan, jika saatnya tiba, maka tak ada daya ataupun upaya yang dapat memundurkan atau memajukannya.

 

Setelah harapan itu kembali menebal karena memeroleh obat yang sangat dibutuhkan, tapi ternyata Allah lebih menyayangi beliau. Allah SWT memanggil beliau pulang tepat pada Jumat yang sangat penuh berkah. Mungkin ini adalah hal terbaik dan tanda bukti kasih sayang Allah kepada Bu Prof Huzaemah.

 

Bu Prof Huzaemah memang istimewa dan mungkin bisa dibilang langka. Beliau adalah perempuan Indonesia pertama yang mendapatkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar, Mesir dan dengan predikat cum laude. Bidang yang beliau tekuni juga terbilang langka yaitu fikih perbandingan. Bisa kita bayangkan betapa luas ilmunya di bidang fikih. Maka tidak heran jika di forum-forum nasional yang membahas tentang hukum Islam hampir dipastikan beliau terlibat. Masalah kemampuan keilmuan (kafaah ‘ilmiyah) beliau ini sudah tidak diragukan dan diketahui umum.

 

Itu terbukti dari berbagai posisi beliau sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, pimpinan MUI, dan pengurus berbagai lembaga lain. Uniknya, beliau ini juga masuk di dalam jajaran kepengurusan PBNU sebagai a’wan. Terbilang unik karena pengurus PBNU itu pria semua. Perempuan yang aktif di NU biasanya berhimpun di Muslimat NU atau fatayat NU. Keberadaan beliau jajaran PBNU membuktikan bahwa beliau punya kapasitas keilmuan tinggi.

 

Saya sudah mengenal Bu Prof Huzaemah lumayan lama. Seingat saya, sejak  2000, saat pertama kali  saya berkhidmat di MUI sebagai sekretaris Ketua Umum MUI, al-mukarram wal-muhtaram al-maghfur lahu KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.

Sejak saat itu sampai 2021, saya banyak berinteraksi dengan beliau. Interaksi paling intensif terjadi pada medio 2015-2020 karena beliau dan saya mengemban amanah sama. Beliau saat itu sebagai Ketua MUI dan saya sebagai Wakil Sekjen MUI yang membidangi fatwa.

 

Selama berinteraksi dengan beliau, saya terkesan dengan beliau yang aktif sekali di usia yang tidak lagi muda. Di usia yang kini mendekati 75 tahun, level keaktifan beliau mengalahkan kami yang lebih muda. Pada beberapa acara MUI, saya bersanding dengan beliau sebagai tim perumus.

 

Tidak jarang pekerjaan perumusan ini berlangsung sampai larut malam bahkan dini hari. Bu Prof Huzaemah tetap bersama tim dengan pikiran bernas dan semangat. Nada bicaranya sama sekali tidak menunjukkan kelelahan. Usia sesepuh itu saya yakin beliau lelah, namun sama sekali tidak tampak dari beliau. Saya rasa, semangat dan ghirah beliau mengalahkan rasa lelahnya. Saya juga terkesan dengan komitmen dan tanggung jawab Bu Prof Huzaemah kala mengemban amanah.

 

Pada beberapa penugasan MUI, ketika saya bertindak sebagai sekretaris, saya sempat kewalahan dengan semangat beliau yang menyala. Beliau sering menelepon saya mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut. Bahkan, saat rapat daring, beliau tetap mengikuti sampai larut malam. Saya melihat itu wujud komitmen dan tanggung jawab beliau. Sebagai ulama yang sudah tinggi keilmuannya, Bu Prof Huzaemah kerap bertanya bahan materi yang harus disampaikan di sebuah forum kepada saya.

 

Menurut saya, ini jadi satu kebanggaan tersendiri. Beliau yang secara keilmuan jauh lebih tinggi, tetapi dalam hal tertentu yang beliau kurang mengerti, beliau tidak segan bertanya. Bahkan kepada orang seperti saya yang secara umur dan keilmuan jauh di bawah beliau. Bagi saya, itu tidak akan terjadi kalau beliau bukan sosok yang punya ketawadhuan luar biasa.

 

Di balik sosoknya yang punya keilmuan dan pengalaman tinggi, Bu Prof Huzaemah juga suka humor. Pada beberapa kesempatan, saya kerap melontarkan guyonan kepada beliau di forum terbuka. Beliau menanggapinya dengan santai dan sama sekali tidak terganggu dengan guyonan itu.

 

Beberapa kali beliau malah menimpali dengan guyonan lain yang lebih seru. Tidak hanya dengan level pimpinan, kepada office boy (OB) di kantor MUI pun, Bu Prof Huzaemah juga kerap mengajak bercanda. Beliau benar-benar ulama yang tanpa pandang bulu. Saya memandang beliau sebagai ulama perempuan terkemuka, aktivis tulen, pendidik tekun, dan mitra yang membimbing.

 

Di hari yang baik, beliau dipanggil Allah SWT pulang ke Rahmatullah dengan segala ilmu yang beliau miliki. Kita yang pernah berinteraksi dengan beliau, hanya bisa mengenang, mengingat, dan mendoakannya. Semoga Allah SWT lipat gandakan amal kebaikan Bu Prof Huzaemah, menghapus segala dosa, dan memasukkan beliau ke surga bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Amiin. Selamat jalan, Bu Prof Huzaemah

 

Ombudsman: Pertanyaan TWK Tak Relevan, BKN Tak Berhak Gelar Asesmen

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Ombudsman RI menemukan dugaan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tes wawasan kebangsaan (TWK)) biasa digunakan untuk kegiatan kontra-intelijen. Ombudsman menilai pertanyaan itu tidak relevan untuk kebutuhan alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara.

“Pertanyaan itu biasa dipakai di lingkungan tentara dan kontra-intelijen,” kata anggota Ombudsman, Robert Endi Na Jaweng dalam acara Ini Budi di kanal YouTube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Kontra-intelijen dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk melindungi negara dari spionase, sabotase dan kegiatan teroris. Menurut Robert, pertanyaan itu tidak dibutuhkan dalam alih status pegawai menjadi pegawai negeri sipil. “Pertanyaan itu tidak cocok untuk keperluan alih status, tetapi Ombudsman tidak sampai menguji itu,” kata Robert.

 

Robert mengatakan mendapatkan informasi itu saat meminta keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT menjadi salah satu lembaga yang digandeng oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menyelenggarakan TWK terhadap pegawai KPK.

 

Robert menjelaskan salah satu kesimpulan investigasi Ombudsman adalah BKN tak memiliki kompetensi untuk menggelar asesmen bagi pegawai KPK.

 

Namun, anehnya BKN sendiri yang secara tertulis mengajukan diri bekerja sama dengan KPK untuk menyelenggarakan TWK. Robert mengatakan menurut keterangan ahli yang diperiksa, BKN seharusnya mengundurkan diri dari kerja sama itu. Namun, BKN tak melakukannya.

 

Karena itu, Robert menduga, karena tak memiliki alat ukur, maka BKN menggandeng lembaga seperti BNPT, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan badan intelijen lainnya untuk penyelenggaraan TWK. BKN meminjam alat ukur yang dipakai oleh lembaga keamanan dan pertahanan negara tersebut untuk menguji para pegawai KPK.

 

Menurut Robert, karena alasan itu pula BKN sampai sekarang tidak memiliki hasil lengkap TWK. Bahkan, sulit untuk membuktikan bahwa para asesor yang menguji para pegawai komisi antirasuah, bersertifikat dan berkompetensi melakukan asesmen.

Sumber: tempo.co

 

Penyuluh dan Tokoh Agama Berperan dalam Keberhasilan Prokes 5 M

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Pemerintah akan mengintensifkan kembali kampanye 5 M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan 5M sangat membantu pencegahan penyebaran Covid-19.

Apalagi, saat ini juga terjadi lonjakan kasus Covid-19 varian delta di berbagai negara benua Amerika dan Eropa.

Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan semua kebijakan yang dapat mencegah penyebaran Covid-19. Menag siap mengerahkan puluhan ribu penyuluh agama untuk bersama-sama tokoh agama menyosialisasikan kampanye 5M.

“Data kami, ada sekitar 50ribu penyuluh agama binaan Kemenag, baik PNS maupun Non PNS. Mereka bertugas hingga level desa. Mereka dapat difungsikan sebagai duta kampanye penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi kepada tokoh agama dan masyarakat,” ujarnya dalam rapat koordinasi kampanye 5M secara virtual, Jumat (23/7/2021).

“Untuk tokoh agama ini kami lakukan secara berjenjang dengan penyuluh agama. Saya harap Senin depan para penyuluh agama sudah on fire,” sambungnya.

Harapan akan pelibatan penyuluh agama bersama tokoh agama juga disampaikan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, upaya 5 M itu untuk memaksimalkan perlindungan diri warga terhadap penularan COVID-19.

“Para penyuluh agama hingga ke tingkat desa, untuk bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat mengenai disiplin 5M,” kata Marves Luhut.

Marves Luhut menilai perlunya edukasi kepada masyarakat bahwa mematuhi protokol kesehatan itu penting. “Dengan salah satunya menggunakan masker. Penggunaan masker ini terbukti menahan laju penyebaran kasus Covid-19),” jelasnya.

SMP Muhammmadiyah Kottabrat Raih 88 Prestasi di Tengah Pandemi

Redaktur: Mazaya

SURAKARTA(Jurnalislam.com)–Awal tahun ajaran 2021/2022 baru bergulir, meskipun wabah covid-19 masih mengharuskan anak-anak belajar dari rumah, tetapi SMP Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta telah menorehkan 88 prestasi siswa dan guru terhitung hingga Juli 2021.

 

Ustazah Nurul Fitria selaku koordinator lomba mengaku siswanya sangat antusias mengikuti setiap event lomba. Apalagi mereka memahami bahwa prestasi lomba bisa digunakan untuk masuk pada jenjang sekolah berikutnya.

 

“Antusiasme siswa kita selalu dorong dengan pendampingan-pendampingan belajar dari Ustaz-Ustazah mata pelajaran terkait dan memberikan semangat tiada hari tanpa prestasi,” ungkapnya kepada media.

 

Menurutnya, saat kondisi pandemi yang mengharuskan siswa belajar di rumah secara virtual malah terbuka akses seluas-luasnya untuk mengikuti lomba-lomba yang digelar secara virtual juga. Hal ini harus dimanfaatkan oleh siswa untuk mengembangkan diri.

 

“Selama pandemi, kami melakukan pendampingan lomba berupa pembimbingan secara virtual sembari melihat situasi dan kondisi. Anak-anak juga aktif mengikuti pembimbingan lomba di luar dengan bekerja sama dengan pihak penyelenggara lomba,” jelasnya

 

SMP Muhammadiyah PK, menurut Nurul Fitria tetap mengusahakan untuk pembelajaran dari rumah tetap maksimal dan tidak menghalangi anak didiknya untuk tetap berprestasi di kala pandemi.

“Terbukti pada masa pandemi, siswa-siswi SMP Muhammadiyah PK masih tetap konsisten berprestasi di kompetisi nasional maupun internasional,” kata Nurul

 

Beberapa perlombaan terbaru yang dimenangkan di antaranya adalah  Dimitria Nareswari meraih medali perunggu Olimpiade Bahasa Inggris, POSI; Arzaqi Kamal Billah meraih medali emas kompetisi Matematika Hebat; Livia Khoirina Izzati meraih juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris Star Gemilang; Diandra Naifa meraih juara 2 Bahasa Inggris Star Gemilang; Indira Paramesthi meraih medali emas Kompetisi Matematika ISC, World Of Science; Safira Aulia Wibowo meraih medali perunggu mapel IPA, Olimpiad Math Ecoscience General Applied (Omega); Dzaky Aulia Fahdhil meraih piagam penghargaan pemenang dalam kompetisi Matematika Internasional Online dan Medali Perak Matematika dalam Lomba Columna Sainticia Pandaan Online Contes Nasional; Shafira Nur Izza meraih medali emas Indonesian Olympiad Of Science (IOS) 2021 tingkat nasional, dan masih banyak prestasi siswa lainnya.

 

Nurul Fitria yang juga meraih prestasi kategori guru berprestasi e-guru award nasional dan medali emas chemistry Olympiad contest kategori guru tingkat nasinional pun berharap anak-anak mempunyai motivasi untuk memanfaatkan peluang di masa pandemi untuk berprestasi. Waktu tidak bisa diputar ulang dan mumpung masih muda mulai ditanamkan sejak awal untuk bergerak mencapai prestasi yang diinginkan.

 

Sementara Muhdiyatmoko selaku Kepala Sekolah mengharapkan meski kondisi masih pandemi, anak-anak tetap menjaga motivasi berprestasi. Tetap berkreasi, berinovasi, dan produktif.

“Alhamdulillah, siswa dan guru SMP Muhammadiyah PK telah membuktikan dengan berbagai prestasi yang telah diraihnya ini. Semoga prestasi demi prestasi terus diraih oleh siswa dan guru meski masih pandemi,” tandasnya.

Nyawa Rakyat Bukan Sekadar Angka Statistik!

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com)— Puluhan ribu warga negara Indonesia meninggal selama pandemi Covid-19. Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa jumlah itu bukan sekadar angka-angka statistik.

“Semua elemen bangsa harus kompak, bersatu dan melakukan langkah yang saling dukung dan terpadu untuk menyelamatkan nyawa rakyat yang bukan hanya sekadar angka-angka statistik,” tegas Menag saat memberikan sambutan pada Tahlil Nasional bertajuk “Doa untuk Syuhada” yang diselenggarakan Kemenag secara virtual, Kamis (22/7/2021).

“Dalam angka yang tiap hari kita baca, ada nyawa dan jiwa yang mungkin orang-orang yang kita kenal, cintai, dan hormati,” sambungnya.

Menag menggarisbawahi perlunya kebersamaan dalam ikhtiar menanggulangi pandemi Covid-19. Sehingga, angka kematian dan positif Covid-29 yang tiap hari diumumkan, tidak lagi terdengar karena pandemi telah berlalu.

“Untuk itu, menjaga prootokol kesehatan, vaksinasi yang terus diupayakan pemerintah merupakan bagian ikhtiar yang tidak bisa diabaikan,” pesan Menag.

Tahlil Nasional ini diikuti ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia melalui aplikasi zoom. Hadir juga secara virtual, pimpinan MPR dan DPR, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, serta jajaran Kemenag, pusat dan daerah. Tahlil diawali dengan pembacaan tawashul oleh KH Syukron Makmun, sementara tahlil dipimpin KH Abdul Qodir Ahmad Sahal (Pengasuh Pesantren Salafiyah Pasuruan). Doa dibacakan oleh KH Anwar Manshur (PBNU), Ust H Agus Tri Sundani (PP Muhammadiyah), dan KH Abdullah Jaidi (MUI).

Menag mengajak semua pihak untuk mendukung kebijakan PPKM level 4 dan level 3 yang sudah diputuskan pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk menyempurnakan ikhtiar dalam melawan Covid-19 dan menjaga kemaslahatan di tengah masyarakat

“Dukungan dari tokoh agama dan ormas keagamaan akan sangat berarti dalam rangka menjaga ketenangan umat,” pesannya.

Nyatakan TWK KPK Maladministrasi, Ombudsman Ungkap Keterlibatan Yasonna, Tjahjo hingga Firli

Redaktur: Mazaya

JAKARTA(Jurnalislam.com) – Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng membeberkan dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi dalam rapat pengesahan aturan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

 

Temuan ini yang membuat Ombudsman menyimpulkan terjadi maladministrasi berlapis-lapis dalam perencanaan hingga pelaksanaan TWK yang berujung pemecatan terhadap 51 pegawai komisi antirasuah.

“Pada tiap tahapan terjadi maladminstrasi berlapis-lapis,” kata Robert dalam acara Ini Budi di kanal YouTube Tempo, Jumat, 23 Juli 2021.

Endi mengatakan pelanggaran prosedur itu terjadi dalam rapat harmonisasi rancangan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN. Rapat digelar di Kementerian Hukum dan HAM pada 26 Januari 2021.

Menurut investigasi Ombudsman, rapat dihadiri oleh lima pejabat negara, yaitu Ketua KPK Firli Bahuri; Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo; Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana; dan Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto.

Robert mengatakan kehadiran lima pimpinan itu saja sudah janggal. Karena mengacu pada Peraturan Menkumham Nomor 23 Tahun 2018 tentang harmonisasi rancangan aturan, seharusnya kepala lembaga itu tidak perlu hadir. Dia mengatakan rapat harmonisasi rancangan aturan justru harusnya dihadiri oleh pejabat setingkat Sekretaris Jenderal, pejabat administrator dan perancang. “Kalau kami bikin aturan internal, tidak mungkin Ketua Ombudsman akan datang untuk rapat harmonisasi,” kata dia.

Robert mengatakan kejanggalan dalam rapat tak berhenti di situ. Dia mengatakan investigasi Ombudsman menemukan bahwa pejabat yang diharuskan hadir dalam rapat sebenarnya datang ke Kemenkumham.

Namun, mereka ditengarai diminta untuk keluar ruangan. Salah satunya Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa. Dia hadir di Kemenkumham, namun tidak ada di dalam ruangan. “Yang hadir di ruangan pada akhirnya lima pucuk pimpinan tersebut, yang lain diminta keluar,” ujar Robert.

Ombudsman, kata Robert, menemukan data yang menguatkan terjadi pelanggaran prosedur dalam rapat itu. Berdasarkan aturan Menkumham, rapat harmonisasi seharusnya dipimpin dan dikoordinasi oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Namun, dengan absennya pejabat tersebut, Ombudsman meyakini rapat tidak dipimpin oleh Dirjen. “Tidak mungkin Dirjen yang memimpin dan tidak mungkin staf di bawah bisa bersuara lebih jauh dalam rapat itu,” kata Robert.

Anggota Ombudsman yang sebelumnya berkecimpung di sektor otonomi daerah ini mengatakan lembaganya juga menemukan penyalahgunaan wewenang. Temuan ini yang membuat Ombudsman meyakini telah terjadi maladministrasi berlapis. Maladministrasi itu bahkan sudah terjadi sejak perancangan aturan mengenai TWK.

Bukti maladministrasi itu adalah dokumen hasil rapat harmonisasi ditandatangani oleh pejabat yang tidak hadir dalam rapat. Dia mengatakan berita acara penandatanganan harmonisasi tidak disusun dan diteken oleh lima pimpinan yang hadir, melainkan oleh bawahannya yang sama sekali tidak ikut di dalam rapat tersebut. “Coba bayangkan, tidak hadir, tapi tanda tangan,” ujar dia.

Sumber: tempo.co